Connect with us

Nasional

Raja-Raja Media RI Bertarung Politik di Pemilu 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Terdapat banyak konglomerat ikut berpartisipasi di dunia politik. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan pemilik media besar.

Ada beberapa pentolan penting seperti Erick Thohir pemilik dari PT Mahaka Media, Aburizal Bakrie pemilik PT Visi Media Asia Tbk, Harry Tanoe pemilik dari MNC Group, hingga Surya Paloh pemilik Media Group.

Dari keempat nama itu berdiri pada bendera partai yang berbeda. Berikut gurita bisnis yang dimiliki konglomerat itu:

Erick Thohir

Mengutip data LHKPN 2021, kekayaan Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI tersebut Rp 2,3 triliun. Total harta kekayaannya sudah dikurangi dengan utang Rp165 miliar. Ia juga memiliki sejumlah perusahaan media.

Harta kekayaannya terdiri dari 34 tanah dan bangunan di Depok, Bekasi, Bogor, Badung, Pasuruan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang, dan Manggarai Barat, dengan nilai Rp 364 miliar.

Kemudian, alat transportasi dan mesin yang meliputi dua mobil Mercedez Bens dan satu motor Honda dengan nilai Rp 1,8 miliar, harta bergerak Rp 27 miliar, kas dan setara kas Rp209 miliar, serta harta lainnya Rp 159 miliar. Lalu, sumber harta kekayaan terbesar Erick tercatat dari surat berharga yakni Rp 1,7 triliun.

Perusahaan media yang dimiliki oleh Erick Thohir diantaranya, PT Mahaka Media Tbk (Perseroan) didirikan di Jakarta dengan nama PT Abdi Bangsa pada tanggal 28 November 1992. Lalu, PT Republika Media Mandiri yang berdiri sejak tahun 1992 Republika merupakan perusahaan media jurnalistik yang menaungi Republika dan Republika Online.

Selanjutnya, PT Danapati Abinaya Investama (Jak TV) melalui perusahaannya PT Danapati Abinaya Investama. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2005 awalnya dimiliki Jawa Pos Group. Namun, pada 2012, Jak TV diakuisisi perusahaan Erick Thohir dengan nilai akuisisi mencapai Rp55,5 miliar atau 50% saham.

Kemudian, PT Kalyanamitra Adhara Mahardhika (Alive! Indonesia). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2007 milik Erick Thohir yang menyediakan layanan brand activation, creative agency, hingga event organizer.

PT Media Golfindo (Golf Digest Indonesia) yang menjadi menjadi penerbit dari majalah Golf Digest Indonesia. Serta, PT Mahaka Radio Integra Tbk yang juga memiliki beberapa perusahaan radio yaitu PT Radio Attahiriyah (Gen 98.7 FM Jakarta), PT Radio Camar (Gen 103.1 FM Surabaya), dan PT Suara Irama Indah (Jak 101 FM).

Aburizal Bakrie (ARB)

Aburizal Bakrie pernah disebut sebagai orang paling kaya di Asia Tenggara. Grup Bakrie sendiri mempunyai berbagai ladang uang di hampir semua sektor penting dalam perekonomian.

Pria yang akrab disapa Ical, dengan bakat bisnisnya yang cemerlang spat berperan sangat besar dalam mengembangkan, memajukan, serta memperluas sayap bisnis Bakrie Group.

Adapun bisnis mereka mencakup berbagai sektor. Di antaranya ialah energi, properti, pertambangan batu bara, minyak, infrastruktur, kesehatan, jasa keuangan, media, telekomunikasi dan operator seluler, perkebunan, media massa, juga teknologi.

Dari bisnis tersebut, Grup Bakrie meraup pundi-pundo kekayaan. Pada tahun 2006, namanya mulai masuk dalam daftar orang terkaya keenam di Indonesia versi Forbes, dengan total kekayaan mencapai US$ 1,2 miliar.

Mengutip list yang dirilis Forbes 2007, Aburizal Bakrie adalah orang paling kaya di Indonesia. Saat itu total hartanya menembus US$ 5,4 miliar. Bahkan Majalah Globe Asia 2008 juga menyebut nama Aburizal Bakrie sebagai orang paling kaya di Asia Tenggara. Kekayaannya saat itu berada di angka fantastis, yakni US$ 9,2 miliar.

Kekayaan Bakrie saat itu meroket lantaran saham salah satu anak usahanya terus menanjak dari Rp300 per lembar (2004) menjadi Rp5.900 per lembar (2007). Sayangnya, tak ada yang kekal di dunia ini. Kejayaan Aburizal Bakrie tak berlangsung langgeng.

Namun sayangnya, krisis moneter global yang melanda di tahun 2008 membuat Ical tak dapat bertahan di peringkatnya. Tahun itu, namanya turun ke peringkat sembilan dalam daftar bergengsi Forbes. Di tahun 2012, namanya tak lagi ada dalam deretan konglomerat terkaya Tanah Air.

Selain itu, Grup Bakrie juga memiliki beberapa perusahaan media, diantaranya, PT Visi Media Asia Tbk yang didirikan pada tahun 2004, PT Visi Media Asia Tbk. (“VIVA” atau “Perseroan”) adalah perusahaan media konvergensi yang terintegrasi. Perusahaan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak November 2011 (VIVA).

Kemudian, l PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANTV hadir sebagai stasiun televisi swasta di Indonesia. Stasiun televisi pertama ini didirikan oleh Grup Bakrie pertama kali muncul pada Juli 1992, dengan nama PT Cakrawala Bumi Sriwijaya Televisi (CBS TV) yang berbasis di Palembang, Sumatra Selatan.

CBS TV awalnya direncanakan berada di bawah PT Usaha Mediatronika Nusantara, anak usaha PT Bakrie Investindo, dan dikelola oleh Nirwan Bakrie. Target acaranya adalah berita dan olahraga, dan sudah mendapatkan izin sejak 31 Desember 1991 dari pemerintah untuk bersiaran lokal.

Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoe ditaksir memiliki harta kekayaan mencapai US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 15 triliun (kurs Rp 15.000/dolar AS). Hal ini berdasarkan laporan dari Forbes Real Time Billionaires, Selasa (31/1/2023).

Menurut catatan detik.com, Hary Tanoesoedibjo merupakan anak dari Ahmad Tanoesoedibjo, yang merupakan pendiri MNC Group dan hingga saat ini masih menjabat sebagai Chairman PT MNC Investama Tbk, dahulu PT Bhakti Investama Tbk.

Hary Tanoe telah mulai membangun bisnis media segera setelah ia lulus kuliah. Hingga saat ini dirinya masih memiliki lebih dari 60 stasiun TV, stasiun radio, dan surat kabar. Hary Tanoe juga menjabat di berbagai anak perusahaan MNC Group.

Dirinya diketahui sudah menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC sejak bulan Februari 2004. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Utama pada: PT Global Mediacom Tbk sejak 2002, PT Media Nusantara Citra Tbk sejak 2004, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak 2010, PT MNC Land Tbk sejak 2011, PT GLD Property sejak 2012.

Selain itu, Hary Tanoe juga menjabat sebagai Komisaris Utama pada: PT MNC Sky Vision Tbk (Indovision) sejak 2006, PT MNC Sekuritas sejak 2004, PT Global Informasi Bermutu (Global TV) sejak 2009, PT Media Nusantara Informasi sejak 2009 dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV) sejak 2011.

Tidak lama setelah itu, pada 2016 ia mengundurkan diri sebagai CEO Media Nusantara Citra (MNC), yang memiliki empat stasiun TV nasional, untuk fokus pada politik.

Lalu, pada 11 Maret 2022 lalu, PT MNC Studios International Tbk (MSIN) mengubah namanya menjadi PT MNC Digital Entertainment Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hary Tanoe pada saat itu diangkat sebagai Direktur Utama MNC Digital, menggantikan Ella Kartika yang akhirnya menempati posisi direktur.

Surya Paloh

Surya Paloh merupakan Ketua Umum Partai Nasdem. Sebelum mendirikan Partai Nasdem pada tahun 2011, Surya bernaung di bawah Partai Golkar.

Ia sebelumnya juga merupakan seorang pengusaha yang bergerak di berbagai bidang. Harta kekayaan Surya pada tahun 2018 mencapai Rp 8,74 triliun. Ini menempatkan bos Media Group tersebut sebagai orang terkaya ke-77 dari 150 orang di Indonesia versi Globe Asia.

Surya Paloh memiliki perusahaan media diantaranya, Metro TV dan Media Indonesia.

Lalu kapan anak bangsa asli dan muda saat ini yang bisa menyaingi mereka para pemilik media nasional di indonesia? Di era globalisasi saat ini, media merupakan corong penting untuk menjalankan segalanya termasuk politik. (tw)

Hukum

Rektor ITB Dilaporkan ke Bareskrim Polri soal Sirekap KPU

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Bandung, Institut Teknologi Bandung (ITB) masih tutup mulut terkait aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang menuai kontroversi.

Terakhir, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) juga melaporkan Rektor ITB kepada Bareskrim Polri terkait pengembangan aplikasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

Wartawan sudah berupaya meminta penjelasan kepada ITB, namun hingga Sabtu (2/3/2024) petang, pihak ITB masih enggan memberikan keterangan resminya. Petugas jaga di Gedung Rektorat ITB pun berdalih, pihak berwenang tidak bisa dimintai keterangan dengan alasan hari libur.

Bahkan, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto pun tak kunjung merespons saat dimintai keterangan baik melalui pesan WhatsApp maupun telepon.

Diketahui, aplikasi Sirekap dikembangkan pertama kali pada 2020 oleh ITB. Pada 2021, KPU membuat nota kesepahaman dengan ITB soal pengembangan teknologi Sirekap.

Saat itu proyek pengembangan aplikasi Sirekap menghabiskan dana senilai Rp 3,5 miliar. Proyek tersebut dikomandoi oleh Wakil Rektor ITB, Gusti Ayu Putri Saptawati.

Proyek yang dijalankan tersebut tak diketahui oleh banyak civitas akademika ITB. Hal tersebut disampaikan oleh seorang dosen ITB. Ia bercerita bahwa tak banyak yang tahu proyek pengembangan aplikasi Sirekap. Dalam proyek itu pula, Gusti Ayu tidak menyertakan ahli kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menyusul dugaan Sirekap sebagai sumber kekacauan dan kecurangan Pemilu 2024, TPDI akhirnya melaporkan ketua hingga komisioner KPU atas dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

“Kita melihat Polri belum mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki pro-kontra masyarakat tentang hasil pemilu itu sendiri. Sehingga, kami mengambil langkah datang ke sini untuk mendapatkan kepastian supaya masyarakat jangan dibiarkan pro dan kontra,” kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2024).

Petrus mengatakan, pihaknya meminta Polri untuk memanggil ketua dan komisioner KPU agar dapat dimintai keterangan lantaran diduga melakukan pelanggaran pada tahapan proses dan hasil Pemilu 2024.

“Kita meminta seluruh komisioner KPU didengar karena mereka jadi sorotan publik dari hari ke hari. Kita membaca media Hasyim Asy’ari dan kawan-kawan disebut-sebut sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran hasil pilpres,” terangnya.

Petrus menegaskan, pihaknya juga meminta agar Rektor ITB dapat menjelaskan kepada publik, apakah benar aplikasi penghitungan suara cepat dalam sistem rekapitulasi online milik KPU itu dikembangkan oleh ITB. Terlebih, banyak kejanggalan dan kesalahan pada penghitungan suara cepat di aplikasi tersebut.

“Kemudian, juga karena disebut-sebut bahwa Sirekap itu adalah hasil kerja sama antara KPU dan ITB, maka rektor ITB perlu didengar juga untuk menjelaskan apakah betul Sirekap yang sekarang jadi perdebatan publik itu produk dari ITB,” jelasnya. (tri)

Continue Reading

Hukum

MAKI Gugat Polda Metro Jaya ke PN Jaksel karena Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Belum Ditahan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap 
Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Ia mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri (FB) oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat (1/3/2024) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut dia, gugatan tersebut diajukan untuk melawan termohon satu Kapolda Metro Jaya, termohon dua Kapolri dan termohon tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. (tri)

Continue Reading

Hukum

Fakta Ketua KPU dan Komisioner Lain Jalani Sidang DKPP

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan enam anggotanya harus menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Rabu, 28 Februari 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito membenarkan Hasyim dan enam komisioner itu disidangkan atas dugaan pelanggaran etik. “Iya, betul,” kata Heddy melalui aplikasi perpesanan pada Rabu, 28 Februari 2024.

Tentang sidang kode etik KPU oleh DKPP

1. Dugaan pelanggaran etik

Perkara dugaan pelanggaran etik ini diadukan Rico Nurfiansyah Ali. Dia mengadukan Hasyim dan anggota KPU Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Dalam aduannya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis DKPP, Rico mendalilkan para Hasyim dan anggotanya tidak akuntabel dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari Rico, Hasyim dan anggotanya, serta pihak dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut. David menuturkan, pihaknya juga telah memanggil pihak yang berkaitan dengan persidangan itu sesuai Pasal 22 ayat 1 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata David.

2. Diputus bersalah dalam kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara

Hasyim dinyatakan melakukan pelanggaran etik pada kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023-2028. Dalam keterangan resmi DKPP, perkara tersebut diadukan oleh Linda Hepy Kharisda Gea yang memberikan kuasa kepada Roynal Christian Pasaribu, Akhmad Sururi Azis, dan Donny Ferdiansyah. Linda merupakan calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028.

Pihak pengadu mengadukan Hasyim ke DKPP karena mengganti Linda secara mendadak, sehingga gagal dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028. Sebelumnya, nama Linda telah tercantum dalam pengumuman calon anggota KPU terpilih kabupaten dan kota yang dikeluarkan KPU RI.

Majelis sidang menyatakan bahwa Hasyim terbukti melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2023 jo Pasal 6 Ayat 2 huruf c, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan i, Pasal 11 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I, Hasyim Asy’ari, selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan,” kata Heddy di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024.

3. Tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur diberhentikan

Sebelumnya, Senin, 26 Februari 2024, Hasyim mengatakan, terdapat tujuh anggota PPLN yang diberhentikan sementara. Hal itu disebabkan oleh adanya problem atau masalah pengelolaan pemilu di Kuala Lumpur.

Ketua DKPP Heddy Lugito memebenarkan ada rapat bersama KPU pada Senin malam, 26 Februari 2024. Dia mengakui ada pembahasan soal rencana PSU di Kuala Lumpur. Perihal alasan tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur yang dinonaktifkan, Heddy tak berkomentar banyak.

“Lupa saya, kalau itu nanti tanya KPU,” ujar dia. Dia mengatakan, hal yang dibahas dalam rapat tidak boleh disampaikan keluar.

4. Jual beli surat suara Pemilu 2024 di Malaysia

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengungkap modus dugaan jual beli surat suara pemilihan umum atau Pemilu 2024 di Malaysia. Menurutnya, harga per satu surat suara dihargai sekitar Rp 90 ribu-120 ribu. Berdasarkan temuan Migrant Care, kasus ini didominasi oleh surat suara yang dikirim kepada pemilih melalui pos.

Kertas suara itu, katanya, hanya berhenti pada kotak pos yang ada di apartemen, tempat tinggal warga negara Indonesia atau WNI. Di situlah surat suara kemudian dimanfaatkan para calo.

“Nah, di situ banyak calo-calo surat suara menjaga kotak pos itu,” kata Wahyu saat dihubungi pada Ahad malam, 25 Februari 2024.

Wahyu menuturkan, satu apartemen bisa menampung ribuan orang. Para WNI ini kebanyakan tinggal dengan para majikannya. “Misalnya ada sepuluh flat, berarti ada 10 ribu surat suara, kan,” ujar Wahyu.

Dia mengatakan modus jual-beli suara terjadi Malaysia karena jumlah pemilih di negara ini sangat banyak. Selain itu, katanya, pemilih menggunakan metode pos di Malaysia cukup besar. Dia memperkirakan mencapai 60 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tercatat di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, menjadi tempat DPT luar negeri paling banyak. Pemilih di Kuala Lumpur mencapai angka 447.258. Jumlah itu terdiri dari 249.616 laki-laki dan 197.642 perempuan. Metode pemungutan suara di luar negeri juga berupa pos, KSK, dan TPS. (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending