Connect with us

Nasional

Kritikan Said Didu ke Pemerintah: Soroti IKN, Freeport hingga Jiwasraya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Said Didu selama ini dikenal aktif menyoroti pemerintah termasuk Presiden Jokowi, Freeport hingga perampokan Jiwasraya.

Kini, Twitter melakukan suspend atau membatasi beberapa pengguna akun Twitter, yakni dengan melakukan bersih-bersih akun robot.

Akun Twitter Said Didu,@msad_Didu, tak lolos dari bersih-bersih Twitter.

Rizal Ramli mengatakan bahwa akun Twitter Said Didu terkena suspend karena cuitan Said di Twitter yang selalu berbeda pendapat dengan pemerintah.

“Hi @TwitterID, Numpang tanya kenapa akun @msaid_didu disuspend?”

“Hanya karena kritis dan berbeda pendapat dengan yang berkuasa”.

“Apa kriteria suspend? Tks,” cuit akun @RamliRizal, Jumat (16/12/2022).

Simak rekam jejak kritikan yang disampaikan oleh Said Didu, sebagai berikut:

Kritik Kebiasaan Jokowi Saat Resmikan Jalan Tol

Said Didu merasa gerah dengan kebiasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meresmikan jalan tol.

Said berpendapat, bahwa hal tersebut hanya bagian dari pencitraan saja.

Said berpendapat demikian karena menurutnya, proyek jalan tol bukanlah proyek pemerintah, melainkan proyek yang dikerjakan BUMN.

“Setahu saya yang meresmikan tol itu mungkin hanya satu satunya hanya Pak Harto. Tentunya bukan kerja pemerintah,” ungkap Said, Rabu (13/2/2019) lalu.

Bangsa Indonesia miliki risiko besar dari kebijakan publik yang berbasis pencitraan seperti demikian.

Said mengatakan bahwa hal tersebut sangat berbahaya bagi BUMN.

Lantaran menurutnya, BUMN akan rusak bila ditunggangi oleh pencitraan politik.

Tak hanya itu, bahkan Said juga menilai pemerintahan Jokowi sudah memaksa BUMN untuk membeli proyek-proyek jalan tol dengan harga yang mahal.

Said Soroti Isu Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

Said sempat dilaporkan ke Bareskrim oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan.

Bermula dari kanal YouTube Muhammad Said Didu yang saat itu diwawancarai oleh Hersubeno Arief.

Dalam wawancara tersebut, Said menyoroti isu tentang persiapan pemidahan ibu kota negara baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak yang menangani wabah Covid-19.

Said menyampaikan, bahwa isu soal pemindahan ibu kota negara baru menunjukkan pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum.

Pemerintah hanya mementingkan legacy saja.

Kemudian, Said menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan, Sri Mulyani tidak menganggu dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.

Sebelumnya, diketahui bahwa Said Didu sudah melayangkan surat klarifikasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan.

Namun, surat klarifikasi dari Said tidak membuat Luhut mengurungkan niatnya untuk melaporkan Said ke pihak berwajib.

Pada akhirnya, Said dipanggil oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin (4/5/2020).

Kritik Soal Kasus Freeport

Diketahui bahwa Said Didu pernah memberikan kritikan yang cukup pedas kepada pemerintah mengenai akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

Said mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara.

Ia menilai juga, bahwa langkah Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum untuk mengambil alih 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia tidak luar biasa.

Capain tersebut tidak perlu diluapkan secara berlebihan karena pemerintahan sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama.

Hal tersebut adalah ketika Indonesia mengambi PT Inalum dari Jepang dengan membayar pakai APBN.

Said Kritik Perampokan Jiwasraya

Kritikannya kali ini, Said menyampaikan bahwa terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus gagal bayar polis yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Terjadi perampokan (di Jiwasraya).”

“Perusahaan yang sangat sehat pada 2016-2017, lalu defisit puluhan triliun di tahun berikutnya, berarti ada penyedotan dana yang terjadi,” ungkap Said, Kamis (19/12/2019) lalu.

Said mengatakan bahwa ia juga tidak melihat kemungkinan adanya masalah gagal bayar di Jiwasraya yang disebabkan oleh kesalahan dalam proses berbisnis.

“Tidak mungkin kalau hanya risiko bisnis, karena ekonomi di 2018 biasa-biasa saja kok, tidak seperti 1998,”. (tw)

Nasional

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Gubernur Sumatra Utara yang juga pernah menjabat Pangkostrad di era SBY, Edy Rahmayadi siap bertarung di Pilkada Sumatra Utara (Sumut) untuk periode kedua. Edy mengaku tidak gentar terhadap bakal kandidat lain, termasuk menantu Jokowi, bobo Nasution.

“Saya sama siapa pun (tidak takut). Jangankan mantu Presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh, kita lawan,” kata Edy di Kantor DPP PKB Jakarta, (11/6/2024).

Edy Rahmayadi Tidak Takut Lawan Mantu Jokowi di Pilgub Sumut

Menurut Edy, keberanian ini merupakan salah satu wujud optimisme dirinya untuk kembali bertarung. Namun Edy belum mendapatkan dukungan dari partai politik agar bisa bertarung.

“Kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis,” tegas Edy.

Seperti diketahui, Edy mendaftarkan diri setidaknya ke delapan partai. Mulai dari PDIP, PKS, PKB, Demokrat, NasDem, Perindo, PAN dan Hanura. (ut)

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD soal Investor Asing Belum Masuk IKN: Cari Terus Mas Bahlil

Published

on

By

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait belum ada investor asing yang masuk untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahfud meminta Bahlil terus mencari investor asing itu supaya berinvestasi di IKN. Baginya, perlu ada tenggat waktu investor asing bisa masuk ke IKN setelah 17 Agustus 2024 nanti.

“Oooh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus, Mas Bahlil. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan,” cuit Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu (12/6).

Bahlil sempat mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke IKN. Ia beralasan investor asing belum masuk lantaran kini pemerintah belum merampungkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II,” dalih Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

“Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan,” tambahnya.

Meski begitu, Bahlil mengaku progres pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu saksikan saat berkunjung ke IKN pekan lalu.

Pembangunan IKN terus digenjot oleh pemerintah belakangan ini. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT ke-79 RI pada Agustus 2024 nanti di tempat tersebut

Continue Reading

Peristiwa

Jebakan Betmen dari Oligarki perihal Pemberian Ijin Tambang kepada Ormas Keagamaan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kendati ada resistensi dari berbagai kalangan, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP itu memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas kepada Ormas Keagamaan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A menilai kebijakan Jokowi itu lebih sarat kepentingan politik oligarki ketimbang kepentingan ekonomi. Meski konon dianggap sebagai realisasi janji kampanye Jokowi, namun pemberian WIUPK ditenggarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat Ormas Keagamaan  pasca lengser sebagai RI-1 pada Oktober mendatang.

“Kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan sungguh sangat tidak tepat, bahkan menurut saya cenderung blunder,” ujarnya di Kampus UGM, Selasa (4/6).

Alasan kenapa karena Ormas Keagamaan dinilai tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan Ormas Keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaa tambang swasta.

Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu (gray areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan. Kalau Ormas Keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi Ormas Keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu, yang berpotensi menjerembabkan ke dalam dunia hitam pertambangan.

Dalam pandangan Fahmy jika pemerintah memang berkeinginan meningkatan kesejahteraan rakyat melalui Ormas Keagaamaan caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Pemerintah justru bisa memberikan PI (profitability index) kepada Ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah.

“Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik Ormas keagamaan, tidak berisiko dan tidak berpotensi menjerembabkan Ormas Keagamaan ke dalam kubangan dunia hitam Pertambangan. Karenanya pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25/2024 karena lebih besar madharatnya ketimbang manfaatnya,” tandas Fahmy.

So, Waspada jebakan Betmen dari oligarki dan rejim sesat saat ini, kudu pake akal sehat untuk melakukannya agar tidak terjerembab dan masuk lubang mereka! (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending