Connect with us

Politik

Pidato Anies, Ganjar dan Prabowo di Rakernas Apeksi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tiga bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 beradu gagasan dalam diskusi panel di Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7).
Ketiganya adalah Anies Baswedan selaku bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Ganjar Pranowo selaku bakal capres PDIP, dan Prabowo Subianto sebagai bakal capres Partai Gerindra.

Ganjar dan Anies hadir mengenakan baju batik cokelat. Sementara Prabowo mengenakan kemeja safari cokelat. Ketiganya juga nampak mengenakan Passapu atau ikat kepala pria khas Sulawesi Selatan.

Mereka diberikan waktu untuk berpidato melempar pelbagai rencana program masing-masing bila nantinya terpilih sebagai presiden menggantikan Jokowi.

Salah satu yang menarik perhatian di acara ini adalah masing-masing capres untuk mengungkap satu kata yang menggambarkan dua bakal calon presiden lainnya.

Semisal Anies mengatakan satu kata untuk Prabowo adalah “Patriot” dan “Sahabat lama” untuk Ganjar. Sementara Ganjar menyebut Anies sebagai “Teman” dan Prabowo sebagai “Senior”. Di sisi lain, Prabowo menyebut Ganjar sebagai “Gubernur” dan Anies sebagai “Profesor”.

Anies Baswedan
Singgung ketimpangan
Anies sempat menyinggung ketimpangan di pelbagai wilayah Indonesia meski tidak dilihat atau bersumber dari data dan angka melainkan melalui foto udara Indonesia di malam hari.

Foto-foto udara Indonesia di malam hari yang dibawanya itu terlihat sebagian besar lampu di wilayah di Pulau Jawa menyala, sebagian di Pulau Sumatera menyala, dan Indonesia Timur hanya sebagian kecil.

“Potret ini potret kota-kota di Indonesia. Ketika dilihat kota-kota Indonesia ini wajah ketimpangan yang ada. Ini tidak pakai data lho, gambar saja,” tuturnya.

Anies lantas membandingkan ketimpangan dari sisi penggunaan listrik dengan beberapa negara lain. Salah satunya, India yang penduduknya lebih banyak dari pada Indonesia.

“Jadi kalau bapak perhatikan, lampu ini gambarkan kota Indonesia. Di situ lihat ketimpangan yang luar biasa. India itu terlihat bahwa kota-kota di sana ini memiliki kontribusi relatif setara,” kata dia.

Heran kerap ditanya keberlanjutan IKN

Anies mengaku heran selama ini kerap ditanya soal keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan bila dia menjadi presiden berikutnya.

“Bila ini adalah rencana baik pasti jalan terus. Pasti. Bila ini ada masalah, saya kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu?” kata Anies.

Anies merasa heran lebih sering ditanya sikapnya terhadap IKN ketimbang soal harga pangan hingga subsidi bahan bakar minyak.

“Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya? Dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya,” kata dia.

Kemiskinan ekstrem di Jakarta

Anies juga menyinggung masih adanya kemiskinan ekstrem masih terjadi pusat pemerintahan negara, DKI Jakarta. Anies mengaku meriset hal tersebut saat berkeliling sebelum menjadi gubernur. Menurut Anies, kesenjangan sosial di ibu kota sangat tinggi.

Anies menilai kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan perlu dibereskan terlebih dahulu dari pada permasalahan lain.

“Yang ekstrem miskin di situ, yang ekstrem kaya juga di situ. Jadi, ketimpangan di kota-kota kita itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal,” katanya.

Ingin bentuk Kementerian Kota

Anies turut menyindir keberpihakan pemerintah dalam mengawal pembangunan perkotaan. Baginya, langkah pemerintah memang telah membentuk kementerian khusus yang mengawal pembangunan desa. Namun, tak ada badan serupa untuk perkotaan.

Ia menilai seharusnya ada instansi khusus yang membuat standar pembangunan perkotaan. Mulai dari standar pengelolaan sampah hingga penyediaan kebutuhan air bagi warga.

“Tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan, tetapi kalau pedesaan ada kementeriannya,” ujarnya.

https://www.instagram.com/reel/CuqDMMzrHn5NeYMoDH0SfUQX-BNiJZ42IcOCd80/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

Ganjar
IKN

Ganjar menilai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan bukan sekadar memindahkan tempat, namun juga mindset orang Indonesia.

Ia mengatakan pemindahan Ibu Kota ke Nusantara akan mewujudkan mimpi Indonesia di masa depan. Baginya, pemindahan ini tak sekadar memindahkan fisik, melainkan juga mengubah perilaku masyarakat Indonesia yang ke depannya.

“Nanti ada perilaku, ada cerita ekonomi hijau dan ekonomi biru itu dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semutnya akan datang. Maka kemudian apa yang diusulkan tadi bagaimana Kalimantan dikelola, saatnya kita berbicara,” kata dia.

Komitmen memberantas korupsi

Ganjar mengklaim akan serius memberantas korupsi bila terpilih sebagai presiden. Baginya, karakter yang sangat ditolak dan seluruh masyarakat Indonesia setuju untuk diberantas yakni korupsi.

Masyarakat, kata Ganjar, harus yakin dengan pemerintah yang akan membersihkan karakter-karakter korupsi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Ada karakter yang sama yang yang ditolak oleh masyarakat yaitu korupsi. Semua pasti setuju dan kita akan serius soal itu,” kata Ganjar.

https://fb.watch/lMU4DknUdz/?mibextid=Nif5oz

Masih di-bully soal kasus Wadas

Ganjar bercerita masih dibully oleh berbagai pihak terkait kasus pembangunan Bendungan Bener, di Wadas, Purworejo sampai saat ini.

Ganjar menjelaskan banyak informasi yang belum diketahui publik mengenai pembangunan bendungan di sana. Ia bahkan mengaku sudah memberikan ganti rugi Rp11 miliar kepada ketua kelompok yang menolak pembangunan waduk tersebut.

“Hari ini saya masih di-bully. Akan tetapi, seluruh informasi tak disampaikan dengan baik. Saya sampaikan, bagaimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah terima dan mendapat untung Rp 11 miliar,” ujar Ganjar.

Ganjar mengamini bahwa kasus Wadas menjadi stempel hitam bagi dia dan jajarannya. Namun, dia menegaskan bawahannya agar terbiasa dalam menyelesaikan masalah.

“Itu jadi stempel hitam. Saya bilang sama teman-teman semua, biasakan menghadapi persoalan jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul semua ketakutan,” ucapnya.

Prabowo

Prabowo memuji kebijakan hilirisasi Jokowi berhasil menaikkan pendapatan Indonesia. Misalnya, hilirisasi nikel yang mampu menaikkan pendapatan hingga 20 kali lipat.

Dia juga mencontohkan hilirisasi kelapa sawit. Menurut hitungan Prabowo, pendapatan Indonesia melompat 79 kali lipat karena kelapa sawit diolah menjadi margarin sebelum diekspor.

Ingin pindahkan makam Diponegoro

Prabowo turut mengutarakan keinginannya memindahkan makam pahlawan Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya. Makam Diponegoro hingga saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Di kota ini ada makam pahlawan Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah aslinya dan tidak salahnya kita berfikir apakah tidak alam yang merdeka. Tentunya seizin rakyat Sulsel, apakah tidak ada kita kembalikan makam Pangeran Diponegoro ke asalnya,” kata Prabowo.

Ada negara minta nelayan RI tak tangkap ikan

Prabowo mengungkap ada satu negara yang meminta nelayan RI tak ambil banyak ikan di laut sendiri sebagai syarat kunjungan menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu. Namun, ia tak menjelaskan negara mana yang memberikan syarat tersebut.

“Dia mau berkunjung ke suatu negara ke menteri perikanan negara itu. Namun, menteri negara itu memberi saran kepada menteri KKP kita,” tuturnya.

Prabowo bercerita bahwa menteri dari negara tersebut memberi syarat kepada Trenggono agar tak mengambil ikan tuna dari laut sendiri.

“Boleh Anda berkunjung ke saya. Akan tetapi, dia minta atau larang nelayan Indonesia banyak ambil ikan tuna, kan, aneh,” katanya. (ut)

Politik

Disinggung Prabowo Soal Senyumnya Berat, Begini Respons Anies

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon Presiden RI Anies Baswedan merasa tak ada yang istimewa dengan senyumannya saat menghadiri penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Hal ini menyusul pernyataan Calon Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, saat berpidato menyatakan bahwa dirinya pernah berada di posisi Anies saat ini, yakni kalah dalam pilpres. Dia mengungkapkan pernah merasakan apa yang dirasakan Anies saat ini.

“Biasa saja,” ujar Anies saat ditanyai wartawan merespons pernyataan Prabowo.

Anies pun tak mengerti dengan pernyataan yang dilontarkan Prabowo kepada dirinya sebab Prabowo yang mengalami kondisi seperti itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan dirinya biasa saja.

“Kalau itu tanyakan kepada beliau, ‘kan beliau yang mengalami. Kalau saya ‘kan biasa-biasa saja,” katanya.

Sebelumnya, Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya mengetahui senyuman pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

“Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu, tetapi ini yang dituntut oleh rakyat kita,” kata Prabowo di Kantor KPU RI, Jakarta.

Jika pasangan AMIN kalau kontestasi adem saja, tidak tajam, tidak keras, maka tidak memberikan pilihan untuk rakyat. (ut)

Continue Reading

Politik

Putusan PHPU Pilpres, AMIN Yakin Hakim MK Berani Putuskan yang Terbaik

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meyakini hakim Mahkamah Konstitusi berani memutuskan yang terbaik untuk sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Anies menyatakan pasangan AMIN menitipkan kepada majelis hakim kepercayaan, untuk menentukan arah bangsa ini ke depan.

Ia juga menegaskan kembali bahwa Indonesia berada di sebuah persimpangan jalan, dimana praktik penyimpangan telah disaksikan bersama pada pilpres dan pemilu.

“Praktik penyimpangan yang masif, yang bila itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan nantinya pemilu pilpres, bukan mencerminkan aspirasi rakyat, tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan,” jelas Anies di Jakarta, (22/4/2024).

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menilai Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024 dalam putusan sidang sengketa Pilpres.

Utamanya, kata dia, ketika MK melihat adanya kejanggalan dan membuat terobosan besar untuk memulihkan keadaan yang dianggapnya rusak usai putusan 90/PUU-XXI/2023 terbit.

Diketahui, putusan ini memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun maju Pilpres sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

“Semua yang tidak berkesesuaian dengan (konstitusi) itu bisa dianulir. Apakah akan didiskualifikasi? Saya sebagai akademisi mengatakannya seperti itu, dengan bahasa yang semacam itu,” kata Sulistyowati Irianto, dalam diskusi secara daring, Minggu (21/4/2024).

Ia menyebutkan, hal itu bisa terjadi mengingat hakim konstitusi memiliki otoritas besar dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Usai mencermati proses-proses persidangan, pemaparan bukti-bukti dan analisis dari para ahli, MK akan melakukan konfirmasi dan analisis dari bukti dan kesaksian tersebut.

“Misalnya pasal 22e yang bicara soal asas pemilu harus luber jurdil. Nah, semua itu dikroscek gitu, dikonfirmasi, seperti kita kalau penelitian, dianalisis,” tuturnya.

Ia berharap hakim konstitusi akan membuat putusan yang mencerminkan independensi Mahkamah. Pun terobosan baru dalam putusannya sehingga putusan itu akan memberikan keadilan dan sesuai dengan konstitusi.

“Jadi, yang kalau dalam bahasa konseptual, MK diharapkan melakukan analisis dan pertimbangan dan putusan yang melampauai analisis doktrinal.

Jadi panduannya adalah pasal-pasal terkait dengan Pemilu dan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam konstitusi,” jelasnya.

Sebagai informasi, sengketa Pilpres 2024 akan diputuskan oleh MK pada 22 April 2024.

Tercatat, banyak pihak-pihak yang mengajukan diri menjadi amicus curiae. MK sendiri mengakui bahwa pada pilpres kali ini, banyak sekali pihak yang menyerahkan amicus curiae.

Sejumlah tokoh yang mengajukan amicus curiae di antaranya seperti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga eks pentolan FPI Rizieq Shihab. (tw)

Continue Reading

Politik

Din Syamsudin-Habib Rizieq Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae Sidang Pilpres di MK

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebanyak lima tokoh mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lima tokoh itu ialah Habib Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak, hingga Munarman.

“Kami adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap keberlangsungan dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dan pertama-tama adalah dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan pada asas negara hukum yang berkeadilan,” kata kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024).

Surat pengajuan diri sebagai amicus curiae itu diserahkan ke MK hari ini. Aziz juga menunjukkan bukti tanda terima dokumen tersebut.

Dalam tanda terima itu, tertulis nama Habib Rizieq, Din Syamsuddin dkk. Dokumen itu ditujukan kepada hakim MK yang mengadili sengketa Pilpres 2024, baik yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun yang diajukan oleh Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Habib Rizieq dkk menyampaikan empat poin dalam suratnya ke hakim MK. Pada intinya, mereka meminta hakim MK untuk mengambil peran meluruskan berbagai penyimpangan kekuasaan.

“Kami mendesak kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan sebagaimana pembukaan UUD 1945,” demikian kalimat dalam salah satu poin yang disampaikan Habib Rizieq dkk.

Habib Rizieq dkk mengatakan sejarah akan mencatat apakah hakim MK menjadi penjaga konstitusi atau bagian dari rezim.

“Sejarah akan mencatat, apakah Yang Mulia Hakim Konstitusi akan menjadi guardian of constitution atau guardian of group regimentation. Kami hingga saat ini masih meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi tetap akan menjadi guardian of constitution,” tuturnya. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending