Connect with us

Peristiwa

PLN Saat Ini Sudah Dikuasai oleh Kartel Listrik Swasta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Koordinator Indonesian Valuation for Energy and Infrastructur (Invest) Ahmad Daryoko menyebut saat ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya sebagai ‘kacungnya’ kartel listrik swasta.

“Dan ini bisa dipastikan karena perubahan posisi PLN yang saat ini hanya sebagai EO (event organizer) atau ‘kacungnya’ kartel listrik swasta,” ujarnya di Jakarta  (20/12/2022).

Menurut Daryoko, meskipun data dari Ditjend Gatrik ESDM per April 2021 daya terpasang pembangkit PLN Jawa-Bali masih unggul yaitu sebesar 41.596 MW dibanding pembangkit IPP swasta yang hanya sebesar 20.556 MW, namun bisnis pembangkit tidak bisa hanya diukur pada parameter daya terpasang saja.

“Tetapi juga tergantung pada berapa jam per hari pembangkit itu beroperasi. Makin tinggi jam operasi makin banyak menghasilkan uang. Kecuali pembangkit IPP swasta yang kerja tidak kerja setrumnya tetap dibeli PLN sebesar 70 persen dari asumsi pembangkit tersebut beroperasi seharian, ini yang disebut ToP (take or pay) clause.

Ia membeberkan, dari seminar PP IP dan SP PJB 20 Juli 2021 diperoleh data bahwa saat itu operasional pembangkit Jawa-Bali mayoritas (90 persen) dikuasai swasta, dan hanya sekitar 3.000 MW (10 persen) adalah pembangkit PLN. Artinya selama ini sebesar (41. 596-3.000) 38.596 MW pembangkit PLN di Jawa-Bali mengalami RSH (reserve shutdown hours) alias mangkrak.

Selanjutnya, tutur Daryoko, nanti kalau transmisi PLN sudah dibikin subholding, maka PLN P2B (Pusat Pengatur Beban) akan lepas dari PLN dan menjadi Unit Independen Pengatur Sistem dan Pengatur Pasar, maka selanjutnya Jawa-Bali akan terjadi MBMS (multy buyer and multy sellerSystem. Sehingga, tidak ada subsidi lagi di seluruh golongan tarif. Dan melihat pengalaman Kamerun pada tahun 1999 (dari Sidang MK 2003), tarif listrik akan melonjak rata-rata sampai 7 kali lipat. Maka untuk pemanasan sekarang dimulailah dari daya 3.500 VA ke atas.

“Begitulah salah satu strategi kartel listrik swasta yang dimotori ‘oligarki peng-peng’ mengumpulkan pundi-pundi untuk pasang capres 2024 sebagai ‘kuda tunggangan’ masa depan, sekali lagi ini baru yang di PLN, belum sektor lain!” tegasnya.

Terakhir, ia menceritakan, dari sisi internal PLN biasanya kalau ada musibah kematian, YPK (Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan) yang memegang satu lembar saham ESHOP (Employ Share Ownership Program) PT PLN (Persero), menyumbang Rp2 juta sebagai sumbangan duka cita untuk pensiunan yang mendapat musibah.

“Namun beberapa bulan yang lalu YPK mengumumkan bahwa sumbangan duka tersebut hanya akan diberikan Rp1 juta dengan alasan pendapatan YPK menurun,” pungkasnya.

Sebenarnya jika di check di lapangan, yang khusus Jawa-Bali , misal PLTU Jawa7 4.000 MW Suralaya itu IPP Swasta alias bukan milik PLN (tetapi milik Senhua China dan JK, ada juga PJB tapi cuma 30%), PLTGU Jawa1 2.000 MW (milik Marubeni Jepang dan Pertamina), PLTU Cirebon 660 MW(milik Aburizal Bakrie, Marubeni, dan Komipo Korea), PLTU Batang 2.000 MW (milik keluarga Erick Tohir , Itechu, Java 1 Jepang), PLTU Paiton Energy 2.045 MW ( milik Luhut BP, GE, Mitshui, Jerra ), PLTU Cilacap 1.000 MW (Sumber Segara Prima/China dan PJB), PLTU Celukan Bawang 1.000 MW di Bali (milik Huadian dan Meryland China) dan lain lain yang semuanya adalah pembangkit IPP Swasta. Sementara pembangkit yang milik PLN (termasuk IP dan PJB) di Jawa-Bali sebesar 31.151,42 MW saat ini dalam kondisi “mangkrak” karena tidak difungsikan (di kalahkan demi pembangkit IPP). Kecuali sekitar 3.000 MW seperti PLTA Saguling,Cirata, Mrica (untuk fungsi “peaker”) serta PLTGU Cilegon dan Muara Tawar (berfungsi penjaga frekuensi stroom).

Sedangkan Ritail PLN Jawa-Bali sudah dijual Dahlan Iskan ke Taipan 9 Naga, yg besar seperti SCBD ke Tommy Winata, Meikarta ke James Riady Cs. Sedang yang “recehan” Dahlan Iskan mendirikan pabrik Token bersama para Taipan itu dan “Voucher” nya dijual lewat Alfamart dan semacamnya.

PLN Jawa-Bali saat ini hanya mengelola jaringan Transmisi dan Distribusi saja. Atau hanya sebagai “kuli panggul” yg membawa stroom dari pembangkit ke konsumen.

Dengan kondisi seperti diatas yang berkuasa menghitung “operating cost” kelistrikan adalah di sisi pembangkit dan ritail (yang nota bene Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga), dan PLN yang disuruh menjadi “Debt Colector” Kartel Listrik Swasta itu untuk menagih subsidi listrik ke Pemerintah! Sehingga sebagai contoh pada Operasi Kelistrikan tahun 2020, pejabat Kementerian Keuangan saat itu menyatakan bahwa kelistrikan (yg mengatas namakan PLN) tahun 2020 masih devisit dan harus ditombokin oleh Negara sebesar Rp 200,9 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020). Namun Laporan Keuangan PLN 2020 tanggal 24 April 2021 mengatakan bahwa PLN justru untung Rp 5,95 triliun!

Disinilah terlihat bahwa PLN sebenarnya telah menjalankan “peran dua panggung” ! Yaitu peran “panggung depan” yang masih terlihat perkasa dan “gebyar gebyar”, dan panggung belakang yang sebenarnya telah “babak belur” karena terpaksa menanggung hutang ratusan triliun guna menjaga “penampilan” alias demi pencitraan !

Dan semua itu tambah “babak belur” lagi karena di “hajar” oleh program PSRP peninggalan LOI 31 Oktober 1997 peninggalan “Freemasonry” yang mengharuskan NKRI melepas BUMN Strategis Pengelola Pelayanan Publik (seperti PLN) dan harus menyerahkannya minimal ke pada unit PPP (“Public Private Partnership”) seperti Konsursium Pertamina dng Marubeni (PLTGU Krawang) PT PSP dng PJB (PLTU Cilacap), PT. Senhua, JK dan PJB di PLTU Jawa 7 Suralaya dll.

Karena semuanya merupakan “ulah” FREEMASONRY untuk “mencaplok” PLN ! Yaitu awalnya mulai terbit LOI 31 Oktober 1997 , dan disusul dng terbitnya “grand design” PSRP pada 25 Agustus 1998 , dimana PLN Jawa-Bali harus di “Caplok” Aseng/Asing, adalah konsep KAPITALIS !

Sedangkan praktek “pencaplokan” PLN Jawa-Bali secara riil mulai 2020 dilakukan oleh Shenhua, Huadian , Chengda, Sinomach, CNEEC yang berkonspirasi dng oknum pejabat lokal pada intinya adalah kekuatan KOMUNIS.

Tegasnya ada kerja sama antara Komunis dan Kapitalis dalam proses “pencaplokan” PLN ! Itulah kekuatan “Freemasonry” ! (Merujuk desertasi DR. Adhian ahli Freemasonry Indonesia ). (tw)

Peristiwa

Mengenal Quiet Cutting, ‘Modus Baru’ PHK Karyawan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pandemi melahirkan banyak istilah baru di dunia ketenagakerjaan. Setelah fenomena quiet quitting mengemuka dengan alasan kesehatan mental para pekerja, kini muncul jargon baru yang dinamakan quiet cutting.

Quiet cutting merupakan istilah yang kontradiktif dengan quiet quitting. Di saat quiet quitting menjadi kampanye dari para pekerja untuk bekerja sewajarnya, muncul respons perusahaan yang mencoba kembali mengambil alih kontrol dengan menggunakan teknik quiet cutting.

Quiet cutting merupakan suatu bentuk penugasan pekerja ke posisi baru dengan harapan mereka pada akhirnya akan berhenti sehingga perusahaan dapat menghemat biaya pesangon. Terdengar familiar?

Munculnya ‘tren-tren baru’ di tempat kerja kerap kali mencerminkan keadaan pasar kerja dan ekonomi saat ini. Apa penyebab fenomena ini terjadi? Bagaimana cara karyawan menyikapi praktik seperti ini?

Dengarkan obrolannya bersama Ketua Umum Ikatan Sumber Daya Manusia Indonesia (ISPI), Ivan Taufiza dalam episode terbaru podcast Tolak Miskin ‘Mengenal Quiet Cutting, ‘Modus Baru’ PHK Karyawan. Klik widget di bawah untuk mendengarkan atau temukan podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal sinar lainnya. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Roy Suryo: Ijazah Terakhir Gibran Anak Jokowi Bukan S1, Bapak karo Anak Podo Wae, Ambyar!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo turut memberikan respons terkait polemik ijazah terakhir Gibran Rakabuming Raka. Dia membantah ijazah University Technology Sydney (UTS) milik Gibran palsu.

Sebagai informasi, setiap orang Indonesia yang sekolan di luar negeri lalu bekerja di institusi pemerintah maka sertifikat atau ijazah pendidikan tinggi di luar negeri wajib mendapatkan sertifikat penyetaraan dari Kementerian Pendidikan. Tanpa sertifikat penyetaraan maka sertifikat atau ijazah luar negeri tidak diakui di Indonesia.

Nah Roy Suryo mengungkap dokumen terkait kelulusan milik Gibran dari UTS. Dia memastikan sertifikat kelulusan pendidikan terakhir Gibran di UTS asli.

“Ini surat keterangan (asli) dari Dirjen Dikdasmen Dikbud ditandatangani Sesdirjen Dr Sutanto tahun 2019,” cuit Roy Suryo di aplikasi X @KRMTRoySuryo1, Sabtu (18/11/2023).

Berdasarkan surat tersebut tertulis grade 12. Artinya, ijazah UTS milik Gibran yang maju sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju setingkat SMK bukan strata 1.

“”Grade 12” si GRR (Gibran Rakabuming Raka) di UTS Insearch Sydney Aus th 2006 itu setara ESEMKA, eh SMK/Sekolah Menengah Kejuruan bid Akutansi & Keuangan di Indonesia, bukan S-1. AMBYAR,” cuit Roy Suryo lagi.

Ijazah Gibran jadi sorotan di dunia maya. Hal itu tampak dari cuitan pegiat media sosial dr Tifauzia Tyassuma di aplikasi X atau twitter.

Melalui akun @DokterTifa dia mengabulkan permintaan Gibran untuk menganalisa foto wisudanya.

“Saya disuruh @gibran_tweet analisa foto ini. OK,” tulis Dokter Tifa, sembari memposting gambar berita terkait.

“Insearch UTS, program persiapan masuk University Technology Sidney. Dia keluarkan Sertifikat Kursus atau yaaa setara D1 lah. Artinya “Wisudawan” adalah penerima sertifikat kursus, bukan Ijazah Bachelor/Sarjana UTS,” cuit Dokter Tifa. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Terkuak Isi Obrolan KongKaliKong Telepon Luhut dan Menlu China soal Kereta Cepat

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Singapura, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tetap menjaga relasi dan hubungan internasional dengan para petinggi dunia walau sedang melakukan perawatan di Singapura dan masih sempat kongkalikong cari cuan.

Dalam sebuah keterangan tertulis, Luhut menceritakan bagaimana ia berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi. Dalam percakapannya mereka sempat membicarakan kereta cepat Whoosh yang belum lama ini diresmikan.

Luhut mengatakan dalam percakapan tersebut Menlu China menyampaikan rasa apresiasi dan kebahagiaan Presiden Xi Jinping atas peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung yang telah dilakukan oleh Joko Widodo secara langsung beberapa waktu yang lalu. Selain itu mereka juga merasa sangat senang karena moda transportasi ini begitu ramai digunakan.

“Rata-rata penumpang harian Kereta Cepat Whoosh saat ini mencapai hingga 18 ribu, dengan peningkatan jadwal perjalanan sejalan dengan bertambahnya minat masyarakat menggunakan kereta cepat,” terang Luhut dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).

Selain berkomunikasi via telepon dengan Menlu China, Luhut juga sempat bertemu dengan Special US Presidential Envoy for Climate, John Kerry yang menjenguknya di Singapura. Kemudian ia juga menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Dalam pertemuan dengan John Kerry, Luhut membahas potensi besar Indonesia dalam pemanfaatan Carbon Capture Storage di depleted reservoir dan saline aquifer yang memiliki potensi hingga 400 giga ton dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi emisi di sektor migas dan sektor lainnya.

Setelah itu Luhut juga menyampaikan harapannya untuk bisa berdiskusi lebih lanjut dan meminta John Kerry agar dapat menghubungi White House Senior Advisor to the President for Energy and Investment, Amos Hochstein, guna membahas kerja sama di bidang critical minerals.

“Inisiatif ini dapat menghasilkan dana miliaran dolar yang akan sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, serta membantu memacu perkembangan teknologi negara kita, sejalan dengan komitmen kita terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” kata Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Menko Luhut juga menyampaikan rasa terima kasih kepada AS atas pembebasan dana Pertamina sebesar US$ 300 juta yang sempat mengendap di Venezuela.

“Kita sebelumnya mengalami kendala karena permasalahan antara Amerika dan Venezuela, yang menyebabkan dana Pertamina tertahan selama hampir 3-4 tahun, dan Amerika telah membantu menyelesaikan hal tersebut,” ungkapnya.

Luhut menambahkan bila bantuan ini menandakan hubungan baik dan kepercayaan yang kuat antara Indonesia dan Amerika, yang membuka jalan untuk kerja sama lebih lanjut di masa depan.

Luhut mengaku dukungan yang diterimanya dari Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, selama pemulihan juga semakin memperkuat hubungan Indonesia-Singapura. Ia mengatakan PM Lee tengah membuka peluang kerja sama di bidang kesehatan antara dua negara, termasuk rencana pembangunan ekosistem kesehatan di Bali yang serupa dengan Singapura.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo akan bertemu dengan Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung, untuk meninjau fasilitas kesehatan di Singapura yang akan dijadikan benchmark.

“Di Bali, kita punya RSUP Sanglah. Tugas kita adalah melatih SDM dan manajemennya. Ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 tahun, jadi kita harus segera memulainya. Kerja sama dengan Singapura dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas akan sangat bermanfaat,” Luhut. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending