Connect with us

Politik

Pakar Soroti Sikap Diam Jokowi Atas Aksi Moeldoko Bisa Berisiko Fatal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sejumlah pakar hukum tata negara menyebut Jokowi bisa dimakzulkan apabila terbukti melanggar hukum terkait Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko perihal kepengurusan Partai Demokrat.
Guru besar hukum tata negara sekaligus senior partner Integrity law firm Denny Indrayana menilai sikap diam Jokowi atas upaya hukum Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat bisa menjadi pintu masuk pemakzulan.

Hal itu disampaikan Denny merespons pendapat mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie dalam sebuah wawancara dengan salah satu media massa.

“Saya setuju dengan pendapat Prof. Jimly ini bahwa dibiarkannya KSP Moeldoko membajak Partai Demokrat harusnya bisa menjadi pintu masuk pemakzulan (impeachment) Presiden Jokowi,” ujar Denny lewat akun Twitter @dennyindrayana.

Saya setuju dengan pendapat Prof. Jimly ini bahwa, dibiarkannya KSP Moeldoko membajak Partai Demokrat harusnya bisa menjadi pintu masuk pemakzulan (impeachment) Presiden Jokowi.

Secara hukum, jika kondisi normal, DPR harus mengajukan hak angket untuk menyelidiki apakah Presiden… pic.twitter.com/x4D1iH8NaK

— Denny Indrayana (@dennyindrayana) June 3, 2023

Denny menjelaskan secara hukum jika kondisi normal, DPR harus mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan Jokowi memberikan persetujuan atas langkah pembajakan politik yang dilakukan oleh Moeldoko.

“Jika terbukti memang ada persetujuan Presiden Jokowi, maka proses pemakzulan berlanjut ke MK [Mahkamah Konstitusi]. Jika tidak terbukti, tentu proses harus berhenti,” ucap Denny.

Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Herdiansyah Hamzah ‘Castro’ sependapat dengan Denny.

Menurut dia, PK Moeldoko bisa menjadi pintu masuk pemakzulan apabila ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Jokowi.

“Tentu saja itu bisa jadi pintu masuk pemakzulan presiden,” kata Castro melalui pesan tertulis, Minggu (4/6).

Dalam kondisi normal di luar momentum politik Pemilu 2024, lanjut Castro, DPR pada dasarnya sudah memiliki argumen yang cukup memadai untuk memakzulkan presiden.

Ia pun memberi penjelasan pemakzulan presiden diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR.

“Dan jika ditafsirkan, sikap diam presiden terhadap tindakan yang keliru apalagi itu dilakukan oleh bawahannya langsung, dalam hal ini kepala KSP Moeldoko, maka itu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ‘perbuatan tercela’. Sebab, sikap diam presiden tersebut sama halnya dengan melegitimasi atau menyetujui tindakan Moeldoko,” tutur Castro.

“Jadi, makna cawe-cawe yang kerap kali diperbincangkan itu bukan hanya ikut campur langsung terhadap peristiwa di luar kewenangannya, tetapi juga terhadap sikap diam terhadap tindakan keliru,” tandasnya.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman ini menilai seharusnya Jokowi menegur bahkan memberhentikan Moeldoko.

“Tapi, ini kan peristiwa yang berulang ya. Dulu saat isu tiga periode dan penundaan pemilu, presiden juga seolah permisif dengan tindakan bawahannya yang bertentangan dengan konstitusi tersebut,” pungkasnya.

Kondisi politik
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Herlambang Wiratraman menyatakan seorang presiden bisa dimakzulkan apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun, ia memberi catatan kritis mengenai situasi politik kini yang membuat pemakzulan akan sulit terjadi kendati ada perbuatan melanggar hukum.

“Ya tentu bisa karena melakukan tidakan yang patut diduga melanggar hukum. Namun, apakah mekanisme itu akan digunakan DPR? Rasanya tidak di tengah menguatnya kartelisasi politik. Terlebih, itu juga menempuh mekanisme MK, yang saya pun menyebutnya Mahkamah Kartel,” kata Herlambang.

Dalam tulisannya di Kompas, Herlambang yang juga merupakan bagian dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menjuluki MK dengan Mahkamah Kartel ketika ramai peristiwa pergantian tengah jalan hakim konstitusi Aswanto dengan alasan sering menganulir produk hukum DPR.

Menurut Herlambang, penarikan Aswanto oleh DPR dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel.

Herlambang menyebut praktik itu sebagai cerminan ketatanegaraan yang buruk.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengetahui manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam kudeta di Partai Demokrat.

Ngabalin mengaku hampir setiap hari bertemu dengan Moeldoko di Istana. Menurutnya, Moeldoko tidak pernah bicara soal manuver politik di lingkungan kerja.

“Jangankan saya, istrinya sama Pak Presiden saja tidak tahu,'” kata Ngabalin dalam program d’Rooftalk: Perebutan Kekuasaan di Partai Demokrat yang disiarkan detikcom, Rabu (10/3).

Ngabalin juga sempat menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu. Ia mengaku tak sempat bicara banyak dengan Jokowi. Namun, ia mengklaim Jokowi tak mengetahui aksi Moeldoko di Demokrat.

Politikus Partai Golkar itu berkata Moeldoko fokus mengerjakan tugas sebagai KSP saat di Istana. Menurutnya, tidak ada waktu sedikit pun Moeldoko bicara soal rencana politiknya.

“Menurut saya, banyak agenda negara yang sungguh-sungguh kami harus bicarakan,” ujarnya. “Tidak ada sama sekali kesempatan dan peluang membahas materi lain,” imbuh Ngabalin.

Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan isi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasonna Laoly saat membahas kisruh kepengurusan Partai Demokrat.

Mahfud mengatakan Jokowi meminta kepengurusan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa tak disahkan meski Moeldoko teman di pemerintahan.

“Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakan saja hukum, ndak boleh disahkan pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik kata Pak Jokowi,” kata Mahfud dalam sebuah dialog dengan ekonom Didik Rachbini melalui live Twitter, Rabu (29/9) malam.

Kala itu, Mahfud menjelaskan semua peraturan yang berkaitan dengan konflik partai politik kepada Jokowi.

Mahfud mengatakan acara yang disebut KLB Demokrat Moeldoko dilakukan tanpa izin pengurus Demokrat yang sah. Tidak pula melalui prosedur yang ditentukan aturan partai, sehingga hasil KLB tidak bisa disahkan.

“Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, ‘Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik’, kata Pak Jokowi,” kata dia.

Jejak kasus PK Moeldoko
Upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan Moeldoko diawali konferensi pers yang digelar Agus Harimurti Yudhoyono/AHY pada 1 Februari 2021.

Setelah itu, Kongres Luar Biasa (KLB) digelar di Deli Serdang dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum pada 5 Maret 2021.

Merespons hasil KLB itu, Menkumham Yasonna H. Laoly mengumumkan pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang pada akhir Maret 2021.

Yasonna mengatakan dari hasil verifikasi, terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi, antara lain dari perwakilan DPD, DPC serta tidak adanya mandat dari Ketua DPD dan DPC.

Setelah itu, berbagai gugatan dan upaya hukum pun dilayangkan oleh kubu Moeldoko untuk mendapatkan legalitas. Namun, berulang kali ditolak pengadilan.

Moeldoko sempat menggugat Menkumham ke PTUN DKI Jakarta terkait dengan penolakan pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 dan pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Namun, gugatan itu kandas.

PTUN beralasan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik.

Upaya hukum Moeldoko juga kandas di tingkat Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung (MA) hingga akhirnya Moeldoko mengajukan PK.

Permohonan PK tersebut sudah masuk dan masih dalam proses untuk diadili oleh MA. (te)

Politik

Pandji Pragiwaksono Sentil Dinasti Politik Jokowi Famz

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dalam sebuah video yang diunggah oleh channel YouTube Total Politik salah satu presenternya yang bernama Arie Putra menyebutkan bahwa Dinasti Politik adalah Human Rights. Video konten tersebut diunggah pada Selasa 4 Juni 2024 dengan judul “Pandji Pragiwaksono Kaget Sama Jurus Andalan Prabowo?”

Mulanya Arie Putra bertanya kepada Pandji soal sensitivitasnya terhadap dinasti politik. Diketahui, Pandji bukan hanya seorang komedian dan aktor, ia juga sering menyampaikan pandangannya soal politik di media sosial dan acara-acara yang ia datangi.

“Kenapa lu agak sensi kayaknya, gua lihat ada sensitivitas soal politik dinasti, kan itu hak warga negara, mau lu dinasti atau nggak,” tanya Arie kapada Pandji.

Pandji merespons dengan sarkas pertanyaan sekaligus opini Arie. Belum sempat menjawab, Arie kemudian menjabarkan alasan tentang pendapatnya tersebut.

“Ini pernah digugat orang MK dan diterima oleh MK, loh. Waktu itu dinasti nggak boleh maju, anak dari bupati nggak boleh maju, saudara, istri dari bupati nggak boleh maju. Ini pendapat MK.” Jelas Arie.

Menurut Arie praktik dinasti politik sebelumnya tidak ada di Indonesia seperti anggota keluarga bupati yang awalnya tidak boleh ikut di dalam pemerintahan, di mana kekuasaan dan pengaruh politik tidak diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga.

“Gua sebagai warga negara konstitusional, dong. Gua berbicara hak warga negara. Gua punya opini, gua Asian values.” ungkap Arie.

Pandji yang merasa pernyataan Arie berbelit, menyuruh Arie untuk ungkapkan inti dari pandangannya tentang dinasti politik.

“Hentikan omong kosong itu, omong aja apa yang lu maksud,” tegas Pandji dalam bahasa Inggris.

Menurut Pandji, jawaban ‘human rights’ tidak bisa dibenarkan dalam dinasti politik. Dinasti politik dianggap melanggengkan kejahatan di pemerintahan, karena dengan dinasti politik anggota keluarga yang sama-sama menjabat akan bekerja sama untuk menutupi kesalahan salah satu atau banyak pejabat negeri.

Perbincangan tentang dinasti politik antara Pandji dan Arie didasari oleh Gibran Rakabuming Raka yang terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 yang akan dilantik Oktober 2024 mendatang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai presidennya. (ut)

Continue Reading

Politik

PKS Sambangi Demokrat, Pinang Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Surabaya, Setelah mengunjungi kantor Partai Gerindra dan Golkar Jawa Timur, pengurus DPW PKS Jawa Timur melakukan kunjungan ke kantor DPD Partai Demokrat Jatim pada Jumat (31/5).

Dalam kunjungannya, rombongan pengurus PKS Jatim disambut Ketua DPD Partai Demokrat Emil Elistianto Dardak dan pengurus lainnya.

Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menyampaikan, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan PKS Jatim ke kantor Partai Demokrat Jatim lahir dari keinginan yang sama untuk berkontribusi membangun Jawa Timur. Setelah kontestasi pemilu, kemudian akan dilanjutkan dengan pilkada yang merupakan sarana memunculkan kader-kader terbaik untuk memimpin Jawa Timur.

”Silaturahmi ini merupakan proses politik, harus dibangun intensif agar menciptakan situasi kondusif. Jika pada akhirnya, pilihan berbeda, ini merupakan kebijakan masing-masing partai,” kata Kang Irwan.

Namun, dia melanjutkan, jika dalam proses menjalin komunikasi ada titik temu, itu juga merupakan fakta politik yang pada akhirnya menjadi kebijakan masing-masing partai.

Terkait pilkada, dalam kesempatan tersebut Irwan menyampaikan, DPD kabupaten/kota se-Jawa Timur sedang proses komunikasi dengan para calon dan parpol politik di masing-masing daerah. Termasuk Pilgub, hingga saat masih proses untuk menjajaki komunikasi dengan Khofifah.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Dardak mengaku rutin berkomunikasi dengan Irwan.

”Alhamdulillah teman-teman PKS berkenan bersilaturahmi ke kantor kami. Kita ngobrol-ngobrol santai, tujuannya ukhuwah. Apalagi setelah pileg, setelah sama-sama berjuang, berkompetisi, alhamdulillah kita menjaga kerukunan dan persatuan,” kata Emil.

Menurut dia, pertemuan PKS-Demokrat Jatim berbincang tentang kondisi Jawa Timur.  Karena itu, komunikasi harus terus dijaga dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Emil didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Muhamad Reno Zulkarnaen, Bendahara Agung Mulyono, Kepala BPOKK DPD Mugianto, Sekretaris BPOKK DPD Muhammad Saifuddin, Sekretaris Bappilu DPD Dedi Irwansa, dan Wakil Bendahara DPD Subianto.

Sementara Irwan didampingi Plt Sekretaris DPW PKS Jatim Mashuri, Wakil Sekretaris Frimainto Utomo, Bendahara Lilik Hendarwati, Ketua Bidang Polhukam Dwi Hari Cahyono, dan Ketua Bidang Kepemudaan Dian Heri. (utw)

Continue Reading

Politik

Prabowo Koreksi Janji Makan Siang Gratis, Dokter Tifa: Rakyat Sudah Muak Dengar Janji Palsu Politikus

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, yang akrab disapa Dokter Tifa, memberikan komentar terkait pernyataan terbaru Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Prabowo belum lama ini berbicara mengenai perubahan program “Makan Siang Gratis” menjadi “Makan Bergizi Gratis” untuk anak-anak.

Tifa mengaku memiliki firasat buruk mengenai perubahan ini.

Menurut Tifa, istilah “Makan Bergizi Gratis” memungkinkan program tersebut dijalankan secara sporadis.

“Kalau Makan Bergizi Gratis artinya bisa kapan-kapan saja dijalankan,” ujar Tifa dalam keterangannya di aplikasi X @DokterTifa (24/5/2024).

Tidak seperti “Makan Siang Gratis” yang memiliki tanggung jawab berat karena harus menyediakan makanan setiap siang secara konsisten.

“Kalau Makan Siang Gratis, berat tanggung jawabnya karena setiap siang harus ada tuh,” cetusnya.

Tifa menyarankan agar Prabowo tidak memaksakan diri untuk menunaikan janji kampanye yang mungkin sulit direalisasikan.

“Saran saya ke Pak Prabowo, ngga usah paksain diri buat tunaikan janji kampanye,” ucapnya.

Blak-blakan, Tifa menyebut bahwa rakyat sudah mati rasa dengan janji-janji politik. “Rakyat udah mati rasa sama janji-janji para politikus,” sebut Tifa.

Ia juga menyinggung Presiden Jokowi, yang menurutnya memiliki ratusan janji yang diumbar namun belum banyak yang ditunaikan.

“Pendahulu anda saja ratusan janji diumbar udah mau bubar belum ada janjinya yang dibayar,” imbuhnya.

Meskipun demikian, Tifa mencatat bahwa Jokowi tetap terlihat santai meski banyak janji belum dipenuhi.

“Dia santai aja kok,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengoreksi istilah “Makan Siang Gratis,” salah satu program unggulan dirinya bersama wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo menggantinya menjadi “Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak” dengan alasan khusus.

Prabowo menjelaskan bahwa banyak anak sekolah masuk sejak pagi dan pulang pada siang hari.

Oleh karena itu, jika makan gratis baru diberikan pada siang hari, program tersebut akan kurang efektif karena anak-anak sudah pulang sekolah.

Inti dari program ini, menurut Menteri Pertahanan RI tersebut, adalah memastikan anak-anak di Indonesia mendapatkan makanan bergizi secara gratis, sehingga mereka tetap sehat dan siap belajar dengan baik.

Berarti janji Prabowo makan gratis untuk ibu hamil tidak jadi? Lalu tak jadi juga untuk pencegahan stunting?

Belum juga dimulai sudah direvisi, dikoreksi, di ralat. Nanti ujung-ujungnya jadi perubahan.

Jadi, jika membuat janji dan program kampanyr itu di pikir dulu matang-matang, jangan asal omon-omon. Kasihan barisan 58% yang terlanjur terlena menunggu makan gratis berakhir meringis. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending