Connect with us

Hukum

Putusan MK Loloskan Anak Jokowi, Berdampak Gibran Digugat Rp 204 Trilliun

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Solo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersiap menghadapi gugatan senilai Rp 204 triliun yang dilayangkan oleh alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Ariyono Lestari. Gugatan itu berkaitan dengan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia capres-cawapres yang sebelumnya diajukan oleh lulusan Universitas Surakarta (UNSA), Almas Tsaqibbirru dan saat ini telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain Gibran, gugatan serupa juga dilayangkan Ariyono bersama tim kuasa hukumnya yang bernama Giberan (Giliran Berantakan), kepada Almas Tsaqibbirru. Menurut informasi yang didapatkan Tempo, sidang perdana gugatan terkait uji materi UU Pemilu yang dilayangkan kepada Gibran dan Almas itu akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo besok, Kamis, 30 November 2023.

Saat dimintai komentar tentang sidang gugatan yang dilayangkan kepadanya itu, Gibran mengatakan itu sudah ada yang mengurus. “Oh, sudah ada yang mengurus ya, tenang saja,” ucap Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo, Rabu, 29 November 2023.

Namun ia enggan berkomentar lebih banyak soal itu. Saat ditanya lebih lanjut siapa yang akan mengurus sidang tersebut, Gibran tidak menjelaskan secara detail. “Sudah ada, sudah ada,” katanya singkat.

Gugatan kepada Almas dan Gibran itu sebelumnya didaftarkan secara daring oleh Ariyono bersama tim Giberan ke PN Solo pada Senin, 13 November 2023 lalu. Kuasa Hukum Almas Tsaqibbirru, Arif Sahudi saat dihubungi melalui ponselnya memastikan Almas akan hadir dalam sidang besok.

Mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi sidang tersebut. “Mas Almas besok hadir. Untuk persiapan pokoknya kita siap, lahir dan batin,” kata Arif.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Ariyono, Andhika Dian Prasetyo juga memastikan sidang digelar besok. Ditanya soal persiapan, Andhika mengatakan pihaknya menunggu sidang pertama digelar besok. “Kita menunggu sidang pertama. Kemungkinan akan diadakan mediasi terlebih dahulu,” tuturnya.

Andhika menjelaskan gugatan yang dilayangkan kepada Almas dan Gibran lantaran kliennya merasa hak politiknya terganggu dengan putusan MK perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ia menyebut dalam pengajuan uji materiil itu Almas mencatutkan Universitas Negeri Surakarta. Menurutnya itu bukan UNSA, melainkan UNS. Dalam uji materiil yang dilakukan Almas menurutnya telah terjadi pengaburan atau pembohongan bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Negeri Surakarta, padahal itu tidak ada. “Yang ada Universitas Surakarta atau yang disingkat UNSA,” kata Andhika.

Meski dalam surat pemohonan dan gugatan sudah direvisi, dan tidak lagi mencantumkan Almas dari Univesitas Negeri Surakarta, menurut Andhika dalam hal ini ada kecacatan hukum. “Di website MK yang sekarang kemungkinan sudah diubah. Tapi kan tidak boleh seperti itu,” ucapnya.

Terkait gugatannya kepada Gibran, Andhika menyebut putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu sangat menguntungkan Wali Kota Solo hingga bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres). “Dengan putusan MK, seperti yang banyak media liput, dan ahli dari politik, dan ahli hukum, sangat diuntungkan dengan putusan itu,” katanya.

Pihaknya berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda atau membatalkan pencawapresan Gibran dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. “Kami minta kepada KPU untuk menunda atau membatalkan pencawapresan dari Mas Gibran,” ujarnya.

Andhika menyadari jika putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Namun ia berpendapat alangkah baiknya bila putusan MK itu diperkuat oleh putusan dari DPR. “Masih ada sebenarnya langkah hukum yang harus dilewati, seperti di DPR, sebelum dijadikan dasar KPU untuk penggugatan,” ucapnya.

Ia menilai, dasar Ariyanto menggugat karena putusan MK tersebut dianggap memberikan jalan mulus dalam pencalonan capres-cawapres. Sehingga demokrasi di Indonesia jadi mundur. “Kami berkesimpulan bahwa para tergugat selayaknya mengganti tiap-tiap warga negara sebesar Rp 1 juta dikalikan seluruh jumlah pemilih tetap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yakni sebanyak 204.807.222 orang, sehingga totalnya menjadi Rp 204.807.222.000.000,” tuturnya. Ia menjelaskan nilai itu diberikan kepada lembaga terkait sebagai anggaran pendidikan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan pencerahan mengenai ilmu kewarganegaraan yang baik. (tw)

Hukum

Rosan Polisikan Connie, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Minta Bareskrim Profesional dan Hati-hati

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengomentari pelaporan terhadap pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie oleh Rosan Roeslani atas dugaan pencemaran nama baik. Sahroni meminta Bareskrim tetap profesional dan hati-hati.

“Mengenai Bu Connie yang dilaporkan ke Bareskrim Polri, saya sih berpesan saja kepada Bareskrim agar tidak reaktif dalam menanggapi laporannya.

Tetap kedepankan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan sesuai aturan. Lalu yang terpenting, polisi jangan ikut terbawa drama politik karena mulai masa pencoblosan” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (13/2/2024).

Sahroni berpesan supaya polisi tak terbawa dinamika politik yang berkembang. Ia mengingatkan Bareskrim bekerja dalam koridor yang telah ditentukan.

“Tetap bekerja profesional, hati-hati dan sesuai dengan aturan dan proses yang berlaku. Saya yakin Bareskrim bisa menjaga prinsip-prinsip profesionalitas ini,” ungkap Bendahara Umum Partai NasDem ini.

Ia mengajak semua kalangan dari elit politik hingga masyarakat untuk menjaga kondusifitas menjelang hari pemungutan suara. Ia berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik.

“Besok sudah hari pencoblosan. Sudah kesampingkan dahulu drama-drama yang bisa timbulkan kegaduhan. Biarkan masyarakat berpikir dengan tenang terkait siapa pemimpin dan wakil rakyat yang akan ia pilih besok,” katanya.

Diketahui, Rosan Roeslani yang juga ketua TKN Prabowo-Gibran melaporkan Connie Rahakundini Bakrie ke Bareskrim Polri. Rosan melaporkan Connie atas dugaan pencemaran nama baik.

Kuasa hukum Rosan, Otto Hasibuan, mengatakan laporan itu dilayangkan pihaknya pada Senin (12/2). Dia juga mengklaim laporan itu telah diterima oleh Bareskrim Polri.

“Laporannya itu, laporan kepada Connie karena adanya tindakan dari Connie dengan ucapan-ucapan yang mencemarkan nama baik daripada Pak Rosan. Jadi kita laporkan dengan Pasal 45 UU ITE juncto Pasal 27,” kata Otto kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

Connie dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong. Connie dilaporkan atas ucapannya dalam video di kanal YouTube ‘Kanal Anak Bangsa’.

Otto menjelaskan pelaporan tersebut dilakukan lantaran Rosan merasa namanya dicatut oleh Connie dalam pernyataannya yang menyebut Prabowo Subianto hanya bakal menjabat presiden selama dua tahun saja. Karena itu, Otto menyebut, kliennya merasa dirugikan oleh pernyataan Connie.

“Jadi kan di situ Connie ngomong gitu, Connie kan bantah yang dibilang tentang Prabowo itu hanya dua tahun dan sebagainya itu kan. Dituduh di situ kan Pak Rosan yang ngomong seperti itu, padahal sebenarnya Pak Rosan nggak pernah ngomong seperti itu. Jadi itu kan sebenarnya kan merugikan nama baiknya Pak Rosan,” jelas Otto.

Otto mengatakan pelaporan itu dilakukan Rosan atas nama pribadi dan tidak berkaitan dengan TKN Prabowo-Gibran. Dia juga memastikan Rosan siap mengikuti prosedur yang ada di Bareskrim Polri nantinya. (tri)

Continue Reading

Hukum

Penetapan Prabowo-Gibran oleh KPU Kembali Digugat

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait keputusan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan calon pada Pilpres 2024.

Berdasarkan penelusuran di situs sipp.ptun-jakarta.go.id, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 58/G/2024/PTUN.JKT.

“Hari ini kami, tiga aktivis pro demokrasi bersama TPDI jilid 2 mendatangi PTUN dan mendaftarkan (gugatan) keputusan KPU yanf menetapkan Prabowo dan Gibran paslon capres 2024 dicabut,” kata Petrus Hariyanto, salah satu penggugat, dalam dalam acara Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan di Komunitas Utan Kayu, Senin (12/2) malam.

Petrus turut bercerita soal laporan yang dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu soal pencalonan Gibran.

Diketahui, DKPP telah memutus perkara tersebut dan memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari serta para anggotanya terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Petrus menyebut keputusan DKPP itu menjadi bukti bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres telah cacat hukum.

“Kami menganggap keputusan KPU menetapkan Gibran sebagai cawapres kehilangan legitimasi etik, kehilangan legitimasi moral, bahkan cacat hukum,” ucap dia.

Sebelumnya, Petrus Selestinus dkk juga menggugat KPU ke PTUN Jakarta karena telah melanggar etika dalam pencalonan Gibran. Gugatan itu telah terdaftar di PTUN Jakarta pada Rabu (7/2) dan terdaftar dengan nomor perkara 57/G/TF/2024/PTUN.JKT.

“Menuntut kepada PTUN Jakarta agar, satu, KPU terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. Kedua, menyatakan tidak sah dan batal keputusan KPU soal penetapan pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Petrus, Minggu (11/2).

Dalam gugatannya, Petrus juga meminta PTUN Jakarta untuk memerintahkan penggantian pasangan calon. Pergantian dilakukan koalisi pendukung Prabowo dengan mengajukan nama cawapres baru.

“Apabila PS-GRR yang terpilih, maka PS-GRR bisa di-impeach atas alasan tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029,” ucap Petrus.

“Untuk itu akan diganti dengan mekanisme yang tentu saja DPR harus pikirkan nanti,” lanjutnya.

Terkait gugatan tersebut, Komisioner KPU Mochamad Afifuddin mengatakan pihaknya akan bersiap menghadapinya. Namun, ia tak menjawab saat ditanya apakah gugatan akan mengganggu pilpres yang sudah berjalan.

“Kami menyiapkan diri untuk menghadapi gugatan seperti sebelumnya juga,” ujar Afif. (tri)

Continue Reading

Hukum

Crazy Rich Surabaya VS Antam! Budi Said Jadi Tersangka, Namun Masih Berlanjut

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pada Desember 2023, pengusaha asal Surabaya, Budi Said mengajukan gugatan PKPU terhadap ANTM ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tak kunjung menyerahkan Emas 1,1 ton atau sekitar Rp1,1 triliun.

Akan tetapi, Budi Said ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan emas logam mulia 1 ton lebih di Butik Surabaya 1 Antam beberapa waktu yang lalu.

Terlepas dari gugatan PKPU yang dicabut Budi Said, ia menyebut permohonan PKPU bersifat tidak sederhana. Ia menyebut gugatan PKPU seharusnya juga diajukan oleh Menteri Keuangan, sesuai Pasal 223 jo Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU.

Adapun putusan tersebut dibacakan pada Selasa (6/2) silam. Menurut Fernandes, Majelis Hakim telah membacakan pertimbangan yang intinya menyatakan bahwa permohonan PKPU bersifat tidak sederhana lantaran diduga berkaitan erat dengan perkara pidana yang sedang berlangsung.

Untuk putusannya sendiri, Fernandes menyebut pihaknya masih menunggu salinan resmi dari pengadilan. Pasalnya, putusan masih dalam tahap minutasi.

“Akhir kata, kami ingin menyampaikan agar ke depannya para kreditor-kreditor BUMN, terutama kreditor yang utangnya tidak sederhana, agar tidak gegabah untuk menggunakan instrumen PKPU sebagai upaya pemenuhan haknya,” kata dia di Jakarta, (8/2/2024).

Budi sebelumnya menuntut Antam membayar ganti rugi 1.136 kg emas batangan atau uang yang disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas lewat www.logammulia.com.

Per 7 Juli 2022, harga emas Antam tercatat Rp969 ribu per gram. Jika dikalikan 1.136 kg, maka nilainya menjadi lebih dari Rp1,1 triliun.

Diketahui, perselisihan Budi dan perusahaan pelat merah itu bermula ketika ‘crazy rich Surabaya’ itu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Kendati demikian, Budi baru menerima 5.935 kg. Lantas, Budi menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya karena merasa dirugikan.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Menurut laman PN Surabaya, disebutkan ada lima pihak tergugat. Meliputi, Antam sebagai tergugat I, Kepala BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat II, Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat III. Lalu, General Trading Manufacturing And Service Senior Officer Ahmad Purwanto sebagai tergugat IV, dan Eksi Anggraeni sebagai tergugat V.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun ia kemudian kalah di tingkat banding. Selanjutnya, Budi mengajukan kasasi ke MA. Lalu, pengajuan kasasi Budi ke MA akhirnya dikabulkan majelis hakim agung. Kisah ini masih akan terus berlanjut, Crazy Rich Surabaya Budi Said Vs BUMN PT ANTAM! (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending