Connect with us

Megapolitan

Pameran The 3rd Indonesia Licensing Expo (ILE) 2023 Resmi Dibuka, Solusi Tepat Berkembangnya Berwirausaha

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pameran The 3rd Indonesia Licensing Expo (ILE) 2023 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) resmi digelar hari ini 11 Oktober 2023 sampai 14 Oktober 2023 di Ji Expo Kemayoran Jakarta.

Pelaku usaha lisensi dan franchise, khususnya lisensi merek dan produk lokal, serta para UMKM kembali bersemangat untuk mengembangkan atau melebarkan gerai kemitraannya.
Calon pebisnis dan calon investor dapat mengunjungi stand–stand yang diminati untuk mencari tahu tentang rencana bisnis lisensi maupun franchise yang akan dijalani.

Lisensi dan Franchise dinilai sebagai solusi yang tepat bagi para pengusaha dalam mengawali bisnis atau berwirausaha. Tren pertumbuhan bisnis lisensi dan franchise meningkat tahun ini seiring naiknya permintaan dan respons masyarakat.

Susanty Widjaya, selaku Ketua Umum Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) menuturkan “Pertumbuhan bisnis lisensi dan franchise atau waralaba di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup significant beberapa tahun ini. Demikian pula peningkatan kesadaran pelaku terhadap pentingnya perlindungan HKI di Indonesia juga meningkat pesat sejak 2019 lalu, ini terbukti dengan jumlah merek terdafar di tahun 2022 naik dan berkembang pesat dari 72.211merek menjadi lebih dari 2 juta merek terdaftar ” kata Susanty dalam sambutannya di Opening Ceremony JIExpo, Jakarta (11/10).

Susanty mengatakan, “Dengan pameran ini, kami mengajak masyarakat dan para pelaku untuk bangkit bersama dan turut berpartisipasi serta berinvestasi dalam bisnis licensing atau lisensi, franchise atau waralaba juga berbagai peluang usaha untuk menggiatkan perekonomian Indonesia. Kami juga mendorong pelaku-pelaku bisnis lisensi atau licensing seperti IP atau Intellectual Property, franchise atau waralaba merek lokal dan international untuk terus dapat tumbuh dan berkembang. Tidak hanya untuk melayani kebutuhan pasar dalam negeri, melainkan juga untuk merambah ke pasar luar negeri dan bersaing di pasar global, ujarnya.

Selain itu juga terdapat berbagai program seminar maupun talkshow dalam pameran the 3rd ILE 2023 yang diharapkan bisa memberikan motivasi kepada para calon pengusaha yang ingin berwirausaha dan menampilkan berbagai merek waralaba dan lisensi, ASENSI juga memperkenalkan logo L sebagai logo Lisensi sebagai bentuk kepedulian ASENSI bersama dengan kemendag dalam meningkatkan dan mengembangkan lisensi merek lokal Indonesia agar dapat menjadi usaha lisensi bahkan waralaba Indonesia yang mumpuni dan sebagaj merek yang tervalidasi. ASENSI juga menggelar Parade Maskot, Indonesia Licensing and Franchising Conference, International Licensing and Franchsiing Business Presentation.

Susanty menambahkan, “Indonesia Licensing Expo atau lebih dikenal dengan singkatannya ILE 2023 adalah pameran Licensing atau lisensi, Franchise atau Waralaba, Kemitraan, dan Peluang Usaha Indonesia ini juga didukung oleh Kementerian Lembaga dan salah satunya adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “jelasnya.

Dalam kesempatan ini, turut membuka dan hadir pada acara peresmian pembukaan The 3rd ILE 2023, Bapak Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum GIPI dan PHRI dan beliau juga adalah Dewan Pembina ASENSI. Beliau menyatakan sangat mendukung semua kegiatan Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) terutama untuk pertumbuhan merek lokal dan juga pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Daud D Salim, sebagai CEO dari IMEI Krista Exhibitions menyatakan dukungan penuh dalam menyelenggarakan the 3rd ILE 2023 Jakarta yang merupakan momentum kebangkitan bagi para pelaku usaha untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia yang semakin baik khususnya pada industri lisensi dan franchise. Pameran ini tentunya mendorong para pelaku bisnis lisensi dan franchise lokal dalam mengembangkan usaha dan membuka peluang bagi pengunjung yang ingin mencoba bisnis waralaba. ” terangnya Daud D Salim.

DirJen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Isy Karim, M.Si juga menyampaikan komitmen untuk terus mendukung pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mengejar target pertumbuhan rasio kewirausahaan pada Tahun 2024 agar mencapai 4 persen.

Isy Karim menyampaikan dalam rangka menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi domestik, maka peran dan dukungan terhadap kewirausahaan harus mendapat perhatian sebesar-besarnya. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden R.I. Joko Widodo bahwa bangsa Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi jika para wirausaha diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk mengembangkan usaha.

Isy Karim juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) yang secara konsisten dan berkelanjutan memberikan kontribusi berharga untuk pembangunan nasional khususnya sektor Lisensi, Waralaba, dan merek-merek lokal. Ikatan kuat dan kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Kementerian Perdagangan dengan ASENSI kiranya dapat dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan.

Selain itu, hadir dalam acara pembukaan, Kementerian Koperasi dan UKM R.I. yang diwakili oleh Ibu Assistant Deputi Pengembangan Bisnis dan Konsultasi, Ibu Destry Anna Sari yang juga sangat mendukung perkembangan lisensi merek dan produk UMKM lokal. Beliau juga mengapresiasi kegiatan ASENSI yang selalu memberikan edukasi HKI dan selalu konsisten dalam memberikan pelatihan, pembinaan dan pendampingan UMKM Indonesia.

Dengan mengusung tag line pameran the 3rd Indoensia Licensing Expo 2023 adalah LET’S RISE UP TOGETHER, TOGETHTER WE RISE UP! dengan tujuan agar para pelaku usaha usaha, para UMKM, lisensi, franchise dan waralaba merek lokal maupun Nusantara dapat bangkit kembali bersama-sama melalui ajang pameran lisensi (licensing) dan waralaba (franchise) di The Indonesia Licensing Expo 2023. Adapun informasi untuk pengunjung pameran ini gratis atau tidak dikenakan biaya tiket masuk. (Ach)

Nusantara

Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN di Kaltim menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

Dalam Raker tersebut, anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan mengenai investasi di IKN Kaltim yang sebelumnya digembar-gemborkan Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi VI DPR juga menyinggung penggunaan APBN untuk pembangunan IKN Kaltim, di mana dalam waktu yang bersamaan BPK juga menyampaikan temuannya terkait dengan proyek Ibu Kota Negara yang baru ini.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya.

Padahal, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seolah-olah sangat yakin bahwa IKN akan ramai investasi asing. Yah beginilah kinerja para pembantu Jokowi yang bisanya hanya mengembat uang rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Harris menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN.

“Pak menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN.

Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Harris, Selasa (11/6/2024) seperti dilansir TribunKaltim.co dari YouTube Kompas TV.

Anggota Komisi VI DPR tersebut selanjutnya menyebut perihal investasi domestik yang jumlahnya masih sangat terbatas.

“Saya melihat beberapa ground breaking yang berhenti hanya pada tahap ground breaking sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN,” katanya.

Terkait dengan IKN, Bahlil mengakui belum ada investasi asing di IKN Kaltim.

“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) semuanya.

Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan ground breaking,” kata Bahlil.

Ambyar negeri ini dipimpin para preman berdasi dan maling uang rakyat. (tw)

Continue Reading

Megapolitan

Massa Aksi Bela Palestina di Indonesia Minta ICJ Tangkap PM Zionist Israel Netanyahu

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Massa Aksi bela Palestina mendesak Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menangkap PM Zionist Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza, Palestina.

Mereka mendesak itu seraya mengangkat kartu merah yang bertuliskan nama anak-anak yang jadi korban serangan Israel di Gaza.

Momen itu terjadi pada aksi bela Palestina di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Minggu (10/6).

“Kami mendesak ICJ segera menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lain serta menetapkannya sebagai penjahat perang yang dijatuhi sanksi hukum terberat,” teriak massa aksi.

Mereka mengangkat kartu merah seraya tak henti-henti meneriakkan pembelaan ke Palestna dan penolakan atas Israel.

Stop genocide, save Gaza, free Palestine!” teriak massa aksi kompak.

Selain itu, aksi ini juga menuntut beberapa poin atas kekejaman Israel di Palestina. Seperti, berkomitmen akan memboikot Israel dan sekutunya hingga Palestina merdeka dan berdaulat.

Kemudian, mengecam keras tindakan agresif Israel ke Palestina yang telah menelan banyak korban.

“Kami mendukung dan mendesak pemerintah Indonesia agar secepatnya memprakarsai dan mengajak negara-negara lain khususnya anggota OKI untuk mengirimkan bantuan militer,” tegasnya. (utw)

Continue Reading

Nusantara

Proyek ‘Roro Jonggrang’ Jokowi Minim Libatkan Publik, BPK Nilai IKN Bermasalah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Penajam, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna menilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Menurutnya, masalah yang ditemukan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 merupakan hal yang wajar.

“Empat temuan BPK merupakan hal yang wajar dan sudah diprediksi sejak awal. Hal tersebut disebabkan sejak proses perencanaan tidak transparan dan sangat minim partisipasi publik,” kata Ariyo, Minggu (9/6/2024).

Selain itu, kata dia, target perencanaan penyelesaian proyek IKN tidak juga tidak bisa diterima akal sehat karena dikerjakan dengan penuh paksaan dan terburu-buru, bak proyek ‘Roro Jonggrang’. Salah satu contohnya, mengejar target pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Yakni KIPP (kawasan inti pemerintah pusat) dapat digunakan untuk upacara 17 agustus 2024. Padahal, pada saat target itu ditetapkan, masalah lahan dan anggaran belum clear,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara banyak masalah. Setidaknya, ada empat masalah besar dari proyek yang memakan duit negara Rp72,1 Triliun itu.

Pertama BPK menyimpulkan, pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan target rencana pemerintah. Mulai dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

“Serta rencana perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif, selain APBN berupa  KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis keterangan BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, dikutip Minggu (9/6/2024).

Kedua, BPK melihat persiapan pembangunan proyek IKN belum memadai khusus terkait pembebasan lahan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih terkendala dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya  hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi keterangan itu.

Ketiga BPK melaporkan, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.  

“Harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang, tidak sepenuhnya terkendali. Pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN, belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton,” tulis keterangan tersebut.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending