Connect with us

Nasional

Pemerintah Terapkan Pajak Baru untuk Gaji Karyawan di 2023

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia per tahun depan atau 2023.

Penyesuaian Pajak Penghasilan (PPh) itu dituangkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Merujuk pasal 17 ayat (1) dari UU HPP Nomor 7/2021, ada lima kebijakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) alias pajak Gaji Karyawan dalam negeri.

  • Pertama, penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5 persen.
  • Kedua, penghasilan lebih dari Rp 60 juta sampai Rp250 juta dikenakan PPh 15 persen
  • Ketiga, penghasilan di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta terkena tarif PPh 25 persen.
  • Keempat, penghasilan di atas Rp 500 juta sampai Rp5 miliar dikenakan tarif PPh sebesar 30 persen.
  • Terakhir, penghasilan di atas Rp 5 miliar akan dikenai PPh sebesar 35 persen.
  • Wajib Pajak (WP) badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22 persen.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya pemerintah untuk menekan defisit anggaran dan meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio).

Mengenal PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau dikenal PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri.

Pemberi Kerja/Pemotong PPh 21/26

Pemotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:

– Pemberi kerja

– Bendahara dan pemegang kas pemerintah

– Dana pensiun

– Orang pribadi pembayar honorarium

– Penyelenggara kegiatan

Penerima Penghasilan

Sementara penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 dan/atau 26 yakni:

1. Pegawai.

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.

3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

– Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.

– Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.

– Olahragawan.

– Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.

– Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

– Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.

– Agen iklan.

– Pengawas atau pengelola proyek.

– Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara.

– Petugas penjaja barang dagangan.

– Petugas dinas luar asuransi.

– Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

4. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21.

5. Wajib Pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

– Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

– Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

– Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

– Peserta pendidikan dan pelatihan; atau

– Peserta kegiatan lainnya.

Aturan bagi Pemberi Kerja

Sementara itu, jika Anda merupakan pemberi kerja yang memotong PPh 21 dan/atau 26 ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Hal-hal tersebut yakni:

– Melakukan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku.

– Membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21.

– Melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dengan terlebih dahulu membuat kode billing (MAP-KJS 411121-100).

Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Misalnya: pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April 2019, maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 15 bulan Mei 2019.

– Melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPh melalui djponline.pajak.go.id atau ASP.

Aturan Bagi Penerima Penghasilan

Bagi Anda termasuk orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh 21 dan/atau 26 ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Beberapa hal tersebut yakni:

– Meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 dan 1721-A2) atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 secara berkala.

– Apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh Pasal 21 nya dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun.

– Apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21-nya oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan.

– Apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh Pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tahun pajak yang sama. (utw)

Nasional

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Gubernur Sumatra Utara yang juga pernah menjabat Pangkostrad di era SBY, Edy Rahmayadi siap bertarung di Pilkada Sumatra Utara (Sumut) untuk periode kedua. Edy mengaku tidak gentar terhadap bakal kandidat lain, termasuk menantu Jokowi, bobo Nasution.

“Saya sama siapa pun (tidak takut). Jangankan mantu Presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh, kita lawan,” kata Edy di Kantor DPP PKB Jakarta, (11/6/2024).

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Menurut Edy, keberanian ini merupakan salah satu wujud optimisme dirinya untuk kembali bertarung. Namun Edy belum mendapatkan dukungan dari partai politik agar bisa bertarung.

“Kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis,” tegas Edy.

Seperti diketahui, Edy mendaftarkan diri setidaknya ke delapan partai. Mulai dari PDIP, PKS, PKB, Demokrat, NasDem, Perindo, PAN dan Hanura. (ut)

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD soal Investor Asing Belum Masuk IKN: Cari Terus Mas Bahlil

Published

on

By

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait belum ada investor asing yang masuk untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahfud meminta Bahlil terus mencari investor asing itu supaya berinvestasi di IKN. Baginya, perlu ada tenggat waktu investor asing bisa masuk ke IKN setelah 17 Agustus 2024 nanti.

“Oooh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus, Mas Bahlil. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan,” cuit Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu (12/6).

Bahlil sempat mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke IKN. Ia beralasan investor asing belum masuk lantaran kini pemerintah belum merampungkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II,” dalih Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

“Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan,” tambahnya.

Meski begitu, Bahlil mengaku progres pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu saksikan saat berkunjung ke IKN pekan lalu.

Pembangunan IKN terus digenjot oleh pemerintah belakangan ini. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT ke-79 RI pada Agustus 2024 nanti di tempat tersebut

Continue Reading

Peristiwa

Jebakan Betmen dari Oligarki perihal Pemberian Ijin Tambang kepada Ormas Keagamaan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kendati ada resistensi dari berbagai kalangan, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP itu memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas kepada Ormas Keagamaan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A menilai kebijakan Jokowi itu lebih sarat kepentingan politik oligarki ketimbang kepentingan ekonomi. Meski konon dianggap sebagai realisasi janji kampanye Jokowi, namun pemberian WIUPK ditenggarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat Ormas Keagamaan  pasca lengser sebagai RI-1 pada Oktober mendatang.

“Kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan sungguh sangat tidak tepat, bahkan menurut saya cenderung blunder,” ujarnya di Kampus UGM, Selasa (4/6).

Alasan kenapa karena Ormas Keagamaan dinilai tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan Ormas Keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaa tambang swasta.

Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu (gray areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan. Kalau Ormas Keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi Ormas Keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu, yang berpotensi menjerembabkan ke dalam dunia hitam pertambangan.

Dalam pandangan Fahmy jika pemerintah memang berkeinginan meningkatan kesejahteraan rakyat melalui Ormas Keagaamaan caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Pemerintah justru bisa memberikan PI (profitability index) kepada Ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah.

“Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik Ormas keagamaan, tidak berisiko dan tidak berpotensi menjerembabkan Ormas Keagamaan ke dalam kubangan dunia hitam Pertambangan. Karenanya pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25/2024 karena lebih besar madharatnya ketimbang manfaatnya,” tandas Fahmy.

So, Waspada jebakan Betmen dari oligarki dan rejim sesat saat ini, kudu pake akal sehat untuk melakukannya agar tidak terjerembab dan masuk lubang mereka! (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending