Connect with us

Nasional

Publisher Right Platform Digital yang Diajukan Pemerintah Sepatutnya Ditolak Masyarakat Pers

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Rapat koordinasi pembahasan draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait publisher right platform digital yang dihadiri oleh anggota Dewan Pers, para wakil konstituen Dewan Pers, unsur perwakilan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemkopolhukam).

Serta wakil Sekretariat Negara pada 15 Pebuari lalu berlangsung ricuh. Belum masuk ke pokok perkara, rapat sudah gaduh dan terpaksa dihentikan untuk ditunda.

Konsep publisher right platform digital sendiri, sebenarnya, belum pernah dibahas secara tuntas di masyarakat pers, dan masih cenderung menjadi pemikiran personal.

Draf konsep publisher right platform digital tiba-tiba disodorkan ke pemerintah oleh beberapa personal Dewan Pers priode yang lalu. Meski telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers saat itu, M. Nuh, sejatinya, beberapa anggota Dewan Pers yang lalu sendiri mengaku konsep itu belum disahkan dalam rapat pleno.

Detailnya belum dibahas. Hanya pada waktu injure time peralihan dari anggota Dewan Pers lama ke Dewan Pers baru, draf itu tiba-tiba sudah “disorong” ke pemerintah sebagai gagasan Dewan Pers.

Saya secara personal, sudah sejak awal menegaskan untuk berhati-hati menerapkan draf konsep publisher right platform digital tersebut. Belakangan bahkan saya lebih jauh lagi tegas menolak draf publisher right platform digital itu.

Secara terbuka saya mengajnurkan kepada para wartawan senior untuk menolak konsep ini diatur dan ditetapkan oleh pemerinah khususnya melalui Perpers.

*Mengundang Pemerintah Mengatur Pers*

UU Pers No 40 Tahun 1999 merupakan buah reformasi yang sampai kini masih murni. Dalam UU Pers sudah jelas, pemerintah tidak diberi ruang untuk ikut campur dalam urusan pers. Pengalaman telah membuktikan, jika pemerintah (siapapun) diberi kesempatan untuk ikut mengatur pers, betapapun kecilnya, maka kesempatan itu sudah pasti dimanfaatkan untuk menanamkan pengaruh pemerintah kepada pers. Sejarah telah membuktikan hal itu.

Dengan demikian jelas, permintaan sebagian anggota pers agar pemerintah ikut campur lagi dalam urusan pers melalui publisher right platform digital merupakan kemunduran nyata dan mendasar dari prinsip independensi pers dari campur tangan pemerintah. Langkah itu merupakan bentuk nyata penghianatan terhadap swaregulasi dalam UU Pers.

Memang konsep publisher right platform digital bukan dari pemerintah, namun begitu pemerintah disodorkan draf ini, tak heran jika pemerintah langsung “menyambar” kesempatan ini. Seperti botol mendapat tutupnya.

*Tak Ada Dasar UU Pers*
Tak ada satupun pasal atau ayat dalam UU Pers yang memberikan pintu masuk pemerintah untuk ikut campur memgatur pers, termasuk dalam bidang administrasi dan korporasi pers. UU Pers hanya memberikan satu ketentuan yang memungkinkan pemerintah mengeluarkan Kepres, yaitu soal pengakatan anggota Dewan Pers.

Itu pun presiden sebagai kepada pemerintahan. Itu pun presiden tidak memiliki kewernangan memilih melainkan hanya mengesahkan. Selebihnya semua pintu tertutup.

Dari mana dasar dan cantolan pemerintah mau mengeluarkan Perpers publisher right platform digital di UU Pers?! Tak ada. Tak ada sama sekali. Jadi peraturan pemeringah soal publisher right platform digital sama sekali tidak berdasarkan UU Pers.

Bahkan peraturan pemerinta itu jelas-jelas bertabrakan dengan prinsip-prinsip UU Pers. Saya tentu tidak faham jika pemerintah memakai cantolanya dari langit ke tujuh. Tidak faham juga kalau pemerintah memang nekat tidak mau menghormati UU Pers.

*Memberi Kepala untuk Dipenggal*
Ada yang berdalih, publisher right platform digital hanya mengatur soal perusahaan pers. Bisnis pers saja. Bukan soal pemberitaan. Tak ada sangkut pautnya dengan pemberitaaan! Logika ini logika “konyol” dan “anhistorikal.” Sebuah logika sesat. Kenapa?

Pertama, dalam UU Pers sama sekali tidak dipisahkan mana aspek pemberitan mana aspek perusahaan. Keduanya dianggap satu kesatuan yang tidak boleh dicampuri oleh pemerintah. Menganggap pemerintah hanya boleh mencampuri ranah bisnis atau perusahaan pers tetapi tidak boleh mengatur soal pemerintahan, merupakan sudut pandang yang tidak total sehingga sampai pula kepada kesimpulan yang tidak total.

Mencampuri bianis pers secara tidak langsung juga mencampuri urusan pers secara keseluruhan. Omong kosong mencampuri perkara perusahaan pers tidak bakalan mencampuri urusan pemberitaan pers.

Kedua, sejarah sudah membuktikan, pengaturan yang bersifat administratif saja, akhirnya menjadi alat pemerintah untuk membelengu pers. Contohnya, SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Sejak awal, dulu pemerintah bilang, SIUPP ini hanya soal administrasi saja, tak terkait sama sekali dengan pemberitaan. Kenyataan SIUPP justeru menjadi senjata ampuh pemerintah Orde Baru untuk menindas pers. SIUPP menjadi komonitas politik dengan harga mahal.

Ketiga, kalau pemerintah diberikan kesempatan membuat regulasi soal publisher right platform digital, masyarakat pers jangan lugu. Harus diingat, agar dapat operasional regulasi tentang publisher right platform digital pasti harus pula diikuti dengan perbagai peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, dari sana menjadi semakin terbuka kemungkinan ada peraturan pemerintah yang tidak sesui dengan jiwa UU Pers.

Selain itu, keempat, perlu difahami konsep publisher right platform digital dibuat belum berdasarkan suatu riset yang mendalam mengenai apa masalah keperluan mayoritas pers online. Belum diteliti bagaimana seandainya publisher right platform digital diterapkan, apa untung ruginya buat pers digital Indonesia. Dasarnya baru pada asumsi-asumsi belaka

“Jika publisher right platform digital diterapkan, maka 80% pers digital yang merupakan star up, akan mengalami persoalan,” kata seorang pengurus perusahaan pers online.

Konsep publisher right platform digital belum menggali kemungkinan kerugian apa saja yang bakal diderita digital. Keinginan menjadi nafas “kesinambungan” hidup pers malah dapat menjadi bumerang berubah menjadi mata pedang yang siap menusuk ke tubuh pers.

Meminta pemerintah masuk ikut mengatur regulasi tentang pers, bagaikan memberikan leher pers untuk dipenggal oleh pemerintah.

Karya pers on line atau digital Indonesia banyak yang disebarluaskan atau ditayangkan oleh platform digital asing, seperti terutama tetapi tidak terbatas pada geogle dan yang sejenis. Padahal mereka tidak membayar apapun kepada pers Indonesia.

Maka, demikian pemikiran penyusun konsep publisher right platform digital , mereka ke depan harus dipungut bayaran. Mereka harus membayar setiap penayangan karya-karya perusahaan pers digital. Hal ini karena perusahaan pers Indonesia mempunyai hak (cipta) terhadap karyanya. Jadi tak dapat sembarangan disebarluas. Perusahaan manapun yang mau menyebarkan harus bayar.

Selintas konsep ini menarik dan bagus. Konsep ini seakan memberikan angin segar terhadap perlindungan finansial perusahaan pers Indonesia. Nanun jika didalami lebih lanjut, penerapan publisher right platform digital pada eko sistem pers digital Indonesia justeru dapat berdampak negatif terhadap kehidupan pers digital Indonesia.

Pertama, jika konsep publisher right platform digital benar-benar diterapkan, pihak asing kemungkinan tidak menolak. Tapi mereka menuntut adanya keadilan. Kira-kira, “kalau gue ngambil punya loe bayar, sebaliknya loe kalau ngambil punya gue , juga harus bayar!.”

Inilah yang dalam kaedah hukum atau kontrak sosial disebut dengan istilah reprositas. Asas timbal balik. Nah sekarang kita hitung-hitungan, apakah penerapan asas ini saat ini lebjh menguntungkan pers kita, atau malah juateru merugikan.

Secara jujur harus kita akui, kemampuan pers online atau digital Indonesia menghasilkan berita yang menarik dan bermutu masih sangat lemah. Saaat ini, hanpir 80% pers digital kita masih mengandalkan konten dari platform seperti geole. Ini artinya, kalau konsep publisher right platform digital pers 80% pers digital Indonesia yang selama ini masih gratis menikmati informasi dari platform asing kelak harus membayar kepada mereka. Sudah sanggupkah?

Perusahaan-perusahaan pers digital atau on line kita sekitar 85% masih “ngos-ngosan” dan tidak sehat secara ekonomis. Pada umumnya perusahaan pers digital atau on line Indonesia , adalah perusahaan-perusahaan yang belum mapan. Perusahaan-perudahaan yang untuk survive saja masih setengah mati. Tak heran sebagian besar wartawannya malah tidak digaji. Penulis luar pihak ketiga pun yang tulisannya dibuat masih diperlakukan dengan gratis.

Nah, jika asas reprositas dalam konsep publisher right platform digital dilaksanakan, kemungkinan, bukan saja sebagian besar tidak sanggup membayar, tetapi juga bakalan rontok satu persatu. Tak ada sama sekali sinar “kesinambungan” hidup untuk pers digital yang digembar-gemborkan dari kehadiran konsep publisher right platform digital.

Justeru yang ada malah muncul tanda-tanda kematian.
Selama ini yang terjadi justeru sebaliknya. Berita atau informasi dari perusahaan online di Indonesia yang kecil-kecil itu penyebaran sangat terbatas.

Jangankan tingkat internasional, pada tingkat nasional saja tak dikenal. Setelah disebarkan oleh platform asing, justeru viewer atau pembacanya menjadi jauh tambah besar. Dan mereka pun sebagai memperoleh hak royalti dari pembaca plafform asing yang diatur oleh perusahaan-perusahaan asing. Dengan kata lain, platform perusahaan asing itu tidak gratis-gratis amat.

*Pembatasan UU Hak Cipta*
Selain UU Pers, perlu juga diingat ada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam UU ini semua hasil ciptaan yang sudah diwujudkan dilindungi. Karya-karya itu dilindungi hak ciptanya. Meski demikian, dalam Bab VI UU Hak Cipta ada pembatasan perlindungan hak cipta. Saya beberapa kali tampil jadi ahli pers di pengadilan terkait dengan persoal hak cipta di bidang pers. Pendapat saya tegas: mengutip atau mengambil informasi dari pers lain, diperbolehkan, dan bukan merupakan pelanggaran hak cipta.

Saya merujuk kepada pasal 43 UU Hak Cipta yang dengan tegas menyebut ada perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pembatasan itu antara lain terdapat pada pasal 43 huruf c yang menegaskan “*Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; “

Dengan demikian dalam kehidupan demokrasi, UU Hak Cipta sudah menegaskan tidak ada royalti untuk penyebaran berita asal sesuai UU Hak Cipta. Pendapat saya umumnya diperhatikan pihak pengadilan. Tentu beda untuk karya cipta yang lain seperti film dan sebagainya.

Penerapan pembayaran untuk pers selain sejak awal tidak sesuai dengan mekanisme tradisi dan kemerdekaan pers, juga bertentangan dengan UU Hak Cipta. Jika publisher right platform digital diterapkan juga bakal bertabrakan dengan ketentuan UU Hak Cipta soal kebebasan pers mengutip informasi dari sumber lain.

*Cabut, dan Pakai Peraturan Dewan Pers*
Cara pemerintah melakukan treament terhadap racangan publisher right platform digital juga sudah menunjukkan gejala awal, pemerintah ingin mengambil peran besar dalam regulasi soal ini. Memang kalau Perpera sih itu ranah dan otoritas pemerintah. Namun ini kan sudah menyangkut pers. Seharunya Dewan Pers sebagai representasi masyarakat pers mengingatkan pemerintah tak mengambil peran Dewan Pers yang memfasilitasi peraturan-peraturan di bidang pers. Dalam kontek ini Dewan Pers terkesan cenderung belum siap mengantisiapssi pembuatan regulasi ini dan peluang ini diambil dengan sangat baik dan manis oleh pemerintah. Mana ada pemerintah yang mau menolak menerima “setengah nyawa” dari pers diserahkan kepada pemerintah.

Dari segi subtansi, konsep publisher right platform digital lebih banyak merugikan pers Indonesia ketimbang keuntungannya. Lebih banyak mudaratnya ketimbang kemanfaatannya. Maka konsep publisher right platform digital memang sudah layak ditolak.

*Solusi*
Ada bebberapa usulan menghadapi hal ini.
Pertama, tunda pengeluaran regulasi soal konsep publisher right platform digital dalam semua bentuknya. Ketimbang bikin gaduh, lebih baik ditelaah dulu secara lebih seksama.
Kedua, buka semua isi konsep publisher right platform digital ke masyarakat pers. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan hanya ”elite” pers maupun pemerintah saja yang mengetahui isinya. Selama ini alur subtansi publisher right platform digital terasa misterius seperti kerja agen rahasia. Kebiasan yang terjadi pada orde baru itu perlu ditinggalkan. Buka saja seluruh isinya tanpa harus takut.

Toh tak ada rahasia negara. Jangan percaya satu dua orang yang sudah mengatasnamakan masyarakat pers.
Ketiga, sosialiasasikan dulu isi publisher right platform digital tersebut, sehingga sebanyak mungkin masyarakat pers lebih memahami apa isinya.

Keempat, libatkan sebabyak mungkin masyarakat pers untuk berpartisipasi memberikan saran, kritik dan usulan terhadap draf publisher right platform digital. Darisana barulah dirumuskan untuk kepentingan bersama, kalau memang masih diperlukan publisher right platform digital.

Seandainya mayoritas masyarakat pers merasa tidak memerlukan, ya sudah tanggalkan. Berikutnya kelima, sebaiknya urusan ini tidak lagi ditangani oleh pemerintah. Walaupun pemerintan mungkin berniat baik, tapi keterlibatan pemerintah dalam dunia pers tetap bakal menimbulkan kegaduhan. Pemerintah bakal memghadapi sejumlah tudingan yang intinya dinilai mau turut campur urusan pers lagi.

Berikan sepenuhnya urusan ini kepada Dewan Pers. Biarlah Dewan Pers bersama masyarakat pers yang menentukan apakah sudah saatnya publisher right platform digital diterapkan, atau belum. Jika belum tentu tak dapat dilanjutkan.

Sebaliknya jika masyarakat pers memandang publisher right platform digital dengan isi yang telah direvisi dan mewakili aspirasi masyarakat pers sudah dibutuhkan, dapat dibuat melalui Peratusan Dewan Pers sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf “f ” UU Pers. Disitu disebut salah satu tugas Dewan Pers adalah memfasilitasi pembuatan peraturan pers. (ut)

Hukum

Para Oknum BPK di Kasus Korupsi, Ramai Disebut Lembaga Ini Jadi Tukang Palak Jika Instansi inginkan WTP

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, BPK tengah menjadi sorotan usai berturut-turut disinggung dalam persidangan sejumlah kasus korupsi sepekan terakhir.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menjadi sorotan usai berturut-turut disinggung dalam persidangan sejumlah kasus korupsi sepekan terakhir. Teranyar, oknum BPK disebut dalam lanjutan persidangan kasus proyek konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II atau Tol MBZ.

Kala itu, Direktur Operasional PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) Sugiharto mengaku diminta untuk menyiapkan Rp10,5 miliar untuk memenuhi permintaan dari BPK.

Selain itu, dalam kasus rasuah lainnya yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, saksi mengungkap ada oknum BPK yang meminta uang hingga Rp12 miliar untuk pengondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementan.

Berdasarkan catatan, sejumlah oknum BPK pernah terkait dengan kasus korupsi. Bahkan, beberapa oknum tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rasuah.

Namun tidak mungkin para oknum ini berani melakukannya jika tanpa ijin atasan dan juga sudah menjadi rahasia umum jika semua lembaga negara di rejim ini mendapatkan tekanan dari penguasa untuk setoran yang tidak jelas.

Berikut sejumlah oknum BPK yang terjerat kasus korupsi:

1. Achsanul Qosasi

Acshanul Qosasi merupakan eks Anggota III BPK. Dia dan rekannya Sadikin Rusli kini tengah disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat atas kasus korupsi pembangunan menara pemancar BTS 4G Kominfo.Dalam kasus ini, Achsanul diduga menerima gratifikasi Rp40 miliar.

Awalnya, BPK telah menemukan sejumlah temuan pada proyek BTS itu. Dalam periode pemeriksaan oleh BPK, Achsanul melakukan pertemuan dengan eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.

Achsanul menyampaikan bahwa lawan bicara nya itu membawa dua dokumen. Pertama, soal dokumen yang berkaitan dengan pidana dan kedua soal tindak lanjut pemeriksaan BPK terkait menara BTS 4G. Pada intinya, data realisasi tower dari pihak Anang yang mencapai 3.700-an BTS agar diterima oleh BPK. Padahal, dari data BPK tower uang baru ditegakkan sebanyak 2.900-an tower. “Beliau hanya meminta tolong agar apa yang diajukan 3.700 itu sudah diterima, bahwa itu sudah 3.700,” tutur Achsanul.

Atas perbuatannya, Achsanul didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 12B, Pasal 12E atau Pasal 5 ayat (2) huruf b juncto Pasal 15 UU Tipikor atau Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

2. Fahmi Arresa Bupati Meranti nonaktif

Muhammad Adil terbukti melakukan pemotongan 10% uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Kepulauan Meranti. Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada Adil. Dari pemotongan tersebut totalnya Adil menerima Rp17,28 miliar.

Dalam hal iniz Eks tim pemeriksa BPK perwakilan Riau, Muhammad Fahmi Aressa disebut mengatur hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti TA 2022 serta predikat opini (WTP). Fahmi disebut menerima Rp1,1 miliar.

Sebagai informasi, majelis hakim tipikor PN Pekanbaru memvonis Fahmi Aressa 4 tahun 3 bulan penjara oleh atas perkara suap.

3. Tim Auditor BPK Bogor

Eks tim auditor BPK Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah terlibat dalam kasus eks Bupati Bogor Ade Yasin.

Ade Yasin kala itu menyuap tim pemeriksa BPK RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp1,93 miliar. Duit itu diberikan Ade Yasin bersama-sama dengan Ihsan Ayatullah selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bogor dan Rizki Taufik Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 pada Dinas PUPR Pemkab Bogor. Uang itu diberikan agar tim pemeriksa BPK Jabar mengondisikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

4. Rizal Djalil

Rizal Djalil Rizal Djalil adalah mantan anggota BPK. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Rizal Djalil dengan pidana 4 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Rizal Djalil terbukti menerima suap senilai S$100 ribu atau Rp1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Suap itu diberikan Rizal mengupayakan PT Minarta Dutahutama menjadi pelaksana Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria pada Kementerian PUPR. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim pun tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Rizal Djalil. Jaksa sebelumnya menuntut hakim menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp1 miliar kepada Rizal sesuai dengan uang yang diterima Rizal Djalil dalam kasus suap di Kementerian PUPR.

Dalam menjatuhkan vonis hakim mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang memberatkan Rizal Djalil dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal meringankan Rizal belum pernah dipidana, pernah mendapat Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berusia 65 tahun dan menderita penyakit hepatitis B dan hipertensi kronik.

5. Robertus Kresnawan

Robertus Kresnawan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil korupsi tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalir ke oknum BPK, Robertus Kresnawan. Di sidang tuntutan, JPU menyampaikan Robertus menerima uang untuk mengamankan audit yang dilakukan pihaknya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi tukin di Kementerian ESDM itu ditaksir merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.  “Bahwa dari uang manipulasi tunjangan kinerja yang diperoleh Terdakwa II Lernhard febrian Sirait ada yang diserahkan kepada Auditor BPK Robertus Kresnawan agar dapat mengamankan pemeriksaan BPK yang keseluruhannya berjumlah Rp1.135.000.000,” ujar JPU.

KPK memperkirakan ada sekitar 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kendati jumlah tersebut belum dipastikan.  Lembaga antirasuah juga menduga uang yang dikorupsi itu digunakan untuk keperluan pribadi, membeli aset, dan termasuk operasional pemeriksaan BPK.

Lagi-Lagi Kelakuan BPK Terkuak, Peras Pejabat Waskita Rp 10 Miliar, Terpaksa Bikin Proyek Fiktif

Kelakuan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali terkuak. Pegawai BPK ketahuan lagi melakukan pemerasan dalam sejumlah proyek. 

Pegawai BPK ketahuan memeras Rp 10 miliar kepada proyek pembangunan jalan. 

Dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat, Selasa (14/5/2024), Direktur Operasional Waskita Beton Precast Sugiharto mengakui, pernah menyiapkan uang sebesar Rp 10 miliar untuk memenuhi permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Di BAP saudara ada ditanya terkait proyek fiktif. Ditanya oleh penyidik apakah ada proyek fiktif terkait pelaksanaan Tol Japek ini? Bisa dijelaskan?” kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Di hadapan Majelis Hakim, Sugiharto menjelaskan, permintaan BPK terjadi setelah menemukan banyak masalah dalam proyek pembangunan Jalan Tol MBZ.

Untuk memenuhi permintaan itu, ia pun membuat sejumlah proyek fiktif saat menjabat sebagai Super Vice President (SPV) Infrastruktur 2 Waskita.

“Apa pekerjaan fiktifnya?” tanya Jaksa mendalami.

“Pekerjaan fiktifnya itu untuk pekerjaan, karena pekerjaan sudah 100 persen, (pekerjaan fiktifnya) hanya pemeliharaan, hanya patching-patching (menambal) saja, pak. Itu kecil saja,” terang Sugiharto.

“Berapa nilainya?” cecar Jaksa.

“Rp 10,5 miliar,” kata Sugiharto.

Jaksa pun terus menggali proyek fiktif yang dibuat Sugiharto.

Termasuk, siapa pihak yang menginisiasi proyek fiktif tersebut.

Sugiharto mengaku pada saat itu ia diperintah oleh atasannya Bambang Rianto yang menjabat Direktur Operasional.

“Oke. Gimana instruksinya?” tanya Jaksa.

“Tolong disediain di (proyek tol) Japek ini ada keperluan untuk BPK Rp10,5 M’, Rp 10 M-an lah, pak,” terang Sugiharto.

Di muka persidangan, Sugiharto menjelaskan bahwa dirinya dipanggil bersama sejumlah Waskita Beton Precast dipanggil untuk dijelaskan adanya permintaan BPK.

Dari pertemuan itu, disepakati pembuatan proyek fiktif untuk memenuhi permintaan BPK tersebut.

“Akhirnya dibuatkanlah dokumen seolah-olah ada pekerjaan Rp 10,5 miliar itu?” timpal Jaksa.

“Iya, betul Pak,” kata Sugiharto.

Jaksa turut mendalami detail temuan-temuan BPK dalam pelaksanaan proyek jalan tol MBZ. Hanya saja, Sugiharto mengaku tidak mengetahui persis.

“Saya hanya diinstruksikan sama pak BR (Bambang Rianto), Direktur Operasional saya untuk keperluan pemenuhan BPK itu,” jawab Sugiharto.

Dalam perkara ini, Jaksa menduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 510 miliar dalam proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol MBZ. Kerugian ini ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan eks Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas dan Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting, Tony Budianto Sihite.

“Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. (tri)

Continue Reading

Nasional

Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti Gelar “Executive Human Capital Gathering dan Soft Launch MY EDI-E-Learning LPMA”

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dalam rangka Dies Natalis ke-40, STMA Trisakti menyelenggarakan Executive Human Capital Gathering yaitu Seminar dengan tema “Human Capital Readiness in Implementing IFRS 17 in 2025” dan Soft Launch MY EDI-E-Learning LPMA STMA Trisakti di Auditorium Kampus C Jalan Jend. Achmad Yani No.85 Pulogadung, Jakarta Timur pada tanggal 14 Mei 2024.

STMA Trisakti merupakan perguruan tinggi pertama yang mendalami bidang asuransi di Indonesia.  STMA Trisakti didirikan pada tanggal 10 April 1984 dengan nama Akademi Asuransi Trisakti (AKASTRI). Guna merespon tuntutan industri perasuransian, maka pada 1 Oktober 2002 Akademi Asuransi Trisakti (AKASTRI) resmi meningkatkan statusnya dan berubah bentuk menjadi  Sekolah  Tinggi  Manajemen Asuransi Trisakti (STMA) Trisakti  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No. 218/D/O/2002.

Acara ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan industri, sekaligus memperkenalkan platform pembelajaran digital terbaru yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Manajemen Asuransi (LPMA) STMA Trisakti.

Dalam sambutannya, Ketua STMA Trisakti Dr. Antonius Anton Lie, SE, MM mengatakan bahwa,”Kami bangga dapat menyelenggarakan acara ini sebagai bagian dari perayaan Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti. Kami berharap MY EDI-E-Learning LPMA dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kompetensi di bidang asuransi.”

Executive Human Capital Gathering ini menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka dari industri asuransi, akademisi, dan praktisi human capital.

“Indonesia harus mengikuti perkembangan dunia, asuransi ini sangat penting sehingga cara pembukuannya harus diatur dan dibagi sesuai kebutuhannya,”, jelasnya.

“Bagian IT dan SDM harus mengikuti perkembangan zaman saat ini sehingga kami luncurkan Soft Launching MY EDI-E-Learning LPMA STMA Trisakti ini agar terus up date dan memberikan informasi tentang asuransi secara lengkap,” saat diwawancarai oleh ReportaseIndonesia.com di acara tersebut, Jakarta (14/5/2024).

Kegiatan ini dirancang sebagai forum eksklusif untuk berbagi wawasan dan pengalaman dalam mengelola sumber daya manusia di era digital. Berbagai sesi diskusi panel dan presentasi menyoroti tantangan serta peluang dalam pengembangan human capital.

Hadir juga di acara ini sebagai Keynote speaker atau pembicara Iwan Pasila selaku Deputi komisioner pengawas perasuransian, penjaminan dan dana pensiun dari OJK yang memberikan sambutan juga serta menjelaskan tentang Implementasi PSAK-117 yaitu tentang “Nilai Tambah Pelaporan Keuangan yang Lebih Transparan”.

Implementasi PSAK-117 merupakan tonggak penting dalam upaya kami untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor asuransi. Kami percaya bahwa langkah ini akan membawa banyak manfaat bagi industri dan melindungi kepentingan publik.” jelasnya.

“Ini dapat memperkuat hubungan antara STMA Trisakti dan pemangku kepentingan di industri asuransi,” tutup Iwan Pasila.

Soft Launching MY EDI-E-Learning LPMA-STMA Trisakti

Di acara Dies Natalis ke-40 ini, STMA Trisakti meluncurkan program Soft Launching MY EDI E-Learning LPMA STMA Trisakti, yaitu sebuah website dimana masyarakat bisa membukanya secara online untuk mendapatkan informasi tentang asuransi secara utuh dan mendapatkan data lengkap.

MY EDI-E-Learning LPMA-STMA Trisakti merupakan sebuah platform e-learning inovatif yang bertujuan untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan di bidang asuransi dan manajemen risiko. Platform ini menawarkan berbagai modul pembelajaran yang fleksibel, dapat diakses oleh mahasiswa, praktisi, dan profesional di industri asuransi.

Dilakukan juga penanda-tanganan perjanjian kerja-sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara STMA Trisakti yang di wakili oleh Ketua STMA Trisakti Dr. Antonius Anton Lie, SE dengan pihak Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yang diwakili oleh Yulius Bhayangakara.

Dan diakhir acara tersebut, digelar seminar “Human Capital Readiness in Implementing IFRA in 2025”.

Seminar “Human Capital Readiness in Implementing IFRA in 2025”

Di seminar ini menyediakan forum diskusi mengenai pengembangan human capital di era digital.

Memperkenalkan MY EDI-E-Learning LPMA sebagai solusi pembelajaran digital yang mendukung peningkatan kompetensi di bidang asuransi.

Seminar yang bertemakan “Human Capital Readiness in Implementing IFRA in 2025” ini membicarakan berbagai kegiatan perihal tentang kegiatan perasuransian yang bisa menghasilkan bagi para pelaku pasar asuransi dan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Seminar ini dihadiri para pembicara diantaranya: Dr. Ir. Heri Supriyadi, MBA, M.M, QRGP selaku Chief Compliance & Risk Officer PT. BRI Asuransi Indonesia, Drs.Tri Wahono Ak, M.M, AAAIK, CA, CPA, CRGP, AMRP, QIP, CPI selaku Managing Partner KAP Krisnawan, Nugroho&Fahmi IECnet, Bayu Widdhisiadji SE, M.M, AAAIK, AJIS, QRGP, QCRO, CCOP, ANZIIF selaku Ketua LPMA-STMA Trisakti, serta Ketua Pelaksana Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti, Robidi, S.H., M.H, QCRO selaku Sekretaris LPMA-STMA Trisakti.

Dengan adanya Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti, iharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara dunia akademis dan industri, menciptakan sinergi yang menguntungkan.

Memberikan akses ke sumber daya pendidikan berkualitas tinggi melalui MY EDI-E-Learning LPMA, membantu meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di industri asuransi.

Menginspirasi institusi pendidikan lain untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses pembelajaran, memberikan pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel.

STMA Trisakti berharap bahwa acara ini dapat memperkuat hubungan antara akademisi dan praktisi serta menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan dalam mengembangkan human capital di Indonesia. Selain itu, diharapkan MY EDI-E-Learning LPMA dapat menjadi platform pembelajaran digital terdepan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan di era modern.

Rencana strategis STMA Trisakti Menuju PTN-BH

Saat ini, STMA Trisakti sedang berproses menuju Perguruan Tinggi-Berbadan Hukum, dimana itu merupakan level tertinggi untuk memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, temasuk dosen dan tendik.

PTN jenis ini beroperasi mirip dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di indonesia dan harapannya STMA bisa mencapai tahapan tersebut.

Event ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak dan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pengembangan human capital di Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh para tamu undangan dan para sponsor, diantaranya:

STMA Trisakti berharap bahwa acara ini dapat memperkuat hubungan antara akademisi dan praktisi serta menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan dalam mengembangkan human capital di Indonesia. Selain itu, diharapkan MY EDI-E-Learning LPMA dapat menjadi platform pembelajaran digital terdepan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan di era modern.

Sukses untuk STMA Trisakti serta para undangan dan sponsor yang telah mendukung acara Dies Natalis ke-40.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website STMA Trisakti atau hubungi humas STMA Trisakti di nomor (021) 12345678. (utw)

Continue Reading

Peristiwa

Kementerian ESDM Tangkap WNA Cina Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kalbar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seorang WNA asal China berinisial YH ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Temuan kasus ini berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atau wasmatlitrik terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Melalui wasmatlitrik, para penyidik menemukan aktivitas pertambangan tersebut, yang berlangsung di bawah tanah.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

“Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi di jakarta, (14/5/2024). (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending