Connect with us

Peristiwa

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dilanda Masalah Baru, Makin Ruwet

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilanda masalah baru.

Mengutip Reuters.com, Kamis (8/6), Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut; Mott Macdonald, PwC, dan Umbra dikabarkan menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia-China memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US$7,3 miliar pada Agustus mendatang.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan ‘Progress Update’ tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

Sebaliknya,  Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

“Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember,” tulis laporan itu.

Mundurnya jadwal operasional KCJB bukan yang pertama. Sebelum dijadwalkan pada Agustus, proyek ini semula ditargetkan rampung pada Juni 2023.

Belum penjelasan dari isi laporan itu ke Kementerian Perhubungan melalui Juru Bicara mereka Adita Irawati dan General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry.

Tapi, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.

Pada Maret Lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan seluruh rel telah tersambung dari Tegalluar hingga Halim Perdanakusuma.

Menurutnya, setelah penyelesaian tahap ini, proyek ini akan memasuki periode pengujian terintegrasi, yang dilanjutkan dengan uji coba operasi.

“Hingga akhirnya pengoperasian secara komersial dijadwalkan akan dilakukan pada Agustus nanti sebagai kado terindah bagi HUT Ke-78 Republik Indonesia,” ujar Luhut.

Ia berharap kehadiran KCJB tidak hanya akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan penumpang, tetapi juga memberikan dampak perekonomian langsung bagi penduduk sekitar yang tinggal di sepanjang jalur yang dilintasinya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transfer teknologi dalam proyek ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas skill generasi yang akan datang. (tw)

https://www.facebook.com/100068950910077/videos/202988179168420/?mibextid=Nif5oz

Peristiwa

Prabowo Sindir Jokowi: Buat Apa Bangun Gedung, Kereta Cepat Hingga IKN?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pidato Prabowo Subianto dalam acara pembekalan kepada calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri 2024, Jumat pekan lalu, 12 Juli 2024, jadi perbincangan. Pasalnya, Prabowo dianggap menyindir sejumlah proyek pemerintahan Jokowi.

Awalnya Menteri pertahanan tersebut mengatakan bahwa menjadi prajurit TNI dan Polri adalah panggilan pengabdian yang mulia. “Saya harus ingatkan bahwa profesi yang Anda pilih menuntut pengorbanan yang besar serta kerelaan yang sebesar-besarnya yang menuntut jiwa dan ragamu,” kata dia.

Prabowo juga berpesan kepada seluruh capaja yang akan dilantik tersebut untuk selalu membela Indonesia. “Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kau dipilih, kau diseleksi, kau digembleng untuk pada saatnya kau harus membela Tanah Airmu,” ujar Prabowo.

Kemudian Prabowo mengingatkan capaja mengenai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut dia, UUD 1945 telah mengungkapkan secara gamblang bahwa tujuan mereka adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Baru memajukan kesejahteraan. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan. Melaksanakan ketertiban dunia. Untuk apa kita bangun gedung-gedung, bandara, kereta api, waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, dan tidak terlindungi,” ucapnya.

Pernyataan itulah yang dianggap sebagai sindiran kepada proyek pemerintahan Jokowi. Namun Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, membantah anggapan tersebut.

Dia menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya merupakan bentuk arahan kepada para calon perwira, bukan menyesali beragam proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah.

“Prabowo sedang memberi arahan, bukan menyampaikan penyesalan. Prabowo memberikan arahan kepada perwira remaja TNI-Polri agar menjalankan peran dan fungsi mereka dalam pembangunan,” kata Hasan dalam keterangannya Ahad, 14 Juli 2024. (tw)

Continue Reading

Peristiwa

KPK: Bansos yang dikorupsi adalah Bantuan Sosial yang Dibagikan Jokowi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden terkait bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

Kasus ini disebut masih ada kaitannya dengan beberapa perkara di Kemensos yang sudah diputus di pengadilan salah satunya mantan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, Kuncoro Wibowo.

Kuncoro divonis enam tahun penjara terkait korupsi penyaluran bansos beras.

Terkait hal itu berikut tiga info terbaru mengenai kasus dugaan korupsi bansos Jokowi, Sabtu (29/6/2024):

1.  Ikut Dibagikan Jokowi

KPK membenarkan Bansos Jokowi atau Banpres yang diduga dikorupsi merupakan bingkisan yang dibagikan oleh Jokowi.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Bansos Jokowi tersebut berisi beras, minyak goreng, biskuit, dan sejumlah komponen bahan sembako lainnya.

“Betul bahwa bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah, yang salah satunya yang diberikan oleh Bapak Jokowi kepada masyarakat,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Ia mengatakan, dalam perkara ini para pelaku diduga melakukan korupsi dengan modus mengurangi kualitas komponen Bansos Jokowi.

2. Risma Mengaku Tidak Tahu

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak tahu kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Jokowi tahun 2020 yang kini diusut KPK.

Risma mengatakan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial tidak ada jenis bantuan seperti itu.

“Aku enggak ada bantuan-bantuan gitu. Aku enggak ada gitu loh. Sudah aku ngomong di sidang. Di sidang MK tuh kan aku ngomong sudah enggak ada,” kata Risma di Pusdiklat Kemensos, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Ia mengaku tidak mau melakukan penyaluran bansos jenis itu, karena merupakan temuan dari BPK.

“Aku sudah enggak mau, karena saat itu memang ditemukan oleh BPK. Jadi aku enggak mau, sudah sejak awal aku jadi menteri sudah enggak ada,” ungkap Risma.

Meski begitu, Risma mengaku akan kooperatif terhadap penyidik KPK jika melakukan pemeriksaan di Kantor Kemensos.

Risma mengaku dulu saat pemeriksaan KPK, dirinya sendiri yang menjemput penyidik di Kantor Kemensos.

“Toh dulu yang jemput aku kok. Waktu mau ke kantor ku itu yang jemput aku, masuk ruangan aku. Yo kenapa ya, aku kan enggak tau. wes sekarang aku,” ucap Risma.

3. Jokowi: Silakan Diusut

Jokowi buka suara terkait dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos yang terjadi pada tahun 2020 lalu.

Jokowi menilai kasus dugaan korupsi bansos ini adalah upaya tindak lanjut dari kasus yang sudah terjadi sebelumnya.

Sehingga ia meminta agar kasus ini bisa diproses sesuai dengan kewenangan aparat hukum.

Termasuk diproses dan ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut diungkap Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).

“Saya kira itu tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum,” kata Jokowi dalam keterangan persnya di RSUD Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).

KERUGIAN NEGARA Rp 125 MILIAR

KPK mengungkap kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) presiden tahun 2020 menyentuh angka Rp 125 miliar.

“Perkiraan (kerugian) sementara sekitar 125 M,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

KPK belum membeberkan konstruksi perkara itu, tetapi sudah ada tersangka yang dijerat.

“Jadi tersangka IW (Ivo Wongkaren) ini merupakan pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor.”

“Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial Presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” ucap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2024). (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Menko Polhukam Ungkap Peringkat Pertama JudiOnline di Jabar dengan Transaksi Rp 3,8 Triliun

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan, sudah banyak masyarakat yang terpapar judi online. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lanjut Hadi, pemain judi online terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat.

“Saya juga ingin sampaikan hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan ini ingin sampaikan bahwa 5 provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar,” tutur Hadi usai rakor Pencegahan Judi Online di kantor Menko PMK, Selasa (25/6).

Berikut 5 besar provinsi dengan pelaku judi online terbanyak;

Pertama Provinsi Jawa Barat. Jumlah pelaku 535.644, nilai transaksi Rp 3,8 T.

Kedua Provinsi DKI Jakarta. Jumlah pelaku judi online sebanyak 238.568, total nilai transaksi Rp 2,3 triliun.

Kemudian di Provinsi Jateng, pelaku judi online sebanyak 201.963 dengan total transaksi sebanyak Rp 1,3 triliun.

Keempat Provinsi Jatim dengan jumlah pelaku 135.227 dan transaksinya mencapai Rp 1,051 triliun.

Lalu kelima di Provinsi Banten dengan pelaku judi online sebanyak 150.302 dan uang yang beredar Rp 1,022 triliun.

“Apa yang saya sampaikan bahwa judol ini merambah sampai ke tingkat desa, tingkat kelurahan. Modusnya jual beli rekening dan isi ulang di antaranya,” tutur Hadi.

Hadi mengatakan, data-data para pelaku judi online itu sudah dimiliki pihaknya. Nantinya akan diteruskan perangkat daerah hingga tingkat kelurahan atau desa untuk memberikan edukasi kepada para pelaku.

“Tindakan kami akan segera mengumpulkan para camat dan para kades, lurah untuk turut serta memberantas dan harus bertanggung jawab bahwa di daerahnya dijadikan sarang untuk bermain judi online. Khususnya warganya,” ujarnya. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending