Connect with us

Politik

Pidato Anies, Ganjar dan Prabowo di Rakernas Apeksi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tiga bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 beradu gagasan dalam diskusi panel di Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7).
Ketiganya adalah Anies Baswedan selaku bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Ganjar Pranowo selaku bakal capres PDIP, dan Prabowo Subianto sebagai bakal capres Partai Gerindra.

Ganjar dan Anies hadir mengenakan baju batik cokelat. Sementara Prabowo mengenakan kemeja safari cokelat. Ketiganya juga nampak mengenakan Passapu atau ikat kepala pria khas Sulawesi Selatan.

Mereka diberikan waktu untuk berpidato melempar pelbagai rencana program masing-masing bila nantinya terpilih sebagai presiden menggantikan Jokowi.

Salah satu yang menarik perhatian di acara ini adalah masing-masing capres untuk mengungkap satu kata yang menggambarkan dua bakal calon presiden lainnya.

Semisal Anies mengatakan satu kata untuk Prabowo adalah “Patriot” dan “Sahabat lama” untuk Ganjar. Sementara Ganjar menyebut Anies sebagai “Teman” dan Prabowo sebagai “Senior”. Di sisi lain, Prabowo menyebut Ganjar sebagai “Gubernur” dan Anies sebagai “Profesor”.

Anies Baswedan
Singgung ketimpangan
Anies sempat menyinggung ketimpangan di pelbagai wilayah Indonesia meski tidak dilihat atau bersumber dari data dan angka melainkan melalui foto udara Indonesia di malam hari.

Foto-foto udara Indonesia di malam hari yang dibawanya itu terlihat sebagian besar lampu di wilayah di Pulau Jawa menyala, sebagian di Pulau Sumatera menyala, dan Indonesia Timur hanya sebagian kecil.

“Potret ini potret kota-kota di Indonesia. Ketika dilihat kota-kota Indonesia ini wajah ketimpangan yang ada. Ini tidak pakai data lho, gambar saja,” tuturnya.

Anies lantas membandingkan ketimpangan dari sisi penggunaan listrik dengan beberapa negara lain. Salah satunya, India yang penduduknya lebih banyak dari pada Indonesia.

“Jadi kalau bapak perhatikan, lampu ini gambarkan kota Indonesia. Di situ lihat ketimpangan yang luar biasa. India itu terlihat bahwa kota-kota di sana ini memiliki kontribusi relatif setara,” kata dia.

Heran kerap ditanya keberlanjutan IKN

Anies mengaku heran selama ini kerap ditanya soal keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan bila dia menjadi presiden berikutnya.

“Bila ini adalah rencana baik pasti jalan terus. Pasti. Bila ini ada masalah, saya kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu?” kata Anies.

Anies merasa heran lebih sering ditanya sikapnya terhadap IKN ketimbang soal harga pangan hingga subsidi bahan bakar minyak.

“Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya? Dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya,” kata dia.

Kemiskinan ekstrem di Jakarta

Anies juga menyinggung masih adanya kemiskinan ekstrem masih terjadi pusat pemerintahan negara, DKI Jakarta. Anies mengaku meriset hal tersebut saat berkeliling sebelum menjadi gubernur. Menurut Anies, kesenjangan sosial di ibu kota sangat tinggi.

Anies menilai kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan perlu dibereskan terlebih dahulu dari pada permasalahan lain.

“Yang ekstrem miskin di situ, yang ekstrem kaya juga di situ. Jadi, ketimpangan di kota-kota kita itu ketimpangan yang harus dibereskan agak awal,” katanya.

Ingin bentuk Kementerian Kota

Anies turut menyindir keberpihakan pemerintah dalam mengawal pembangunan perkotaan. Baginya, langkah pemerintah memang telah membentuk kementerian khusus yang mengawal pembangunan desa. Namun, tak ada badan serupa untuk perkotaan.

Ia menilai seharusnya ada instansi khusus yang membuat standar pembangunan perkotaan. Mulai dari standar pengelolaan sampah hingga penyediaan kebutuhan air bagi warga.

“Tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan, tetapi kalau pedesaan ada kementeriannya,” ujarnya.

https://www.instagram.com/reel/CuqDMMzrHn5NeYMoDH0SfUQX-BNiJZ42IcOCd80/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

Ganjar
IKN

Ganjar menilai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan bukan sekadar memindahkan tempat, namun juga mindset orang Indonesia.

Ia mengatakan pemindahan Ibu Kota ke Nusantara akan mewujudkan mimpi Indonesia di masa depan. Baginya, pemindahan ini tak sekadar memindahkan fisik, melainkan juga mengubah perilaku masyarakat Indonesia yang ke depannya.

“Nanti ada perilaku, ada cerita ekonomi hijau dan ekonomi biru itu dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya, biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semutnya akan datang. Maka kemudian apa yang diusulkan tadi bagaimana Kalimantan dikelola, saatnya kita berbicara,” kata dia.

Komitmen memberantas korupsi

Ganjar mengklaim akan serius memberantas korupsi bila terpilih sebagai presiden. Baginya, karakter yang sangat ditolak dan seluruh masyarakat Indonesia setuju untuk diberantas yakni korupsi.

Masyarakat, kata Ganjar, harus yakin dengan pemerintah yang akan membersihkan karakter-karakter korupsi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Ada karakter yang sama yang yang ditolak oleh masyarakat yaitu korupsi. Semua pasti setuju dan kita akan serius soal itu,” kata Ganjar.

https://fb.watch/lMU4DknUdz/?mibextid=Nif5oz

Masih di-bully soal kasus Wadas

Ganjar bercerita masih dibully oleh berbagai pihak terkait kasus pembangunan Bendungan Bener, di Wadas, Purworejo sampai saat ini.

Ganjar menjelaskan banyak informasi yang belum diketahui publik mengenai pembangunan bendungan di sana. Ia bahkan mengaku sudah memberikan ganti rugi Rp11 miliar kepada ketua kelompok yang menolak pembangunan waduk tersebut.

“Hari ini saya masih di-bully. Akan tetapi, seluruh informasi tak disampaikan dengan baik. Saya sampaikan, bagaimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah terima dan mendapat untung Rp 11 miliar,” ujar Ganjar.

Ganjar mengamini bahwa kasus Wadas menjadi stempel hitam bagi dia dan jajarannya. Namun, dia menegaskan bawahannya agar terbiasa dalam menyelesaikan masalah.

“Itu jadi stempel hitam. Saya bilang sama teman-teman semua, biasakan menghadapi persoalan jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul semua ketakutan,” ucapnya.

Prabowo

Prabowo memuji kebijakan hilirisasi Jokowi berhasil menaikkan pendapatan Indonesia. Misalnya, hilirisasi nikel yang mampu menaikkan pendapatan hingga 20 kali lipat.

Dia juga mencontohkan hilirisasi kelapa sawit. Menurut hitungan Prabowo, pendapatan Indonesia melompat 79 kali lipat karena kelapa sawit diolah menjadi margarin sebelum diekspor.

Ingin pindahkan makam Diponegoro

Prabowo turut mengutarakan keinginannya memindahkan makam pahlawan Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya. Makam Diponegoro hingga saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Di kota ini ada makam pahlawan Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah aslinya dan tidak salahnya kita berfikir apakah tidak alam yang merdeka. Tentunya seizin rakyat Sulsel, apakah tidak ada kita kembalikan makam Pangeran Diponegoro ke asalnya,” kata Prabowo.

Ada negara minta nelayan RI tak tangkap ikan

Prabowo mengungkap ada satu negara yang meminta nelayan RI tak ambil banyak ikan di laut sendiri sebagai syarat kunjungan menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu. Namun, ia tak menjelaskan negara mana yang memberikan syarat tersebut.

“Dia mau berkunjung ke suatu negara ke menteri perikanan negara itu. Namun, menteri negara itu memberi saran kepada menteri KKP kita,” tuturnya.

Prabowo bercerita bahwa menteri dari negara tersebut memberi syarat kepada Trenggono agar tak mengambil ikan tuna dari laut sendiri.

“Boleh Anda berkunjung ke saya. Akan tetapi, dia minta atau larang nelayan Indonesia banyak ambil ikan tuna, kan, aneh,” katanya. (ut)

Politik

KPU Dibobol Hacker, Data Pribadi 204 Juta Penduduk Indonesia Dijual Rp 1,2 Miliar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kasus kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia, di mana kali ini pelaku peretasan mengklaim sudah mencuri dan mendapatkan akses admin ke situs KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Adapun informasi kebocoran data pribadi ini pertama kali diungkap oleh konsultan keamanan siber Teguh Aprianto, pada Selasa, 28 November 2023.

Lewat platform media sosial X @secgron, dirinya membagikan tangkapan layar unggahan hacker bernama Jimbo dengan caption “KPU.GO.ID 2024 Voters RAW DATABASE”.

Mengutip postingan @secgron, Rabu (29/11/2023), hacker tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data dalam postingannya di situs jual beli data curian, yakni Breachforums.

Akan tetapi, terdapat beberapa data terduplikasi dan akhirnya setelah melalui proses penyaringan hanya tersisa 204.807.203 data pribadi unik.

Dari data tersebut, Jimbo menjelaskan mendapatkan informasi lengkap mulai dari NIK, NKK, no_ktp (Passport) , Nama, tps_id, Difabel, ektp, jenis_kelamin, tanggal_lahir, tempat_lahir, kawin, alamat, rt, rw, dan banyak lagi.

Untuk seluruh data pribadi bocor tersebut, pelaku peretasan memasang harga untuk 204 juta data penduduk Indonesia bocor tersebut sekitar USD 74000 atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Informasi kebocoran data penduduk Indonesia ini juga dikonfirmasi oleh pakar keamanan siber Pratama Persadha. Dalam keterangannya, dia mengungkap angka data yang bocor hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU.

“Data pribadi penduduk bocor ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU dari 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan,” kata Pratama.

Tak hanya itu, Pratama menduga hacker telah mendapatkan akses login dengan role admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id.

“Kemungkinan pelaku bisa mendapatkan akses login doman sidalih.kpu.go.id dengan cara metode phising, social engineering, atau melalui malware,” jelasnya.

Ia menilai, jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin tentunya sangat berbahaya pada pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang.

“Bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi, atau bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional ketika Pemilu nanti,” pungkasnya.

Guna memastikan titik serangan yang dimanfaatkan oleh peretas untuk mendapatkan data pemilih yang diklaim berasal dari website KPU tersebut, masih perlu dilakukan audit serta forensik dari sistem keamanan serta server KPU.

Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari KPU terkait bocornya data pemilih di forum breachforums tersebut.

“Sambil melakukan investigasi, ada baiknya tim IT KPU melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU tersebut sehingga bisa mencegah user yang semula berhasil didapatkan oleh peretas supaya tidak dapat dipergunakan kembali,” ucap Pratama memungkaskan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos menyebut pihaknya sudah mendengar adanya dugaan pembobolan data pemilih dalam Pemilu 2024. Betty menyatakan KPU langsung berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi persoalan ini.

“Sekarang lagi kita minta bantuan dari Satgas Cyber. Sekarang yang bekerja BSSN,” ujar Betty di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023) malam.

Dia menyebut koordinasi dengan BSSN dilakukan KPU untuk memastikan apakah benar data pemilih yang ada dalam database KPU dibobol peretas. Namun dia enggan berbicara banyak soal hal ini.

“Kan dicek dulu. Dicek dulu, seperti apa datanya, bagaimana bentuknya lagi dicek. Lagi ditelusuri,” kata dia. (ut)

Continue Reading

Politik

Jaga Netralitas, Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sebagai Presiden

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dewan Presidium Forum Alumni Universitas Indonesia (FAUI) Pande K. Trimayuni mengatakan pihaknya menduga kuat adanya dugaan intimidasi aparat desa oleh aparat penegak hukum karena mencalonkan diri sebagai Presiden Joko Widodo atau putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, Deddy mengatakan FAUI meminta Presiden Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan yang anak kandungnya ikut serta dalam Pilpres 2024, mengambil cuti sementara dari jabatan Presiden RI hingga pemilu berakhir.

“Kami berharap presiden bisa menjaga netralitasnya atau jika tidak, lebih bijaksana presiden mengambil cuti,” kata Pande.

Rekan Pande, Dewan Presidium FAUI Visna Vulovik, mengatakan langkah cuti ini sangat penting untuk menjaga netralitas pejabat pemerintah di semua tingkatan dan menjaga integritas Pilpres 2024.

“Kami khawatir kepercayaan masyarakat terhadap negara akan terkikis jika pejabat pemerintah gagal bersikap netral selama proses pemilu yang sedang berlangsung,” kata Visna.

Sebelumnya, Pande menyebut keikutsertaan Gibran dalam Pilpres dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan yang signifikan bagi presiden. Dedy pun mencontohkan konflik kepentingan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman yang berujung pemecatan karena pelanggaran etika.

“Kami juga sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi belakangan ini yang melibatkan mobilitas aparat desa untuk mendukung calon tertentu. Bahkan, ada laporan aparat desa dipanggil polisi untuk dimintai keterangan, seperti yang terlihat pada kejadian baru-baru ini di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ujarnya.

Sementara itu, Dewan Presidium FAUI Dedy Syech mengatakan, dalam dinamika politik jelang Pilpres 2024, banyak tudingan sikap sepihak di kalangan pejabat pemerintah. Dedy menduga sikap sepihak tersebut merupakan upaya untuk menguntungkan penguasa saat ini dan berasal dari arahan di balik layar dari pimpinan Pemerintah.

Bulan November mengingatkan kita pada peristiwa Semanggi I tahun 1998. Setidaknya 17 anak bangsa tercatat menjadi korban yang kehilangan nyawa dalam peristiwa itu. Semua demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Bangsa yang lupa sejarahnya akan terpaksa mengulang sejarah yang sama lagi,” kata Dedy Selasa, 28 November 2023. (tw)

Continue Reading

Politik

Deklarasi Kampanye Pemilu Damai, Tertib dan Taat Hukum

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden resmi menandatangani Deklarasi Kampanye Damai, Tertib, dan Taat Hukum Peserta Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Senin (27/11).

Selain capres dan cawapres, para perwakilan partai politik Pemilu 2024 ikut membacakan poin-poin deklarasi tersebut dengan dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsy.

“Kami peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan diri berkomitmen untuk satu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman, serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan pemilu,” kata Habib Aboe.

Habib juga berkomitmen untuk melaksanakan kampanye pemilu, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dan tidak melibatkan pihak yang dilarang selama masa kampanye pemilu. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending