Connect with us

Megapolitan

Pameran IEE Series 2023 Dorong Terciptanya Sustainable Industry, Resmi Dibuka

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seri pameran Indonesia Energy & Engineering 2023 (IEE Series 2023) resmi dibuka pada hari Rabu,13 September 2023 oleh Mayjen Pol (Purn.) Drs. H. Sidarto Danusubroto, S.H (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden), Dr. Dadang Rukmana, S.H., CES., DEA. (Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR RI), Prof. Dr. Ahmad Syakhroza, Ph.D (Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM RI), Xiang Wen Bo (Chairman SANY Heavy Industry Indonesia sebagai Platinum Sponsor), Ben Wong (Country GM PT Pamerindo Indonesia), dan Lia Indriasari (Portfolio Director untuk Energy, Engineering & Transport Pamerindo Indonesia) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran dan akan berlangsung pada 13 – 16 September 2023.

IEE (Indonesia Energy & Engineering) Series 2023 hadir dengan tema “Towards Industrial Sustainability” IEE Series 2023 hadirkan konsep forum diskusi hybrid bersama lebih dari 70 pembicara. Membawa inovasi baru melalui penggunaan berbagai teknologi ramah lingkungan yang memberikan pengalaman baru bagi pengunjung pada kegiatan IEE 2023 Series.

IEE Series 2023 Series menggabungkan delapan pameran berskala internasional penyokong berbagai sektor penting penggerak nasional, seperti sektor kelistrikan dan energi, sektor tambang, sektor migas, sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur, sektor pengecoran logam, maupun sektor pengairan dan pengolahan limbah. Sektor-sektor ini akan hadir melalui delapan pameran, yaitu:

Electric & Power Indonesia
Oil & Gas Indonesia
Mining Indonesia
Construction Indonesia
Concrete Show Indonesia
Water Indonesia
GIFA Indonesia
METEC Indonesia

Sektor-sektor tersebut adalah beberapa sektor penyumbang perekonomian terbesar bagi Indonesia. Kehadirannya di satu pameran yang sama akan mampu menjadi pemantik bagi terciptanya kolaborasi antar berbagai sektor sehingga bisa bersama-sama memajukan perekonomian dan industri di Indonesia. PT Pamerindo Indonesia (part of Informa Markets) selaku exhibition organiser dari IEE Series 2023 berharap pameran ini dapat berkontribusi maksimal pada perekonomian Indonesia dan kemajuan bangsa.

“Dalam industri yang bergerak begitu cepat, kita tidak boleh melupakan pentingnya berinovasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan mencapai industri yang keberlanjutan. Dalam empat hari ke depan, kami memberikan platform dan kesempatan untuk berbagi ide, berdiskusi, dan mengeksplorasi produk dan teknologi terbaru yang dapat membantu menciptakan dunia industri yang lebih kompetitif dan sustained. Dan yang istimewa adalah bahwa 25% dari peserta pameran akan meluncurkan produk baru nya secara khusus dalam pameran ini,” tegas Lia Indriasari selaku Portfolio Director untuk Energy, Engineering & Transport.

Ajang IEE Series 2023 ini akan menjadi yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Memakai lahan seluas 77,000 sqm di JIExpo Kemayoran, IEE Series 2023 menjadi satu-satunya pameran kolaborasi sektor-sektor industri penggerak nasional terbesar di Indonesia, dan menargetkan 36,000 pengunjung selama 4 hari. Melibatkan lebih dari 2,100 perusahaan nasional maupun internasional, dan lebih dari 6,000 produk yang akan dipamerkan, tercatat sudah 36 negara yang sudah berpartisipasi pada industrial gathering terbesar se-Asia Tenggara ini.

Sidarto Danusubroto (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden) pada Seremoni Pembukaan IEE Series 2023 menjelaskan “Peningkatan PDB Indonesia berada di atas 5%, lebih tinggi dari China dan US, dan hal ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Karena, peningkatan ini akan seimbang dengan pasokan energi yang stabil dan juga terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Kami juga berharap Indonesia tidak lagi melakukan ekspor bahan baku, tapi juga meningkatkan komoditas produk jadi dalam negeri. Kami mengapresiasi Pamerindo dalam menyelenggarakan acara luar biasa ini, yang bisa dijadikan platform bagi semua pemangku kepentingan yang akan berkontribusi membantu Indonesia menjadi pemain utama dalam perekonomian global.”

“Pembangunan merupakan kegiatan kompleks, yang terdiri atas serangkaian tahapan dari hulu ke hilir dan melibatkan sistem rantai pasok. Dalam hal ini kesiapan rantai pasok konstruksi adalah keniscayaan dalam rangka menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan. Maka, kita harus memastikan kesiapan seluruh aspek ekosistem. Pameran ini diharapkan akan menambah wawasan kita terhadap perkembangan inovasi produk yang berkualitas dan memiliki daya saing dengan teknologi terbaru di bidang konstruksi dan energi,” tambah Dadang Rukmana, selaku Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR RI.

Seiring dengan hal tersebut, Lia Indriasari (Portfolio Director untuk Energy, Engineering & Transport) juga menegaskan, “melalui kerjasama dengan GIFA METEC, kami berharap IEE Series 2023 dapat menghadirkan solusi lengkap dari hulu ke hilir di seluruh sektor energy dan engineering. Bapak Presiden Jokowi pun menyatakan pentingnya hilirisasi tanpa henti karena bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja lebih luas. Ajang pameran ini sangat penting untuk membuka peluang-peluang bisnis, membuka perspektif terhadap teknologi terbaru dan inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung hilirisasi ini,” jelasnya.

Percepatan sustainable industry merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menyambut 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, dan sekaligus mendukung target pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission 2060. IEE Series 2023 dapat menjadi pemantik untuk mendorong percepatan sustainable industry tersebut melalui penerapan tema “Towards Industrial Sustainability”. Tema ini diimplementasikan dalam beberapa titik di pameran ini, seperti pembangunan booth yang menggunakan 100% materi yang reusable, penggunaan kertas eco-friendly dalam badge, serta penerapan Carbon Offsetting Programme pada beberapa hal seperti pelayanan Electric Shuttle Bus dan armada Green Taxi.

Dimulai dari sektor industri energi dan engineering yang vital, penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang konsisten juga akan mendukung Indonesia mencapai visinya menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia dengan sumber daya alam dan manusia yang terdepan. Sejak beberapa tahun lalu, Indonesia tengah mengupayakan percepatan pembangunan pada sektor energi dan infrastruktur yang menjadi proyek strategis utama negara. Ahmad Syakhroza selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM RI pada Seremoni Pembukaan IEE Series 2023 menyatakan bahwa perkembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi perhatian utama dalam menciptakan energi bersih menuju target Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Peningkatan pemanfaatan EBT dan konservasi energi ini dapat diwujudkan melalui penambahan kapasitas pembangit EBT sebesar 9,1 giga watt dalam 5 tahun kedepan, akselerasi pengembangan BBM melalui pemanfaatan biofuel sebesar 17,4 juta kilo liter di tahun 2024, meningkatkan konservasi dan efisiensi energi dengan target penurunan intensitas energi final sebesar 0,8 sbm per tahun, dan juga mengembangkan industrial pendukung melalui TKDN di sektor pembangkit EBT seperti PLTS, PLTBioenergi, PLTT dan PLTA.

Lia Indriasari (Portfolio Director untuk Energy, Engineering & Transport) menambahkan bahwa rangkaian pameran ini menitikberatkan semangat keberlanjutan di sektor industri. “Kami sebagai penyelenggara pameran, memiliki kewajiban untuk mendukung konsep sustainability atau keberlanjutan dalam berbagai bidang. Sustainability menekankan tentang menciptakan dampak positif pada lingkungan, bertanggung jawab, serta berkontribusi pada masyarakat dan berbagai komunitas di sekitar kita.” jelas Lia Indriasari untuk menegaskan perubahan positif yang diharapkan tercipta dari pengadaan acara IEE Series 2023 ini. (Yns)

Nusantara

Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN di Kaltim menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

Dalam Raker tersebut, anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan mengenai investasi di IKN Kaltim yang sebelumnya digembar-gemborkan Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi VI DPR juga menyinggung penggunaan APBN untuk pembangunan IKN Kaltim, di mana dalam waktu yang bersamaan BPK juga menyampaikan temuannya terkait dengan proyek Ibu Kota Negara yang baru ini.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya.

Padahal, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seolah-olah sangat yakin bahwa IKN akan ramai investasi asing. Yah beginilah kinerja para pembantu Jokowi yang bisanya hanya mengembat uang rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Harris menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN.

“Pak menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN.

Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Harris, Selasa (11/6/2024) seperti dilansir TribunKaltim.co dari YouTube Kompas TV.

Anggota Komisi VI DPR tersebut selanjutnya menyebut perihal investasi domestik yang jumlahnya masih sangat terbatas.

“Saya melihat beberapa ground breaking yang berhenti hanya pada tahap ground breaking sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN,” katanya.

Terkait dengan IKN, Bahlil mengakui belum ada investasi asing di IKN Kaltim.

“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) semuanya.

Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan ground breaking,” kata Bahlil.

Ambyar negeri ini dipimpin para preman berdasi dan maling uang rakyat. (tw)

Continue Reading

Megapolitan

Massa Aksi Bela Palestina di Indonesia Minta ICJ Tangkap PM Zionist Israel Netanyahu

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Massa Aksi bela Palestina mendesak Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menangkap PM Zionist Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza, Palestina.

Mereka mendesak itu seraya mengangkat kartu merah yang bertuliskan nama anak-anak yang jadi korban serangan Israel di Gaza.

Momen itu terjadi pada aksi bela Palestina di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Minggu (10/6).

“Kami mendesak ICJ segera menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lain serta menetapkannya sebagai penjahat perang yang dijatuhi sanksi hukum terberat,” teriak massa aksi.

Mereka mengangkat kartu merah seraya tak henti-henti meneriakkan pembelaan ke Palestna dan penolakan atas Israel.

Stop genocide, save Gaza, free Palestine!” teriak massa aksi kompak.

Selain itu, aksi ini juga menuntut beberapa poin atas kekejaman Israel di Palestina. Seperti, berkomitmen akan memboikot Israel dan sekutunya hingga Palestina merdeka dan berdaulat.

Kemudian, mengecam keras tindakan agresif Israel ke Palestina yang telah menelan banyak korban.

“Kami mendukung dan mendesak pemerintah Indonesia agar secepatnya memprakarsai dan mengajak negara-negara lain khususnya anggota OKI untuk mengirimkan bantuan militer,” tegasnya. (utw)

Continue Reading

Nusantara

Proyek ‘Roro Jonggrang’ Jokowi Minim Libatkan Publik, BPK Nilai IKN Bermasalah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Penajam, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna menilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Menurutnya, masalah yang ditemukan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 merupakan hal yang wajar.

“Empat temuan BPK merupakan hal yang wajar dan sudah diprediksi sejak awal. Hal tersebut disebabkan sejak proses perencanaan tidak transparan dan sangat minim partisipasi publik,” kata Ariyo, Minggu (9/6/2024).

Selain itu, kata dia, target perencanaan penyelesaian proyek IKN tidak juga tidak bisa diterima akal sehat karena dikerjakan dengan penuh paksaan dan terburu-buru, bak proyek ‘Roro Jonggrang’. Salah satu contohnya, mengejar target pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Yakni KIPP (kawasan inti pemerintah pusat) dapat digunakan untuk upacara 17 agustus 2024. Padahal, pada saat target itu ditetapkan, masalah lahan dan anggaran belum clear,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara banyak masalah. Setidaknya, ada empat masalah besar dari proyek yang memakan duit negara Rp72,1 Triliun itu.

Pertama BPK menyimpulkan, pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan target rencana pemerintah. Mulai dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

“Serta rencana perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif, selain APBN berupa  KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis keterangan BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, dikutip Minggu (9/6/2024).

Kedua, BPK melihat persiapan pembangunan proyek IKN belum memadai khusus terkait pembebasan lahan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih terkendala dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya  hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi keterangan itu.

Ketiga BPK melaporkan, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.  

“Harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang, tidak sepenuhnya terkendali. Pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN, belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton,” tulis keterangan tersebut.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending