Connect with us

Megapolitan

Pameran Makanan dan Minuman Indonesia Internasional Terbesar Akan Digelar di Surabaya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Surabaya, Indonesia International Food Exhibition 2023 (IIFEX 2023) diselenggarakan bersamaan dengan Pameran Indonesia Licensing Expo 2023 yaitu Pameran lisensi, waralaba, kemitraan, dan peluang usaha Indonesia dan EastPack Surabaya 2023, yakni Pameran Internasional di bidang industri teknologi pangan, farmasi & pengemasan.

Kota Surabaya menjadi tuan rumah pameran makanan dan minuman berskala Internasional, yakni Indonesia International Food Exhibition 2023 (IIFEX 2023) yang akan diselenggarakan 15 – 18 Juni 2023 mendatang dengan menghadirkan berbagai pelaku industri makanan dari 250 perusahaan dan memfasilitasi sebanyak 30 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Daud D Salim selaku Chief Executive Officer (CEO) PT. Kristamedia Pratama saat konfrensi pers (9/6) di Surabaya mengatakan, “Exhibitor pada Pameran Internasional IIFEX 2023 tidak hanya berasal dari Indonesia saja.”

“Selain Indonesia, ada peserta dari 7 negara lain, yaitu Malaysia, Korea, China, Jepang, Singapura, Italia dan Taiwan. Termasuk pengunjung pameran, yang juga berasal dari berbagai negara. Sebab pada pameran tahun lalu, pengunjung IIFEX sekitar 16.000 orang, juga berasal dari 6 negara. Yaitu Malaysia, Singapore, India, United States, Pakistan dan Nigeria,” terangnya.

“Pameran ini merupakan kesempatan yang sangat baik, bagi pelaku industri mamin, lisensi, waralaba, dan kemasan di Indonesia. Untuk memperluas pasar dan menjaring mitra bisnis baru, di pasar lokal maupun internasional,” jelasnya.

Iwan Winardi selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengatakan, “Dalam Pameran IIFEX 2023, GAPMMI akan berpartisipasi dalam acara Seminar dengan tema Pemberdayaan UMKM Inovasi & Kreasi Pangan Olahan bersama Ahlinya. Melalui acara ini diharapkan memberi inspirasi di pengolahan makanan minuman berbasis bahan baku lokal kepada UMKM. ”

Wahyu Prihantono selaku ketua Komunitas UMKM Berbagi Bersama Berkembang (BBB) Indonesia mengungkapkan, “Anggotanya sudah beberapa kali mengikuti pameran berskala internasional yang diselenggarakan oleh Krista Exhibitions.”

“Setelah mengikuti pameran internasional, pada umumnya pasar UMKM tersebut menjadi semakin luas. Bahkan beberapa diantaranya telah mampu melakukan ekspor,” ungkap Wahyu Prihantono

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy N. Mandey menyampaikan ucapan selamat kepada Krista Exhibitions, yang konsisten mengadakan pameran Indonesia internasional Food ini.

“APRINDO berharap pameran ini dapat memberikan informasi dan peluang bagi pengusaha, untuk mendapat sumber bahan baku dan bahan olahan. Sekaligus membuka kesempatan memasarkan produknya. Terutama produk usaha mikro kecil menengah. APRINDO mendorong partisipasi aktif anggota untuk ikut pameran ini. ” ujar Roy N. Mandey.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) Susanty Widjaya menuturkan, “ASENSI bersama dengan IMEI dan KRISTA Exhibitions, mengusung tag line Let’s RISE UP together, Together We RISE UP!.”

“ASENSI sebagai yang mewadahi para pengusaha Indonesia, khususnya di bidang lisensi, termasuk kemitraan, waralaba, dan para pengusaha UMKM, bahkan IKM di dalamnya. Bersama-sama bangkit kembali dengan optimis, akan ikut dalam rangkaian besar pameran bersama Krista Exhibitions. Untuk menggelar the 3rd Indonesia Licencing Expo (ILE), yang akan diselenggarakan juga September 2023 dan Oktober 2023,” ujarnya.

Indonesia International Food Exhibition 2023 menampilkan proses produk, bahan baku, peralatan, jasa dan teknologi dalam industri makanan, minuman, bakery, horeca, jasa boga, ritel & waralaba, (Lisensi dan Waralaba). Kopi, Teh dan Kakao. Buah Segar dan Olahan.

Produk Pertanian, Produk Makanan Kesehatan Halal, Organik dan Alami. Makanan beku, Makanan Laut Ikan dan Produk Daging dan Berbagai teknologi terbaru dan produk-produk unggulan yang dihadirkan diantaranya adalah Bakery & Pastry Equipment; Beverage Manufacturing Machine; Catering Equipment Supplies & Services; Coffee Products; Food Manufacturing & Processing Machinery; Food Product; Material Processing Machine; Packing Related Equipment, Fishery Product dan Material pendukungnya.

Daud juga tidak menampik, bahwa kesuksesan Pameran makanan dan kemasan Indonesia International Food Exhibition, Indonesia Licensing Expo dan EastPack Surabaya 2023 tidak lepas dari dukungan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, KADIN Indonesia, KADIN Jawa Timur, KADIN Surabaya.

Beserta Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Indonesia Packaging Federation (IPF), Asosiasi Pengusaha Pengolahan & Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Asosasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI), Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA), Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, serta berbagai institusi lainnya.

Pengunjung bisa mendapatkan tiket gratis menyaksikan pameran Indonesia International Food Exhibition, Indonesia Licensing Expo dan EastPack Surabaya 2023 hanya dengan register secara online sebelum tanggal 14 Juni 2023 pada link registrasi : https://register.kristaonline.com/visitor/eastfood.

Pengunjung yang mendaftar langsung, dapat membeli tiket masuk seharga Rp 50ribu untuk 4 hari pameran. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Kristamedia di nomor telepon (021) 634 5861; 634 5862, atau dengan mengirimkan e-mail ke [email protected]

Pameran Indonesia International Food Exhibition, Indonesia Licensing Expo dan EastPack Surabaya 2023 terbuka bagi para pelaku bisnis dan masyarakat umum, mulai dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.
(Ach)

Nusantara

Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN di Kaltim menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

Dalam Raker tersebut, anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan mengenai investasi di IKN Kaltim yang sebelumnya digembar-gemborkan Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi VI DPR juga menyinggung penggunaan APBN untuk pembangunan IKN Kaltim, di mana dalam waktu yang bersamaan BPK juga menyampaikan temuannya terkait dengan proyek Ibu Kota Negara yang baru ini.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya.

Padahal, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seolah-olah sangat yakin bahwa IKN akan ramai investasi asing. Yah beginilah kinerja para pembantu Jokowi yang bisanya hanya mengembat uang rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Harris menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN.

“Pak menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN.

Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Harris, Selasa (11/6/2024) seperti dilansir TribunKaltim.co dari YouTube Kompas TV.

Anggota Komisi VI DPR tersebut selanjutnya menyebut perihal investasi domestik yang jumlahnya masih sangat terbatas.

“Saya melihat beberapa ground breaking yang berhenti hanya pada tahap ground breaking sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN,” katanya.

Terkait dengan IKN, Bahlil mengakui belum ada investasi asing di IKN Kaltim.

“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) semuanya.

Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan ground breaking,” kata Bahlil.

Ambyar negeri ini dipimpin para preman berdasi dan maling uang rakyat. (tw)

Continue Reading

Megapolitan

Massa Aksi Bela Palestina di Indonesia Minta ICJ Tangkap PM Zionist Israel Netanyahu

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Massa Aksi bela Palestina mendesak Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menangkap PM Zionist Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza, Palestina.

Mereka mendesak itu seraya mengangkat kartu merah yang bertuliskan nama anak-anak yang jadi korban serangan Israel di Gaza.

Momen itu terjadi pada aksi bela Palestina di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Minggu (10/6).

“Kami mendesak ICJ segera menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lain serta menetapkannya sebagai penjahat perang yang dijatuhi sanksi hukum terberat,” teriak massa aksi.

Mereka mengangkat kartu merah seraya tak henti-henti meneriakkan pembelaan ke Palestna dan penolakan atas Israel.

Stop genocide, save Gaza, free Palestine!” teriak massa aksi kompak.

Selain itu, aksi ini juga menuntut beberapa poin atas kekejaman Israel di Palestina. Seperti, berkomitmen akan memboikot Israel dan sekutunya hingga Palestina merdeka dan berdaulat.

Kemudian, mengecam keras tindakan agresif Israel ke Palestina yang telah menelan banyak korban.

“Kami mendukung dan mendesak pemerintah Indonesia agar secepatnya memprakarsai dan mengajak negara-negara lain khususnya anggota OKI untuk mengirimkan bantuan militer,” tegasnya. (utw)

Continue Reading

Nusantara

Proyek ‘Roro Jonggrang’ Jokowi Minim Libatkan Publik, BPK Nilai IKN Bermasalah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Penajam, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna menilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Menurutnya, masalah yang ditemukan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 merupakan hal yang wajar.

“Empat temuan BPK merupakan hal yang wajar dan sudah diprediksi sejak awal. Hal tersebut disebabkan sejak proses perencanaan tidak transparan dan sangat minim partisipasi publik,” kata Ariyo, Minggu (9/6/2024).

Selain itu, kata dia, target perencanaan penyelesaian proyek IKN tidak juga tidak bisa diterima akal sehat karena dikerjakan dengan penuh paksaan dan terburu-buru, bak proyek ‘Roro Jonggrang’. Salah satu contohnya, mengejar target pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Yakni KIPP (kawasan inti pemerintah pusat) dapat digunakan untuk upacara 17 agustus 2024. Padahal, pada saat target itu ditetapkan, masalah lahan dan anggaran belum clear,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara banyak masalah. Setidaknya, ada empat masalah besar dari proyek yang memakan duit negara Rp72,1 Triliun itu.

Pertama BPK menyimpulkan, pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan target rencana pemerintah. Mulai dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

“Serta rencana perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif, selain APBN berupa  KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis keterangan BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, dikutip Minggu (9/6/2024).

Kedua, BPK melihat persiapan pembangunan proyek IKN belum memadai khusus terkait pembebasan lahan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih terkendala dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya  hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi keterangan itu.

Ketiga BPK melaporkan, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.  

“Harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang, tidak sepenuhnya terkendali. Pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN, belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton,” tulis keterangan tersebut.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending