PUPR Ungkap Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK 

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Cakra Nagara, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

“Dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Baru pertama kali ada, kita melakukan hal yang istilahnya gerudukan. Gerudukan seperti ini, tapi ini harus bisa terukur,” katanya dalam Sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara di Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024, seperti dikutip dari laman Youtube Ombudsman.

Ia mengatakan, meski dilakukan secara gerudukan, penganggaran harus dilakukan hati-hati. “Harus terukur dari semua sudut pandang terutama dari BPK, karena apa nanti ujung-ujungnya kami itu yang akan diperiksa apakah ini akan menjadi suatu total lost atau tidak,” katanya.

Cakra Nagar mengakui, pemeriksaan BPK itu yang paling ditakutkan oleh seluruh kementerian lembaga dalam pelaksanaan pembangunan IKN.

Ia mengatakan, anggaran yang sudah dan sedang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur IKN yang diampu oleh Kementerian PU dari 2020 sampai 2024 adalah Rp68 triliun.

“Rp68 triliun ini dilakukan dengan dua batch. Batch pertama dari 2020 sampai Maret 2023 itu dengan progres 77% dengan anggaran hampir Rp25 triliun,” katanya

Batch 2 dengan anggaran Rp44 triliun progresnya sekitar 25% fisik, jadi kalau dirata-ratakan totalnya sekitar 44% dari 2020 sampai 2024.

Pembangunan IKN dibagi dalam 3 zona: kuning, hijau muda dan hijau tua. Saat ini membangunan berfokus di daerah kuning, yakni kawasan pemerintahan seluas 6.600 hektare, yang dibagi zona A, B, C. “Kita saat ini masih difokuskan di zona A atau zona inti pusat pemerintahan,” katanya.

Pembangunan IKN Fokus untuk Pelaksanaan Upacara HUT Proklamasi RI

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR sedang mengebut penyelesaian ekosistem utama agar siap digunakan pada upacara 17 Agustus 2024, seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara dapat berfungsi pada Juni 2024.

“Istana Presiden dan lapangan upacara, progres konstruksinya sudah hampir 60 persen. Target pada Juni 2024, bangunan istana, lapangan upacara dan podium akan berfungsi 100 persen dan dapat digunakan untuk mendukung upacara kemerdekaan RI, yang dapat menampung 8.700 orang,” kata Ketua Satgas Danis Sumadilaga dalam Rapat Koordinasi Nasional IKN di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.

Ia mengatakan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahap 1 saat ini sudah mencapai 77 persen.

Selain Istana Presiden, beberapa bangunan utama lainnya seperti Gedung Kementerian Sekretariat Negara saat ini pembangunannya sudah mencapai 50 persen, dan pada Juni 2024 ditargetkan dapat digunakan secara fungsional untuk menampung 750 ASN.

Ekosistem lain yang sedang disiapkan dan ditargetkan dapat selesai pada Juni 2024 adalah hunian. Danis menyebut rumah tapak jabatan menteri saat ini sudah mencapai 84 persen. Total, ada 36 rumah menteri yang sedang dibangun di IKN.

“Akan ada 12 tower untuk ASN pada Juni 2024, 21 tower pada September 2024, dan 47 tower pada November 2024,” ucap dia.

Ekosistem utama lainnya yang sedang digenjot adalah membangun konektivitas regional agar akses menuju ke IKN lebih mudah, termasuk melalui jalan tol, serta bandara. Progres pembangunan jalan tol seksi 3A, yang menghubungkan Karangjoang – Kariangau dengan panjang 13,4 km, sudah di atas 70 persen, katanya.

Jokowi sendiri mengatakan akan pindah jika bandara selesai. Menurut PUPR, bandara akan siap pada Juli 2024.

Apakah kelak IKN menjadi kota mati?

Jokowi akan Jual Tanah di IKN ke investor, Inikah yang Dinamakan Penghianat bangsa?

Jokowi mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, asalkan tidak melanggar aturan. Nantinya harga tanah akan ditentukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Hal ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai Rapat Terbatas terkait percepatan penyediaan lahan untuk investasi di IKN, di Istana Negara, Rabu (13/3/2024).

Basuki menjelaskan mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi agar segera menetapkan status lahan bagi investor. Sehingga dalam rapat disepakati agar lahan di IKN bisa dibeli.

“Kemudian juga tadi sarannya dari bapak Menteri Investasi, yang juga disepakati oleh bapak presiden (di) beli. Jadi tanahnya dijual harganya ditetapkan oleh otorita asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau,” kata Basuki kepada wartawan usai rapat.

Tidak hanya itu Jokowi juga memberikan arahan agar agar disediakan desk pengaduan investasi bagi investor, dan penyediaan PIC untuk menangani komunikasi dengan investor.

“Apakah satu PIC satu investor apakah satu PIC untuk lima investor, atau satu PIC untuk 10 investor, sehingga investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu,” terangnya.

Selain itu Basuki juga mengungkapkan percepatan kesiapan lahan untuk investasi ini juga dilakukan lantaran, Jokowi sering mendapatkan keluhan dari investor.

“Karena beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang percepatan investasi di IKN,” katanya.

“Arahannya beliau ada dua pertama disediakan desk untuk pengaduan investasi, dan juga disiapkan PIC untuk menangani berkomunikasi dengan investor,” sambung Basuki.

Beginilah Jika seorang pemimpin bodoh dipilih, hanya mementingkan kepentingan kelompoknya tanpa memperhatikan rakyatnya, sudah bisakah di Cap sebagai penghianat bangsa? (tw)