Connect with us

Megapolitan

Para Vendor PON XX Papua 2021 Kirim Somasi, Menuntut Pembayaran dan Audit BPK

Published

on

REPORTASE INDONESIA – PT Sarang Gagas Indonesia melalui Advokat dan Konsultan Hukum Tito Hananta Kusuma & CO Law Office melayangkan somasi pertama dan terakhir kepihak Panitia Besar PON XX Papua Tahun 2021.

Alasan somasi tersebut menurut Tito Hananta adalah karena hingga saat ini kliennya PT Sarang Gagas Indonesia belum juga menerima pembayaran atas pekerjaan pemasangan Videotron pada saat pelaksanaan PON XX Papua Tahun 2021 lalu.

“Kami masih belum menerima pembayaran atas Pekerjaan Penyediaan Videotron yang terpasang di Polda Papua senilai Rp. 2,6 Milyar lebih” kata Direktur PT Sarang Gagas Indonesia, Soegianto Husin kepada TribunBekasi. Selasa (20/12/2022).

“Selain sudah merugi atas lamanya realisasi pembayaran yang tidak kunjung terealisasi, kini kami terancam dituntut pihak penyedia dana modal kerja atas pekerjaan tersebut” lanjutnya.

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tito Hananta Kusuma & CO Law Office sebagai kuasa hukum PT Sarang Gagas Indonesia lebih lanjut menjelaskan mengapa harus melayangkan Somasi kepihak Panitia Besar PON XX Papua tersebut.

Pada surat Somasi tersebut, dijelaskan bahwa PT Sarang Gagas Indonesia telah mengikuti tender dan memenangkan tender penyediaan videotron yang dilaksanakan oleh PB PON XX Papua.

PT SGI berdasarkan kontrak yang ditandatangani bersama dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Panitia Besar PON XIX Papua yakni Zulkifli Akbar tersebut, kemudian melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan penyediaan Videotron itu secara tuntas. Perusahaan dinilai bertanggung jawab dan telah beroperasi dengan baik.

Akan tetapi kliennya tersebut masih belum mendapatkan pembayaran yang merupakan haknya.

“hingga kini, sudah 1 tahun lebih klien kami belum menerima pembayaran, kan seharusnya perhelatan seperti PON sudah ada anggaran,” tutur Tito Hananta.

“Ketika ditagih, selalu diberikan keterangan bahwa pembayaran akan segera dilakukan, tapi hingga kini tak kunjung direalisasikan,” ungkap Tito.

“Seharusnya senang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah di saat pandemi. Ternyata menjadi malapetaka begini, jujur, kami tidak menyangka kalo pekerjaan dari pemerintah bisa seperti ini pembayarannya,”papar Tito lagi.

Kami Advokat dan Konsultan Hukum Tito Hananta Kusuma & CO Law Office telah melakukan langkah-langkah salah satunya dengan menyurati Ombudsman RI dan pihak terkait lainnya juga untuk meminta keadilan bagi kliennya.

“Sudah seharusnya klien kami menerima hak pembayarannya yang telah disepakati atas kontrak Pengadaan Videotron pada Penyelenggaraan PON XX Papua 2021” tegasnya. (utw)

Megapolitan

Jokowi Kaget Biaya Haji Dinaikkan, Helmi Felis Sebut Presiden Kalau Ada Kegaduhan Pasti Kagetan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Kader Partai Ummat Helmi Felis, mendadak menyentil respons yang diperlihatkan Presiden Jokowi atas usulan dinaikkannya biaya Haji.

“Jadi Presiden di era kekacauan ini, tanggung jawab sudah tidak diperlukan,” ujar Helmi Felis dikutip dari unggahan twitternya, @HelmiFelis__ (26/1/1023).

Pegiat Media sosial itu kemudian juga menyinggung soal kagetnya Jokowi mengetahui adanya usulan tersebut.

“Kalau ada gaduh atas suatu kebijakan, atau rencana kebijakan, bisa tinggal kaget aja,” tukasnya.

“Apa susahnya jadi Presiden? Enak toh? Mantep toh?,” sambung dia.

Sebelumnya, Jokowi mengaku kaget mendengar berita bahwa biaya haji untuk tahun 2023 naik selangit. Dirinya pun menegaskan bahwa biaya haji tahun 2023 masih dalam proses kajian.

Menurut Presiden, biaya haji yang diusulkan oleh Kementerian Agama masih belum final. Saat ini, pemerintah masih melakukan proses kajian dan kalkulasi terkait biaya haji tahun 2023.

Sebelumnya diberitakan, pada rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR (19/1/2023), Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama (Menag) memberikan usulan biaya Perjalanan Haji 1444H/2023M per jamaah naik menjadi Rp 69,2 juta.

Adapun berbagai komponen yang mengalami kenaikan tersebut seperti biaya angkutan udara, biaya hotel, biaya pemondokan, biaya transportasi darat, biaya katering, dan biaya obat-obatan.

Terpisah, Mustolih Siradj selaku Komnas (Ketua Komisi Nasional (Haji dan Umrah) menyampaikan bahwa alasan naiknya biaya haji seperti yang diusulkan oleh Kemenag yaitu agar keberlangsungan keuangan haji tetap terjaga.

Jadi setiap ada permasalahan di negara Indonesia yang dimulai dari pihak pemerintahan dan rezim ini, Jokowi hanya mengatakan kaget saja tanpa ada aksi dan reaksi, apakah itu gejala awal Stroke? (tw)

Continue Reading

DKI Jakarta

DPRD Sebut Sudetan Ciliwung Hasil Penganggaran di Era Anies, Itu Proyek PUPR yang Sempat Mangkrak

Published

on

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyebut bahwa proyek sudetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) merupakan hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

“Pak Heru adalah pelaksananya, tapi anggarannya kami setujui di zaman (periode terakhir) Pak Anies, anggaran yang berjalan sekarang ini sudah disusun tahun lalu,” kata Hasan Basri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Hasan mengatakan alasan mengapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui karena pelaksanaan pembangunan dari  APBD tidak bisa dilaksanakan secara instan.

Dia menjelaskan bahwa perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan.

“Proses pengerjaannya kan bertahap. Tapi mungkin sebelum ini, sudah ada pelaksanaannya hanya belum selesai saja, begitu,” ucapnya.

Namun, Hasan belum merinci berapa anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI untuk Proyek Sudetan Ciliwung ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung selesai April mendatang.

Jokowi mengapresiasi proyek ini kembali dilanjutkan setelah enam tahun mangkrak.

“Jadi kita kembali lagi ke Jakarta, ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir Jakarta harus dari hulu sampe ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai. Di bangunan Bendungan Ciawi, kemudian Bendungan Sukamahi sudah di atas,” kata Jokowi kepada wartawan setelah meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung, Selasa.

“Di atas sudah, sampai Jakarta masih ada masalah, sekarang juga sebentar lagi akan selesai, mungkin April insyaAllah sudah selesai sodetan Ciliwung yang sudah berhenti enam tahun,” ujarnya.

Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan dan satu setengah bulan bisa selesai permasalahan tersebut dan proyek berlanjut sampai sejauh ini.

Dengan adanya sodetan Ciliwung, diyakini bahwa banjir Jakarta akan lebih mudah dikendalikan. Sebab, sodetan ini apabila sudah dibuka bisa menyedot 33 meter kubik air per detik untuk posisi siaga empat dan 63 meter kubik air per detik untuk posisi siaga satu.

Sodetan Ciliwung memiliki luas 3,25 meter di masing-masing ruasnya yang terbentang di sepanjang 1,3 km.

Proyek Pusat

Sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Pemprov DKI Jakarta kebagian pekerjaan proses pembebasan lahannya, adapun anggaran pembebasan lahannya adalah duit pemerintah pusat. Proyek ini bertujuan memecah Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) supaya tidak banjir. Sodetan dapat mengalihkan debit banjir Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per detik.

Proyek ini terganjal sejak 2015 atau sekitar enam tahun terakhir karena warga menggugat proyek ini. Lahan yang hendak disodet masih dihuni warga Bidara Cina dan belum bisa dibebaskan.

Warga Bidara Cina melayangkan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terhadap SK Gubernur Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) di PTUN.

Warga tidak terima dengan langkah Pemprov DKI yang melakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dulu. Dalam SK Gubernur Nomor 2779/2015 disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet sodet Sungai Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi.  Akan tetapi, dalam SK semula yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 tertulis luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.095,94 meter persegi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya yang dibacakan pada 25 April 2016. Konsekuensinya, SK Gubernur DKI Nomor 2779/2015 harus dibatalkan.

Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lalu mengajukan kasasi atas gugatan itu pada 27 April 2016.

Pemerintahan pun berganti dan pada Agustus 2019, Gubernur Anies mencabut kasasi yang pernah dilayangkan Gubernur Ahok sebelumnya.

Pemprov DKI mematuhi keputusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina agar lahan warga bisa segera dibeli negara.

Anies kemudian membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk sodetan Kali Ciliwung dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 Tahun 2019.

Anies kemudian selesai di Oktober 2022 dan diteruskan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan pada 12 Januari 2023, Pemerintah Kota Jakarta Timur memulai pembongkaran 59 bangunan di bantaran Kali Ciliwung. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Harimau Sumatera Muncul di Kota Siak

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BB KSDA) Provinsi Riau, menyampaikan kemunculan harimau sumatera di Kota Siak Sri Inderapura, Kabupaten Siak kemungkinan dari Taman Nasional Zamrud.

Berdasarkan jejak kaki yang terlihat yakni 15 centimeter dan 13 cm, harimau tersebut berusia remaja. Sejak sepekan kemunculan harimau tersebut, belum ada laporan terkait korban ternak masyarakat.

Saksi mengatakan, ukuran satwa itu besar dan mengarah ke hutan kota Arwinas. Saat observasi oleh tim di lapangan jejak satwa ditemukan di belakang dan samping rumah jaga kebun semangka, sengan ukuran kurang lebih sama dengan yang dijumpai di Kampung Suak Lanjut.

Kemudian didapatkan rekaman kamera CCTV toserba Sinar Jaya milik Ahsan di Jalan Sapta Taruna. Kamera merekam aktivitas Harimau Sumatera di depan toko itu pada Sabtu (21/1) pukul 03.15 WIB dini hari yang diperkirakan setelah ke luar hutan kota. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending