Connect with us

Peristiwa

Rakyat Masih Mengais Kemerdekaan Hidup Miskinnya di tengah Rejim Korup Saat Ini

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tepat tanggal itulah mimpi rakyat Indonesia tercapai. Setelah menelusuri perjalanan yang panjang, rakyat Indonesia mampu bersatu mengusir penjajahan dari tanah air.

Karena itulah, memori Hari Kemerdekaan ini tidak akan pernah terlupakan dari benak rakyat Indonesia sampai saat ini. Setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, rakyat Indonesia selalu merayakannya dengan upacara pengibaran bendera merah putih dan acara seru di lingkungan sekitar. 

Selain itu, acara HUT RI ini juga diperingati untuk mengingat kembali perjuangan pahlawan yang telah gugur di medan perang. Nah, perjuangan tersebut kini dilanjutkan oleh generasi muda untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah melalui perjuangan para pahlawan yang sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya.

REPORTASEINDONESIA.COM MENGUCAPKAN DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA ke-78

RAKYAT MISKIN YANG BELUM MERDEKA DITENGAH REJIM KORUP SAAT INI

Tujuh puluh lima tahun sudah kita merdeka. Bukan usia yang muda untuk suatu negara dan perjalanannya. Berbagai peristiwa mewarnai dinamikanya, politik, hukum, sosial budaya, dan semua aspek bernegara yang niscaya.

Saat ini, berbarengan dengan pandemi covid-19 yang sedang melanda, kita merayakan Hari Kemerdekaan. Tentu dengan suasana berbeda dari tahun sebelumnya, meskipun tetap sarat makna.

Di antara masalah yang ada, korupsi masih saja sangat menyeruak dan menyisakan kekecewaan dalam penanganannya.

Meskipun telah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai garda terdepan, dibantu kepolisian serta kejaksaan yang kita percaya sebagai pihak yang menanganinya, hasilnya tetap saja masih jauh dari harapan. Korupsi seperti sangat sulit diberantas. Kasus-kasus beberapa dekade yang lalu juga masih menitipkan perkara yang belum tuntas, ditambah korupsi yang baru muncul dan muncul lagi.

Tujuh belasan kali ini, marilah kita gunakan untuk merenungkan bagaimana cara kita memberantas korupsi dan pencegahan yang harus dilakukan.

Penerapan Undang-undang (UU) Antikorupsi dan UU KPK seharusnya sudah sangat jelas. Namun, UU Anti-Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai jawaban untuk berbagai kegagalan dalam pengembalian kerugian negara masih menjadi pekerjaan rumah, serta utang yang harus dibayar dengan penegakan hukum.

Bagaimanapun kita tidak boleh hanya puas dengan pemenjaraan yang kadang juga menyakiti rasa keadilan masyarakat. Betapa tidak? Maling-maling kecil karena lapar dipidana keras, sedangkan perampok uang negara yang besar dipidana ringan. Bahkan, ada yang hanya dipidana dua tahun padahal kerugian negara mencapai ratusan miliar.

Tentu keadaan ini tidak cocok dengan rasa “kemerdekaan” saat ini. Rakyat kecil masih merasa ada diskriminasi. Hukum masih terasa tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. 

Beleid Anti-TPPU
Lalu, bagaimana sebaiknya, terlepas dari hukuman yang terkadang dianggap masih terlalu ringan untuk koruptor? Ada yang harus segera dibenahi dan dikuatkan dalam penanganan perkara korupsi, yaitu penerapan UU Anti-TPPU.

Sampai akhir 2019 saja, KPK hanya menerapkannya pada kisaran 5% dari keseluruhan perkara korupsi, yaitu hanya 15 kasus. Kemungkinan kejaksaan dan kepolisian kurang lebih sama.

Banyaknya perkara korupsi yang ditangani tidak berbanding lurus dengan penerapan anti-TPPU. Akibatnya, negara lebih banyak menghasilkan narapidana dan minim merampas kembali hasil korupsinya.  Dibandingkan uang yang dikorupsi dan hukumannya kadang dipandang terlalu ringan, ada hal lain yang sangat mengecewakan. Uang negara pun tidak kembali, koruptor tetap bisa menikmati uang yang dicuri dari rakyat.

Semangat pemberantasan korupsi yang minim penerapan TPPU harus dipikirkan kembali. Apakah tepat kalau kita tetap menggunakan pola konvensional yang fokus pada penerapan antikorupsi dan pemenjaraan semata tanpa strategi penyitaan dan perampasan hasil korupsi untuk tujuan pemulihan aset negara yang telah dijarah? Padahal, kadang kita ternganga karena jumlah yang dikorupsi sangatlah fantastis.

Apakah kita akan tetap dengan cara seperti itu? Membiarkan koruptor menikmati hasil korupsi dan keuangan negara tetap menganga tidak terpulihkan? Untuk itu, penerapan anti-TPPU bersamaan dengan penerapan antikorupsi harus menjadi prioritas strategi pemberantasan korupsi.

Pasal 75 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU jelas menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kejahatan asal dan TPPU, maka penanganan perkara digabungkan. Artinya apa? Bahwa bila ada korupsi dan uang hasil korupsinya sudah mengalir ke mana-mana, dinikmati baik oleh pelaku korupsi maupun orang lain, penanganannya harus sekaligus dalam satu dakwaan yang terdiri dari dakwaan korupsi dan TPPU.

Seharusnya pula dipahami, tidaklah tepat kalau dalam penetapan tersangka yang ditindaklanjuti dengan penyidikan selanjutnya tidak ditelusuri aliran hasil kejahatannya untuk apa, TPPU-nya ke mana?

Seharusnya. mudah dipahami bahwa dalam hal ada dugaan korupsi, apalagi kalau terjadi sekian waktu yang lalu dan baru terungkap sekarang, pasti tidak mungkin tidak terjadi pencucian uang. Untuk itu, seseorang yang ditetapkan tersangka korupsi harus dikembangkan pada penerapan TPPU-nya. Kemudian, pada akhirnya berlanjut pada proses penuntutan dengan dakwaan dua kejahatan sekaligus, yaitu korupsi dan TPPU.

Hal ini menjadi sangat penting agar sejak awal pengungkapan korupsi langsung dikejar ke mana saja uang hasil korupsinya. Kenapa? Karena Undang-Undang Antikorupsi tidak memfasilitasi untuk pelacakan. Meskipun ada penyitaan, tetapi tentu tidak sekuat bila menggunakan langkah penyitaan atas hasil pelacakan aliran dana korupsi, terutama bila sudah berubah bentuk, misalnya dari uang sebagai hasil korupsi dan sudah berubah menjadi barang karena dibelanjakan dan modus-modus lain.

Kemudian, ada masalah terkait Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi. Penjatuhan pidana membayar uang pengganti sejumlah yang diperoleh dari hasil korupsi tidak seindah yang diharapkan karena, ada subsidiairnya. Dalam hal ini yaitu dalam waktu yang ditentukan tidak dibayarkan maka bisa diganti dengan penjara dengan waktu tertentu. Bisa saja, koruptor sengaja menyembunyikan hasil kejahatannya dan berkilah untuk tidak bayar serta pasang badan. Tentu bukan hal seperti ini yang diinginkan. Untuk apa sekadar memperberat pidana, sedangkan kerugian negara tidak tergantikan?

Dengan menerapkan TPPU, sepanjang penegak hukum mau bekerja profesional penuh integritas seharusnya bisa memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan merampas kembali harta kekayaan dari koruptor. Ini dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan TPPU dalam penanganan perkara korupsi.

Selain itu, untuk memperkuat penuntutan, seharusnya hakim juga mewajibkan pembalikan beban pembuktian (shifting burden of proof) kepada terdakwa terkait harta kekayaan yang dipermasalahkan, biasanya berupa barang yang disita maupun rekening yang bekukan dengan menggunakan UU TPPU.

Sudah barang tentu harus dipahami oleh penegak hukum bahwa harta kekayaan hasil kejahatan bisa jadi bukan hanya dinikmati oleh koruptornya tetapi juga oleh orang lain yang kebagian aliran dananya. Untuk orang yang menikmati hasil kejahatan tidak mungkin diterapkan ketentuan antikorupsi, padahal dia menikmati.

Maka, untuk itu orang-orang ini harus dipertanggungjawabkan secara pidana karena ikut menikmati hasil korupsi yang dia tahu, atau setidaknya dia patut menduga, yang dinikmati bukan dari hasil kegiatan yang sah dan jumlah yang diterima menimbulkan kecurigaan.

Oleh sebab itu, dengan menerapkan TPPU, penegak hukum bisa menjangkau siapa yang ikut menikmati hasil korupsi. Ini penting diterapkan untuk mencegah orang yang mencoba-coba korupsi karena dia harus berpikir bahwa bukan hanya korupsi yang akan dikejar pemenjaraan, tetapi hasil korupsinya tetap akan dilacak dan untuk itu dia berisiko penambahan pidana lagi.  

Selain itu, uang hasil korupsinya pun akan dirampas kembali. Dalam hal ini, yang juga harus diingat, penerapan ini sebagai penguat integritas bangsa. Bahwa harus disosialisasikan, ikut menikmati hasil korupsi adalah kejahatan dan bisa berakibat fatal.

Peringatan Kemerdekaan ke-75 ini dan kondisi saat ini negara sedang sangat membutuhkan dana, harus dipandang sebagai momentum konsistensi untuk menerapkan TPPU pada korupsi yang ada bukti hasilnya telah dinikmati, dialirkan kemana saja, dan untuk apa saja. Penerapan TPPU harus dioptimalkan agar perampasan hasil kejahatan yang harus dikembalikan kepada rakyat bisa maksimal.

Saat ini, penegak hukum sedang menghadapi atau mengungkap beberapa perkara korupsi. Terakhir, tentu saja penanganan kasus Djoko Tjandra. Kita akan melihat komitmen penegak hukum terkait penerapan TPPU-nya, karena mustahil bila ada bukti aliran dana penyuapan atau gratifikasi, kemudian tidak ada TPPU sedangkan kasus ini bukan kasus tangkap tangan.

Marilah kita gunakan momentum peringatan hari kemerdekaan dengan mengevaluasi penegakan hukum terhadap korupsi yang terjadi, sekalipun pelaku korupsi sudah dipidana, apakah semua yang terlibat TPPU karena menikmati hasil korupsi sudah ditelusuri. Misalnya, bebasnya Nazarudin kemarin, apakah sudah tuntas? Apakah pihak lain yang ikut menikmati sudah ditelusuri? Kemudian, kasus yang melibatkan Setya Novanto. Sudah tuntaskah TPPU-nya? Selain itu, kasus korupsi lain yang belum diterapkan TPPU-nya sehingga hasil kejahatan gagal dirampas untuk negara. Apakah akan dibiarkan? (tw)

Peristiwa

Kereta Api Cepat Woosh Bocor Saat Hujan Deras

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Bandung, Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Timur hari Jumat 12/4/2024 sekitar pukul 14.00 WIB, menyebabkan banjir di berbagai wilayah.

Bukan hanya rumah saja yang mengalami bocor akibat derasnya hujan tersebut, tetapi Kereta Api Cepat Woosh juga mengalami bocor.

Kebocoran terjadi pada gerbong lima dan gerbong enam, pihak KCIC langsung melakukan tindakan dengan mengepel lantai yang tergenang air tersebut.

“(Rembesan air berasal) dari sambungan (gerbong), dari gerbong lima ke enam, tadi langsung dipel,” ujar salah satu saksi mata.

 Ironisnya saksi mata itu juga sempat ditegur dan dilarang merekam dan menyebarkan kebocoran yang terjadi di salah satu gerbong kereta Whoosh KCIC tersebut.

“Cuma ditegur aja gak boleh video, ‘maaf ya gak boleh divideo, gak boleh dishare, karena ini kesalahan teknis akibat cuaca,” tutur saksi mata tersebut menirukan teguran petugas.

awal pembuatan kereta cepat itu sudah bengkak dan bocor anggarannya yang merugikan APBN, bocor pula keretanya saat digunakan, Amsyiong! (tw)

Continue Reading

Peristiwa

Warga Ricuh Berebut Bansos saat Jokowi Open House di Istana Negara

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Open House Jokowi yang berlangsung di Istana Negara tampak karut-marut pada Rabu siang, 10 April 2024. Para warga yang merupakan tamu open house merangsek masuk ke kompleks Istana dan berebut bantuan sosial atau Bansos pada pukul 11.20 WIB.

Mula-mula warga menerobos masuk kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mereka menabrak papan pembatas yang dipasang petugas keamanan. Lantaran petugas tak mampu membendung desakan warga, pembatas tersebut jebol.

Warga lalu masuk ke dalam kompleks Istana tanpa mengikuti arahan protokoler. Mereka tak ikut skrining dan melewati pintu detector begitu saja. Para tamu lantas membawa semua barang bawaan termasuk telepon seluler yang sebenarnya dilarang dibawa masuk.

Warga kemudian berkumpul di depan pintu masuk ruang tamu untuk bertemu Jokowi. Sejumlah petugas keamanan sudah berjaga di depan pintu. Petugas lantas tidak mengizinkan warga masuk.

Karena tak berhasil menuju ruang silaturahmi dan bersalaman dengan Jokowi, warga langsung menghampiri tenda tempat pembagian bansos. Bansos ini seharusnya dibagi-bagikan pihak Istana untuk warga yang sudah bersalaman dengan Jokowi. Warga menyerbu tenda dan menggulingkan meja yang terdapat di dekat tenda itu.

Beberapa petugas berseragam berteriak-teriak. “Ini (Bansos) bukan untuk dibagikan. Tolong yang tertib,” kata salah seorang petugas. Petugas kewalahan. Sejumlah warga tampak terimpit. Beberapa di antaranya teriak minta tolong. Anak-anak kecil yang ikut datang di acara open house tampak terpisah dengan orang tuanya.

Sedikit jauh dari kerumunan, seorang petugas memapah warga yang berjalan sempoyongan. Mata warga itu lebam-lebam. Menurut pantauan Tempo, ada dua warga yang dipapah petugas dan dilarikan ke pusat kesehatan. Tim medis tampak berlari mendekat.

Setelah bansos habis, warga membubarkan diri. Petugas keamanan meminta warga untuk segera meninggalkan lokasi kejadian. Mereka meyakinkan warga bahwa acara sudah selesai.

Pada pukul 12.30, kompleks Kementerian Sekretariat Negara sudah sepi. Tersisa beberapa warga yang masih mencari informasi soal barang mereka yang hilang. Belum ada keterangan dari pihak Istana Negara perihal kericuhan dalam acara open house

Adapun Istana Negara menggelar acara open house tanpa undangan pada hari ini, Rabu, 10 April 2024. Para tamu diatur untuk dapat bersalaman dengan Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi serta Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan istri wakil presiden, Wury Estu Handayani. Sambil menunggu antrean, warga dapat menikmati hidangan makanan dan minuman yang disiapkan Istana. (tw)

Continue Reading

Peristiwa

Nama Kaesang Anak Jokowi Terseret Dalam Pusaran Kasus Korupsi PT Timah Rp.271 Triliun

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta,  Kasus mega korupsi PT. Timah diprediksi bakal mejteret sejumlah tokoh, artis dan pengusaha. Di mana sebelumnya Kejaksaan Agung, (Kejagung) telah menetapkan 16 tersangka, di antaranya Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), yakni Helena Lim dan Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi.

Helena Lim diduga memiliki sejumlah peran dalam dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah.
Sekira pada tahun 2018 s/d 2019, Helena selaku Manager PT QSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Diketahui, sebelumnya kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022 jadi sorotan publik.

Bukan hanya soal perkiraan kerugian negara yang menembus angka Rp 271 triliun tapi juga diperkirakan kasus ini bakal menyeret banyak pihak.

Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Hal itu dinilai menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya.

Apa peran suami Sandra Dewi?

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Nama terakhir ini sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung.

Harvey diduga meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah beberapa kali pertemuan, disepakati kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Setelah itu, kata Kuntadi, Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya.

Ada artis bakal jadi tersangka?

Kasus korupsi PT Timah ini masih terus bergulir dan diyakini akan menyeret banyak nama.

Setelah menetapkan Helena Lim dan suami Sandra Dewi Harvey Moeis, kini Kejaksaan Agung sudah kantongi 2 nama artis terkenal yang bakal susul Harvey Moeis.

Dua artis terkenal ini digadang-gadang akan menjadi tersangka selanjutnya dalam kasus korupsi timah.

Awalnya info ini diungkapkan Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna.

“Dengan keterlibatan Harvey Moeis, Helena Lim, beberapa orang berikutnya katanya dari Kejaksaan Agung ada pesohor juga yang ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

“Tambahan tersangka dari informasi dari Kejaksaan Agung ada enam lagi tersangka,” lanjutnya.

Pernyataan itu kemudian “diaminkan”–meski tidak secara eksplisit– juga oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dikutip dari Tribunnews.

Ia mengatakan terbongkarnya kasus mega korupsi ini berkat keberanian jaksa Agung ST Burhanuddin.

Masyarakat harus bersyukur dengan hasil kerja ini, Rp271 triliun itu besar banget nilai kerugiannya bagi generasi mendatang,” buka Ketut dalam program Sapa Indonesia Petang, KompasTV, Jumat (29/3/2024).

Tak hanya itu, ia juga mengaku sudah mengantongi nama-nama pesohor yang ikut terlibat.

“Jangan khawatir, (pesohor) kayaknya memang arahnya ke sana, ya. Sudah kita telusuri namanya, kita akan ungkap semua. Dan penting juga adalah kejahatan korporasi saat ini bisa kita jadikan tersangka juga, nih. Jadi bukan orang per orang saja,” ungkapnya.

Menurut Ketut, semua tindak pidana seperti suap, gratifikasi, bahkan orang yang hanya menikmati keuntungan saja dari kasus timah ini bisa dijerat.

Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat agar ikut mengawasi jalannya kasus ini.

Kaesang jadi sorotan

Selain dugaan keterlibatan artis, nama putra bungsu Presiden pun terseret-seret dalam kasus ini.

Berawal dari Helena Lim setelah ditetapkan tersangka dan membuat orang makin penasaran ingin mengenal sosoknya hingga mencari jejaknya di berbagai media sosial.

Kemudian didapatlah “jejak digital”, Helena Lim pernah diundang oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dalam podcastnya.

Yang membuat masalah ini kian melebar, Kaseang video podcastnya dengan Helena dari platform YouTube, hanya beberapa hari lalu, setelah Helena ditetapkan sebagai tersangka.

Banyak yang mempertanyakan bahkan mencurigai hingga berspekulasi macam-macam terkait hilangnya konten YouTube Kaesang dan Helena.

Namun, meski podcast Kaesang bersama Helena Lim itu dihapus, cuplikan video sang crazy rich pamer kekayaan beredar di media sosial.

Apa saja isi podcast itu?

Helena Lim saat itu mengaku ia mengenakan gaun hitam keluaran Hermes seharga Rp40 juta.
Helena Lim mengungkapkan anting yang dikenakannya dibanderol seharga Rp100 juta.

Ia juga mengenakan cincin berlian enam karat yang nilainya mencapai Rp4 sampai Rp5 miliar.
Tak berhenti sampai di situ, Helena Lim mengatakan gelang yang dipakainya tergolong ‘murah’.
Menurut Helena Lim, harga satuan gelang yang dipakainya ‘hanya’ Rp70 juta.

Terakhir, Helena Lim memamerkan jam tangan mewah yang dipakainya.
Ia sempat heran saat Kiky mengetahui merek jam tangan yang dikenakannya, yaitu Patek Phillipe yang harganya Rp 2 miliar.

Kronologi kasus korupsi terbesar
Korupsi tersebut ternyata sudah terjadi sejak tahun 2018 hingga 2019.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan, Harvey bersama-sama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPP) alias RS mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, Harvey Moeis menghubungi Direktur Utama PT Timah yaitu inisial MRPP alias Saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

MRPT ditetapkan tersangka lebih dahulu oleh Kejagung dalam kasus yang sama.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, kata Kuntadi, akhirnya keduanya menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Yang selanjutnya tersangka Harvey Moeis menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud.

Selanjutnya, tersangka Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan itu kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim (HLN) yang juga menjadi tersangka.

“(Keuntungan yang disisihkan) diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui QSE yang difasilitasi oleh TSK HLN,” ujar dia. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending