Connect with us

Nusantara

Polisi Usut Tuntas Dalang Penolakan Pembangunan Masjid

Published

on

Di duga ada dalang yang pengaruhi warga Kalipucang wetan, Batang dalam penolakan pembangunan Mesjid.

“Lurah Kalipucang Wetan, Mundakir, diduga telah menghasut warganya untuk menolak pembangunan mesjid. Polisi harus usut tuntas siapa saja yang terlibat daam penolakan, tempat ibadah ini,” demikian disampaikan Machzum Baisa pemilik tanah yang akan dibangun mesjid ke wartawan, kemarin di Jakarta.

“Saya sudah dapat informasi, dibalik lurah ini ada pendananya, sehingga sepanjang jalan banyak spanduk penolakan pembangunan mesjid,” tegasnya.

Sementara menurut Hasan pengawas Pembangunan Mesjid, dalam pertemuan dengan Pj. Bupati Batang, Jawa Tengah. Lurah Mundakir mengakui tidak tahu akan dibangun mesjid di daerahnya.

“Saya hadir dalam pertemuan tersebut , langsung saya katakan Lurah bohong dan saya tunjukan bukti-bukti kalau Lurah mengetahui ada pembangunan mesjid dan meminta pekerjaan pondasi pagar senilai Rp 93 juta dan urugan yang nilainya lebih mahal lagi tapi saya hentikan sebelum berlanjut,” ungkap Hasan.

Bukan itu saja buktinya lanjut Hasan, Lurah juga mengatakan kalau mesjid yang dibangun sangat besar ini dan mewah akan jadi ikon daerah Kalipucang Wetan.

Hal senada juga dikatakan, Machzum, pembangunan mesjid dan klinik gratis ditolak masyarakat. Padahal tidak merugikan siapapun, bahkan menguntungkan program pemda terutama dalam kesehatan warga.

“Sampai kapan pun saya akan usut tuntas siapa dibalik ini, kezholiman kalau dibiarkan akan merusak bangsa ini dan musibah akan semakin banyak. Penolakan warga ini tidak mendasar Kecuali bangun tempat prostitusi, hiburan, tempat perjudian wajar ditolak.

Saya yakin warga pasti dipengaruhi sehingga tidak paham akan tanggungjawabnya di akherat kelak nanti atas penolakan pembangunan mesjid,” ungkapnya.

Menurut Machzum, pembangun mesjid ini, untuk memenuhi amanah dari orang tuanya sebelum wafat. Dengan biaya sendiri tanpa minta sumbangan pada siapapun.

“Ayah saya pejuang di sekitar pekalongan-batang.Sebagai bentuk kepedulian sosial ditempat yang ada sejarah dimasa hidupnya meminta saya untuk membangun mesjid yaitu di area batang, untuk kenyamanan para musafir yang kemalaman.

Selain itu juga, tambahnya warga setempat yang butuh pengobatan akan dilayani secara gratis karena akan dibangun klinik deket area mesjid.

“Saya sudah beli tanah disana 6000 meter dan sudah pesen dan bayar semua material yang dibutuhkan untuk bangun mesjid, diperkirakan akan menelan sekitar Rp 15 miliar untuk pembangunannya,” jelasnya.

Awalnya, Lanjut Machzum ketika kami berada di area tanah mesjid dan sedang melakukan persiapan untuk mengurus ijin IMB, Lurah Mundakir, mendatangi kami sembari bertanya akan dibangun apa Bah? di jawab akan dibangun mesjid.

“Kemudian Mundakir bertanya alirannya apa Bah? Saya bilang ahlulsunah waljamaah.. wah kalau ahlussunah wal jamaah kami dukung bah, iya kita lagi urus ijinnya pak.. ngak usah bah , kalau masjid bangun aja langsung saya yang tanggung jawab, kan saya lurahnya aman bah ngak akan ada yg berani mengganggu, kalau bangunan yg lain baru pakai ijin bah.

Pada saat itu, lanjut Machzum , Lurah minta dilibatkan untuk memborong pekerjaan.

“Sebelum pekerjaan pondasi pagar dimulai, telah disampaikan ke Lurah, Kami akan bangun mesjid, jangan sampai ada masalah dan warga gak tau kita akan bangun mesjid. Sambil meminta bantuan Lurah untuk sosialisasi ke warga sehingga mempercepat pengurusan IMB nya.,”

hal ini pun disetujui Lurah,” udah pak tenang aja, ini kita akan bangun mesjid kenapa kita takut, gak mungkin warga akan nolak. Kan saya kepala desa disini saya yang atur semua tenang aja, ini biar jalan dulu aja, imb nya nyusul. Pembangunan mesjid ini bukan bikin bisnis ini urusan rumah Allah.,” tegasnya.

Sebelum selesai pembangunan pondasi pagar, pak lurah bertanya lagi pd Machzum apa ini butuh urugan bah, iya butuh tambah Machzum. Kemudian Lurah kembali meminta dia yg borong pekerjaannya dan Machzum kabulkan.

Kemudian setelah beberapa hari berlalu Lurah Mundakir menemui Machzum kembali, dia minta agar turut juga memborong pembangunan mesjidnya.

Namun hal ini ditolak, karena untuk pembangunan mesjid menggunakan besi baja membutuhkan tenaga ahli yang teruji dan memiliki sertifikat.

Hal yang sama juga disampaikan Hasan selaku pengawas pembangunan mesjid, setelah permintaan Lurah ditolak mulailah berfikir jahat.

Lurah Mundakir menemui Machzum, agar dilakukan sosialisasi dengan warga. Permintaan itu disambut baik.

“Dengan senang saya katakan kapan pak lurah akan dilakukan ? sabtu malam minggu depan dan ada biayanya Rp 5juta dan saya tidak tawar langsung membayarnya,” ungkapnya.

namun dalam pelaksanaanya, Lurah Mundakir minta tambahan Rp 2 juta lagi, dan itu pun di beri tidak di tawar, kemudian sesuai kesepakatan sabtu saya datang dari Jakarta. Tapi lurah meminta maaf acaranya ditunda minggu depan karena warganya banyak yang gak bisa hadir.

Meskipun kecewa, tambah Machzum yang jauh hari sudah siapkan waktu. pihaknya tetap mengikuti kemauan pak Lurah demi lancarnya pembangunan mesjid.

Sebelum terjadi sosialisasi Lurah telah merencanakan dengan warganya untuk menuduh ada aliran sesat dalam pembangunan mesjid.

“Saya berani katakan ini telah direncanakan ( diseting) karena sebelum acara sosialisasi dimulai Lurah sudah mengetahui terlebih dahulu kalau warga akan menolak karena ada aliran sesat. kemudian menemui saya dan pura-pura meminta jangan memojokan dirinya karena saya membantu pak Machzum dari belakang.

Pada saat itu, Machzum bersedia membantunya dan menjelaskan ke warga dalam sosialisasinya pembangunan mesjid ini tidak ada paham aliran sesat. “ Kami selain bangun mesjid juga akan bangun klinik dan perangkat lainnya diperuntukan bagi warga tidak mampu,” jelasnya.

Diluar dugaan , tambah Machzum dalam sosialisasi itu, warga menolak dengan segala dalil yang alasannya tidak masuk akal.

“lebih heran lagi di akhir penutupan sosialisasi Lurah Mundakir pun bicara tidak setuju di bangun masjid, di depan warganya. Ini bertolak belakang dengan ucapan terdahulu, yang mendukung pembangunan mesjid,” jelas Machzum.

Seraya mengatakan, ini betul -betul penghianatan Lurah kepada warganya seperti menggunting dalam lipatan, jadi memang biang keroknya lurah. Yang bersama secara ramai-ramai menuduh pembangunan mesjid Nur Said Batang dianggap ada aliran sesat. Padahal, mesjid aja belum terbangun sudah menuduh ada ajaran sesat. Tahu dari mana, apalagi pengurus didalamnya ada dari MUI, NU dan Muhammadiah.

Untuk menjembatani berlarutnya pembangunan mesjid, pemerintah kabupaten Batang maka dilakukan mediasi dengan dihadiri Pj. Bupati batang, Lurah, kapolsek, Ketua Mui Batang, Ketua Mui Pusat dan Danramil TNI untuk meminta masukan.

“ Dalam rapat dengan pj. Bupati Batang, saya kaget mendengar penjelasan Lurah bahwa pihaknya tidak mengetahui akan dibangun mesjid disana. Saya langsung bantah, kalau Pak Lurah sangat mengetahui disana akan dibangun mesjid, saya tunjukan bukti lengkap yang saya miliki pekerjaan pondasi pagar dan urugan yang diminta Lurah,” tegas Hasan.

Bahkan bukan itu saja , Hasan mengatakan bukti lainnya juga, Lurah menyampaikan dibangun mesjid besar dan mewah akan jadi icon Kalipucang Wetan, Batang.

Setelah mendengar penjelasan itu semua, dan masukan dari berbagai pihak tentang pembangunan mesjid ini. Pj.Bupati Batang sudah memastikan pembangunan mesjid ini tidak melanggar aturan dan memiliki aliran ahlus sunnah wal jama’ah, karena jelas didalam kepengurusannya ada nama- nama pengurus NU dan Muhammadiah.

Untuk itu, Pj. Bupati Batang menegaskan ini mesjid yang akan dibangun ini clear bukan aliran sesat. Namun demikian, dalam rapat, tambah Hasan pihak BPD (badan permusyawarahan desa) mengusulkan minta dilakukan pertemuan lagi antara warga dan pemilik tanah untuk kumpul bermaafan.

Semula,Usulan ini ditolak oleh pihak Dandim, kenapa harus diadakan lagi ini kan sudah clear dan sudah selesai dan tuntas.

Namun pihak BPD beralasan hanya untuk bermaafan saja dengan warga, akhirnya pihak Dandim mengatakan mempersilahkan adakan pertemuan tapi dengan catatan warga yang hadir hanya perwakilan saja paling hitungannya 10 orang.

Kemudian, dua mingguan setelah pertemuan lurah mengundang Hasan dadakan dikirim tgl 23 November 2022 bersamaan dengan acaranya tgl 23 November.

“Saya sudah berpikir bahwa ini ada indikasi jebakan tidak sesuai dengan pembicaraan sebelumnya dalam rapat dengan Bupati hanya perwakilan saja.

Sebelum dimulai acaranya, sepanjang jalan dipasang spanduk-spanduk penolakan dan warga yang hadir itu ratusan orang. Jadi seperti orang yang mau ngepung,” ungkapnya

Sesuai rencana awal hanya perwakilan yang hadir dan maaf-maafan dengan pemilik tanah ternyata diluar dugaan ratusan warga yang datang membawa spanduk.

“Ini jelas Lurah tidak mengindahkan himbauan Bupati, semula hanya diwakili 10 orang namun nyatanya dihadiri ratusan orang yang membawa spanduk yang terencana . dengan matang.

Akhirnya orang kita yang hadir disana dipaksa warga untuk meneken tanda tangan penolakan pembangunan mesjid termasuk camat dan Forum Umat Islam,” jelas Hasan seraya menambahkan penolakan tanpa ada dasar yang jelas.

Awalnya , penolakan pertama itu karena ada faham aliran sesat dan ini sudah dibantah bupati batang dan sudah clear mesjid tersebut pahamnya alsunah wal jama’ah . Untuk penolakan kedua ini tidak ada alasannya. Ini yang sangat janggal.

” Lurah ini pandai memanfaatkan atas nama warga seolah-olah rakyat kecil melawan orang yang punya kekuatan,” tegasnya seraya menambahkan intinya petolannya itu Pak Lurah.

Sementara ditempat terpisah, Mundakir Lurah Kalipucang Batang mengatakan pihaknya tidak bisa mempengaruhi warganya yang menolak pembangunan mesjid.

Ketika ditanya, kenapa bangun mesjid ditolak warga kecuali bangun tempat protitusi baru bener kalau ditolak? Wallahu alam itu maunya masyarakat, dan murni ini kemauan warga. “ tidak ada orang dibelakang yang menggerakan” kilahnya

Mengenai akan dilaporkan ke bareskim untuk mengusut tuntas yang terlibat sebagai dalang dibalik aksi penolakan warga, Lurah mengatakan itu hak nya Pak Machzum. (tw)

Nusantara

Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN di Kaltim menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

Dalam Raker tersebut, anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan mengenai investasi di IKN Kaltim yang sebelumnya digembar-gemborkan Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi VI DPR juga menyinggung penggunaan APBN untuk pembangunan IKN Kaltim, di mana dalam waktu yang bersamaan BPK juga menyampaikan temuannya terkait dengan proyek Ibu Kota Negara yang baru ini.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya.

Padahal, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seolah-olah sangat yakin bahwa IKN akan ramai investasi asing. Yah beginilah kinerja para pembantu Jokowi yang bisanya hanya mengembat uang rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Harris menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN.

“Pak menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN.

Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Harris, Selasa (11/6/2024) seperti dilansir TribunKaltim.co dari YouTube Kompas TV.

Anggota Komisi VI DPR tersebut selanjutnya menyebut perihal investasi domestik yang jumlahnya masih sangat terbatas.

“Saya melihat beberapa ground breaking yang berhenti hanya pada tahap ground breaking sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN,” katanya.

Terkait dengan IKN, Bahlil mengakui belum ada investasi asing di IKN Kaltim.

“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) semuanya.

Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan ground breaking,” kata Bahlil.

Ambyar negeri ini dipimpin para preman berdasi dan maling uang rakyat. (tw)

Continue Reading

Nusantara

Proyek ‘Roro Jonggrang’ Jokowi Minim Libatkan Publik, BPK Nilai IKN Bermasalah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Penajam, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna menilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Menurutnya, masalah yang ditemukan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 merupakan hal yang wajar.

“Empat temuan BPK merupakan hal yang wajar dan sudah diprediksi sejak awal. Hal tersebut disebabkan sejak proses perencanaan tidak transparan dan sangat minim partisipasi publik,” kata Ariyo, Minggu (9/6/2024).

Selain itu, kata dia, target perencanaan penyelesaian proyek IKN tidak juga tidak bisa diterima akal sehat karena dikerjakan dengan penuh paksaan dan terburu-buru, bak proyek ‘Roro Jonggrang’. Salah satu contohnya, mengejar target pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Yakni KIPP (kawasan inti pemerintah pusat) dapat digunakan untuk upacara 17 agustus 2024. Padahal, pada saat target itu ditetapkan, masalah lahan dan anggaran belum clear,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara banyak masalah. Setidaknya, ada empat masalah besar dari proyek yang memakan duit negara Rp72,1 Triliun itu.

Pertama BPK menyimpulkan, pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan target rencana pemerintah. Mulai dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

“Serta rencana perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif, selain APBN berupa  KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis keterangan BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, dikutip Minggu (9/6/2024).

Kedua, BPK melihat persiapan pembangunan proyek IKN belum memadai khusus terkait pembebasan lahan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih terkendala dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya  hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi keterangan itu.

Ketiga BPK melaporkan, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.  

“Harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang, tidak sepenuhnya terkendali. Pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN, belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton,” tulis keterangan tersebut.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Masalah Utama Ibukota Nusantara Terbongkar Usai Bos-bos OIKN Mundur Berjamaah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membongkar masalah utama dalam pembangunan IKN Nusantara yakni pertanahan dan investasi. Hal itu terungkap usai ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Donny Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Basuki mengatakan masalah utama IKN ialah investasi yang hingga kini juga tidak kunjung masuk karena terkendala lahan. Investasi susah masuk ke IKN disebabkan karena status lahan untuk investor hingga saat ini belum jelas. Pembekuan transaksi pertanahan yang ada di IKN selama ini membuat ketidakjelasan status tanah bagi para investor. Hasilnya, investor yang menanamkan modalnya di IKN tidak bisa membeli tanah namun hanya sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu.

“Masih perlu dipercepat adalah yang dari investasi tadi, semuanya karena status tanah yang belum jelas dan kerjasama yang belum jelas,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (3/6/2024).

Basuki menjelaskan ke depannya yang menjadi fokus utama pekerjaan sebagai Plt. OIKN adalah menyelesaikan masalah kepemilikan lahan, terutama bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di IKN.

“Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah ini akan dijual, sewa, atau KPBU, kami ingin mempercepat itu,” lanjutnya. Sebab, dengan cara pembekuan transaksi pertanahan atau para investor hanya diberikan izin HGB di atas HPL milik Pemerintah, menimbulkan dampak keraguan bagi para pelaku usaha ketika menanamkan modalnya.

Mengingat, komposisi pembiayaan pembangunan IKN ditargetkan menggunakan APBN 20%. Sedangkan sisanya 80%menggunakan pembiayaan di luar APBN, baik untuk skema investasi langsung dari badan usaha maupun skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending