Connect with us

DKI Jakarta

Penyelesaian Gedung Indonesia 1 Milik Surya Paloh Molor

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Progres pembangunan menara kembar Indonesia 1 milik konglomerat Media Group, Surya Paloh masih terus berjalan, meskipun terjadi sejumlah polemik yang membuat penyelesaiannya terlambat dari target yang seharusnya rampung awal 2023.

Untuk diketahui, Gedung Indonesia 1 merupakan proyek Media Group melalui PT Surya Indonesia Satu Property (SISP) selaku anak usaha PT Media Property Indonesia (MPI). Pada 2021 diketahui pembangunan proyek tersebut telah terealisasi mencapai 70 persen.

Pembangunannya kembali terhenti karena pandemi. Dalam website resmi Indonesia 1 disebutkan gedung itu akan selesai pada awal 2023. Namun, hingga Juni 2023, proyek tersebut masih belum rampung. Gedung pencakar langit Indonesia 1 itu dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, yakni entitas grup Astra, PT Acset Indonusa Tbk. (ACST) melalui JO CCEED ACSET (Join Operation China Construction Eighth Engineering Division).

Adapun, molornya pembangunan Gedung Indonesia I berawal dari pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 2020 yang dilayangkan oleh ACST kepada PT China Sonangol Media Investment (CSMI) yang merupakan perusahaan patungan antara China Sonangol Real Estate (CSRE) dengan PT Media Property Indonesia (MPI). Selanjutnya, pada Maret 2021, Acset Indonusa menerima proposal damai yang diajukan oleh CSMI sebagai keputusan proses PKPU. Dengan demikian, CSMI sudah dapat melaksanakan restrukturisasi pembayaran utang yang dijadwalkan akan selesai pada 2021.

“Besaran tagihan utang yang belum terbayarkan, kebijakan perusahaan kami tidak dapat menyampaikan secara detail,” ujar Kadek. Tak berhenti di sana, proyek Indonesia 1 yang bernilai Rp8 triliun itu kembali bermasalah ketika pada 15 Juli 2021 lalu, PT MPI melaporkan PT CSMI atas dugaan penipuan dan penggelapan investasi ke Polda Metro Jaya.

CEO Media Group, Mohammad Mirdal Akib, menjelaskan bahwa semula komposisi saham di PT CSMI adalah 99 persen adalah milik PT CSRE dan 1 persen PT MPI milik Media Group. Namun, ada komitmen dari pihak CSRE bahwa PT MPI akan mendapatkan saham senilai 30 persen. “Hingga pada satu titik, ada perubahan prinsipal yang mengakibatkan ketidaklancaran proses pembangunan proyek ini,” kata Mirdal dalam konferensi pers yang digelar, Senin (9/8/2021).

Usai perubahan prinsipal tersebut, banyak komitmen yang berubah. Salah satunya, terkait dengan komitmen saham 30 persen. Apalagi ada indikasi pihak CSMI telah mengalihkan saham tersebut ke pihak lain. Kisruh kerja sama dalam proyek prestisius tersebut akhirnya berakhir karena pada Maret 2022 diketahui Media Group mengakusisi 100 persen kepemilikan saham atas proyek Indonesia 1 dari CSMI. (tw)

DKI Jakarta

Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS: Setop Drakoran-Boikot Produk Israel

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Massa dari Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) menggelar Aksi Solidaritas Bela PALESTINA di depan Kedubes AS, Jakarta Pusat. Salah satu peserta aksi, Yeni (45), mengaku sudah melakukan boikot produk Israel, seperti pasta gigi dan sabun, sebagai bentuk dukungan untuk Palestina.

“Sudah, insyaallah sudah berjalan. Mengganti pasta gigi, sabun, ini kalau kita termasuk membiasakan ke anak-anak lihat produknya,” kata Yeni kepada wartawan di Kedubes AS, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2024).

Yeni mengatakan serangan Israel ke Palestina sudah di luar batas kemanusiaan. Menurutnya, apa yang terjadi di Palestina bukan berbicara tentang umat Islam, melainkan tentang kemanusiaan.

“Ya tentunya kalau dari sisi kemanusiaan sudah di luar batas kemanusiaan ya, yang mana genosida itu mereka lakukan tanpa mempertimbangkan unsur kemanusiaan sama sekali, walaupun sudah banyak di belahan bumi, di luar Indonesia pun sudah banyak yang menyuarakan ini sudah di luar batas kemanusiaan. Bukan hanya Gaza, Palestina, yang mereka bombardir, tapi ini pengungsian, anak-anak, wanita, yang seharusnya di luar dari yang mereka jadikan tujuan pembantaian, mereka bantai juga. Itu kan sudah, kita tidak lagi bicara tentang umat Islam, tapi sudah bicara tentang kemanusiaan,” ujarnya.

Dia berharap Indonesia terus memberikan dukungan penuh ke Palestina. Dia berharap diplomasi terus dilakukan.

“Ya tentunya kami sebagai bagian dari warga Indonesia ya yang menjadi bangsa terbesar muslim terbesar kita berharap pemerintah bisa memberikan dukungan yang penuh seperti yang sudah kami lakukan hari ini, kita ingin pemerintah lebih lagi menunjukkan bahwa masyarakat bangsa Indonesia ada bersama rakyat Palestina, kita nggak bisa hanya melihat-lihat dan yang bisa kita harapkan adalah Indonesia melalui pemerintah bisa melakukan diplomasi-diplomasi menuju kebaikan untuk saudara-saudara kita di Palestina,” ujarnya.

Suami Yeni, Sigit (45), mengatakan serangan yang dilakukan Israel ke Palestina semakin menjadi-jadi. Dia mengatakan hal itulah yang menjadi alasannya mengikuti aksi bela Palestina di Kedubes AS tersebut.

“Pertama memang kita mengikuti benar mengenai kejadian yang terjadi di Gaza terutama, dan juga sudah hampir tidak ada perkembangan berarti di Gaza, malah makin menjadi-jadi kekejaman Israel. Jadi kami ke sini untuk menunjukkan dukungan kita kepada Gaza,” ujar Sigit.

Drama ICC Lebih Seru Dibanding Drakor

Peserta aksi lainnya, Rahma (40), membawa poster bertulisan ‘cuti nonton drakor drama ICC lebih seru’. Dia mengaku sengaja tak menonton drama Korea (drakor) untuk sementara waktu demi mengawal perkembangan kondisi di Palestina.

“Kalau ini sih memang saya pencinta drakor, untuk sementara setop dulu dah, saya mengikuti Palestina dari mulai 7 Oktober 2023, jadi kita setop dulu, ini lebih bagus,” ujar Rahma.

Dia berharap serangan dari Israel terhadap Palestina dihentikan. Dia juga turut membawa poster bertulisan ‘#tangkap Netanyahu’.

“Jiwa, kita sudah menjiwai ya Palestina, kita mendesak sebenarnya semua negara, khususnya Indonesia, untuk terus membantu dan mendesak PBB biar membebaskan Palestina menghentikan genocide yang dilakukan oleh Netanyahu,” ujarnya.

Rahma berharap Indonesia akan mendukung Palestina dalam rapat internasional di PBB. Dia juga berharap pemerintah akan memberikan izin terhadap berbagai aksi Bela Palestina yang digelar di Indonesia.

“Untuk Indonesia sendiri harapannya yaitu pemerintah tetap mendukung kami sebagai rakyat untuk satu, memboikot produk-produk yang disponsori oleh Israel dan kawan-kawan. Dua, pemerintah untuk membantu kami atau tetap mendukung kami mengadakan aksi-aksi seperti ini diperbolehkan. Tiga, kita mendesak pemerintah untuk ambil suara andil suara angkat bicara tentang Palestina di mana pun pemerintah berada, baik di PBB maupun di rapat-rapat internasional lainnya,” ujarnya. (utw)

Continue Reading

DKI Jakarta

Cara Mengaktifkan Kembali NIK yang Dinonaktifkan Dukcapil DKI Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di wilayah Jakarta pada pekan ini.

Langkah ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan menonaktifkan 81.300 NIK warga yang telah meninggal dunia dan 13.000 NIK warga yang tinggal di rukun tetangga (RT) yang berbeda.

“Kami ajukan (penonaktifan KTP) minggu ini,” ujar Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin, Senin (15/4/2024).

Bagi warga Jakarta yang ingin memastikan status NIK mereka, Dukcapil DKI Jakarta menyediakan layanan pengecekan online melalui laman datawarga-dukcapil.jakarta.go.id. Berikut cara mengeceknya.

Cara Cek NIK Dukcapil DKI Jakarta

  1. Kunjungi laman https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/
  2. Masukkan NIK
  3. Masukkan captcha yang tersedia
  4. Klik “Cari Data Pembekuan”

Jika NIK warga ternyata telah dinonaktifkan namun mereka masih merasa berdomisili atau memiliki aset di DKI Jakarta, warga dapat mengajukan pengaktifan NIK kembali.

Caranya, warga harus membawa surat keterangan dari RT/RW lalu mendatangi loket pelayanan Dukcapil di kelurahan sesuai domisili.

“Untuk mendapatkan informasi terkait NIK-nya agar dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku,” terang Budi.

Budi menambahkan, pihaknya tidak akan menonaktifkan NIK warga yang bertugas, berdinas, atau belajar di luar Jakarta maupun luar negeri, serta warga yang masih mempunyai aset di Jakarta.

Mereka tidak termasuk dalam program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili.

Dukcapil DKI Jakarta berharap dapat memperoleh data kependudukan yang akurat dan terkini sesuai dengan kondisi warga yang berdomisili di ibukota. Hal ini penting untuk memastikan layanan publik dapat disalurkan secara tepat sasaran. (tw)

Continue Reading

DKI Jakarta

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni Sarankan Jokowi Pecat Pj Gubernur DKI Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Polemik mengenai program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyita perhatian banyak pihak. Bahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sampai menyarankan Presiden Joko Widodo memecat Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Heru menanggapi pernyataan Sahroni saat ditanya oleh wartawan. Ia hanya memberikan senyum menanggapi pertanyaan wartawan ketika dimintai tanggapan atas pernyataan Sahroni. Setelahnya, ia justru menyebutkan slogan DKI Jakarta.

“Sukses Jakarta untuk Indonesia,” kata Heru di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Heru Budi pun menegaskan, bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk program KJMU pada 2024. Pasalnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta masih bisa membiayai para penerima manfaat KJMU.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni mengatakan, langkah pemutusan KJMU di tengah jalan ini merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Menurut dia, kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta sama sekali tidak sejalan dengan spirit dan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang prorakyat, khususnya soal pendidikan. 

“Jadi, Pak Pj Heru sama saja telah merusak nama baik Pak Jokowi. Maka sebaiknya Pak Presiden segera pecat Pj Heru. Kebijakannya sudah banyak yang sangat ekstrem dan jelas merugikan masyarakat,” kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis.

Sahroni juga meminta Pj Gubernur untuk tidak membuat kebijakan yang merenggut hak masyarakat kecil. Ia menilai, pencabutan KJMU itu membuat ketimpangan akses pendidikan semakin besar di Jakarta. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending