Connect with us

Nasional

Pos Indonesia Tingkatkan Penerapan Digital sebagai Alat Bantu dalam Penyaluran Bansos

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, PT POS INDONESIA (persero) berkomitmen melakukan transformasi digital melalui berbagai inovasi. Menyongsong 2024, Pos Indonesia sudah mempersiapkan aktivitas kerja yang terdigitalisasi pada banyak lini kerja, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Pentingnya penyempurnaan tools berbasis digital, Pos Indonesia menghelat pertemuan dengan para kepala kantor cabang Pos Indonesia dari semua daerah dalam kegiatan bertajuk Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Bansos PT Pos Indonesia (Persero), dengan muatan utama ‘Digitalisasi untuk Upaya Peningkatan Tata Kelola Penyaluran Bansos’, di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (26/5/2023).

Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, menjelaskan Pos Indonesia harus senantiasa memikirkan cara-cara baru untuk bisa melampaui target pendapatan. 

“Kita tumbuhkan keyakinan bahwa Pos Indonesia layak dipilih untuk menyalurkan bansos. Penyaluran bansos di Pos Indonesia dimulai sejak 2006, dan 2017 berakhir. Tahun 2020 kembali menyalurkan bansos bantuan covid-19, disusul 2021 berupa bansos BBM. Lalu rutin menyalurkan BPNT (program Sembako) dan PKH,” kata Haris.

Saat ini, kata Haris, Bank Indonesia (BI) membuat kebijakan digitalisasi bansos. Pos Indonesia telah menyiapkan tiga metode untuk menghadapi program BI tentang digitalisasi penyaluran bansos. Tiga metode tersebut, yaitu menggunakan QRIS Pospay, USSD/SMS, dan voucher digital.

“Jika KPM (Keluarga Penerima Manfaat) punya smartphone, kita tawarkan pakai QRIS Pospay. Kalau penerima bansos hanya punya fitur phone, kita siapkan menggunakan SMS. Kalau misalnya penerima bansos tidak punya ponsel, kita siapkan voucher digital. Jadi saat nanti BI menerapkan itu (digitalisasi mekanisme pembayaran), kita sudah siapkan. Pos Indonesia telah mengikut uji coba di USSD. Pada Juni 2022, kita dinyatakan berhasil atas uji coba tersebut dan diminta mengajukan izin untuk penyebaran yang lebih luas,” ujar Haris.

Pos Indonesia serius menjalankan tugas dari pemerintah khususnya dalam  penyaluran bansos. 

“Saat ini kita masih punya PR terkait kualitas foto rumah KPM dan geotagging yang masih rendah. Sampai kemarin ada 3 juta KPM yang di-delete karena melihat foto rumahnya ini, mereka tidak berhak menerima tapi jadi menerima bansos. Kemudian soal kualitas foto KPM, data gagal bayar masih rendah. Kita harus mengalokasikan sumber daya kita untuk fokus di sini,” katanya.

Lebih lanjut, Haris memaparkan Pos Indonesia mesti menerapkan sejumlah sikap terkait bisnis penyaluran dana (fund distribution), sebagai berikut:

– Bisnis fund distribution merupakan bisnis yang serius digarap Pos Indonesia.

– Berapa pun jumlah KPM yang jadi tugas Pos Indonesia utnutk disalurkan, harus dikerjakan dengan cepat dan sungguh-sungguh. Terlebih Pos Indonesia sudah punya pengalaman sejak 2020.

– Penerima bantuan diperlakukan sebagai pelanggan, sebagai raja. Berlakukan budaya cross selling.

– Pemberlakuan sanksi. Kasus yang dilakukan teman-teman berdampak terhadap citra kita dan pemberi kerja, yaitu Kemensos. 

– Penyaluran dilakukan dengan kualitas yang dapat dibanggakan. 

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi, dalam paparannya, menjelaskan pentingnya melakukan perubahan. Jika tidak mau berubah bertransformasi digital, Pos Indonesia tentu tidak akan sampai pada pencapaian besar seperti saat ini.

“Yang tetap jadi concern adalah perubahan. Kita harus waspada terhadap perubahan. Amati, cermati, dan perhatikan baik-baik,” kata Faizal. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Business Development dan Portofolio Management PT Pos Indonesia (Persero), Prasabri Pesti, menjelaskan, pada 2024, akan banyak sekali inovasi yang dilakukan.

“Pertama, Financial Supply Chain Management (FSCM). Kedua, Tabungan Pos masih dalam kajian untuk regulatory, bisnis, dan teknologi. Kalau Tabungan Pos akan mendapat PSO juga dari Kominfo, karena ini bagian dari finansial inklusi maka akan kita ambil,” kata Prasabri.

“Ketiga, Pinjam Pos. Ini sudah kita lakukan puluhan tahun. Yang ingin kita lakukan tahun ini adalah digitalisasinya, single app, terintegrasi, dan lebih terkontrol. Para pensiunan bisa melakukan pinjam di Pos. Ini big challenge untuk mengubahnya,” kata Prasabri. 

Kemudian tahun 2024 ditargetkan akan ada BLT by Pospay. “Pospay ini harus dibesarkan, dipopulerkan dari sekarang karena kalau terlambat mempopulerkan di saat semua ini datang kita akan kehilangan,” kata Prasabri.

Sementara itu, Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia (Persero), Tonggo Marbun, memaparkan pentingnya memperbaiki performa kinerja perorangan dalam konteks sumber daya manusia, yang pada ujungnya akan berdampak pada perbaikan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

“Kita sedang memperbaiki performa sistem manajemen kita yang berbasis OQR. Sejak awal tahun kita sudah menjalankannya. Untuk meningkatkan performa, akan diberlakukan performance insentive (Performance Base Reward) dimulai kuartal I 2023. Itu extra payment untuk Anda. Tujuannya memotivasi teman-teman dan sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas pencapaian kinerja tahun 2022,” kata Tonggo Marbun. (ut)

Politik

Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di DPR

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Usulan tersebut datang dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR, yakni PDI-P dan PPP untuk menggunakan hak angket mereka.

Dilansir dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Bahkan, Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. Ganjar menyebutkan, dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini.

Menurutnya, dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujarnya.

Didukung Anies

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, partai koalisi perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum.

Tiga partai tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. “Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut,” ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Jika perlu, Bongkar semua kecurangan pemilu 2014 dan 2019, sekalian Makzulkan Jokowi karena sudah banyak melanggar UU dan diskualifikasi paslon 02 Prabowo-Gibran yang cacat hukum dan melanggar undang-dan konstitusi yang menghasilkan anak Haram Konstitusi. (ut)

Continue Reading

Politik

AMIN Tetap Kompak di Jalan Perubahan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, membantah kabar keretakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Koalisi yang ditopang tiga partai politik itu, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dipastikan tetap pada komitmen perubahan.

Pernyataan itu ditegaskan pasangan berjuluk Amin, usai pertemuan dengan Tim Hukum Nasional Amin, di Yusuf Building Law Firm, di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

“Saya terus di jalan perubahan,” kata Anies Baswedan.

“Saya terus di jalan perubahan,” timpal Muhaimin Iskandar.

“Kami terus di jalan perubahan,” keduanya menegaskan.

Anies juga menyampaikan, dirinya bersama Cak Imin serta Koalisi Perubahan rutin melakukan pertemuan, meski tidak selalu diliput media.

“Kami semua solid, nggak ada yang berubah, Anies-Muhaimin jalan bersama terus,” pungkasnya. (utw)

Continue Reading

Politik

Kubu Anies dan Ganjar Mau Batalkan Hasil Pilpres karena Kecurangan Masif lewat MK, Yusril: Tidak Apa-apa, asal Ada Bukti

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Prof. Yusril Ihza Mahendra, menduga kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kemudian, Yusril menyebut bahwa kubu Ganjar dan Anies tersebut pasti akan meminta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diulang.

Menurut Yusril, hal tersebut sebenarnya tidak masalah, asalkan ada buktinya. “Dari wacana yang berkembang, kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin nampaknya akan meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM (terstruktur, sistematik, dan masif) dan meminta Pemilu 2024 ulang,” ujar Yusril saat dimintai konfirmasi, Senin (19/2/2024).

“Tidak apa-apa mereka mengemukakan petitum seperti itu, asal mereka bisa membuktikannya,” katanya melanjutkan. Yusril menjelaskan, kubu pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait.

Dia menegaskan bahwa kubu Prabowo-Gibran akan menghadapi dan membantah gugatan ke MK tersebut. “Dan mengemukakan argumentasi hukum untuk menyanggah argumentasi mereka. Kami telah bersiap-siap untuk menghadapi sidang MK tersebut,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memberikan sinyal bakal mengajukan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengajukan sengketa pilpres ke MK adalah satu-satunya jalan untuk memastikan pemilu berjalan bersih, transparan, jujur, dan adil.

“Kita ingin membangun sistem pemilu yang betul-betul bersih, transparan, jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada publik, dan satu-satunya jalan adalah kita harus pergi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Todung di Media Center TPN, Jakarta pada 16 Februari 2024.

Namun demikian, Todung menilai rencana mengajukan sengketa ke MK masih terlalu dini untuk diungkapkan. Menurut dia, TPN Ganjar-Mahfud juga akan menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta melapor ke pihak kepolisian apabila terdapat tindak pidana.

“Tapi dalam hal sengketa pilpres, saya kira pilihan kita, dan ini pilihan yang konstitusional adalah mengikuti jalan konsitusional. Jalan konstitusional itu adalah mengajukan penyelesaian sengketa pilpres,” ujar Todung. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending