Connect with us

Nusantara

Pemilik Tanah di Sekitar IKN Tuntut Ganti Rugi Rp 2 Juta Per Meter: Kami Tidak Jual Tanah, tapi Pemerintah Butuh

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Warga pemilik lahan di sekitar Ibu Kota Negara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim meminta harga ganti rugi lahan mereka sebesar Rp 2 juta per meter persegi.

“Harga itu setara dengan lonjakan tanah di sekitaran IKN yang berkisar Rp 2-3 juta per meter persegi. Pak Jokowi juga bilang ganti untung, bukan ganti rugi,” ungkap warga Desa Bumi Harapan, Thomy Thomas Tasib, Selasa (14/2/2023).

Thomy mengatakan kebunnya seluas 13.880 meter persegi dan lahan rumah seluas 917 meter persegi sudah bersertifikat dan telah diukur tim penilai karena masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Hanya saja, Thomy belum sepakat dengan harga yang diberikan tim penilai yakni Rp 225.000 per meter persegi. Bagi dia, angka itu terlalu kecil tak cukup membeli lahan baru.

“Kami ini petani, tidak mau jual lahan. Tapi pemerintah yang butuh, jadi kalau mau ambil beri harga ganti rugi yang sesuai,” tegas Thomy.

Thomy tak akan melepas lahannya jika harga yang diberikan tim penilai tak berkisar sekitar Rp 2 jutaan per meter persegi. Dia lebih memilih ganti rugi lahan baru jika diberi uang dengan harga tak rendah.

“Bukan kami menolak IKN, kami sangat mendukung. Tapi hargai tanah kami dengan pantas,” tegas dia. Permintaan serupa juga disampaikan pemilik lahan lain, Ronggo Warsito. Warga Desa Bumi Harapan ini meminta harga ganti rugi tanahnya berkisar Rp 2 – 3 juta per meter persegi baru ia melepas lahannya. Ronggo punya kebun sawit seluas tiga hektar masuk dalam KIPP IKN. Tim penilai sudah melakukan pengukuran dan memberi nilai tanahnya dengan harga Rp 180.000 per meter. Hanya, harga tersebut tak disetujui Ronggo.

“Kalau harga segitu saya tidak mau jual. Saya protes harganya belum sepakat,” ungkap Ronggo. Ronggo menjelaskan, permintaan harga ganti rugi berkisar Rp 2 – 3 jutaan per meter itu, mengikuti harga lonjakan tanah di sekitaran IKN dan arahan Presiden Joko Widodo bahwa lahan warga harus diganti untung. “Saya minta harga per meter Rp 2–3 juta. Kalau di luar angka itu, saya minta ganti lahan saja dekat KIPP juga, seperti lahan saya ini kalau bisa di pinggir jalan,” kata Ronggo.

Camat Sepaku, Waluyo mengaku tak berwenang mencampuri urusan penentuan harga ganti rugi lahan IKN. Baginya, itu kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. “Soal harga tidak cocok harga yang beri harga tim penilai, itu kewenangan pemerintah pusat. Pemda tidak ikut campur,” katanya singkat. (tri)

Nusantara

Jusuf Kalla Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua DMI Periode 2024-2029

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Muktamar ke-VIII Dewan Masjid Indonesia (DMI) secara aklamasi menerima laporan pertanggungjawaban PP DMI dan secara aklamasi menetapkan kembali Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum DMI 2024-2029.

Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menyampaikan pandangan umum dan penilaian pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan utusan dari DPW dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum DMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo pun mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang berjalan dengan baik, tertib, khidmat dan lancar.

Muktamar rencananya ditutup oleh Wakil Presiden RI KH. Makruf Amin pada 3 Maret 2024. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Muhammadiyah Minta Menag Kaji Ulang Rencana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyoroti rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menjadikan KUA (kantor urusan agama) sebagai tempat menikah semua agama. Menurut Abdul Mu’ti rencana tersebut perlu dikaji dengan seksama.

“Rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan dan perceraian perlu dikaji dengan seksama. Kemenag sebaiknya melakukan hearing dengan mengundang berbagai pihak, khususnya stake holder utama yaitu organisasi-organisasi agama dan kementerian terkait,” kata Abdul Mu’ti saat dihubungi, Senin (26/2/2024).

Abdul Mu’ti menuturkan perlu diperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan dari rencana tersebut. Untuk itu perlu adanya kajian yang komperhensif.

“Perlu dilakukan kajian komprehensif terkait dengan kesiapan dan dampak yang ditimbulkan, mempertimbangkan dengan seksama, manfaat dan madlaratnya,” tuturnya.

Abdul Mu’ti mengatakan perlu ada penertiban pernikahan antara yang sah secara hukum dan yang hanya secara agama. Dia mencontohkan pernikahan siri.

“Gagasan integrasi pencatatan pernikahan dan perceraian memang sangat diperlukan. Selain itu juga perlu dilakukan penertiban pernikahan yang tidak tercatat di dalam administrasi. Misalnya pernikahan di bawah tangan (siri) dan ‘pernikahan agama’,” ucapnya.

“Dikotomi antara pernikahan ‘agama’ dan negara tidak seharusnya dibiarkan terus terjadi. Selain menimbulkan masalah sosial, pernikahan agama juga menimbulkan masalah dikotomi hukum agama dan negara,” lanjutnya.

Penjelasan Menag
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Kantor Urusan Agama (KUA) rencananya akan menjadi tempat menikah semua agama. Ia ingin memberikan kemudahan bagi warga nonmuslim.

“Selama ini kan saudara-saudara kita non-Islam mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. Kan gitu. Kita kan ingin memberikan kemudahan. Masa nggak boleh memberikan kemudahan kepada semua warga negara?” ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, KUA adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama, baginya, adalah kementerian untuk semua agama.

“KUA juga memberikan pelayanan keagamaan pada umat agama non-Islam,” lanjut Yaqut.

Yaqut menyebut pihaknya sedang membicarakan tentang prosedur pernikahan di KUA untuk semua agama. Mekanisme hingga regulasinya sedang dalam tahap pembahasan. (tw)

Continue Reading

Nusantara

Bos Bulog Akui Harga Beras Makin Mahal, Ungkap Lumbung Padi Defisit

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap belum turunnya harga beras disebabkan produksi dari petani dalam negeri kurang dari kebutuhan atau defisit. Hal ini juga terjadi pada salah satu sentra produksi beras di Indonesia, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Itulah sebabnya, harga beras mengalami kenaikan di seluruh daerah. Secara nasional, Januari hingga Februari 2024, produksi beras mengalami defisit sebesar 2,8 juta ton.

“Seperti yang dikatakan Pak Kepala Bapanas, kita defisit 2,8 juta ton, termasuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini sentra produksi beras Indonesia, memasok ke daerah-daerah lain.

Tapi, sekarang yang ada di Bulog di Sulawesi Selatan, yang dibagikan ini semua adalah beras impor. Itu menunjukkan produksi Sulawesi Selatan sedang jelek, panennya terlambat,” kata dia ditemui Gudang Bulog Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).

Rendahnya produksi di sentra produksi ini juga menyebabkan harga gabah melonjak.

Bayu menyebut saat ini harga gabah di Sulawesi Selatan melonjak hingga Rp 8.400 per kilogram (kg).

Padahal dalam aturan Badan Pangan Nasional, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.000/kg, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp 5.100/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 6.200/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp 6.300/kg.

“Harga gabah petani Sulawesi Selatan, itu sekarang berkisar antara Rp 7.900-8.400/kg. Itu artinya harga berasnya di penggilingan padi itu kira-kira dua kali lipat, berkisar antara Rp 16.900/kg, Rp 17.500/kg, Rp 18.000/kg, itu yang sampai di konsumennya,” ujar dia.

Harga beras memang telah mengalami kenaikan sejak akhir 2022 hingga saat ini. Semakin mahalnya harga beras, seiring dengan rendahnya produksi dari dalam negeri.

Untuk 2023, produksi sepanjang Januari-September setara dengan 26,11 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 58,56 ribu ton beras 0,22% dibandingkan Januari-September 2022 yang sebesar 26,17 juta ton beras.

Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober-Desember 2023 ialah sebesar 4,78 juta ton beras. Dengan demikian, total produksi beras pada 2023 diperkirakan sekitar 30,90 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 645,09 ribu ton beras (2,05%) dibandingkan produksi beras pada 2022 yang sebesar 31,54 juta ton beras.

Kemudian rendahnya produksi masih berlanjut hingga awal 2024, di mana terjadi defisit 2,8 juta ton. Turunnya produksi dalam negeri ini juga terjadi di sentra sentra produksi beras di Indonesia.

Adapun sejumlah wilayah yang menjadi sentra produksi beras yakni, Jawa Timur Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Banten. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending