Ekonomi
Respon Sri Mulyani saat Gibran Bicara Dana Abadi Pesantren-KIS Lansia, Nitizen: Anak dan Bapak Sama Saja! Incar Dana umat, Tapi Tak Peduli Islam

REPORTASE INDONESIA – jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran menanggapi program unggulan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan bertarung di Pilpres 2024. Program unggulan tersebut di antaranya Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia.
Sri Mulyani mengatakan sejatinya dua program itu sudah ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya untuk KIS, target lansia menjadi dikhususkan.
“Dilihat saja APBN 2024 kan sudah diketok ya. Mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Rabu (25/10/2023).
“Umpamanya anggaran perlinsos di 2024 kalau tidak salah Rp 487 triliun. Jadi nanti program seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia, bantuan subsidi listrik, subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada. Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana abadi yang sekarang ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan lansia sebenarnya sudah terakomodir dalam program KIS saat ini. Dengan begitu, program itu dinilai tidak perlu lagi.
Isa menjelaskan para lansia dari keluarga tidak mampu sudah tercover dalam daftar penerima program keluarga harapan (PKH) alias data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Oleh karena itu, mereka otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Kalau kemudian nanti ada yang masih belum tercover dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perbaikan pendataan yang akan kita (pemerintah) lakukan. Tapi seharusnya sih kita cukup dengan program yang ada sekarang ini (KIS),” tegas Isa.
Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan dana abadi pesantren merupakan bagian tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan. Ia mengatakan dana abadi pendidikan saat ini berjumlah Rp 106,1 triliun.
Andin menyebut total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ada Rp 134,1 triliun. Khusus untuk pesantren, belanja tahun ini dialokasikan sebesar Rp 250 miliar.
“Pengelolaan programnya sendiri itu dikelola oleh Kemenag, jadi nanti yang membiayai LPDP. Prosesnya sedang berjalan, saat ini sedang ada seleksi-seleksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa, dan lain-lain,” jelasnya.
Sebelumnya, Gibran membocorkan beberapa program unggulannya jika terpilih yakni dana abadi pesantren berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ia juga menjanjikan adanya kredit startup millenial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia, dan kartu sehat anak.
“Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit Mekaar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup millenial. Ini untuk bisnis-bisnis para millenial yang berbasis inovasi dan teknologi,” beber Gibran di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
“Sekarang sudah ada KIS, ada KIP, PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS lansia,” tambahnya.
Nitizen: Anak dan Bapak Sama Saja! Incar Dana umat, Tapi Tak Peduli Islam.
https://www.instagram.com/reel/Cy1cbW-yQ3c/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

“Serba Kesusu Program Bapaknya Dihak Miliki Anak’e yang tidak punya Vusi dan Misi Sebagai cawapres serta Aji Mumpung”
Wajah sumringah akhir-akhir ini memang melanda Gibran Rakabuming Raka. Tepatnya saat dia berjalan beriringan dengan ketum Golkar Airlangga Hartarto, setelah huru-hara keputusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan.
Di depan awak media dia tertawa puas, seolah berhasil mempermainkan statemen maju tidaknya dia menjadi cawapres Prabowo Subianto. Rasa itu dilepaskan juga ketika cawapres hasil kerja MK itu, berbicara pertama sebagai pasangan Prabowo. Dia menenangkan capresnya, karena yang dicari akhirnya datang.
Penuh arogan seolah moment hari ini juga sudah dinanti olehnya. Karena kesibukan yang dikejar waktu, pendaftaran pun segera dilakukan di akhir batas waktu. Ya maklumlah, habis kejar target. Karena nunggu kerja paman, dalam memutus perkara batas minimal dan maksimal yang pada akhirnya sudah berjalan dengan baik.
Seremonial masuk ke Golkar juga sudah rampung, yang masih menggantung dengan partai yang membesarkannya. Dia belum memaparkan sampai mana, walaupun seperti kasusnya yang sudah maju nyapres dengan partai lain itu otomatis sudah keluar.
Terlalu sibuk mengurus tiket cawapres, akhirnya partai yang katanya membesarkannya ditinggal tanpa sepatah kata. Beberapa hari baru menghampiri senior untuk undur diri. Begitukah etika politik dari anak seorang presiden?
Sudah tidak mau memusingkan langkah politisi muda tak beretika itu, yang saya soroti saat di panggung luas. Cawapresnya Prabowo itu mencoba menggelegarkan janjinya. Katanya akan memberikan dana abadi bagi pesantren dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ada yang salah? Jelas ada yang tidak beres, karena program itu sudah terbungkus rapi sebagai program ayahnya.
Kenapa harus dikoarkan lagi seolah itu program barunya? Jadi selama ini Mas Gibran tahu atau tidak program milik ayahanda? Solo banyak pesantren lho, masak program tersebut luput dari pantauan sang wali kota yang hebatnya sampai bisa meloloskan diri menjadi cawapres. Kebenaran itu disampaikan langsung oleh pemilik kewenangan sebagai pengatur keuangan negara, Ibu Sri Mulyani. Dalam keterangannya, dua program yang dilantangkan Gibran itu sudah masuk APBN 2024.
Mas Gibran kehilangan inspirasi atau gimana. Gagasan bapaknya kok bisa diakui program barunya bersama Pak Prabowo? Saya rasa itu bentuk mati gayanya seorang Gibran, saat di atas panggung megah dan mewah yang sudah disediakan pendukungnya.
Saya yakin 100% belum ada pembahasan tentang program, apalagi visi dan misi. Ya coba dibatangkan, kapan Prabowo dan Gibran bersama? Secara keduanya disibukkan dengan pertemuan-pertemuan rahasia bersama berbagai pihak. Ya seperti beberapa hari yang lalu Pak Amran Sulaiman yang sekarang menggantikan Mentan Syahrul Yasin Limpo, diundang ke kediaman Prabowo. Untuk apa, tidak mungkin sekedar say hy. Ya mungkin sedang briefing supaya jabatan yang didapat sekarang ini, bisa menjadi roda pendukung Prabowo-Gibran.
Atau dewan pemeriksaan kode etik yang anggotanya adalah Mantan ketua MK, Jimly Asshiddiqie. Jimly sudah mendeklarkan diri menjadi bagian dari Prabowo-Gibran. Tapi dia masih serakahnya menerima job yang harusnya dibawa kendali orang yang netr, untuk menyecreening adanya dugaaan besar pelanggaran kore etik terhadap putusan Ketua MK. Penilaian yang obyektif rasanya tidak akan tercapai, hanya ada subyektif dimata mereka demi membantu hajat sang presiden.
Setelah sibuk ubyek dengan keputusan yang ditunggu, keduanya disibukkan dengan persiapan berkas pilpres sebelum pendaftaran KPU ditutup. Jadi tidak ada waktu serius untuk memikirkan kebutuhan warga, hingga bisa menyusun sebuah program. Karena apa yang dibawakan itu adalah kelanjutan yang dilakukan presiden Jokowi.
Saya rasa mas Gibran harus pandai-pandai lagi menyusun program dengan matang. Jangan asal ucap, harus disesuaikan kebutuhan, aspirasi dan kondisi warga saat ini. Tidak bisa pula dibiarkan rampung sendiri dengan Prabowo, wong selama ini dia belum menyusun karena tidak tau apa kebutuhan warganya. Jadi semua dalam kondisi saling menunggu. Hati-hati Mas Gibran jangan terulang lagi, takutnya nama anda jatuh lagi karena menjiplak atau malah menghakmiliki program milik orang lain. Ya walaupun pak presiden itu ayah Mas Gibran sendiri.
Saatnya membuktikan diri mas, kata paman Anwar Usman, anda wali kota yang sangat inspiratif dan unggul dalam segala bidang. Silahkan berembug dengan Pak Prabowo, mungkin mau mengembangkan makan gratis, atau gratisan yang lain. Jangan bikin agenda sendiri juga, karena di atas panggung kemarin Pak Prabowo sudah sempat memasukkan agenda buat program ekonomi syariah. Coba dikembangkan mas Gibran, biar jadi gayung yang bersambut. Biar tidak berubah haluan jadi ekonomi hijau dan ekonomi biru dan malah berakhir meniru mentor anda di Jawa Tengah, tepatnya milik Ganjar-Mahfud.
Keterangan dari Bu Sri Mulyani adalah secercah pelurusan, agar program para calon prmimpin ini on the track. Tentunya agar publik juga bisa membedakan mana yang pure inisiatifnya sendiri dan mana yang dilanjutkan. Tujuannya semua agara terarah dan informasi ke publik sebagai pemiluh tidak tersimpang siur. (tw)
Ekonomi
Utang Pemerintahan Era Jokowi Naik Terus Dekati Rp 8.000 Triliun!

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengalami kenaikan. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 31 Oktober 2023, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.950,52 triliun.
Utang ini mengalami kenaikan dibandingkan pada akhir September lalu yang berada di level Rp 7.891,61 triliun.
Utang pemerintah memang bertambah cukup signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Sejak awal tahun 2022, utang pemerintah di era Presiden Jokowi sempat mencatat rekor, dengan menembus Rp 7.000 triliun.
Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014 atau saat transisi pemerintahan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 2.608,78 triliun.
Artinya, sejak menjabat di awal periode pertama Presiden Jokowi hingga sekarang, utang pemerintah sudah mengalami kenaikan lebih dua kali lipatnya. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus berubah. Pada akhir November 2023, rasio utang terhadap PDB adalah 37,68 persen.
Sesuai Undang-undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas, yakni tidak boleh lebih dari 60 persen.
Saat ini, Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 30-40 persen yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman.
Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian SBN domestik yakni sebesar Rp 5.677,55 triliun dan SBN dalam bentuk valutas asing (valas) Rp 1.371,35 triliun.
Baik SBN domestik maupun vakas, masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 901,62 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 872,09 triliun.
Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 269,92 triliun, pinjaman multilateral Rp 533,42 triliun, dan commercial banks Rp 68,76 triliun.
Berikut catatan total utang pemerintah sepanjang tahun 2014-2022 dirangkum dari data APBN KiTa Kementerian Keuangan dan Litbang Harian Kompas:
Utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun (rasio PDB 24,75 persen)
Utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun (rasio PDB 26,84 persen)
Utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun (rasio PDB 26,99 persen)
Utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun (rasio PDB 29,22 persen)
Utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun (rasio PDB 29,98 persen)
Utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun (rasio PDB 29,80 persen)
Utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun (rasio PDB 38,68 persen)
Utang pemerintah tahun 2021: Rp 6.908,87 triliun (rasio PDB 41 persen)
Utang pemerintah tahun 2022: Rp 7.554,25 triliun (rasio PDB 38,65 persen)
Utang pemerintah per Mei 2023: Rp 7.950,52 triliun (rasio PDB 37,68 persen). (tw)
Ekonomi
PT Koperumnas Gelar Acara STK bagi 300 Konsumennya

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, PT Konsumen Perumahan Nasional (Koperumnas) pengembang perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan konsep Syariah, menggelar acara STK (serah terima kunci) bagi 300 konsumen se-jabotabek dan di daerah lainnya di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis 30 November 2023.
Pada penyerahan STK kali ini diberikan total 300 secara bertahap, hari kamis 30 November 2023 STK dibagikan 100 yang lokasinya meliputi Tajur, Jonggol, Ciampea, Daru dan Bekasi sert luar pulau Jawa yakni Balikpapan dan Tanjung Pinang.
Dalam acara tersebut turut hadir Dirut Koperumnas M Aris Suwirya dan CEO Koperumnas Diah Kusuma Putri Muda yang biasa disapa tante bestie.
Aris Suwirya dalam acara STK di Hotel Balairung, Jakarta (30/11) mengatakan, “Sebenarnya rumah ini adalah urusan negara, harusnya masyarakat rumahnya dijamin oleh negara, tapi kemampuan negara kan terbatas, kan belum termasuk negara maju. Jadi kami sebagai pelaku property yang berkonsep Syariah ingin membantu saudara kita yang berpenghasilan rendah dan yang tidak berpenghasilan tetap untuk dapat memiliki rumah.”
Mantan Ketua Umum Apersi dan Apernas yang pernah berpengalaman puluhan tahun di dunia property tersebut menegaskan bahwa, Koperumnas inilah yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan yang tidak tetap.

“Nah, koperumnas inilah yang akan membantu menyediakan rumah dengan angsuran tanpa DP, tanpa Bank, tanpa Slip Gaji, tanpa riba, tanpa batas usia dan hanya syarat KTP dan nafas yang artinya masih hidup, ” jelas Aris Suwirya.
Dalam kesempatan yang sama CEO Koperumnas yang akrab disapa Tante Bestie mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah, pasalnya ia menilai sering dikriminalisasi.
“Sejauh ini saya melihat pemerintah belum mendukung Koperumnas karena kita sering dikriminalisasi, jadi saya mohon bantuannya dari pemerintah untuk membela dan mendukung Koperumnas, karena Koperumnas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ” tegasnya.
Dalam penyerahan kunci pada hari kamis 30 November 2023 tersebut yang bertepatan dengan hari kelahirannya, Tante Bestie berharap kepada seluruh konsumen agar tidak harap-harap cemas dan bertanya-tanya karena mereka ada kepastian hukum, bahwa mereka sudah mendapatkan rumah dan kavlingnya.”

“Serta harapannya juga dengan penyerahan kunci ini akan menjadikan kekuatan dan motivasi mereka untuk lancar mengansurnya karena sudah ada wujudnya dan memotivasi bagi mereka yang belum mendapatkan kunci dan kavlingnya, “jelas Tante Bestie. (sil)
Ekonomi
Total Pendanaan Rp 1,2 Trilun dari Kemenkominfo Mengalir ke Alumni Startup Studio Indonesia

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyalurkan total pendanaan lebih dari USD 79 juta atau 1,2 triliun ke startup alumni Startup Studio Indonesia (SSI) Batch 1-7.
Startup Studio Indonesia adalah program akselerator startup digital besutan Kominfo yang bertujuan untuk mendampingi dan membina para startup tahap awal (early stage) selama 15 minggu agar bisa menemukan product-market fit.
SSI telah menuntaskan 7 batch pelatihan, dengan total 115 alumni startup berprestasi. Sebagai acara puncak yang menutup SSI Batch 7, Kominfo menggelar Milestone Day, di mana startup berkesempatan untuk mempresentasikan progress masing-masing di depan para pemangku kepentingan, mulai dari investor hingga lembaga pemerintahan.
Dengan usainya SSI Batch 7, startup-startup yang kini resmi menjadi alumni, yaitu sebagai berikut:
– AyoKenalin (jaringan agen online untuk pemasaran digital)
– Banoo (solusi IoT untuk perikanan)
– CareNow (pembiayaan kebutuhan medis)
– Contexa (platform AI penyedia copy tulisan untuk brand)
– FarmaCare (platform rantai pasok farmasi)
– Gapai.id (platform lowongan kerja untuk migran)
– HealthPro (penyedia tenaga kesehatan on-demand)
– HIGO (penyedia WiFi dan agensi periklanan digital)
– Invelli (fintech digitalisasi layanan keuangan mikro)
– Krealogi (aplikasi dasbor digital untuk UMKM),
– Kukerja (platform penghubung bisnis dan tenaga kerja)
– Lokatani (IoT untuk pengelolaan kebun)
– Raggam (marketplace penyewaan barang)
– Ravelware (IoT otomatisasi untuk pabrik/gudang)
– Rey.id (aplikasi berbasis keanggotaan untuk asuransi jiwa dan kesehatan)
– Secha (solusi renovasi rumah)
– Setoko (platform pembuatan toko online)
– Woowa (CRM untuk mengelola Whatsapp).
Kominfo juga memperkenalkan program baru bernama SSI X, yang merupakan wadah bagi kolaborator, yakni berupa institusi pemerintahan/swasta, untuk turut serta dalam pengembangan founder dan startup digital.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Slamet Santoso, mengatakan perjalanan membangun produk digital untuk pasar Indonesia sangatlah unik dan hanya bisa dipelajari melalui akumulasi pengalaman.
“Karena itu, mengusung semangat pengembangan ekosistem startup digital yang praktis dan kolaboratif, kami mengundang institusi pemerintah dan swasta untuk turut berpartisipasi dengan menyediakan akses case study dan akses ke pasar melalui eksperimen sandbox. Harapannya, eksperimen terbatas ini dapat membantu startup dalam memvalidasi produknya di target pasar,” tutur Slamet.
Untuk membantu startup tahap awal dalam menavigasi lanskap ekonomi digital yang terus berubah, Kominfo akan terus melanjutkan program Startup Studio Indonesia dengan target meluluskan 150 startup digital di tahun 2024.
Harapannya, para startup alumni SSI mampu mengembangkan skala bisnisnya, baik dari segi jumlah pengguna, jumlah pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pendanaan dari Venture Capital pasca mengikuti pelatihan. (tw)
-
Ekonomi2 days ago
PT Koperumnas Gelar Acara STK bagi 300 Konsumennya
-
Hiburan2 days ago
Wali Band Rilis Single ‘Fatimah’ Jelang 25 Tahun Berkarya dengan Konsep VideoKlip Nuansa Timteng
-
Tokoh RI2 days ago
Capres Anies Janjikan Bawa Kerukunan Jakarta ke Tingkat Internasional
-
Politik4 days ago
Jaga Netralitas, Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sebagai Presiden
-
Otomotif4 days ago
Beli Motor Listrik di Inabuyer EV Expo 2023 Dapat Subsidi Rp 7 Juta
-
Teknologi4 days ago
Tingkatkan Teknologi dan Keterampilan SDM, KAI Commuter MoU dengan Perusahaan Perkeretaapian Luar Negeri
-
Gayahidup4 days ago
Lions Clubs International – Distrik 307 A1 Gelar Lions Ride 2023 “Ride for Diabetes” di PIK
-
Hukum3 days ago
Putusan MK Loloskan Anak Jokowi, Berdampak Gibran Digugat Rp 204 Trilliun