Connect with us

Nasional

Pelantikan Panglima TNI di Istana Negara

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Presiden melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. (tri)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Peristiwa

Prabowo Sindir Jokowi: Buat Apa Bangun Gedung, Kereta Cepat Hingga IKN?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pidato Prabowo Subianto dalam acara pembekalan kepada calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri 2024, Jumat pekan lalu, 12 Juli 2024, jadi perbincangan. Pasalnya, Prabowo dianggap menyindir sejumlah proyek pemerintahan Jokowi.

Awalnya Menteri pertahanan tersebut mengatakan bahwa menjadi prajurit TNI dan Polri adalah panggilan pengabdian yang mulia. “Saya harus ingatkan bahwa profesi yang Anda pilih menuntut pengorbanan yang besar serta kerelaan yang sebesar-besarnya yang menuntut jiwa dan ragamu,” kata dia.

Prabowo juga berpesan kepada seluruh capaja yang akan dilantik tersebut untuk selalu membela Indonesia. “Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kau dipilih, kau diseleksi, kau digembleng untuk pada saatnya kau harus membela Tanah Airmu,” ujar Prabowo.

Kemudian Prabowo mengingatkan capaja mengenai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut dia, UUD 1945 telah mengungkapkan secara gamblang bahwa tujuan mereka adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Baru memajukan kesejahteraan. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan. Melaksanakan ketertiban dunia. Untuk apa kita bangun gedung-gedung, bandara, kereta api, waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, dan tidak terlindungi,” ucapnya.

Pernyataan itulah yang dianggap sebagai sindiran kepada proyek pemerintahan Jokowi. Namun Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, membantah anggapan tersebut.

Dia menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya merupakan bentuk arahan kepada para calon perwira, bukan menyesali beragam proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah.

“Prabowo sedang memberi arahan, bukan menyampaikan penyesalan. Prabowo memberikan arahan kepada perwira remaja TNI-Polri agar menjalankan peran dan fungsi mereka dalam pembangunan,” kata Hasan dalam keterangannya Ahad, 14 Juli 2024. (tw)

Continue Reading

Nasional

Muhammadiyah Ingin Membuat Bank Syariah Jumbo

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi wacana Muhammadiyah mengakuisisi PT Bank KB Bukopin Syariah atau KB Bank Syariah (KBBS). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan otoritas senantiasa mendorong dan mendukung peluang lahirnya bank syariah baru dengan skala besar.

“OJK senantiasa mendorong dan mendukung peluang hadirnya bank syariah dengan skala besar dalam rangka pengembangan industri perbankan syariah agar dapat lebih kompetitif dan bersaing secara sehat,” ujar Dian dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Ini sesuai dengan POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah (BUS). Dalam aturan tersebut, BUS dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang memadai dari pemegang saham untuk mendukung permodalan yang kuat dan melaksanakan tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun begitu, Dian mengaku pihaknya belum menerima surat permohonan akuisisi atas KBBS.

Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammadiyah dikabarkan berminat untuk mencaplok KBBS. Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengungkapkan bahwa Muhammadiyah sedang melakukan “pendekatan” untuk mengakuisisi anak usaha PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) tersebut.

Dalam hal ini, pihak Muhammadiyah baru memulai membuka pembicaraan terkait hal ini dengan direksi KBBS itu.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas tidak menampik ataupun membenarkan wacana tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa pihaknya mengakuisisi bank syariah guna mengembangkan ekonomi masyarakat. Hal ini merujuk Muktamar, yakni forum permusyawaratan tertinggi bagi Muhammadiyah, yang diadakan lima tahun sekali.

“Satu hal yang sudah pasti, Muktamar Muhammadiyah tahun 1915 di Makassar telah mengamanatkan kepada para pimpinan dan warga Muhammadiyah agar memajukan diri dalam bidang ekonomi dan bisnis,” kata Anwar, Rabu (19/6/2024).

Sementara itu, KB Bank mengatakan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan wacana itu akan terealisasi. VP Corporate Relations KB Bank Adi Pribadi, mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi secara resmi dari PP Muhammadiyah. Namun, ia mengatakan pihaknya selalu terbuka terhadap peluang bisnis yang ada. (tw)

Continue Reading

Hukum

Desakan Tangkap dan Copot Menteri Agama Yaqut Cholil Terkait Dugaan Korupsi Pengalihan Kuota Haji

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta,

Joko Priyoski mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, dan Wakil Menteri Agama RI terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang dilakukan oleh Petugas Haji Kementerian Agama RI.

Menurut Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) ini, Menteri Agama Yaqut diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atas temuan Tim Pengawas Haji DPR tentang penyelewengan kuota haji dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.

“Sudah seharusnya Presiden Jokowi segera mencopot Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama RI sebagai Pimpinan Kementerian Agama atas dugaan korupsi penyelewengan kuota haji yang dilakukan anak buahnya,” ujar Joko yang juga Koordinator Kaukus Eksponen Aktivis 98.

Tim Pengawas Haji DPR menemukan adanya jamaah haji yang harus membayar Rp300 juta untuk diberangkatkan dengan kuota haji khusus, setelah ditakut-takuti bahwa keberangkatan mereka akan ditunda, meskipun mereka sudah membayar sekitar Rp160 juta sebagai pengguna kuota haji khusus.

Menurut Joko, Aktivis Alumni KNPI ini, modus menakut-nakuti jemaah dengan penundaan keberangkatan selalu berulang setiap tahun, tetapi kali ini sudah keterlaluan. Dugaan korupsinya besar sekali.

“Karena itu, Presiden Jokowi harus segera mencopot Menteri Agama Yaqut. Selain itu, KPK juga harus mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024. Bila ditemukan bukti yang cukup, maka Pimpinan Kementerian Agama tersebut harus segera diseret ke pengadilan Tipikor,” kata Joko kepada fajar.co.id, Selasa (16/7).

Temuan Tim Pengawas Haji DPR bahwa adanya 8.400 kuota haji reguler yang dialihkan menjadi kuota haji khusus merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan dugaan praktek korupsi.

“Bayangkan jika satu jamaah haji dimintai uang Rp300 juta untuk bisa diberangkatkan dengan kuota haji khusus, bisa dibayangkan berapa jumlah uang yang masuk ke kantong petugas haji,” ucap Joko.

“KAMAKSI dan Kaukus Eksponen Aktivis 98 bersama Elemen Aktivis Pemuda lainnya akan melakukan sejumlah aksi di Istana, KPK, dan juga Kantor Kementerian Agama dengan tuntutan mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan mendesak KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2024,” tegas Aktivis Pemuda tersebut.

Pansus Haji

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawas Haji 2024 DPR RI, Wisnu Wijaya, memastikan bahwa Pansus akan segera memulai rapatnya pada bulan Juli 2024 ini.

Langkah awal Pansus akan berfokus pada pemilihan Ketua dan Anggota.

“Rapat Pansus dengan agenda pertama pemilihan dan penetapan pimpinan panitia angket haji rencananya akan dimulai bulan Juli. Namun, terkait tanggal pastinya belum muncul, “ bebernya kepada awak media, Senin, (15/7/2024).

Sementara itu, Pansus Angket ini akan dibahas selama masa reses DPR RI yang dimulai pada bulan Juli ini. Namun, menurut Anggota Komisi VIII DPR RI dari fraksi PKS, semua agenda Pansus yang akan dilakukan selama masa reses Juli ini tergantung pada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Desak KPK Segera Tangkap Yaqut

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PP.PERISAI), Chandra Halim, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama RI terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang dilakukan oleh petugas haji Kementerian Agama RI.

Desakan ini datang setelah tim pengawas haji DPR menemukan penyelewengan dalam penyelenggaraan haji 2024.

“Keduanya merupakan pimpinan di Kementerian Agama RI, mereka yang paling bertanggung jawab atas dugaan korupsi penyelewengan kuota haji yang dilakukan anak buahnya,” ujar Chandra Halim dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/7/2024).

Tim pengawas haji DPR menemukan adanya jamaah haji yang harus membayar Rp300 juta untuk diberangkatkan dengan kuota haji khusus setelah ditakut-takuti bahwa keberangkatan mereka akan ditunda, meskipun mereka sudah membayar sekitar Rp160 juta sebagai pengguna kuota haji khusus.

Menurut Chandra, tindakan petugas haji di lapangan tidak mungkin dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan banyak pihak baik di dalam Kementerian Agama maupun pihak luar.

“Modus menakut-nakuti jamaah dengan penundaan keberangkatan selalu berulang setiap tahun, tetapi kali ini sudah keterlaluan. Korupsinya besar sekali, karena itu KPK tidak punya pilihan lain selain menyeret kedua pimpinan Kementerian Agama ke pengadilan Tipikor,” tegas Chandra.

KPK Sambut Positif Pembentukan Pansus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI dan siap memberikan pendampingan apabila ada permintaan dari pihak Pansus.

“KPK menyambut positif pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan lihat dalam kapasitas seperti apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Tessa mengatakan komisi antirasuah siap untuk menerjunkan tim, baik dari bidang pencegahan maupun penindakan, apabila ada temuan indikasi korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji.

“Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun, tapi pada prinsipnya KPK menyambut positif,” ujarnya.

Respons Kemenag

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

“Dibuktikan saja,” ujar Hilman Latief di Jakarta, Senin.

Sebelumnya Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” kata Luluk beberapa waktu lalu.

Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending