Pedagang Pasar dan Emak-emak Dibikin Pusing Kenaikan Harga Dampak PPn 12 Persen

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pasca penetapan PPN 12 persen yang katanya menyasar barang dan jasa mewah, berdampak kepada naiknya harga sejumlah bahan pangan. Mulai cabai, bawang hingga daging ayam. Hal ini membuat galau pedagang maupun para emak saat belanja di pasar tradisional.

Dari penelusuran Inilah.com, harga cabai mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. “Saya beli bawang dan cabai di Pasar Induk Kramat Jati. Harganya naik bikin pusing. Saat saya jual ke pasar, lebih pusing lagi. Minat pembeli saat ini, tidak seperti dulu-dulu,” kata Titi, seorang pedagan bahan pangan di Pasar Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (5/1/2025). 

Ibu paruh baya ini, memaparkan, barang dagangan seperti cabai, awalnya dijual Rp40 ribu per kilogram (kg). Saat ini, mengalami kenaikan Rp45 ribu/kg. Yang paling parah adalah cabai rawit dari Rp100 ribu menjadi Rp140 ribu/kg. “PPN naik 12 persen pengaruhnya bener-bener dah. Harga tidak terkontrol sekarang,” kata Titi.

Sementara, Tini (38) yang sedang berbelanja di Pasar Cipete, mengaku pusing dengan pergerakan harga yang di luar perkiraan. Dia harus putar otak untuk menghemat jatah bulanan agar cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur sebulan.

“Kalau bisa enggak usah naik PPN 12 persen. Dari minyak goreng, bawang, bumbu-bumbu dapur naik semua. Bahan pokok harus dibeli gimana lagi, penggunaan (anggaran) harus irit-irit,” ucapnya.

Sama halnya dengan Tri (40), ibu rumah tangga yang mengajak anaknya belanja di Pasar Cipete bingung ketika tahu harga daging ayam juga naik.

“Ayam dan telur, anak-anak suka. Sebagai sumber protein kan bagus. Kaget saya sebagai orang tua dengar lonjakan harganya,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, kenaikan tarif PPN 12 persen yang sudah diputuskan pemerintah, diklaim hanya menyasar barang dan jasa mewah, berdampak langsung terhadap konsumsi rumah tangga. Padahal, perekonomian Indonesia sangat bergantung kepada konsumsi.

“Ketika konsumsi rumah tangga terganggu, ekonomi secara keseluruhan akan terganggu,” ujar Nailul.

Ia memperkirakan, kebijakan PPN 12 persen bakal menahan pertumbuhan ekonomi 2025 berkutat di level 4,1 persen. Atau di bawah pertumbuhan rata-rata 5 persen.

“Namun, ada faktor-faktor lain seperti kenaikan UMP yang mungkin bisa sedikit mengangkat ekonomi. Secara keseluruhan, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 akan berada di angka 4,8 hingga 4,9 persen,” kata Huda.

Pandangan senada disampaikan peneliti Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID), Alfian Banjaransari, kenaikan PPN 12 persen terasa dampaknya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

“Kenaikan pajak, walau 1 persen saja, mengambil daya beli dari konsumen dan mengalihkannya menjadi prerogatif pemerintah. Belum tentu masyarakat yang terkena dampak kenaikan pajak ini merasakan langsung manfaatnya,” ujar Alfian.

Alfian menyebut, rasio pembayar pajak (tax payer) di Indonesia mentok di 10 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sementara jumlah wajib pajak perorangan di Indonesia hanya sekitar 6 persen dari total penduduk.

“Padahal bansos dan subsidi justru dinikmati masyarakat di luar yang 6 persen itu. Ironis bukan? Jadi, alangkah baiknya jika pemerintah meningkatkan rasio tax payer dulu. Agar menciptakan rasa keadilan,” kata Alfian.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan membantah bahwa PPN 12 persen bakal menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Alasannya, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada tahun ini, sebagai penyeimbang pemberlakuan PPN 12 persen. “Paket kebijakan tersebut didesain untuk merespons berbagai guncangan ekonomi yang dialami masyarakat saat ini,” kata Ferry.

Ferry menjelaskan, stimulus kebijakan tersebut menyasar tiga segmen masyarakat. Yakni, masyarakat berpendapatan rendah, UMKM/Wirausaha/Industri, dan kelas menengah. (utw)