Connect with us

Tokoh RI

Pemerintah Anggarkan Rp.347 Miliar untuk Program Rice Cooker Gratis Dikritik, Susi Pudjiastuti: Harga Beras Mahal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Program bagi-bagi rice cooker ke masyarakat mendapat kritikan pedas dari sejumlah tokoh publik. 

Pemerintah membagikan penanak nasi gratis di saat harga beras melonjak. 

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp. 347 miliar untuk membeli rice cooker.

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan, dana itu akan digunakan untuk pengadaan alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker bagi setengah juta keluarga.

“Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga,” kata Yustinus seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (8/10/2023).

Yustinus menyampaikan, dana tersebut sudah tersedia untuk anggaran tahun 2023.

“(Anggarannya) dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian ESDM tahun anggaran 2023,” tambah Yustinus.

Rencana pembagian rice cooker gratis ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Permen ESDM 11/2023 itu, masyarakat yang berhak menerima rice cooker gratis ini adalah mereka yang berstatus sebagai pelanggan PT PLN (Persero) ataupun rumah tangga yang tidak memiliki alat memasak berbasis listrik.

Kriteria pelanggan PLN yang akan menerima rice cooker itu adalah pengguna golongan daya 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA.

Calon penerima rice cooker itu diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat.

Sementara itu, jenis rice cooker yang akan dibagikan juga sudah tertera dalam Pasal 10 ayat (3) Permen ESDM 11/2023.

Berdasarkan aturan tersebut, rice cooker yang dibagikan memiliki kapasitas 1,8 hingga 2,2 liter.

Rice cooker juga akan dilengkapi stiker bertuliskan “Hibah Kementerian ESDM dan Tidak untuk Dipeijualbelikan” yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dilepas.

Pengadaan rice cooker tersebut berasal dari badan usaha yang syaratnya harus mengutamakan produk dan potensi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri.

Alat masak tersebut juga harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mencantumkan label SNI serta mencantumkan label tanda hemat energi.

Pasal 12 menyebutkan, pemerintah akan memberikan rice cooker gratis hanya satu kali untuk setiap penerima.

Para penerima pun wajib memelihara dan merawat alat masak listrik tersebut dengan tidak memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain, serta melakukan pola pemakaian sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, rencana bagi-bagi rice cooker gratis tersebut merupakan upaya pemerintah mendorong pemanfaatan energi bersih itu di seluruh sektor, mulai dari industri, transportasi, hingga rumah tangga.

“Di rumah tangga, kami dorong salah satunya dengan menggeser pemanfaatan yang misalnya sekarang dengan bahan bakar yang lain di geser ke listrik. Itu akan kami lakukan tahun ini,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Sebenarnya, pemerintah telah mengungkapkan wacana bagi-bagi rice cooker gratis pada 2022 lalu.

Penyaluran penanak nasi ini direncanakan minimal mencakup 680 ribu unit yang terdistribusi bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Sub Koordinator Perhubungan Komersial Tenaga Listrik Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Edi Pratikno menjelaskan penyaluran ratusan ribu penanak nasi tersebut disesuaikan dengan data dari Kementerian Sosial.

“Rencana minimal 680.000 unit penanak nasi yang disalurkan ke KPM tentunya dengan adanya data dari Kementerian Sosial,” kata Edi dalam diskusi publik Kementerian ESDM secara virtual, Jumat (25/11/2022).

Susi Pudjiastuti Sorot Program Bagi-Bagi Rice Cooker

Program bagi-bagi rice cooker dengan menghabiskan anggaran Rp 347 miliar dianggap tidak tepat. 

Eks Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti merasa pemerintah salah fokus di tengah kondisi harga beras yang mahal.

“Kenapa hal yg batal tahun lalu tetap dipaksakan tahun ini ? Bukankah lebih anggaran seperti ini dialihkan untk mengurangi/ subsidi harga berasnya. Atau berikan dalam nilai tinai untk membantu meringankan masyarakat belanja kebutuhan pangannya???”cuit Susi di twitter (X). 

Kritik Program bagi-bagi rice cooker juga mendapatkan kritik dari Muhammad Said Didu

“Berasnya yg mahal tapi pemerintah gunakan uang rakyat utk beli rice cooker. Ini pesanan supplier ?” (utw)

Tokoh RI

Habib Rizieq Nyatakan Perang kepada Pihak yang Terlibat di Kasus KM 50

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kumandangkan Perang kepada para pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya enam laskar FPI dalam insiden di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek KM50, Kawarang Timur.

Pernyataan itu disampaikan Habib Rizieq usai dirinya dinyatakan bebas murni setelah menjalani hukuman bebas bersyarat, Senin (10/6/2024).

“Jadi sekali lagi saya bersumpah demi Allah saya menyatakan perang, saya menyatakan perang, kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50,” kata Habib Rizieq kepada awak media saat ditemui di Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat, Senin.

Habib Rizieq menyebut, dirinya akan mengejar dan menuntut siapapun pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya enam laskar FPI itu.

Bahkan Habib Rizieq berkelakar tak segan dibantai jika memang ada pihak yang mau menyerangnya.

“Dan saya tantang mereka para pembantaian KM 50, kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu,” kata dia.

“Itu saja kalau mereka jantan mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya saya tunggu,” sambung Habib Rizieq.

Lebih jauh, ia juga menyatakan menunggu pihak manapun yang menang ingin menyerangnya.

“Saya tunggu mereka, Kapan mereka mau hadang, kapan mereka mau serang,” kata Habib Rizieq.

Kata dia, kalau memang ingin mengganggu para pengikutnya tersebut, jangan hanya menyerang perempuan.

“Tapi ingat kalau mereka mau perang yang gentlemen, jangan saya sedang jalan dengan istri dengan anak, dengan cucu, dengan banyak wanita, terus mereka melakukan penyergapan, Jangan,” beber dia.

“Sergap secara Gentlemen, secara lelaki, jangan ganggu wanita jangan ganggu anak-anak,” tukas Habib Rizieq.

Sebelumnya, Mantan Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab atau yang biasa disapa Habib Rizieq Shihab (HRS) menyatakan akan menuntut dan mengejar seluruh pihak yang terlibat dalam tewasnya 6 laskar FPI di insiden Tol Jakarta-Cikampek KM50 Karawang Timur.

Pernyataan itu disampaikan habib Rizieq usai dirinya dinyatakan bebas murni dari segala persoalan hukum yang menjeratnya. (utw)

Continue Reading

Tokoh RI

Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Tambang Batu Bara yang “Dibonusi” Jokowi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan menolak tawaran konsesi tambang batubara yang telah disetujui Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya hal itu bisa berakibat petaka bagi organisasi islam tertua itu.

“Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil/Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya,” kata Syamsuddin dalam keterangan resminya dikutip, Selasa (4/6/2024).

Lebih lanjut, Din Syamsuddin menduga pemberian konsesi tambang batubara usulan Presiden Jokowi itu dapat berootensi membawa jebakan terhadap Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

“Pemberian tambang “secara cuma-cuma” kepada NU dan Muhammadiyah potensial membawa jebakan,” imbuhnya.

Din Syamsuddin menjelaskan konsesi tambang yang di iming-imingi Presiden Jokowi hadir ditengah protes global terkait menjaga energi fosil. Hal itu menjadi faktor lain Muhammadiyah menolak konsesi tambang batubara tersebut.

“Maka, besar kemungkinan yg akan diberikan kepada NU dan Muhammadiyah adalah sisa-sisa dari kekayaan negara (sila bandingkan dengan lahan yg dikuasai oleh para pengusaha),” kata Syamsuddin memungkasi.

Selain mengatakan pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya, Din juga menyampaikan dengan harap “Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem solver), bukan bagian dari masalah (a part of the problem)” Kata Din Syamsuddin.

Sebelumnya terberitakan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan memberikan izin konsesi tambang batu bara dengan cadangan cukup besar kepada ormas keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Jakarta dikutip Senin (3/6/2024).

Bahlil melanjutkan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara ke NU tersebut kini sedang diproses.

Menurutnya, pemberian konsesi tambang besar ke PBNU dilakukan atas arahan dan pertimbangan beberapa menteri terkait di Kabinet Indonesia Maju.

Ia juga mengeklaim pemberian sudah sudah disetujui Joko Widodo (Jokowi).

“Karena itu, tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua,” kata dia disambut riuh mahasiswa NU. (tri)

Continue Reading

Tokoh RI

Rocky Gerung Sebut Bahlil Menipu! Izinkan Ormas Pegang IUP Tambang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pengamat politik dan sosiolog, Rocky Gerung mengira bahwa Menteri Invesitasi Indonesia, Bahlil telah memanfaatkan nama ormas keagamaan demi kepentingan jaringan tambangnya.

Menurut Rocky Gerung dengan mengizinkan ormas keagamaan mengelola izin usaha pertambangan (IUP), menjadikan sebagai salah satu langkah penipuan.

Terlebih ormas keagamaan sendiri bukan merupakan seorang ahli atau pun profesional yang bisa mengelola tambang.

Sentilan Rocky Gerung terhadap Bahlil Lahadalia itu diungkapkannya dalam sebuah video yang ada di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 3 Juni 2024.

“Dari awal Bahlil cuma pakai nama-nama ormas ini untuk kepentingan jaringan yang dia dapatkan, dan dengan mudah kita tahu ini ormas enggak ngerti dengan akuntansi, tentang kualitas tambang segala macam, cuma namanya doang itu,” ungkap Rocky Gerung.

“Nanti akan ada pendamping yaitu mereka yang punya pengetahuan atau kemampuan finansial sebagai modal awal dan kemampuan eksplorasi lalu kemampuan prodis segala macam ini yang disebut sebagai perusahaan-perusahaan yang mampu mengolah industri, tetapi izinnya dikasih ke NU dan Muhammadiyah, ini kan penipuan namanya,” sambungnya.

Dengan sistem seperti itu Rocky Gerung meyakini sistem pengelolaan tambang Indonesia bisa jadi membusuk.

Hal itu karena ormas-ormas keagamaan hanya tinggal menunggu keuntungan di akhir tahun dalam artian bagi-bagi cuan.

“Dia sendiri aja enggak tahu apa yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai sub-kontrak. Yang tahu ya Bahlil karena Bahlil yang pasti akan sodorkan soal-soal kontrak itu kan,” imbuh Rocky.

“Jadi kelihatannya Bahlil mau menipu dia itu, dan kita mulai menduga itu tuh sebelum dibuktikan terbalik karena enggak ada rasionalitasnya itu. Ormas itu diberikan kewenangan untuk mengelola sesuatu yang sangat tricky secara bisnis,” tambahnya.

Jika sistemnya seperti itu, kata Rocky Gerung, seharusnya semua elemen masyarakat kasih saja IUP tambang dengan mencarikan partner apabila tidak mengerti tata cara mengelola tambang.

“Jadi misalnya komunitas tukang bakso se-Jakarta itu dikasih saja karena mereka lebih penting toh, nanti tukang bakso enggak ngerti iya tapi tukang bakso bisa minta ke Bahlil kasih pengelola profesionalnya kan,” tutupnya. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending