Connect with us

Peristiwa

PLN Saat Ini Sudah Dikuasai oleh Kartel Listrik Swasta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Koordinator Indonesian Valuation for Energy and Infrastructur (Invest) Ahmad Daryoko menyebut saat ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya sebagai ‘kacungnya’ kartel listrik swasta.

“Dan ini bisa dipastikan karena perubahan posisi PLN yang saat ini hanya sebagai EO (event organizer) atau ‘kacungnya’ kartel listrik swasta,” ujarnya di Jakarta  (20/12/2022).

Menurut Daryoko, meskipun data dari Ditjend Gatrik ESDM per April 2021 daya terpasang pembangkit PLN Jawa-Bali masih unggul yaitu sebesar 41.596 MW dibanding pembangkit IPP swasta yang hanya sebesar 20.556 MW, namun bisnis pembangkit tidak bisa hanya diukur pada parameter daya terpasang saja.

“Tetapi juga tergantung pada berapa jam per hari pembangkit itu beroperasi. Makin tinggi jam operasi makin banyak menghasilkan uang. Kecuali pembangkit IPP swasta yang kerja tidak kerja setrumnya tetap dibeli PLN sebesar 70 persen dari asumsi pembangkit tersebut beroperasi seharian, ini yang disebut ToP (take or pay) clause.

Ia membeberkan, dari seminar PP IP dan SP PJB 20 Juli 2021 diperoleh data bahwa saat itu operasional pembangkit Jawa-Bali mayoritas (90 persen) dikuasai swasta, dan hanya sekitar 3.000 MW (10 persen) adalah pembangkit PLN. Artinya selama ini sebesar (41. 596-3.000) 38.596 MW pembangkit PLN di Jawa-Bali mengalami RSH (reserve shutdown hours) alias mangkrak.

Selanjutnya, tutur Daryoko, nanti kalau transmisi PLN sudah dibikin subholding, maka PLN P2B (Pusat Pengatur Beban) akan lepas dari PLN dan menjadi Unit Independen Pengatur Sistem dan Pengatur Pasar, maka selanjutnya Jawa-Bali akan terjadi MBMS (multy buyer and multy sellerSystem. Sehingga, tidak ada subsidi lagi di seluruh golongan tarif. Dan melihat pengalaman Kamerun pada tahun 1999 (dari Sidang MK 2003), tarif listrik akan melonjak rata-rata sampai 7 kali lipat. Maka untuk pemanasan sekarang dimulailah dari daya 3.500 VA ke atas.

“Begitulah salah satu strategi kartel listrik swasta yang dimotori ‘oligarki peng-peng’ mengumpulkan pundi-pundi untuk pasang capres 2024 sebagai ‘kuda tunggangan’ masa depan, sekali lagi ini baru yang di PLN, belum sektor lain!” tegasnya.

Terakhir, ia menceritakan, dari sisi internal PLN biasanya kalau ada musibah kematian, YPK (Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan) yang memegang satu lembar saham ESHOP (Employ Share Ownership Program) PT PLN (Persero), menyumbang Rp2 juta sebagai sumbangan duka cita untuk pensiunan yang mendapat musibah.

“Namun beberapa bulan yang lalu YPK mengumumkan bahwa sumbangan duka tersebut hanya akan diberikan Rp1 juta dengan alasan pendapatan YPK menurun,” pungkasnya.

Sebenarnya jika di check di lapangan, yang khusus Jawa-Bali , misal PLTU Jawa7 4.000 MW Suralaya itu IPP Swasta alias bukan milik PLN (tetapi milik Senhua China dan JK, ada juga PJB tapi cuma 30%), PLTGU Jawa1 2.000 MW (milik Marubeni Jepang dan Pertamina), PLTU Cirebon 660 MW(milik Aburizal Bakrie, Marubeni, dan Komipo Korea), PLTU Batang 2.000 MW (milik keluarga Erick Tohir , Itechu, Java 1 Jepang), PLTU Paiton Energy 2.045 MW ( milik Luhut BP, GE, Mitshui, Jerra ), PLTU Cilacap 1.000 MW (Sumber Segara Prima/China dan PJB), PLTU Celukan Bawang 1.000 MW di Bali (milik Huadian dan Meryland China) dan lain lain yang semuanya adalah pembangkit IPP Swasta. Sementara pembangkit yang milik PLN (termasuk IP dan PJB) di Jawa-Bali sebesar 31.151,42 MW saat ini dalam kondisi “mangkrak” karena tidak difungsikan (di kalahkan demi pembangkit IPP). Kecuali sekitar 3.000 MW seperti PLTA Saguling,Cirata, Mrica (untuk fungsi “peaker”) serta PLTGU Cilegon dan Muara Tawar (berfungsi penjaga frekuensi stroom).

Sedangkan Ritail PLN Jawa-Bali sudah dijual Dahlan Iskan ke Taipan 9 Naga, yg besar seperti SCBD ke Tommy Winata, Meikarta ke James Riady Cs. Sedang yang “recehan” Dahlan Iskan mendirikan pabrik Token bersama para Taipan itu dan “Voucher” nya dijual lewat Alfamart dan semacamnya.

PLN Jawa-Bali saat ini hanya mengelola jaringan Transmisi dan Distribusi saja. Atau hanya sebagai “kuli panggul” yg membawa stroom dari pembangkit ke konsumen.

Dengan kondisi seperti diatas yang berkuasa menghitung “operating cost” kelistrikan adalah di sisi pembangkit dan ritail (yang nota bene Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga), dan PLN yang disuruh menjadi “Debt Colector” Kartel Listrik Swasta itu untuk menagih subsidi listrik ke Pemerintah! Sehingga sebagai contoh pada Operasi Kelistrikan tahun 2020, pejabat Kementerian Keuangan saat itu menyatakan bahwa kelistrikan (yg mengatas namakan PLN) tahun 2020 masih devisit dan harus ditombokin oleh Negara sebesar Rp 200,9 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020). Namun Laporan Keuangan PLN 2020 tanggal 24 April 2021 mengatakan bahwa PLN justru untung Rp 5,95 triliun!

Disinilah terlihat bahwa PLN sebenarnya telah menjalankan “peran dua panggung” ! Yaitu peran “panggung depan” yang masih terlihat perkasa dan “gebyar gebyar”, dan panggung belakang yang sebenarnya telah “babak belur” karena terpaksa menanggung hutang ratusan triliun guna menjaga “penampilan” alias demi pencitraan !

Dan semua itu tambah “babak belur” lagi karena di “hajar” oleh program PSRP peninggalan LOI 31 Oktober 1997 peninggalan “Freemasonry” yang mengharuskan NKRI melepas BUMN Strategis Pengelola Pelayanan Publik (seperti PLN) dan harus menyerahkannya minimal ke pada unit PPP (“Public Private Partnership”) seperti Konsursium Pertamina dng Marubeni (PLTGU Krawang) PT PSP dng PJB (PLTU Cilacap), PT. Senhua, JK dan PJB di PLTU Jawa 7 Suralaya dll.

Karena semuanya merupakan “ulah” FREEMASONRY untuk “mencaplok” PLN ! Yaitu awalnya mulai terbit LOI 31 Oktober 1997 , dan disusul dng terbitnya “grand design” PSRP pada 25 Agustus 1998 , dimana PLN Jawa-Bali harus di “Caplok” Aseng/Asing, adalah konsep KAPITALIS !

Sedangkan praktek “pencaplokan” PLN Jawa-Bali secara riil mulai 2020 dilakukan oleh Shenhua, Huadian , Chengda, Sinomach, CNEEC yang berkonspirasi dng oknum pejabat lokal pada intinya adalah kekuatan KOMUNIS.

Tegasnya ada kerja sama antara Komunis dan Kapitalis dalam proses “pencaplokan” PLN ! Itulah kekuatan “Freemasonry” ! (Merujuk desertasi DR. Adhian ahli Freemasonry Indonesia ). (tw)

Peristiwa

Kementerian ESDM Tangkap WNA Cina Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kalbar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seorang WNA asal China berinisial YH ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Temuan kasus ini berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atau wasmatlitrik terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Melalui wasmatlitrik, para penyidik menemukan aktivitas pertambangan tersebut, yang berlangsung di bawah tanah.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

“Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi di jakarta, (14/5/2024). (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke Kemenkeu dan Dibebastugaskan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebastugaskan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Kamis (9/5/2024).

Hal ini sebagai bentuk lanjut dari kasus terkait persoalan bisnis dan hukum yang dihadapi Rahmady.

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan terhitung sejak 9 Mei lalu untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (13/5/2024).

DJBC sudah melakukan pemeriksaan internal terkait permasalahan yang dihadapi oleh Rahmady.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Rahmady terkait dengan konflik kepentingan bisnis yang juga melibatkan istri Rahmady, yaitu Margaret Christina. Rahmady dilaporkan oleh Wijanto Tirtasana karena permasalahan bisnis antara kedua belah pihak.

Pada 2019 Margaret mendirikan perusahaan swasta bernama PT Mitra Cipta Agro dan menunjuk Wijanto sebagai CEO. Dalam perjalanan menjalankan usaha bersama terjadi konflik bisnis. Akhirnya kedua belah pihak saling lapor ke aparat penegak hukum. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Tolak Putusan MK, Din Syamsuddin dan Rizieq Shihab Siapkan Aksi Demonstrasi Besar Pada Mei Mendatang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tak terima dengan putusan MK terkait sengketa Pilpres yang menyebut tak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada proses pemilu 2024, Ketua Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin menyebut akan menyiapkan aksi besar bersama Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Din Syamsuddin mengaku telah lama mengetahui intervensi Presiden Jokowi ke MK. Oleh karena MK dianggap tak lagi bisa diandalkan netralitasnya, ia menyiapkan perlawanan melalui unjuk rasa yang akan digelar bulan depan.

Unjuk rasa berskala besar itu menurut Din Syamsuddin rencananya akan digelar pada 20 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan berlokasi langsung di depan Istana.

“20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak lagi (demo) di DPR, tidak lagi di Mahkamah Konstitusi, kita pindah ke sebelah sana, di depan Istana Negara. Ini usul saya,” ujarnya saat melakukan orasi mengawal putusan MK di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dalam pernyataannya tersebut ia memastikan bahwa bersama dengan koalisi aksi massa lain pihaknya akan menyiapkan massa yang lebih besar untuk mengepung Istana Negara.

“20 Mei kita siapkan yang sebesar-besarnya. Kita kepung Istana Negara,” pungkasnya.

Perihal penolakan permohonan sengketa Pilpres oleh MK, Din Syamsuddin menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi MK sejak tahun 2015.

“Pada 2015 saya menengarai, saya mengendus. Saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi,” ujarnya dalam kesempatan orasi yang sama.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan menolak gugatan perkara PHPU yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 dengan alasan tidak menemukan bukti keterlibatan Jokowi dalam dugaan “cawe-cawe” presiden pada penyelenggaraan pemilu 2024. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending