Connect with us

Megapolitan

Penduduk Miskin di Indonesia Naik, Anggaran Rp.500 Triliun Habis dan Pemerintah Dianggap Gagal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, naik 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kemiskinan pada September 2022, kondisinya belum pulih seperti pada pandemi.

“Kalau dilihat tenaga kerja, belum sepenuhnya angkatan kerja terserap akibat pandemi dua tahun terakhir ini,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (16/1/2023).

Sementara itu, BPS juga mencatat persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021.

“Di September ini tingkat kemiskinan naik tipis hanya 0,03% dan jika dibandingkan 2021 masih turun,” kata Margo.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50 persen, naik menjadi 7,53 persen pada September 2022. Kemudian, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29 persen, naik menjadi 12,36 persen pada September 2022.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen).

“Peningkatan garis kemiskinan ini tertinggi dalam 9 tahun (September 2013),” kata Margo.

Anggaran Kemiskinan yang Disiapkan Sebesar Rp. 500 Triliun, Habis untuk Studi Banding dan Rapat di Hotel

Pemerintah telah mengalolasikan dana yang sangat besar untuk mengentarkan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tak tepat sasaran. Bahkan kadang hanya dihabiskan untuk urusan rapat saja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bahkan tampak kesal mengetahui hal ini. Ia menyebutkan bahwa anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.

Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.

“Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang,” katanya Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong kementerian dan lembaga terkait melalukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

“Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan,” ucap Menteri Anas.

Selain itu, Menteri Anas meminta untuk kementerian dan lembaga tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran.

“Untuk RB (reformasi birokrasi)-nya naik tidak harus mengundang konsultan dan rapat di hotel-hotel yang supaya nilai RB nya naik. RB itu dampak bukan administrasi dan tumpukan kertas,” jelas Menteri Anas. (ut)

Megapolitan

KAMAKSI Desak Pansel BPK RI Batalkan Pencalonan Mulfachri Harahap Sebagai Calon Anggotanya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Saat ini Komisi XI DPR RI telah menentukan 75 Calon Anggota BPK RI dan membuka ruang partisipasi publik untuk proses seleksi Calon Anggota BPK RI tersebut. Tapi kita lihat saat ini mekanisme pemilihan Anggota BPK masih kental berafiliasi dengan kepentingan partai politik dilihat dari nama Calon Anggota BPK RI yang berasal dari kader Partai Politik tertentu.

“Anggota BPK seharusnya dari kalangan Non Parpol dan Profesional karena BPK sebagai Instansi Negara memiliki kewenangan besar dalam memeriksa laporan keuangan suatu lembaga negara untuk menemukan berbagai pelanggaran termasuk korupsi. Tapi sayangnya kasus-kasus korupsi yang terjadi justru menyeret personil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari pimpinan hingga auditor.

Misalnya, kasus korupsi eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di persidangan terungkap keterlibatan peran dua auditor BPK yang meminta uang Rp12 miliar demi ’memoles’ laporan keuangan menjadi predikat ’Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP). Lalu, ada juga kasus mantan pimpinan BPK, Achsanul Qosasi, dalam kasus korupsi menara BTS yang diduga Kejaksaan Agung menerima uang Rp 40 miliar. Dari deretan kasus korupsi yang menjerat Pimpinan hingga Auditor BPK maka kami sebagai Civil Society harus berperan aktif dalam mengawal proses seleksi calon Anggota BPK RI yang saat ini tengah bergulir di DPR RI”, ucap Joko Priyoski Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI).

“Dari 75 Calon Anggota BPK RI yang telah ditentukan oleh Komisi XI DPR RI, kami melihat nama Mulfachri Harahap seharusnya dibatalkan oleh Pansel BPK RI sebagai Calon Anggota BPK RI. Kita masih ingat tahun 2019 Mulfachri Harahap diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan anggaran APBN 2016 untuk alokasi APDB-P Kabupaten Kebumen dengan terpidana mantan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan yang menerima suap dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad sebanyak Rp 3,65 miliar. Kami menduga Mulfachri Harahap sebagai anggota DPR saat itu mengetahui kasus tersebut hingga diperiksa KPK sebagai saksi. Sudah seharusnya Tim Pansel BPK membatalkan pencalonan Mulfachri Harahap sebagai Calon Anggota BPK RI”, tegas Joko yang juga Koordinator Nasional (Kornas) Kaukus Eksponen Aktivis 98 di Jakarta.

Calon Anggota BPK RI harus dapat memegang teguh prinsip Independensi, Integritas, Profesionalisme dan Bebas Korupsi. Oleh karena itu, Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Kaukus Eksponen Aktivis 98 dan beberapa Elemen Aktivis lainnya berencana akan bergerak aksi ke Gedung DPR/MPR untuk Mendesak Tim Pansel BPK segera membatalkan Mulfachri Harahap sebagai Calon Anggota BPK RI, kata Aktivis tersebut kepada Awak Media. (tw)

Continue Reading

Megapolitan

Digempur Pengurangan Anggaran Makan Gratis dari Rp 15.000 ke Rp 7.500, Belum Dimulai Tapi Sudah Disunat

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis yang dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Pasalnya, anggaran untuk satu porsi makanan gratis dalam program itu dirumorkan dipangkas atau disunat menjadi Rp 7.500 dari sebelumnya Rp 15 ribu.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi mengungkapkan belum ada kesimpulan terkait besaran biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan gratis hingga hari ini, selain kepastian besaran anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan program itu pada 2025.

“Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025,” kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kini tengah melakukan riset untuk menjalankan program makan gratis. Riset itu dilakukan sekaligus uji coba di lapangan. Menurut Hasan, saat ini tim pakar telah memulai proyek percontohan atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan.

“Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan,” ujar dia.

Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan target siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Menurut dia, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.

Ia menambahkan, uji coba itu dilakukan dengan menyediakan makan bergizi gratis untuk minimal 3.000 siswa di satu unit layanan. Unit layanan itu nantinya akan tersebar di setiap provinsi seluruh Indonesia. Bahkan, di satu provinsi mungkin ada lebih dari satu unit layanan.

“Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia,” tutupnya.

Makan Gratis Rp7.500 Per Siswa Disebut Ngawur, Ahli Gizi: Ga Usah Diselenggarakan daripada Rugi Rp71 Triliun

Anggaran makan gratis yang kini dikabarkan dipangkas hingga Rp7.500 per anak makin ramai jadi pembahasan.

Salah seorang ahli gizi, Hafizha Anisa SGz, turut menyoroti isu tersebut. Menurutnya, angka tersebut mustahil bisa memenuhi standar gizi yang jadi guideline FAO. Dia pun menyarankan agar nama program diubah sebagai snack agar tidak melanggar guideline.

“Sebagai ahli gizi, saranku ada dua: 1. Selamatkan martabat dengan ubah program makan bergizi (sarapan) jd snack (PMT-AS). Bisa pangkas anggaran tanpa melanggar guideline FAO,” tulis Hafizha, mengawali cuitan pada akun @hafizha_anisa di X.

Bahkan, dia menyebut program tersebut ngawur jika diteruskan. “2. Ga usah diselenggarakan. Mending malu ketahuan bikin program ngawur daripada rugi 71 triliun,” sambungnya, di cuitan yang sama, dikutip Kamis (18/7/2024).

Hafizha juga menyebut, School meals punya guidelines dari FAO. “Ga lucu bgt ntar pas kena Audit FAO soal kalorinya baru ketahuan, Ini mah yg dikasih kalori snack bukan sarapan,” lanjut Hafizha di kolom komentar cuitannya.

“Downgrade aja terus dari Makan siang (700 kalori) ke Sarapan (500 kalori) ke PMT-AS/Snack (250 kalori). Maksa bgt nih progam,” kritik penerima penghargaan konten kreator kesehatan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) ini.

Sebelumnya diberitakan, anggaran makan bergizi gratis dikabarkan akan dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak.

Potensi berubahnya alokasi anggaran makan bergizi gratis atau MBG itu diungkapkan oleh Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan dalam acara Mandiri Market Outlook 2024.

Masyarakat pun bertanya, kira-kira dapat makan gratis apa yang Bergizi jika hanya dengan Rp 7.500? (ut)

Continue Reading

Megapolitan

J&T Express Hadirkan Business Trip ke China sebagai Hadiah Utama

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Setelah dilaksanakan dua kali, J&T Express kembali melanjutkan loyalty program bertajuk Berburu Cari Poin sama J&T (#BUCINSAMAJNT) periode ketiga yang berlangsung dari 1 Juli-30 September 2024.

J&T Express mempersiapkan hadiah utama yakni Business Trip ke China bagi 50 pemenang yang berhasil mengumpulkan poin tertinggi.

“Di samping dari keinginan kami untuk terus mengapresiasi pelanggan, antusiasme masyarakat juga terus meningkat sejak hadirnya program ini pertama kali. Kami juga terus berupaya untuk memberikan reward yang bermanfaat, utamanya bagi para pelanggan dan juga mampu memenuhi kebutuhan para mitra seller J&T Express,” ujar Erick selaku Direktur Marketing J&T Express, Kamis (18/7/2024).

Setiap pengiriman menggunakan J&T Express yang dilakukan dari transaksi online, offline, via aplikasi, dan pengiriman langsung di drop point, pelanggan berhak mendapatkan poin.

Para pelanggan J&T Express berkesempatan untuk mendapatkan ratusan hadiah yang meliputi Business Trip ke China untuk 50 pemenang, uang tunai sebesar Rp50.000.000 untuk 2 orang pemenang, uang tunai sebesar Rp25.000.000 untuk 5 pemenang, uang tunai sebesar Rp10.000.000 untuk 7 orang pemenang, uang tunai sebesar Rp5.000.000 untuk 12 orang pemenang, Oppo A98 untuk 25 pemenang, dan sejumlah emas 1 g serta emas 0,5 g.

Selama periode program, nantikan aktivasi dan kegiatan menarik dari #BUCINSAMAJNT yang dapat diikuti oleh masyarakat.

Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan #BUCINSAMAJNT, leaderboard perolehan poin setiap minggu, dan informasi lainnya dapat diakses melalui situs https://bucin.jet.co.id/. J&T Express menghimbau kepada para konsumen untuk tetap waspada atas segala bentuk penipuan dan kecurangan yang mengatasnamakan J&T Express.(utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending