Connect with us

Nusantara

PERPPU Ciptaker Dinilai Gugur Usai Gagal Disahkan DPR

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Fajri Nursyamsi mengatakan Joko Widodo harus segera mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker.

Pencabutan perlu dilakukan karena tidak mendapatkan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa sidang ketiga periode 2022-2023 yang berakhir pada Kamis (16/2) lalu.

“Pencabutan itu harus dilakukan oleh Presiden lewat bentuk Undang-undang yang disahkan DPR,” ujar Fajri saat dihubungi, Jumat (17/2).

Menurut Fajri dengan tidak adanya pengesahan oleh DPR dalam masa sidang pertama setelah Perppu ditetapkan maka aturan itu tidak bisa berlaku lagi. Ia menyebut Perppu tidak memenuhi syarat formil karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar.

Fajri menguraikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah menjelaskan peraturan agar Perppu bisa ditetapkan menjadi Undang-undang. Dalam pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa setelah ditetapkan, Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.

Fajri menyebut masa sidang berikut yang dimaksud dalam UUD adalah masa sidang pertama setelah Perppu ditetapkan. Dalam kasus Perppu Cipta Kerja masa sidang berikut yaitu masa sidang III tahun sidang 2022/2023. Masa sidang III telah dimulai sejak 10 Januari dan berakhir pada 16 Februari 2023.

Adapun merujuk tata tertib DPR, tahun sidang diawali tanggal 16 Agustus dan diakhiri tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. “(pasal 22 ayat 2) Menugaskan DPR untuk segera membahas suatu Perppu yang baru disahkan oleh Presiden, untuk mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perppu dimaksud,” ujar Fajri melanjutkan.

Lebih jauh ia menjelaskan dalam UUD 1945 pasal 22 ayat (3) disebutkan bahwa jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perppu itu harus dicabut. Dia menilai tidak adanya pengesahan oleh DPR hingga berakhirnya masa sidang menunjukkan tidak ada persetujuan dari DPR.

Menurut Fajri meski pemerintah menyatakan telah mengantongi persetujuan DPR lewat rapat Badan Legislasi pada Rabu (15/2) malam, belum bisa dinyatakan sebagai persetujuan secara kelembagaan. Fajri mengingatkan persetujuan dari DPR atas Perppu Ciptaker baru sah bila ditetapkan dalam sidang paripurna.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) sudah harus dicabut karena masuk dalam kategori tidak mendapat persetujuan DPR,” ujar Fajri.

Ia menyebutkan adanya persetujuan dan pengesahan DPR merupakan syarat mutlak berlakunya sebuah Perppu menjadi UU. Perppu dibuat lantaran unsur kemendesakan yang membuat pemerintah harus mengambil tindakan cepat untuk mengisi kekosongan hukum dalam keadaan genting yang memaksa.  Fajri menjelaskan pembentukan Perppu dimungkinkan untuk mengantisipasi lamanya proses yang harus dilalui dalam penyusunan UU.

Meski begitu ia mengatakan pasal 22 ayat 3 UUD 1945 menunjukkan adanya perimbangan kekuasaan antara DPR dan Presiden dalam menggunakan kewenangannya.

“Karena pada dasarnya Perppu adalah produk hukum setingkat UU, dimana pembentukan UU harus melalui persetujuan bersama dengan DPR,” ujar Fajri lagi.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh dosen tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari. Menurut Feri, dengan tidak disahkannya Perppu Cipta Kerja pada masa sidang III tahun sidang 2022/2023 maka Perppu secara otomatis batal demi hukum. Di sisi lain ia menyebut persetujuan yang sudah dikantongi pemerintah dari rapat Badan Legislasi pada Rabu (15/2) belum bisa disebut sebagai persetujuan dari DPR.

Menurut Feri sesuai dengan pasal 52 ayat 4 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perppu disebutkan bahwa pengesahan Perppu menjadi UU ditetapkan dalam rapat paripurna.

“Baleg itu bukan DPR tapi alat kelengkapan. Yang bisa merepresentasikan DPR itu ya paripurna,” ujar Feri.  Lalu bagaimana kedudukan Perppu dan pembentukannya? Berikut aturan lengkap pembentukan Perppu.

Undang-undang Dasar RI 1945 Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 52

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.

(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

(3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.

(5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

Cabut Perppu Ciptaker Lebih jauh Fajri mengatakan dengan tidak disahkannya Perppu dalam paripurna DPR di masa sidang pertama sejak Perppu diterbitkan, selanjutnya presiden harus melakukan pencabutan.

Hal ini diperlukan demi tetap tegaknya konstitusi dan bentuk ketaatan pada norma hukum formil yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 22 UUD NRI 1945.

Sebelumnya Joko Widodo telah menerbitkan Perppu Ciptaker pada 30 Desember 2022. Saat itu Jokowi menyebut Perppu diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Ia telah mengirimkan Surat Presiden kepada DPR untuk membahas Perppu menjadi UU.  DPR pun telah membahas Perppu. Dalam rapat Baleg yang digelar Rabu (15/2) sudah didapat kata sepakat dan persetujuan atas Perppu. Namun, Perppu gagal disahkan pada sidang Paripurna Kamis (16/2) karena tidak memenuhi prosedur.

Sesuai ketentuan, pengesahan baru bisa dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan Badan Musyawarah untuk dibahas di Paripurna.

Hingga menjelang sidang Paripurna dimulai tak ada agenda tambahan dari Bamus untuk mengesahkan Perppu. DPR baru akan memulai masa sidang kedua 2023 pada 14 Maret 2023.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan tidak jadinya pengesahan Perppu Ciptaker pada masa sidang pertama 2023 mementahkan alasan kegentingan yang disampaikan pemerintah. Menurut dia, bila memang ada kegentingan seharusnya Perppu segera dibahas dan dibawa ke paripurna. Dia juga melihat ada kejanggalan dengan ditundanya pengesahan Perppu Cipta Kerja.

“Artinya, mereka anggota DPR sebenarnya tidak punya alasan yang cukup kuat untuk menerima Perppu Cipta kerja sebagai UU. Tidak ada alasan kegentingan sebagaimana alasan Perppu itu diterbitkan,” kata Lucius.

Menurut Lucius bila memang tak ada kegentingan memaksa, lebih baik DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya MK telah menetapkan UU No. 11-2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Salah satu pertimbangan MK adalah minimnya partisipasi publik dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja. “Masih cukup waktu karena batasannya sampai November 2023,” kata Lucius. (tw)

Nusantara

Tambah Lokasi, Ojol dan Pengusaha Ikut Berbagi di Warung Makan Gratis Cirebon

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Cirebon, Masih ingat dengan Warung Makan Gratis dengan menu telur yang ada di Pemuda Sport Center, Jalan Pemuda, Kota Cirebon? Sejak ramai di media sosial, warung nasi gratis ini banyak didatangi pengunjung.

Bukan saja datang karena sekedar makan, ada juga yang datang membawa bantuan seperti telur, beras, garam, penyedap rasa, hingga kecap. Warung dengan tagline “Hari Ini Aku Bahagia”, saat ini bisa memberikan lebih dari 200 porsi nasi telur setiap harinya.

Bantuan yang datang bukan hanya dari warga sekitar Cirebon saja, tapi informasi warung makan gratis ini sampai ke telinga pengusaha di Jakarta yang menjadi donatur. Juga teman-teman ojek online yang mengirim beras dan telur.

“Kami percaya bahwa kebaikan itu menular. Hal ini terbukti dari teman-teman ojol ada yang menyumbang telur entah seperempat, atau ada yang kirim penyedap rasa, garam. Itu yang membuat saya dampak yang sangat luar biasa,” ujar Willian pencetus Warung Makan Gratis, Jumat (17/5/2024).

“Setelah ramai di media sosial, karena kita tidak menerima uang, akhirnya yang datang ada yang bawa beras, telur, garam, penyedap rasa, hingga kecap. Bahkan ada pengusaha dari Jakarta wps.inc juga menjadi donatur,” katanya.

“Dampaknya sangat positif, jadi kebaikan itu menular dan mereka akhirnya ingin berbagi juga. Karena mereka belum berani memulai, akhirnya dia berbagi dengan kami,” sambungnya.

Jika semakin banyak orang-orang yang membantu, menurut Willian, secepatnya akan membuka warung makan gratis di tempat lain. Karena beras dilama-lamain akan semakin banyak kutu dan telur akan busuk.

“Kalau semakin banyak sumbangan, bukan saya tambahin menu. Tapi saya tambahin porsi dan tempat,” katanya.

Willian berencana, akan membuka warung makan gratis di Jalan Tuparev, atau tepatnya di area kampus UMC Tuparev. Karena, Willian ingin menggandeng teman-teman mahasiswa untuk bisa berkolaborasi dengan mereka.

“Dipilihnya Jalan Tuparev, saya melihat aktivitas di sekitar itu sangat padat dan terjangkau. Kedua akan buka di Jalan Kesambi, Ketiga Jalan Majasem, dan keempat antara Jalan Wahidin atau Jalan Siliwangi,” pungkasnya.

Bisa jadi program 02 akan kadaluarsa karena saat ini, sudah banyak rakyat yang melakukan hal itu.(utw)

Continue Reading

Nusantara

Warung Madura Mulai Mengundang kegelisahan Pengusaha Kapitalis Minimarket

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Rasanya tak kufu’ kalau warung kecil punya keinginan menggulung yang lebih besar. Namun Warung Madura mulai mengundang kegelisahan pengusaha minimarket dan Kapitalpun gelisah pada yang ujung dan kecil.

Berbekal keinginan yang sama untuk menyambung hidup, si kecil mengeluarkan effort lebih besar. Menurut ilmu ekonomi, tak soal selama matanya masih kuat terbuka di sepanjang malam, dan tubuhnya tak ambruk dalam kegelapan.

Tentu selama tidak melanggar konstitusi juga. Kalau khawatir, berikan effort lebih juga. Buktinya sebagian si besar juga ada yang buka 168 jam seminggu.

“Semakin banyak warung yang ‘hanya tutup kalau kiamat’, semakin banyak segmen masyarakat yang terbantu,” ungkap nitizen di Jakarta, (3/5/2024).

Mari kaum pribumi, demi meningkatkan taraf hidupnya, dan berusaha jangan miskin agar tidak dibodohi oleh rezim saat ini, mari setiapdaerah galakkan UMKMnya dengan membuat lebih banyak seperti MaduraMart yang terus buka 24 jam hingga akhir kiamat.

Bukalah tiap daerah seperti: AcehMart, MedanMart, BantenMart, DayakMart hingga PapuaMart untuk terus berdagang dan mencari rejeki yang halal serta lawan segala kebijakan rezim ini yang terus memiskinkan dan membodohi rakyatnya. Merdeka! (utw)

Continue Reading

Nusantara

Jangan Sampai Tanah Diserobot Pengembang! Ini Cara Mencegahnya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kasus penyerobotan tanah kerap terjadi di masyarakat, termasuk oleh pengembang untuk dibangun rumah maupun jalan. Tanah kosong yang lama dibiarkan berpotensi disalahgunakan orang lain, apalagi kalau status kepemilikan tanah tidak jelas.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Jakarta Utara, Sabar Ompu Sunggu mengatakan pengembang memiliki izin lokasi atau izin pembebasan dari pemerintah untuk mengembangkan suatu tanah. Dengan surat izin tersebut, mereka dapat meratakan suatu wilayah.

“Kadang-kadang ada juga developer yang nakal yang tidak mau tau malam-malam di buldoser, akhirnya (merugikan) orang pemilik tanah yang punya girik yang bukan sertifikat. Kalau yang sertifikat kan jelas sudah susah untuk digarap (pengembang) karena pengembalian batas juga gampang itu setiap sertifikat ada,” ujar Sabar, Senin (22/4/2024).

Menurut Sabar, tanah yang diserobot orang biasanya memiliki kelemahan, sehingga pengembang nakal berani untuk mengambil alih tanah. Maka, perlu dilakukan beberapa langkah pencegahan untuk menjaga tanah kosong, serta memiliki kekuatan di mata hukum.

Tingkatkan Kepemilikan Tanah

Sabar menyampaikan satu-satunya cara agar tanah tidak diserobot adalah dengan meningkatkan kepemilikan tanah menjadi sertifikat. Sebab, ia menilai rata-rata tanah yang diserobot karena tidak ada sertifikat kepemilikan tanah.

“Kalau ada sertifikatnya nggak mungkin (diserobot), pasti dia ngotot itu (pemilik tanah).Apalagi sertifikatnya lebih lama dan lebih duluan lagi daripada developer, mungkin yang masuk ke masyarakat itu ada sertifikat palsu mungkin bisa aja gitu. Tapi kebenaran itu akan tetap diuji di pengadilan,” jelasnya.

Selain itu, sertifikat tanah penting untuk memastikan lokasi dan batas tanah. Pemilik harus mengetahui letak dan batas tanah, salah satunya dengan sertifikat tersebut. Sebab, syarat untuk menggugat mengenai kepemilikan tanah di pengadilan harus mengetahui batas-batas tanah.

“Misalnya girik, merekanya itu nggak ada batas-batasnya. Itu sebetulnya yang menyulitkan kami selama ini untuk melawan pengembang,” ungkapnya.

Jangan Biarkan Tanah Kosong

Selanjutnya, Sabar menekankan agar pemilik tanah menguasai fisik tanah dengan tidak membiarkan lahan kosong begitu saja. Pemilik harus aktif menggunakan tanah, seperti dengan menanam tumbuh-tumbuhan ataupun membangun rumah dan lain sebagainya.

“Tanamlah jagung, apa segala macam sampai ini (pengembang) nggak mendapatkan suatu bukti hak sempurna, yaitu sertifikat atas tanahnya. Secara terus-menerus (pemilik) jangan dianggurkan (tanahnya),” pungkasnya.

Meski bukan langkah hukum, cara itu sebagai bukti tanah dimiliki oleh seseorang. Bahkan, kalau sampai pengembang merusak barang pada lahan tersebut, maka semakin banyak urusan dengan pengadilan. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending