Connect with us

Nasional

Kritikan Said Didu ke Pemerintah: Soroti IKN, Freeport hingga Jiwasraya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Said Didu selama ini dikenal aktif menyoroti pemerintah termasuk Presiden Jokowi, Freeport hingga perampokan Jiwasraya.

Kini, Twitter melakukan suspend atau membatasi beberapa pengguna akun Twitter, yakni dengan melakukan bersih-bersih akun robot.

Akun Twitter Said Didu,@msad_Didu, tak lolos dari bersih-bersih Twitter.

Rizal Ramli mengatakan bahwa akun Twitter Said Didu terkena suspend karena cuitan Said di Twitter yang selalu berbeda pendapat dengan pemerintah.

“Hi @TwitterID, Numpang tanya kenapa akun @msaid_didu disuspend?”

“Hanya karena kritis dan berbeda pendapat dengan yang berkuasa”.

“Apa kriteria suspend? Tks,” cuit akun @RamliRizal, Jumat (16/12/2022).

Simak rekam jejak kritikan yang disampaikan oleh Said Didu, sebagai berikut:

Kritik Kebiasaan Jokowi Saat Resmikan Jalan Tol

Said Didu merasa gerah dengan kebiasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meresmikan jalan tol.

Said berpendapat, bahwa hal tersebut hanya bagian dari pencitraan saja.

Said berpendapat demikian karena menurutnya, proyek jalan tol bukanlah proyek pemerintah, melainkan proyek yang dikerjakan BUMN.

“Setahu saya yang meresmikan tol itu mungkin hanya satu satunya hanya Pak Harto. Tentunya bukan kerja pemerintah,” ungkap Said, Rabu (13/2/2019) lalu.

Bangsa Indonesia miliki risiko besar dari kebijakan publik yang berbasis pencitraan seperti demikian.

Said mengatakan bahwa hal tersebut sangat berbahaya bagi BUMN.

Lantaran menurutnya, BUMN akan rusak bila ditunggangi oleh pencitraan politik.

Tak hanya itu, bahkan Said juga menilai pemerintahan Jokowi sudah memaksa BUMN untuk membeli proyek-proyek jalan tol dengan harga yang mahal.

Said Soroti Isu Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

Said sempat dilaporkan ke Bareskrim oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan.

Bermula dari kanal YouTube Muhammad Said Didu yang saat itu diwawancarai oleh Hersubeno Arief.

Dalam wawancara tersebut, Said menyoroti isu tentang persiapan pemidahan ibu kota negara baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak yang menangani wabah Covid-19.

Said menyampaikan, bahwa isu soal pemindahan ibu kota negara baru menunjukkan pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum.

Pemerintah hanya mementingkan legacy saja.

Kemudian, Said menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan, Sri Mulyani tidak menganggu dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.

Sebelumnya, diketahui bahwa Said Didu sudah melayangkan surat klarifikasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan.

Namun, surat klarifikasi dari Said tidak membuat Luhut mengurungkan niatnya untuk melaporkan Said ke pihak berwajib.

Pada akhirnya, Said dipanggil oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin (4/5/2020).

Kritik Soal Kasus Freeport

Diketahui bahwa Said Didu pernah memberikan kritikan yang cukup pedas kepada pemerintah mengenai akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

Said mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara.

Ia menilai juga, bahwa langkah Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum untuk mengambil alih 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia tidak luar biasa.

Capain tersebut tidak perlu diluapkan secara berlebihan karena pemerintahan sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama.

Hal tersebut adalah ketika Indonesia mengambi PT Inalum dari Jepang dengan membayar pakai APBN.

Said Kritik Perampokan Jiwasraya

Kritikannya kali ini, Said menyampaikan bahwa terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus gagal bayar polis yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Terjadi perampokan (di Jiwasraya).”

“Perusahaan yang sangat sehat pada 2016-2017, lalu defisit puluhan triliun di tahun berikutnya, berarti ada penyedotan dana yang terjadi,” ungkap Said, Kamis (19/12/2019) lalu.

Said mengatakan bahwa ia juga tidak melihat kemungkinan adanya masalah gagal bayar di Jiwasraya yang disebabkan oleh kesalahan dalam proses berbisnis.

“Tidak mungkin kalau hanya risiko bisnis, karena ekonomi di 2018 biasa-biasa saja kok, tidak seperti 1998,”. (tw)

Politik

Materi Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan penyerahan kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 pada Selasa (16/4/2024).

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengaku masih membahas draf kesimpulan itu.

Kendati demikian, beberapa poin sudah terlihat kerangkanya. “Konklusi dari analisis yuridis tersebut membuktikan terbuktinya pelanggaran terukur yang dilakukan termohon (KPU), sekaligus membuktikan keberpihakannya kepada paslon 02,” kata pengacara Anies-Muhaimin, Heru Widodo, Minggu (14/4/2024).

“Selain itu juga membuktikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi yang mencederai demokrasi,” kata dia.

Saat ini, kata Heru, pembahasan dilakukan menyangkut materi-materi analisis yuridis terhadap pembuktian yang diajukan para pihak.

Mereka juga akan menggunakan hak yang diberikan majelis hakim guna menanggapi secara khusus keterangan 4 menteri dan keterangan DKPP dalam sidang pamungkas pekan lalu. “Akan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang pemohon ajukan dan keterangan para ahli,” ucap Heru.

Sementara itu, soal fakta hukum yang dianggap sudah diketahui umum (notoire feiten) dan telah terpublikasi, akan mereka sertakan dalam lampiran kesimpulan nanti. Majelis hakim konstitusi sudah memulai rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara maraton sejak sidang pamungkas digelar pada Jumat (5/4/2024). Setelah penyerahan Kesimpulan pada Selasa lusa, MK dijadwalkan membacakan putusan atas sengketa Pilpres 2024 paling lambat pada Senin (22/4/2024). (ut)

Continue Reading

Peristiwa

Kereta Api Cepat Woosh Bocor Saat Hujan Deras

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Bandung, Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Timur hari Jumat 12/4/2024 sekitar pukul 14.00 WIB, menyebabkan banjir di berbagai wilayah.

Bukan hanya rumah saja yang mengalami bocor akibat derasnya hujan tersebut, tetapi Kereta Api Cepat Woosh juga mengalami bocor.

Kebocoran terjadi pada gerbong lima dan gerbong enam, pihak KCIC langsung melakukan tindakan dengan mengepel lantai yang tergenang air tersebut.

“(Rembesan air berasal) dari sambungan (gerbong), dari gerbong lima ke enam, tadi langsung dipel,” ujar salah satu saksi mata.

 Ironisnya saksi mata itu juga sempat ditegur dan dilarang merekam dan menyebarkan kebocoran yang terjadi di salah satu gerbong kereta Whoosh KCIC tersebut.

“Cuma ditegur aja gak boleh video, ‘maaf ya gak boleh divideo, gak boleh dishare, karena ini kesalahan teknis akibat cuaca,” tutur saksi mata tersebut menirukan teguran petugas.

awal pembuatan kereta cepat itu sudah bengkak dan bocor anggarannya yang merugikan APBN, bocor pula keretanya saat digunakan, Amsyiong! (tw)

Continue Reading

Nasional

Cara Aktifkan IKD, Fotokopi KTP Tak Berlaku Lagi di Tahun 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mulai tahun 2024, pemerintah akan menggantikan kartu tanda penduduk (KTP) dengan identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP Digital.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB Cahyono Tri Birowo.

“Untuk timeline-nya kita sendiri dari pemerintah sudah menetapkan di Oktober 2024. Maka, kita sudah tidak perlu lagi untuk menyampaikan fotokopi KTP untuk mendapatkan layanan pemerintah. Karena semuanya sudah menjadi bagian dari layanan terintegrasi,” ujar Cahyono Tri Birowo di jakarta, (12/4/2024).

Apa Itu IKD Pengganti KTP?
IKD merupakan identitas kependudukan yang berbentuk aplikasi digital. Dengan begitu, kita tidak perlu memfotokopi KTP lagi.

Bisa disebut, IKD adalah versi digital KTP elektronik (e-KTP). Sehingga, jika masyarakat ingin mengurus dokumen tertentu, ke depannya kita hanya perlu mengirim data dari aplikasi IKD.

Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2, menuliskan bahwa IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi berupa KTP dan KK sebagai identitas yang bersangkutan.

Fungsi IKD
Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Blitar, IKD atau KTP Digital memiliki fungsi berikut:

1. Pembuktian Identitas
IKD berfungsi untuk memberikan penegasan bahwa penduduk yang bersangkutan adalah benar sesuai dengan yang terdaftar, dan yang diakui oleh penduduk tersebut.

2. Otentikasi Identitas
Untuk memverifikasi penduduk yang melakukan pelayanan digital, lewat otentikasi 2 faktor. Melalui perbandingan data yang ada di database, dengan data diri penduduk (wajah, sidik jari, dan lain-lain).

3. Otorisasi Identitas
IKD mampu memberikan persetujuan akses layanan secara digital, dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan suatu layanan merupakan orang yang bersangkutan.

Cara Daftar IKD (KTP Digital)
Untuk membuat KTP Digital, masyarakat perlu mengunduh aplikasi IKD oleh Kemendagri.

Dilansir dari laman Indonesiabaik.id milik Menteri Komunikasi dan Informatika, berikut adalah cara membuat KTP online:

Buka aplikasi IKD.
Isi data berupa NIK, e-mail aktif, dan nomor handphone. Lalu, klik tombol verifikasi data.
Verifikasi wajah dengan pilih tombol ambil foto untuk pemadanan Face Recognation.
Pilih scan QR Code yang bisa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Setelah berhasil, cek e-mail yang didaftarkan untuk mengetahui kode aktivasi.
Masukkan kode aktivasi dan captcha untuk melakukan aktivasi IKD.
Aktivasi IKD telah selesai.
IKD Mulai Berlaku Kapan?

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan bahwa Joko Widodo juga sudah menitahkan dua menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mempercepat pengembangan digital ID.

“Paling lambat bulan 6 harus sudah selesai, artinya Juni 2024 IKD harus berlaku nasional, dan September akhir paling lambat sudah terintegrasi dengan seluruh pelayanan pemerintah dan swasta untuk di-launching oleh Jokowi sebagai legacy beliau,” ujar Dirjen Teguh dalam kunjungan kerja para Kadis Dukcapil se-Provinsi Jawa Barat dipimpin Kadis Jabar Berli Hamdani Gelung Sakti di Command Center kantor Ditjen Dukcapil, Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (25/1/2024) lalu, dikutip dari laman dukcapil.kemendagri.go.id.

Dirjen Teguh juga meminta perhatian serius seluruh Kepala Dinas Dukcapil tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menggenjot akselerasi IKD menjadi 30 persen dari total penduduk.

Dalam meningkatkan penerapan IKD, pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pergantian IKD masih dilakukan secara bertahap. Bagi masyarakat yang ingin mengaktivasi KTP Digital, juga bisa dilakukan di Kantor Dukcapil atau di Kantor Kecamatan sesuai domisili. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending