Connect with us

Politik

Pemakzulan Jokowi Menggema di Gedung Dewan Rakyat, Komposisi DPR RI: 314 Kursi vs 261 Kursi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menguatnya indikasi dinasti politik dan oligarki politik di bawah Presiden Joko Widodo menimbulkan kekecewaan rakyat secara meluas. Salah satu indikasi politik paling menonjol adalah skandal Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan capres-cawapres di bawah umur 40 tahun asal pernah jadi kepala daerah. 

Putusan MK ini dinilai banyak pihak sangat janggal dan “slintutan”, karena tak didasarkan pada kepentingan konstitusi. Sebaliknya, diduga semata untuk kepentingan personal, untuk memberikan jalan pada Gibran Rakabuming Raka – putra sulung Jokowi – sebagai calon wakil presiden.

Apalagi Gibran Rakabuming Raka langsung bergerak menghadiri Rapimnas Golkar yang secara terbuka mengusulkannya sebagai cawapres. Wajah Gibran tampak ceria, selalu senyum, saat berada di tengah pengurus Golkar.

Ironisnya, Jokowi seolah tak tahu menahu tentang manuver politik pencawapresan Gibran, anaknya itu. Padahal sejumlah kepala daerah di bawah usia 40 tahun sudah membocorkan tentang operasi politik yang dilakukan oleh orang yang mengaku “utusan” Istana. Para kepala daerah itu mengaku “digerilya” pihak istana lewat aparatur pemerintah di daerahnya masing-masing.

“Awalnya, ngomongnya muter-muter. Tapi kemudian ia bilang nanti akan ada utusan dari istana,” tutur seorang kepala daerah yang usianya masih 30-an tahun.

Dan benar. Beberapa hari kemudian datanglah sang utusan politik itu. Ia mengaku akan membantu memenangkan pencalonan kepala daerah usia muda pada Pilkada akan datang asal ia mau menjadi pemohon ke MK untuk menurunkan batas usia di bawah 40 tahun. Tak aneh jika sebagian nama mereka kemudian tercatat sebagai pemohon di MK.

Kini misi politik itu goal. Setidaknya, untuk sementara. MK meloloskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun, dengan cacatan pernah pernah menjadi kepala daerah. Gibran yang baru menjadi walikota Solo dua tahun pun bisa melenggang sebagai cawapres Prabowo Subianto yang memang berharap dapat limpahan suara dari pengaruh Jokowi.

Namun gelombang kekecewaan dan protes dari berbagai eskponen rakyat justru meluas. Media cetak, online, elektronik, hingga media sosial dipenuhi berita kekecewaan rakyat. Termasuk protes para mahasiswa. Padahal Prabowo menggandeng Gibran berharap mendapat suara milenial – termasuk mahasiswa – disamping pengaruh suara Jokowi.

Skandal MK ini dianggap bukan saja terjadi diluar nalar dan kepatutan moral tapi juga merusak sendi-sendi demokrasi dan tata kelola negara yang selama 9 tahun Jokowi menjabat presiden indeks demokrasi terjun bebas. Apalagi skandal MK itu terjadi tak lepas dari sepak terjang ketua MK, Anwar Usman, yang tak lain paman Gibran dan adik ipar Jokowi.

Namun itulah tampaknya realitas politik dari pengejewantahan pernyataan Jokowi yang secara terang-terangan mengaku akan cawe-cawe dalam Pilpres. Kini cawe-cawe politik itu benar-benar ia lakukan. Terutama dengan cara mendesain politik anak kandungnya sendiri, Gibran, di panggung politik pilpres.

Sontak reaksi bermunculan di seantero nusantara. Yang mengejutkan, kekecewaan yang meluas itu tidak hanya ditunjukkan oleh eksponen masyarakat obyektif dan rival politik Jokowi, tapi juga oleh para pendukung fanatiknya selama ini.

Salah satu pendukung fanatik Jokowi adalah Goenawan Mohamad, budayawan dan sastrawan kondang. Ia mengaku sadar bahwa ia telah dibodohi Jokowi. 

“Yg kita dapat dari tontonan “MK untuk Gibran” adalah kesadaran bhw kekuasaan membuat si penguasa bodoh dan takabur,” cuit GM – panggilan akrab Goenawan Mohamad – di akun X, Selasa (17/10/2023).

Bodoh dan takabur, tegas GM, karena mengira rasa keadilan masyarakat bisa dilecehkan dengan sebuah sandiwara murahan. Ia tak bisa membayangkan jika Prabowo-Gibran menang. 

“Jika nanti Prabowo-Gibran/Jokowi menang, kita dan generasi anak kita akan mewarisi kehidupan politik yang terbiasa culas, nepotisme yang menghina kepatutan, lembaga hukum yang melayani kekuasaan,” tulis GM.

Yang juga mengejutkan, Fadjroel Rachman, Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, malah mengunggah foto halaman 1 Harian KOMPAS yang memuat berita dan foto Prabowo saat diberhentikan dari Panglima Kostrad TNI. 

Dalam keterangannya, mantan juru bicara Presiden Jokowi itu menulis: GENTLE REMINDER: Mungkin @gibran_rakabuming dan Generani Milenial serta Generasi Z memerlukan informasi ini untuk menghadapi #pilpres14Februari.

Mungkin Fadjroel Rachman tidak menentang Jokowi. Tapi ia menunjukkan sikap politik berbeda karena tak sependapat soal Prabowo.

Pendukung utama Jokowi lain yang tak setuju Gibran maju sebagai cawapres adalah Butet Kartaredjasa. Tokoh teater dan budayawan kondang itu secara terang-terangan minta Gibran jangan mau diminta untuk jadi cawapres. Tapi Gibran tak menggubris.

Butet pun kecewa. Kini ia malah mengaku menantikan debat calon wakil presiden antara Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Ini tentu satire atau sindiran terhadap Gibran.

“Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat, 35 tahun lawan professor Mahfud MD, apik banget,” kata Butet di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (23/10).

“Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia, profesor doktor dan berpengalaman dua tahun. Dua tahun kok berpengalaman,” sambungnya dikutip CNN.

Para ahli tata negara, ulama, ahli hukum, budayawan, seminan, pakar politik, akademisi, dan pengamat, tak terhitung jumlahnya yang menentang sikap politik Jokowi. Terutama karena mencawapreskan Gibran. Sikap para ahli dan ulama itu bisa dirumuskan dalam pernyataan Rocky Gerung:

“Sebagai kepala keluarga Jokowi baik. Tapi sebagai kepala negara Jokowi sangat buruk,” kata pengamat politik dan ahli filsafat yang memag sangat rajin mengeritik Jokowi itu.

Kekecewaan publik terus meluas. Di media sosial muncul berbagai protes dan juga meme yang beragama. Bahkan akun Twitter Gibran diserbu warganet. Mereka menyarankan agar Walikota Solo itu jangan tergoda, jangan mau dicawapreskan karena, baik usia maupun pemikirannya, belum matang. Mereka yang mengaku pendukung Gibran itu secara baik-baik menyarankan agar Gibran matang secara alami.

Tapi Jokowi dan Gibran cuek bebek. Kini secara sayup-sayup mulai terdengar isu impeachment. Baik kepada Jokowi sebagai presiden maupun Gibran sebagai walikota. Isu pemakzulan Presiden Jokowi itu menggema bukan semata karena Jokowi dianggap merusak tata kelola negara dan demokrasi tapi juga karena para elit parpol yang tidak mengusung Prabowo-Gibran khawatir menjadi korban praktik ketidakadilan dalam pilpres 2024. Alasannya, Jokowi sebagai presiden masih mengendalikan berbagai institusi negara, termasuk institusi Polri dan TNI. Belum lagi para Pjs gubernur dan bupati serta walikota.

Tapi bisakah Jokowi diimpeachment atau dimakzulkan? Bukankah para anggota DPR RI terdiri dari berbagai latar belakang partai yang orientasi politiknya – terutama Pilpres – berbeda-beda?

Dalam politik tak ada istilah tidak mungkin. Semua bisa terjadi, termasuk impeachment Presiden Jokowi. Kita bisa memetakan orientasi politik parpol dalam pilpres pada dua kategori.

Pertama, kategori Capres-Cawapres yang dudukung Jokowi. Dalam kategori ini adalah capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran.

Pasangan Prabowo-Gibran diusung Partai Gerindra yang memiliki 78 kursi di DPR RI. Prabowo-Gibran juga diusung Partai Golkar (85 kursi), Partai Demokrat (54 kursi) dan PAN (44 kursi). Total 261 kursi.

Kedua, kategori Capres-Cawapres yang tidak didukung Jokowi. Yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

AMIN – singkatan pasangan Anies dan Muhaimin – diusung oleh Nasdem yang memiliki 59 kursi di DPR RI. Selain Nasdem, AMIN juga diusung oleh PKB (58 kursi) dan PKS (50 kursi di parlemen). Total 167 kursi DPR RI.

Sementara pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan yang memiiki 128 kursi di DPR RI. Pasangan ini juga diusung PPP yang memiliki 19 kursi DPR RI. Total 147 kursi DPR RI.

Total kursi Capres-Cawapres yang tidak didukung Jokowi 314 kursi DPR RI. Memang dari partai pengusung capres-cawapres yang tidak didukung Jokowi belum tentu punya nyali, kecuali Nasdem, PKS dan PDIP. 

Tapi jika membayangkan kemungkinan mereka jadi korban ketidakadilan pada Pemilu 2024 niscaya mereka bangkit. Harus diingat, sikap Jokowi mendukung Prabowo-Gibran itu sendiri sejatinya sudah masuk kategori ketidakadilan. Karena seorang presiden harus netral dan obyektif dalam Pilpres.

Walhasil, secara matematika politik Presiden Jokowi sangat mungkin untuk diipeachment. Karena jumlah anggota DPR RI yang pro Jokowi hanya 261 kursi DPR. Sebaliknya, jumlah anggota DPR RI yang kemungkinan kontra Jokowi sebesar 314 kursi DPR RI. (tw)

Politik

Disinggung Prabowo Soal Senyumnya Berat, Begini Respons Anies

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon Presiden RI Anies Baswedan merasa tak ada yang istimewa dengan senyumannya saat menghadiri penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Hal ini menyusul pernyataan Calon Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, saat berpidato menyatakan bahwa dirinya pernah berada di posisi Anies saat ini, yakni kalah dalam pilpres. Dia mengungkapkan pernah merasakan apa yang dirasakan Anies saat ini.

“Biasa saja,” ujar Anies saat ditanyai wartawan merespons pernyataan Prabowo.

Anies pun tak mengerti dengan pernyataan yang dilontarkan Prabowo kepada dirinya sebab Prabowo yang mengalami kondisi seperti itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan dirinya biasa saja.

“Kalau itu tanyakan kepada beliau, ‘kan beliau yang mengalami. Kalau saya ‘kan biasa-biasa saja,” katanya.

Sebelumnya, Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya mengetahui senyuman pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

“Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu, tetapi ini yang dituntut oleh rakyat kita,” kata Prabowo di Kantor KPU RI, Jakarta.

Jika pasangan AMIN kalau kontestasi adem saja, tidak tajam, tidak keras, maka tidak memberikan pilihan untuk rakyat. (ut)

Continue Reading

Politik

Putusan PHPU Pilpres, AMIN Yakin Hakim MK Berani Putuskan yang Terbaik

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meyakini hakim Mahkamah Konstitusi berani memutuskan yang terbaik untuk sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Anies menyatakan pasangan AMIN menitipkan kepada majelis hakim kepercayaan, untuk menentukan arah bangsa ini ke depan.

Ia juga menegaskan kembali bahwa Indonesia berada di sebuah persimpangan jalan, dimana praktik penyimpangan telah disaksikan bersama pada pilpres dan pemilu.

“Praktik penyimpangan yang masif, yang bila itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan nantinya pemilu pilpres, bukan mencerminkan aspirasi rakyat, tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan,” jelas Anies di Jakarta, (22/4/2024).

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menilai Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 dalam putusan sidang sengketa Pilpres.

Utamanya, kata dia, ketika MK melihat adanya kejanggalan dan membuat terobosan besar untuk memulihkan keadaan yang dianggapnya rusak usai putusan 90/PUU-XXI/2023 terbit.

Diketahui, putusan ini memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun maju Pilpres sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

“Semua yang tidak berkesesuaian dengan (konstitusi) itu bisa dianulir. Apakah akan didiskualifikasi? Saya sebagai akademisi mengatakannya seperti itu, dengan bahasa yang semacam itu,” kata Sulistyowati Irianto, dalam diskusi secara daring, Minggu (21/4/2024).

Ia menyebutkan, hal itu bisa terjadi mengingat hakim konstitusi memiliki otoritas besar dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Usai mencermati proses-proses persidangan, pemaparan bukti-bukti dan analisis dari para ahli, MK akan melakukan konfirmasi dan analisis dari bukti dan kesaksian tersebut.

“Misalnya pasal 22e yang bicara soal asas pemilu harus luber jurdil. Nah, semua itu dikroscek gitu, dikonfirmasi, seperti kita kalau penelitian, dianalisis,” tuturnya.

Ia berharap hakim konstitusi akan membuat putusan yang mencerminkan independensi Mahkamah. Pun terobosan baru dalam putusannya sehingga putusan itu akan memberikan keadilan dan sesuai dengan konstitusi.

“Jadi, yang kalau dalam bahasa konseptual, MK diharapkan melakukan analisis dan pertimbangan dan putusan yang melampauai analisis doktrinal.

Jadi panduannya adalah pasal-pasal terkait dengan Pemilu dan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam konstitusi,” jelasnya.

Sebagai informasi, sengketa Pilpres 2024 akan diputuskan oleh MK pada 22 April 2024.

Tercatat, banyak pihak-pihak yang mengajukan diri menjadi amicus curiae. MK sendiri mengakui bahwa pada pilpres kali ini, banyak sekali pihak yang menyerahkan amicus curiae.

Sejumlah tokoh yang mengajukan amicus curiae di antaranya seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga eks pentolan FPI Rizieq Shihab. (tw)

Continue Reading

Politik

Din Syamsudin-Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae Sidang Pilpres di MK

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebanyak lima tokoh mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lima tokoh itu ialah Habib Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak, hingga Munarman.

“Kami adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap keberlangsungan dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dan pertama-tama adalah dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan pada asas negara hukum yang berkeadilan,” kata kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024).

Surat pengajuan diri sebagai amicus curiae itu diserahkan ke MK hari ini. Aziz juga menunjukkan bukti tanda terima dokumen tersebut.

Dalam tanda terima itu, tertulis nama Habib Rizieq, Din Syamsuddin dkk. Dokumen itu ditujukan kepada hakim MK yang mengadili sengketa Pilpres 2024, baik yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun yang diajukan oleh Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Habib Rizieq dkk menyampaikan empat poin dalam suratnya ke hakim MK. Pada intinya, mereka meminta hakim MK untuk mengambil peran meluruskan berbagai penyimpangan kekuasaan.

“Kami mendesak kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan sebagaimana pembukaan UUD 1945,” demikian kalimat dalam salah satu poin yang disampaikan Habib Rizieq dkk.

Habib Rizieq dkk mengatakan sejarah akan mencatat apakah hakim MK menjadi penjaga konstitusi atau bagian dari rezim.

“Sejarah akan mencatat, apakah Yang Mulia Hakim Konstitusi akan menjadi guardian of constitution atau guardian of group regimentation. Kami hingga saat ini masih meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi tetap akan menjadi guardian of constitution,” tuturnya. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending