Connect with us

Nusantara

Punya NPWP Tapi Tak ada Penghasilan, Segera Ajukan Non-Efektif (NE) Agar Tidak Kena Sanksi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Siapa pun yang mempunyai NPWP (Wajib pajak) memang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Jika tidak melaporkan maka sejumlah sanksi telah menanti.

Namun namanya juga hidup. Ada juga yang wajib pajak yang punya NPWP tiba-tiba saja tidak punya pekerjaan atau penghasilan? Jika sudah seperti ini, apa masih wajib melaporkan SPT Tahunan?

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo pernah menjelaskan khusus masyarakat yang sudah memiliki NPWP tetapi tidak berpenghasilan, ternyata dapat mengajukan permohonan non-efektif (NE).

Permohonan NE juga bisa diajukan oleh wajib pajak yang berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Dengan masuk dalam kategori NE, tegasnya, wajib pajak tidak perlu lagi lapor SPT Tahunan. Kategori NE hanya berlaku untuk wajib pajak dengan penghasilan di bawah PTKP, sehingga tidak ada pajak penghasilan yang harus disetor.

Dalam PER-04/PJ/2020 dikatakan bahwa Wajib Pajak Non Efektif merupakan Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun persyaratan objektif, namun belum dilakukan penghapusan NPWP.

Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berstatus Non Efektif (NE) berarti bahwa Wajib Pajak tersebut tidak wajib untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, status NE ini juga membebaskan Wajib Pajak dari Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi, akibat dari tidak menyampaikan SPT yang terhitung mulai dari ditetapkannya Wajib Pajak berstatus Non Efektif.

Sesuai dengan Pasal 24 PER-04/PJ/2020, diatur bahwa yang dapat menetapkan status Wajib Pajak NE adalah kepala KPP atau pejabat yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Adapun, status Wajib Pajak Non Efektif tersebut akan diberikan jika Wajib Pajak telah memenuhi kriteria sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) peraturan tersebut, dimana dalam peraturan tersebut terdapat 11 kriteria.

berikut ini beberapa kriteria Wajib Pajak NE;

  • Wajib Pajak berpenghasilan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
  • Wajib Pajak orang pribadi yang sebelumnya menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi kini sudah tidak lagi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tersebut
  • Wajib Pajak yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun dan Wajib Pajak tersebut tidak bermaksud untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya

Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria untuk berstatus Non Efektif dapat mengajukan status Non Efektif ke KPP, sehingga tidak perlu lagi lapor SPT Tahunan.

Pengajuan status Non Efektif ini dapat dilakukan secara online maupun tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif beserta lampiran atau dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.

Prosedur Pengajuan Menjadi Wajib Pajak Non-Efektif

Proses di Kantor Pajak

Mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Jangan lupa cantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Untuk selanjutnya, Wajib Pajak tinggal menunggu jawaban dari Kantor Pelayanan Pajak.

Setelah mengajukan permohonan perubahan status menjadi Wajib Pajak Non-Efektif, kantor pajak akan meneliti dahulu pengajuan kamu untuk memastikan bahwa WP benar-benar memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Non-Efektif.

Apabila permohonan yang diajukan diterima Kantor Pelayanan Pajak, kamu akan menerima Surat Keterangan Wajib Pajak Non-Efektif dan selanjutnya tidak memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Proses Secara Online

Untuk mengajukan permohonan non-efektif wajib pajak juga dapat dilakukan melalui contact center seperti seperti Kring Pajak di nomor 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs www.pajak.go.id.

Setelah itu wajib pajak mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif. Kemudian mengunggah salinan digital lampiran permohonan dan dokumen pendukung.

Formulir yang telah diisi dan disampaikan ternilai sudah ditandatangani secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum. Lakukan validasi identitas, setelah itu KPP dan pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak akan melakukan investigasi kesesuaian permohonan sesuai ketentuan.

Jika disetujui maka otoritas akan menerbitkan surat pemberitahuan Wajib Pajak Non-Efektif melalui email. Bila ditolak maka akan dikirimkan dikirimkan surat penolakan melalui email.

Meski berstatus Non Efektif, NPWP NE ini bisa diaktifkan kembali jika Wajib Pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. (tw)

Nusantara

Agak Laen, Mudik Idul Fitri 2024 Pakai Helikopter Hanya Rp 2,5 Juta dan Anti Macet

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jateng, Minimal sekali dalam seumur hidup anda mencoba naik Helikopter, terlebih momen Idul Fitri dimana semua orang ingin mudik ke kampung halaman dan terlihat agak laen.

Mudik ke kampung halaman dengan helikopter akan terasa lebih cepat, bebas macet, bebas banjir pake saja jasa helikopter.

Heli Jateng pada edisi Idul Fitri 2024/1445 Hijriyah ini membuka promo tanpa minimum pax. Khusus buat anda yang ingin merasakan sensasi dan experience naik helikopter anda harus menyiapkan Rp 2,5 juta/pax 13 menit.

Untuk pemesanan anda bisa mengunjungi https://helijateng.com, titik poin di Demak Green Garden.

Selain promo mudik HeliJateng juga melayani jasa Medical and Evacuation, Heli Agent Bisnis, Heli Sky Tour, Heli Charter A to B dan Heli Entertain and Event.

Helikopter Spesifikasi: Bell 206 JET, Ranger III, Registrasi PK – AVT, Cabin 4 Setter, Endurace 03.30 Hours. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Berpisah dari Jabar, Kabupaten Berusia 346 Tahun Ini Punya Nama Baru Usai Gabung dengan Jakarta

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Cianjur, Jawa barat akan berpisah dengan Kabupaten yang berusia 346 tahun.

Kabupaten ini akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Akibat berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini pun harus berganti nama.

Padahal sebelum berpisah dengan Jawa Barat, Kabupaten ini menjadi salah satu daerah penopang ekonomi terutama dari sektor pertanian.

Tahukah anda Kabupaten mana yang akan berpisah dengan Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta? Jawabannya ialah Kabupaten Cianjur.

Ya, Kabupaten Cianjur tak akan lagi masuk ke dalam bagian Jawa Barat.

Kabupaten Cianjur akan masuk ke dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek tetangga Jawa Barat.

Dengan bergabungnya Kabupaten Cianjur wilayah aglomerasi tersebut kini disebut dengan Jabodetabekjur.

Keputusan berpisahnya Kabupaten Cianjur dari Jawa Barat merupakan imbas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

DKI Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota menjaikan Kabupaten Cianjur yang sebelumnya di Jawa Barat kini menjadi keluarga baru mereka.

Dilansir laman Pemerintah Kabupate Cianjur, sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur berupa pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa daratan rendah.

Kabupaten Cianjur punya julukan sebagai kota santri. Citra sebagai daerah agamis telah dimiliki Cianjur sejak tahun 1677. (tri)

Continue Reading

Nusantara

Perampasan Lahan di IKN, Kepala Adat Suku Dayak: Kami Belum Pernah Dapat Tawaran Ganti Rugi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Besar, Konflik Agraria yang menyertainya istilah “memindahkan ibu kota” ke Kalimantan semakin menjadi sorotan.

Masyarakat yang terdampak merasa tidak mendapat ganti rugi atas lahan mereka yang digusur secara paksa pembangunan Ibu kota Nusantara atau IKN.

Bahkan, tidak ada dialog yang diberikan kepada mereka terkait dengan kompensasi yang seharusnya mereka terima.

Pada tanggal 18 Maret 2024, lima Kelurahan, yaitu Rico, Maridan, Jenebora, Gersik, dan Pantai Langgo, menerima himbauan untuk tidak melakukan apapun di tanah nenek moyang mereka sendiri.

Masyarakat merasa terpinggirkan karena tidak ada kesempatan untuk berdialog dengan pemerintah terkait ganti rugi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang seharusnya mereka terima.

“Tanah kami ini mau dipindahkan ke tanahnya orang lain lagi di sana, saya bilang saya tidak mau, tidak mau saya dipindahkan.” ungkap Yusni, kepala adat Paser Besar, dikutip dari channel youtube pada 30 Maret 2024.

Yusni mengungkapkan bahwa mereka bahkan belum pernah mendapat tawaran ganti rugi atas lahan mereka.

Patok-patok dari badan bank tanah bahkan telah ditancapkan di lahan mereka tanpa izin. Mereka merasa pasrah dan hanya bisa berharap agar ada kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

“kami ini kan sudah pasrah, kalau ada sekarang yang mau ganti rugi dengan sesuai, istilahnya di sini kami siap angkat kaki,” kata Yusni.

Pemerintah menilai bahwa rumah-rumah yang dihuni oleh masyarakat adat tidak sesuai dengan tata ruang pembangunan IKN.

Namun, masyarakat adat merasa bahwa mereka telah lama mendiami tanah tersebut dengan bukti-bukti konkret seperti makam, silsilah, dan peninggalan sejarah lainnya.

Mereka merasa bahwa tanah tersebut bukanlah tanah negara yang belum pernah diinjak oleh masyarakat.

“Kenapa bilang ada tanah negara? yang dikatakan tanah negara belum pernah diinjak oleh masyarakat adat, termasuk tanah kayak rumah Bupati, rumah kapolres, rumah dinas-dinas ASN, Itulah tanah negara. Disini sudah ada kuburan kami, sudah lama di situ Kok” ungkap Noriah, salah satu masyarakat adat dayak balik.

Konflik agraria di IKN telah mencatat angka yang mengkhawatirkan, dengan luas konflik mencapai 38 persen dari total kasus di Indonesia.

Masyarakat adat menjadi pihak yang lemah secara hukum meskipun memiliki bukti-bukti yang kuat tentang klaim atas tanah tersebut.

Hingga saat ini, masyarakat adat di lima Kelurahan yang terdampak terus berjuang untuk mempertahankan tanah mereka atau setidaknya mendapatkan kompensasi yang layak dari pemerintah.

Tanpa solusi yang memadai, konflik agraria ini akan terus menjadi penghalang bagi ambisi pemerintah dalam memindahkan ibu kota ke Kalimantan. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending