Connect with us

Ekonomi

Pajak Natura, Perusahaan Bisa Kehilangan Eksekutif

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Keuangan melansir regulasi teknis tentang pajak natura atau pajak kenikmatan. Pada 5 Juli lalu dalam media briefing Dirjen Pajak Suryo Utomo, didampingi Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga Saksama, dan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengumumkan pemberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 tentang Perlakuan Pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atas diperoleh dalam bentuk natura dan/atau Kenikmatan.

Disampaikan Yoga, penerapan pajak natura sangat memperhatikan nilai kepantasan yang diterima oleh karyawan. Batasan nilai tersebut telah mempertimbangkan indeks harga beli/purchasing power parity (OECD), Survey Standar Biaya Hidup (BPS), Standar Biaya Masukan (SBU Kemenkeu), Sport Development Index (Kemenpora), dan benchmark beberapa negara.

“Kita di sini mempertimbangkan kepantasan. Tujuannya apa yang saya bold di situ, pemerintah ingin mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk  meningkatkan kesejahteraan pegawai. Silahkan ngasih makanan sebanyak-banyaknya, gitu kira-kira. Boleh dibiayakan bagi perusahaan dan bukan penghasilan bagi karyawannya,” kata Yoga.

“Natura dan atau kenikmatan dalam jenis dan batasan nilai tertentu dikecualikan dari objek pajak penghasilan,” imbuh Direktur P2Humas Ditjen Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti dalam pernyataan resmi, Rabu (5/7/2023).

Dwi menyebutkan bahwa regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang kini dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Biaya penggantian atau imbalan tersebut sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M).

Sebaliknya, bagi penerima natura dan/atau kenikmatan, hal tersebut merupakan objek pajak penghasilan (PPh). Pengaturan ini mendorong perusahaan/pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan berbagai fasilitas karyawan dan dapat membebankan biaya fasilitas tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.

“Pengaturan ini juga memberikan kesetaraan perlakuan sehingga pengenaan PPh atas suatu jenis penghasilan tidak memandang bentuk dari penghasilan tersebut baik dalam uang atau selain uang,” ujarnya.

Menanggapi adanya pajak natura ini, pengamat perpajakan dari Lembaga riset pajak DDTC Bernardus Bawono Kristiaji menyambut baik hadirnya PMK 66/2023 tentang PPh atas natura  kenikmatan yang merupakan pengaturan teknis agenda mendorong keadilan sistem pajak yang telah diatur dalam UU HPP.

“Pasalnya, dalam rezim sebelum UU HPP, penghasilan bentuk nontunai seperti natura dan atau kenikmatan itu bukan menjadi objek pajak penghasilan. Akibatnya, menimbulkan ketidakadilan secara horizontal maupun vertical, serta adanya ketidaksetaraan perlakuan pajak,” kata Bawono, Rabu (12/7/2023).

Dikatakan Bawono, dengan adanya PMK 66/2023, unsur keadilan tersebut juga muncul semisal dari adanya batasan nilai (threshold) untuk natura/kenikmatan tertentu atau dari sisi penerimanya. Artinya, secara implisit menyasar pada kelompok pegawai tertentu yang menerima natura di luar aspek atau nilai kepantasan.

Selain itu, juga terdapat pengecualian atas natura/kenikmatan yang sifatnya alat penunjang kerja, fasilitas daerah tertentu, makanan-minuman dengan kriteria tertentu, hingga tempat tinggal komunal. Sehingga, sifatnya tetap mengedepankan produktivitas pegawai. Pengecualian sebagai objek PPh juga diberikan terhadap natura/kenikmatan yang diterima di tahun 2022 sehingga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Untuk prinsip taxability dan deductibility-nya, secara umum sudah berlaku secara simetris. Namun, menganut pada prinsip simetris bersyarat yakni selama memenuhi kriteria biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan (biaya 3M). Atas kriteria biaya 3M ini seyogianya juga diatur atau ditegaskan lebih detail agar menghindari sengketa dan misinterpretasi dalam praktik di lapangan.

Secara umum, lanjut Bawono, aturan ini sudah cukup rinci dan sesuai dengan ekspektasi publik. Namun demikian, ia menilai masih diperlukan penjelasan terkait pemenuhan administrasi wajib pajak, semisal berkaitan dengan pengisian SPT, ilustrasi perlakuan variasi natura yang belum sepenuhnya diulas dalam PMK tersebut, hingga irisannya dengan peraturan atas natura tertentu yang sebelumnya sudah diatur secara terpisah.

“Untuk proyeksi penerimaan, harusnya belum terlalu besar dalam jangka pendek karena memang yang dikedepankan oleh pemerintah kan lebih ke aspek keadilannya dan bukan potensi penerimaannya. Selain itu, penerimaan bisa disumbangkan dari kegiatan pemberian jasa yang selama ini diberikan dengan imbalan natura. Contohnya, aktivitas endorsement dari influencer,” kata Bawono.

Bepengaruh pada Level Eksekutif

Di sisi lain, Pajak Natura ini bakal berpengaruh besar bagi pemberi kerja khususnya  pekerja dalam level tertentu, terutama di level eksekutif atau pengambil keputusan. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pajak natura ini sebenarnya ditujukan pada fasilitas yang selama ini diberikan oleh perusahaan kepada eksekutifnya.

Menurut dia, fasilitas ini diperlukan perusahaan untuk menarik minat eksekutif bergabung di perusahaan. Sehingga, lanjutnya, pengenaan pajak ini akan berdampak pada paket renumerasi yang mereka (eksekutif-red) terima.

“Bila mereka (eksekutif) merasa keberatan, tentu ini jadi masalah bagi perusahaan karena bila perusahaan punya kepentingan untuk keep (menahan) eksekutif yang bagus dan produktif maka akhirnya perusahaan yang harus menambah biaya lagi untuk membayar pajak natura tersebut,” paparnya.

Hariyadi Sukamdani yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ini menambahkan bagi perusahaan sendiri keberadaan eksekutif ini sangat penting dan remunerasi bagian dari upaya perusahaan mendapatkan pekerja yag berkualitas dan produktif. (tri)

https://www.facebook.com/reel/1273062296646008?s=yWDuG2&fs=e&mibextid=Nif5oz

Ekonomi

Mengapa Banyak Perusahaan Operasi di RI Tapi Kantor di Singapura?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Director and Chief Knowledge Worker Ruang Waktu Wicaksono Sarosa mengungkapkan banyak perusahaan yang beroperasi di Indonesia, tapi tidak membangun kantor pusat di Indonesia.

Ia tak menyebutkan secara rinci perusahaan itu. Namun, ia menekankan bahwa perusahaan tersebut biasanya beroperasi di tanah air, namun kantor pusat nya dibangun di Singapura.

“Jadi banyak yang berusaha di Indonesia tapi pusatnya di Singapura, bangun kantornya,” kata Wicaksono dalam acara Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama 2024 di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Ia mengatakan, salah satu penyebab tidak maunya perusahaan asing membangun kantor pusat di kota-kota Indonesia ialah indikator kelayakhunian atau livability nya yang rendah.

“Dari yang saya ketahui kelayakhunian dari kota itu menjadi salah satu faktor pilihan korporasi untuk berkantor di situ,” tutur Wicaksono.

Memang tak heran, Singapura merupakan salah satu kota global yang memiliki peringkat indeks tinggi, berdasarkan penilaian Indeks Kota Global oleh Kearney melalui Laporan The Global Cities Report 2023.

Dalam laporan itu, Singapura berada di urutan ke-7 dari 156 negara, Bangkok ke-45, Manila ke-70, dan Kuala Lumpur ke-72. Sementara itu, Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia hanya menempati peringkat ke-74. (ut)

Continue Reading

Ekonomi

Para Oknum BPK di Kasus Korupsi, Ramai Disebut Lembaga Ini Jadi Tukang Palak Jika Instansi inginkan WTP

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, BPK tengah menjadi sorotan usai berturut-turut disinggung dalam persidangan sejumlah kasus korupsi sepekan terakhir.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menjadi sorotan usai berturut-turut disinggung dalam persidangan sejumlah kasus korupsi sepekan terakhir. Teranyar, oknum BPK disebut dalam lanjutan persidangan kasus proyek konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II atau Tol MBZ.

Kala itu, Direktur Operasional PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) Sugiharto mengaku diminta untuk menyiapkan Rp10,5 miliar untuk memenuhi permintaan dari BPK.

Selain itu, dalam kasus rasuah lainnya yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, saksi mengungkap ada oknum BPK yang meminta uang hingga Rp12 miliar untuk pengondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementan.

Berdasarkan catatan, sejumlah oknum BPK pernah terkait dengan kasus korupsi. Bahkan, beberapa oknum tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rasuah.

Namun tidak mungkin para oknum ini berani melakukannya jika tanpa ijin atasan dan juga sudah menjadi rahasia umum jika semua lembaga negara di rejim ini mendapatkan tekanan dari penguasa untuk setoran yang tidak jelas.

Berikut sejumlah oknum BPK yang terjerat kasus korupsi:

1. Achsanul Qosasi

Acshanul Qosasi merupakan eks Anggota III BPK. Dia dan rekannya Sadikin Rusli kini tengah disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat atas kasus korupsi pembangunan menara pemancar BTS 4G Kominfo.Dalam kasus ini, Achsanul diduga menerima gratifikasi Rp40 miliar.

Awalnya, BPK telah menemukan sejumlah temuan pada proyek BTS itu. Dalam periode pemeriksaan oleh BPK, Achsanul melakukan pertemuan dengan eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.

Achsanul menyampaikan bahwa lawan bicara nya itu membawa dua dokumen. Pertama, soal dokumen yang berkaitan dengan pidana dan kedua soal tindak lanjut pemeriksaan BPK terkait menara BTS 4G. Pada intinya, data realisasi tower dari pihak Anang yang mencapai 3.700-an BTS agar diterima oleh BPK. Padahal, dari data BPK tower uang baru ditegakkan sebanyak 2.900-an tower. “Beliau hanya meminta tolong agar apa yang diajukan 3.700 itu sudah diterima, bahwa itu sudah 3.700,” tutur Achsanul.

Atas perbuatannya, Achsanul didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 12B, Pasal 12E atau Pasal 5 ayat (2) huruf b juncto Pasal 15 UU Tipikor atau Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

2. Fahmi Arresa Bupati Meranti nonaktif

Muhammad Adil terbukti melakukan pemotongan 10% uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Kepulauan Meranti. Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada Adil. Dari pemotongan tersebut totalnya Adil menerima Rp17,28 miliar.

Dalam hal ini, Eks tim pemeriksa BPK perwakilan Riau, Muhammad Fahmi Aressa disebut mengatur hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti TA 2022 serta predikat opini (WTP). Fahmi disebut menerima Rp1,1 miliar.

Sebagai informasi, majelis hakim tipikor PN Pekanbaru memvonis Fahmi Aressa 4 tahun 3 bulan penjara oleh atas perkara suap.

3. Tim Auditor BPK Bogor

Eks tim auditor BPK Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah terlibat dalam kasus eks Bupati Bogor Ade Yasin.

Ade Yasin kala itu menyuap tim pemeriksa BPK RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp1,93 miliar. Duit itu diberikan Ade Yasin bersama-sama dengan Ihsan Ayatullah selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bogor dan Rizki Taufik Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 pada Dinas PUPR Pemkab Bogor. Uang itu diberikan agar tim pemeriksa BPK Jabar mengondisikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

4. Rizal Djalil

Rizal Djalil Rizal Djalil adalah mantan anggota BPK. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Rizal Djalil dengan pidana 4 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Rizal Djalil terbukti menerima suap senilai S$100 ribu atau Rp1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Suap itu diberikan Rizal mengupayakan PT Minarta Dutahutama menjadi pelaksana Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria pada Kementerian PUPR. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim pun tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Rizal Djalil. Jaksa sebelumnya menuntut hakim menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp1 miliar kepada Rizal sesuai dengan uang yang diterima Rizal Djalil dalam kasus suap di Kementerian PUPR.

Dalam menjatuhkan vonis hakim mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang memberatkan Rizal Djalil dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal meringankan Rizal belum pernah dipidana, pernah mendapat Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berusia 65 tahun dan menderita penyakit hepatitis B dan hipertensi kronik.

5. Robertus Kresnawan

Robertus Kresnawan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil korupsi tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalir ke oknum BPK, Robertus Kresnawan. Di sidang tuntutan, JPU menyampaikan Robertus menerima uang untuk mengamankan audit yang dilakukan pihaknya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi tukin di Kementerian ESDM itu ditaksir merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.  “Bahwa dari uang manipulasi tunjangan kinerja yang diperoleh Terdakwa II Lernhard febrian Sirait ada yang diserahkan kepada Auditor BPK Robertus Kresnawan agar dapat mengamankan pemeriksaan BPK yang keseluruhannya berjumlah Rp1.135.000.000,” ujar JPU.

KPK memperkirakan ada sekitar 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kendati jumlah tersebut belum dipastikan.  Lembaga antirasuah juga menduga uang yang dikorupsi itu digunakan untuk keperluan pribadi, membeli aset, dan termasuk operasional pemeriksaan BPK.

BPK Disorot karena Kasus Suap demi Opini WTP, Ini Profil Pimpinannya

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, bungkam saat ditanya mengenai kasus persidangan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam persidangan disebut, oknum auditor BPK meminta sejumlah uang supaya bisa memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertanian.

Saat ditanya wartawan ia hanya berjalan dan enggan menanggapi pertanyaan wartawan. “Nanti saja ya terima kasih banyak,” kata Isma di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/5/2024).

Lagi-Lagi Kelakuan BPK Terkuak, Peras Pejabat Waskita Rp 10 Miliar, Terpaksa Bikin Proyek Fiktif

Kelakuan pegawai BPK kembali terkuak. Pegawai itu ketahuan lagi melakukan pemerasan dalam sejumlah proyek. 

Pegawai BPK ketahuan memeras Rp 10 miliar kepada proyek pembangunan jalan. 

Dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat, Selasa (14/5/2024), Direktur Operasional Waskita Beton Precast Sugiharto mengakui, pernah menyiapkan uang sebesar Rp 10 miliar untuk memenuhi permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Di BAP saudara ada ditanya terkait proyek fiktif. Ditanya oleh penyidik apakah ada proyek fiktif terkait pelaksanaan Tol Japek ini? Bisa dijelaskan?” kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Di hadapan Majelis Hakim, Sugiharto menjelaskan, permintaan BPK terjadi setelah menemukan banyak masalah dalam proyek pembangunan Jalan Tol MBZ.

Untuk memenuhi permintaan itu, ia pun membuat sejumlah proyek fiktif saat menjabat sebagai Super Vice President (SPV) Infrastruktur 2 Waskita.

“Apa pekerjaan fiktifnya?” tanya Jaksa mendalami.

“Pekerjaan fiktifnya itu untuk pekerjaan, karena pekerjaan sudah 100 persen, (pekerjaan fiktifnya) hanya pemeliharaan, hanya patching-patching (menambal) saja, pak. Itu kecil saja,” terang Sugiharto.

“Berapa nilainya?” cecar Jaksa.

“Rp 10,5 miliar,” kata Sugiharto.

Jaksa pun terus menggali proyek fiktif yang dibuat Sugiharto.

Termasuk, siapa pihak yang menginisiasi proyek fiktif tersebut.

Sugiharto mengaku pada saat itu ia diperintah oleh atasannya Bambang Rianto yang menjabat Direktur Operasional.

“Oke. Gimana instruksinya?” tanya Jaksa.

“Tolong disediain di (proyek tol) Japek ini ada keperluan untuk BPK Rp10,5 M’, Rp 10 M-an lah, pak,” terang Sugiharto.

Di muka persidangan, Sugiharto menjelaskan bahwa dirinya dipanggil bersama sejumlah Waskita Beton Precast dipanggil untuk dijelaskan adanya permintaan BPK.

Dari pertemuan itu, disepakati pembuatan proyek fiktif untuk memenuhi permintaan BPK tersebut.

“Akhirnya dibuatkanlah dokumen seolah-olah ada pekerjaan Rp 10,5 miliar itu?” timpal Jaksa.

“Iya, betul Pak,” kata Sugiharto.

Jaksa turut mendalami detail temuan-temuan BPK dalam pelaksanaan proyek jalan tol MBZ. Hanya saja, Sugiharto mengaku tidak mengetahui persis.

“Saya hanya diinstruksikan sama pak BR (Bambang Rianto), Direktur Operasional saya untuk keperluan pemenuhan BPK itu,” jawab Sugiharto.

Dalam perkara ini, Jaksa menduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 510 miliar dalam proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol MBZ. Kerugian ini ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan eks Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas dan Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting, Tony Budianto Sihite.

“Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Kejar Setoran, Sistem Kelas BPJS Kesehatan Dihapus dan Diganti KRIS

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Akhirnya Pemerintah resmi menghapus sistem kelas dalam perawatan menggunakan BPJS Kesehatan untuk mengejar setoran kas negara yang minus akibat utang yang menumpuk dan hanya sanggup membayar bunga utang, akibatnya segala lini di masyarakat terus dicari untuk menyekik rakyat dengan pajak dan tarif yang BPJS yang tinggi.

Penghapusan itu berlaku setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 8 Mei 2024.

Sebagai ganti sistem kelas, 1, 2, 3, pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lewat sistem ini, maka semua peserta BPJS Kesehatan akan memperoleh kualitas ruang perawatan yang relatif serupa.

Iuran BPJS Kesehatan akan berubah mulai 1 Juli 2025, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Aturan terbaru tentang jaminan kesehatan masyarakat itu telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sejak 8 Mei 2024.

Meski aturan baru itu telah ditetapkan, besaran iuran terbaru belum termuat dalam Perpres 59/2024. Ini karena penetapan iuran, manfaat, dan tarif pelayanan diberikan tenggat waktu oleh Presiden Jokowi hingga 1 Juli 2025, sebagaimana termuat dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres itu.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan besaran tarif baru akan didiskusikan antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, serta Kementerian Keuangan.

“Nanti didiskusikan dahulu dengan Kemenkeu,” kata Ghufron melalui pesan teks, dikutip Selasa (14/5/2024).

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri mengatakan selama iuran baru belum berlaku, besaran iuran yang dibayarkan peserta masih mengacu pada aturan lama yaitu Perpres 63/2022. Besaran pembayaran dalam aturan itu masih mengacu pada sistem kelas 1, 2, dan 3 JKN BPJS Kesehatan.

“Ya merujuk pada aturan itu,” kata Asih. sambil menambahkan pemerintah belum menetapkan iuran dalam sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) karena masih dalam proses penghitungan.

Dalam ketentuan iuran Perpres 63/2022, skema perhitungannya terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

– Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, dengan skema perhitungan iuran terbaru yang mengacu pada sistem KRIS, besaran iurannya masih akan tetap berbeda, meskipun sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan akan dihapus.

Ia memastikan khusus untuk golongan Penerima Bantuan Iuran atau PBI akan memiliki kewajiban yang lebih kecil. “Iuran PBI tidak mungkin sama dengan iuran kelompok peserta lain,” kata Ghufron.

Dia juga memastikan nominal iuran yang dibayarkan peserta tetap berbeda-beda meski skema KRIS berlaku. “Tentu iuran tidak sama, kalau sama di mana gotong-royongnya?” kata dia. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending