Connect with us

Tokoh RI

Polemik Proporsional Tertutup, Hidayat Nur Wahid: Jangan Isunya Diubah Jadi Kebocoran

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan isu dugaan kebocoran informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi sistem pemilu tidak boleh menggeser isu utama soal sistem proporsional tertutup.

“Jangan isunya diubah jadi kebocoran, akan tetapi tetap fokus ke MK yang diingatkan agar betul-betul jadi garda pelaksana konstitusi. Jangan diubah jadi seolah-olah ada permasalahan kebocoran atau tidak. Permasalahan terkait putusan MK harus dikoreksi diingatkan dan dikritisi,” kata Hidayat di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 29 Mei 2023.

Menurut dia, permasalahan bukan terletak pada bocornya informasi melainkan penerapan kembali sistem proporsional tertutup. “Kalaupun tidak bocor, kemudian putusannya seperti yang tadi bocor (sistem proporsional tertutup), kan tetap bermasalah,” ujarnya.X

Sebab, kata dia, sistem proporsional terbuka lebih dekat dengan konstitusi ketimbang sistem proporsional tertutup.

“Konstitusi lebih dekat dengan sistem terbuka daripada tertutup karena kalau tertutup kita akan ditarik kepada ‘side back’ era prareformasi Orde Baru, saat itu kan kita nyoblos gambar. Masa demokrasi mau di bawa ke sana?” imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, apabila MK memutuskan menerapkan kembali sistem proporsional tertutup maka hal tersebut bertentangan dengan konstitusi.

“Bila akan diubah maka dia justru bertentangan dengan konstitusi yang harus dikawal MK, Pasal 22e Ayat (2) Pemilu itu untuk memilih anggota, bukan parpol,” ucapnya.

MK, ujarnya, akan menunjukkan inkonsistensi dengan putusan yang diambilnya pada 2009 yang mengarahkan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka.

Dia menyebut bahwa putusan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bersifat final dan mengikat.

“Kalau kemudian MK mengubah keputusannya itu sendiri yang final dan mengikat, itu harusnya ada pasal konstitusional yang benar bisa dinilai keputusan MK yang dulu itu salah sehingga MK buat keputusan yang baru,” tuturnya.

Namun, HNW berserah apabila nantinya MK memutuskan untuk menerapkan kembali sistem proporsional tertutup, maka diharapkan pemberlakuannya baru akan dilakukan pada pemilu periode berikutnya. (ut)

Tokoh RI

Habib Rizieq Nyatakan Perang kepada Pihak yang Terlibat di Kasus KM 50

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kumandangkan Perang kepada para pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya enam laskar FPI dalam insiden di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek KM50, Kawarang Timur.

Pernyataan itu disampaikan Habib Rizieq usai dirinya dinyatakan bebas murni setelah menjalani hukuman bebas bersyarat, Senin (10/6/2024).

“Jadi sekali lagi saya bersumpah demi Allah saya menyatakan perang, saya menyatakan perang, kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50,” kata Habib Rizieq kepada awak media saat ditemui di Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat, Senin.

Habib Rizieq menyebut, dirinya akan mengejar dan menuntut siapapun pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya enam laskar FPI itu.

Bahkan Habib Rizieq berkelakar tak segan dibantai jika memang ada pihak yang mau menyerangnya.

“Dan saya tantang mereka para pembantaian KM 50, kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu,” kata dia.

“Itu saja kalau mereka jantan mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya saya tunggu,” sambung Habib Rizieq.

Lebih jauh, ia juga menyatakan menunggu pihak manapun yang menang ingin menyerangnya.

“Saya tunggu mereka, Kapan mereka mau hadang, kapan mereka mau serang,” kata Habib Rizieq.

Kata dia, kalau memang ingin mengganggu para pengikutnya tersebut, jangan hanya menyerang perempuan.

“Tapi ingat kalau mereka mau perang yang gentlemen, jangan saya sedang jalan dengan istri dengan anak, dengan cucu, dengan banyak wanita, terus mereka melakukan penyergapan, Jangan,” beber dia.

“Sergap secara Gentlemen, secara lelaki, jangan ganggu wanita jangan ganggu anak-anak,” tukas Habib Rizieq.

Sebelumnya, Mantan Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab atau yang biasa disapa Habib Rizieq Shihab (HRS) menyatakan akan menuntut dan mengejar seluruh pihak yang terlibat dalam tewasnya 6 laskar FPI di insiden Tol Jakarta-Cikampek KM50 Karawang Timur.

Pernyataan itu disampaikan habib Rizieq usai dirinya dinyatakan bebas murni dari segala persoalan hukum yang menjeratnya. (utw)

Continue Reading

Tokoh RI

Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Tambang Batu Bara yang “Dibonusi” Jokowi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan menolak tawaran konsesi tambang batubara yang telah disetujui Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya hal itu bisa berakibat petaka bagi organisasi islam tertua itu.

“Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil/Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya,” kata Syamsuddin dalam keterangan resminya dikutip, Selasa (4/6/2024).

Lebih lanjut, Din Syamsuddin menduga pemberian konsesi tambang batubara usulan Presiden Jokowi itu dapat berootensi membawa jebakan terhadap Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

“Pemberian tambang “secara cuma-cuma” kepada NU dan Muhammadiyah potensial membawa jebakan,” imbuhnya.

Din Syamsuddin menjelaskan konsesi tambang yang di iming-imingi Presiden Jokowi hadir ditengah protes global terkait menjaga energi fosil. Hal itu menjadi faktor lain Muhammadiyah menolak konsesi tambang batubara tersebut.

“Maka, besar kemungkinan yg akan diberikan kepada NU dan Muhammadiyah adalah sisa-sisa dari kekayaan negara (sila bandingkan dengan lahan yg dikuasai oleh para pengusaha),” kata Syamsuddin memungkasi.

Selain mengatakan pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya, Din juga menyampaikan dengan harap “Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem solver), bukan bagian dari masalah (a part of the problem)” Kata Din Syamsuddin.

Sebelumnya terberitakan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan memberikan izin konsesi tambang batu bara dengan cadangan cukup besar kepada ormas keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Jakarta dikutip Senin (3/6/2024).

Bahlil melanjutkan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara ke NU tersebut kini sedang diproses.

Menurutnya, pemberian konsesi tambang besar ke PBNU dilakukan atas arahan dan pertimbangan beberapa menteri terkait di Kabinet Indonesia Maju.

Ia juga mengeklaim pemberian sudah sudah disetujui Joko Widodo (Jokowi).

“Karena itu, tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua,” kata dia disambut riuh mahasiswa NU. (tri)

Continue Reading

Tokoh RI

Rocky Gerung Sebut Bahlil Menipu! Izinkan Ormas Pegang IUP Tambang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pengamat politik dan sosiolog, Rocky Gerung mengira bahwa Menteri Invesitasi Indonesia, Bahlil telah memanfaatkan nama ormas keagamaan demi kepentingan jaringan tambangnya.

Menurut Rocky Gerung dengan mengizinkan ormas keagamaan mengelola izin usaha pertambangan (IUP), menjadikan sebagai salah satu langkah penipuan.

Terlebih ormas keagamaan sendiri bukan merupakan seorang ahli atau pun profesional yang bisa mengelola tambang.

Sentilan Rocky Gerung terhadap Bahlil Lahadalia itu diungkapkannya dalam sebuah video yang ada di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 3 Juni 2024.

“Dari awal Bahlil cuma pakai nama-nama ormas ini untuk kepentingan jaringan yang dia dapatkan, dan dengan mudah kita tahu ini ormas enggak ngerti dengan akuntansi, tentang kualitas tambang segala macam, cuma namanya doang itu,” ungkap Rocky Gerung.

“Nanti akan ada pendamping yaitu mereka yang punya pengetahuan atau kemampuan finansial sebagai modal awal dan kemampuan eksplorasi lalu kemampuan prodis segala macam ini yang disebut sebagai perusahaan-perusahaan yang mampu mengolah industri, tetapi izinnya dikasih ke NU dan Muhammadiyah, ini kan penipuan namanya,” sambungnya.

Dengan sistem seperti itu Rocky Gerung meyakini sistem pengelolaan tambang Indonesia bisa jadi membusuk.

Hal itu karena ormas-ormas keagamaan hanya tinggal menunggu keuntungan di akhir tahun dalam artian bagi-bagi cuan.

“Dia sendiri aja enggak tahu apa yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai sub-kontrak. Yang tahu ya Bahlil karena Bahlil yang pasti akan sodorkan soal-soal kontrak itu kan,” imbuh Rocky.

“Jadi kelihatannya Bahlil mau menipu dia itu, dan kita mulai menduga itu tuh sebelum dibuktikan terbalik karena enggak ada rasionalitasnya itu. Ormas itu diberikan kewenangan untuk mengelola sesuatu yang sangat tricky secara bisnis,” tambahnya.

Jika sistemnya seperti itu, kata Rocky Gerung, seharusnya semua elemen masyarakat kasih saja IUP tambang dengan mencarikan partner apabila tidak mengerti tata cara mengelola tambang.

“Jadi misalnya komunitas tukang bakso se-Jakarta itu dikasih saja karena mereka lebih penting toh, nanti tukang bakso enggak ngerti iya tapi tukang bakso bisa minta ke Bahlil kasih pengelola profesionalnya kan,” tutupnya. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending