Connect with us

Tokoh RI

Pemerintah Anggarkan Rp.347 Miliar untuk Program Rice Cooker Gratis Dikritik, Susi Pudjiastuti: Harga Beras Mahal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Program bagi-bagi rice cooker ke masyarakat mendapat kritikan pedas dari sejumlah tokoh publik. 

Pemerintah membagikan penanak nasi gratis di saat harga beras melonjak. 

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp. 347 miliar untuk membeli rice cooker.

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan, dana itu akan digunakan untuk pengadaan alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker bagi setengah juta keluarga.

“Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga,” kata Yustinus seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (8/10/2023).

Yustinus menyampaikan, dana tersebut sudah tersedia untuk anggaran tahun 2023.

“(Anggarannya) dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian ESDM tahun anggaran 2023,” tambah Yustinus.

Rencana pembagian rice cooker gratis ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Permen ESDM 11/2023 itu, masyarakat yang berhak menerima rice cooker gratis ini adalah mereka yang berstatus sebagai pelanggan PT PLN (Persero) ataupun rumah tangga yang tidak memiliki alat memasak berbasis listrik.

Kriteria pelanggan PLN yang akan menerima rice cooker itu adalah pengguna golongan daya 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA.

Calon penerima rice cooker itu diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat.

Sementara itu, jenis rice cooker yang akan dibagikan juga sudah tertera dalam Pasal 10 ayat (3) Permen ESDM 11/2023.

Berdasarkan aturan tersebut, rice cooker yang dibagikan memiliki kapasitas 1,8 hingga 2,2 liter.

Rice cooker juga akan dilengkapi stiker bertuliskan “Hibah Kementerian ESDM dan Tidak untuk Dipeijualbelikan” yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dilepas.

Pengadaan rice cooker tersebut berasal dari badan usaha yang syaratnya harus mengutamakan produk dan potensi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri.

Alat masak tersebut juga harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mencantumkan label SNI serta mencantumkan label tanda hemat energi.

Pasal 12 menyebutkan, pemerintah akan memberikan rice cooker gratis hanya satu kali untuk setiap penerima.

Para penerima pun wajib memelihara dan merawat alat masak listrik tersebut dengan tidak memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain, serta melakukan pola pemakaian sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, rencana bagi-bagi rice cooker gratis tersebut merupakan upaya pemerintah mendorong pemanfaatan energi bersih itu di seluruh sektor, mulai dari industri, transportasi, hingga rumah tangga.

“Di rumah tangga, kami dorong salah satunya dengan menggeser pemanfaatan yang misalnya sekarang dengan bahan bakar yang lain di geser ke listrik. Itu akan kami lakukan tahun ini,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Sebenarnya, pemerintah telah mengungkapkan wacana bagi-bagi rice cooker gratis pada 2022 lalu.

Penyaluran penanak nasi ini direncanakan minimal mencakup 680 ribu unit yang terdistribusi bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Sub Koordinator Perhubungan Komersial Tenaga Listrik Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Edi Pratikno menjelaskan penyaluran ratusan ribu penanak nasi tersebut disesuaikan dengan data dari Kementerian Sosial.

“Rencana minimal 680.000 unit penanak nasi yang disalurkan ke KPM tentunya dengan adanya data dari Kementerian Sosial,” kata Edi dalam diskusi publik Kementerian ESDM secara virtual, Jumat (25/11/2022).

Susi Pudjiastuti Sorot Program Bagi-Bagi Rice Cooker

Program bagi-bagi rice cooker dengan menghabiskan anggaran Rp 347 miliar dianggap tidak tepat. 

Eks Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti merasa pemerintah salah fokus di tengah kondisi harga beras yang mahal.

“Kenapa hal yg batal tahun lalu tetap dipaksakan tahun ini ? Bukankah lebih anggaran seperti ini dialihkan untk mengurangi/ subsidi harga berasnya. Atau berikan dalam nilai tinai untk membantu meringankan masyarakat belanja kebutuhan pangannya???”cuit Susi di twitter (X). 

Kritik Program bagi-bagi rice cooker juga mendapatkan kritik dari Muhammad Said Didu

“Berasnya yg mahal tapi pemerintah gunakan uang rakyat utk beli rice cooker. Ini pesanan supplier ?” (utw)

Tokoh RI

Anies Sindir Etika Program Capres Prabowo Sudah Dibahas Pemerintah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara mengenai program paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mulai dibahas pemerintahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Jokowi turut membahas program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024 dalam sidang kabinet Senin (26/2) dengan agenda pembahasan RAPBN 2025.

“Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai, ada persoalan etika lagi di sini,” kata Anies di sebuah restoran di kawasan Sunter, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Namun, Anies memandang langkah pemerintah mengakomodasi pelbagai program capres terpilih sebetulnya baik. Baginya, akan repot jika pemerintah yang akan selesai tak mau mengakomodasi pelbagai program presiden terpilih.

Anies mengingatkan belum ada keputusan resmi pemenang Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum saat ini. Merujuk pada UU No. 17 Tahun 2017, hasil Pilpres 2024 baru akan diumumkan paling lambat 20 Maret.

Menurutnya, hal itu seharusnya diakomodasi ketika sudah ada keputusan resmi oleh KPU terhadap pemenang Pilpres.

“Itu dimulai sesudah KPU memutuskan secara legal si A, B, C sebagai pemenang. Berdasarkan itu pemerintah memanggil pemenang. Apa programnya? apa yg harus dimasukkan dalam RAPBN? Nah Itu baik,” kata dia.

“Yang repot itu kita pernah alami, sesudah terpilih menjadi cagub, kemudian gubernur yang bertugas tak beri ruang, wah repot itu,” tambahnya.

Anies mengatakan keputusan KPU soal pemenang Pilpres nantinya dijadikan dasar hukum oleh pemerintah untuk mengakomodasi program capres pemenang Pilpres. Ia menilai akan jadi pertanyaan jika program tersebut diakomodasi tapi belum ada keputusan KPU.

“Apa dasar hukum digelar rapat bahas program? Dasar hukumnya keputusan final. Tapi kalau tidak ada dasar hukumnya malah jadi pertanyaan. Apa dasar hukumnya?” kata dia.

“Tapi semangatnya baik, tapi harus punya dasar hukum. Negara bekerja menurut aturan hukum. Bukan selera,” tambah Anies

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan RAPBN 2025 akan disesuaikan dengan program-program calon presiden terpilih. Dalam rapat tersebut, Jokowi bersama anak buahnya membahas sejumlah isu penting termasuk RAPBN 2025.

“RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna, Senin lalu.

Marilah rakyat berpikir waras dan bisa menilai apa yang akan direncanakan oleh rezim cawe-cawe Jokowi terhadap penerusnya. (ut)

Continue Reading

Tokoh RI

Din Syamsuddin Pimpin Pernyataan 100 Tokoh Tolak Hasil Pilpres 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebanyak 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Pembacaan sikap penolakan dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya,” kata Din saat membacakan pernyataan sikap.

Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Serta (menyimpang dari) etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan,” terang Din. Mereka meyakini sikap tersebut karena mencermati dinamika penyelenggaraan Pilpres 2024.

Din menyebut, dugaan kecurangan ini terjadi sejak tahapan hingga penayangan hasil hitung cepat atau quick count serta real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik,” tutur dia.

Para tokoh ini juga berpandangan bahwa Pemilu 2024 telah terjadi dengan berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap masyarakat.

Mereka juga menyinggung pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, tokoh-tokoh itu turut menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo hingga pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilancarkan jelang pemungutan suara. Mereka juga mempersoalkan indikasi penggelembungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pasangan Prabowo-Gibran.

Terakhir, para tokoh juga menyinggung soal rekayasa dari data Informasi dan Teknologi (IT) milik KPU.

“Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan paslon 02,” ujar Din.

Sebagai informasi, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 135 tokoh. Turut hadir dalam pernyataan sikap di antaranya, mantan Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn) Fachrur Razi, pakar telematika Roy Suryo hingga mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko. (utw)

Continue Reading

Tokoh RI

Anies Minta Kecurangan Pemilu Ditangani Serius, Ini Tanggapan KPU

Published

on

REPORTASEE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons permintaan capres nomor urut 1 Anies Baswedan agar laporan kecurangan dalam Pemilu 2024 ditangani serius.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan Bawaslu merupakan lembaga yang diberi kewenangan atributif untuk menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024.

Menurut dia, hal itu diatur dalam pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017. Di dalamnya, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama tiga hari.

Selain itu, ada juga Pasal 475 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

“Bawaslu selaku lembaga yang diberi kewenangan atributif oleh UU Pemilu pasti akan menangani dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan pemilu dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara,” kata Idham di Jakarta, (18/2/2024).

Lebih lanjut, Idham mengatakan KPU telah menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Salah satunya, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang.

“Itu sebagai bukti bahwa KPU berkomitmen melaksanakan aturan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur di dalam UUPemilu,” ia menuturkan.

Sebelumnya, Anies yang ditemui di FKUI Salemba mengatakan KPU harus serius menyikapi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Sebab, semua laporan mengenai masalah yang terjadi di lapangan perlu ditanggapi.

“Salah satu indikasi demokrasi baik itu adalah Pemilu yang bersih, kemudian jujur. Ya kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai dikalkulasi ya,” kata dia. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending