Rp 1,15 Triliun Hanya untuk Membuat Aliran Lumpur? Ulah Grup Bakrie, tapi Anggaran Negara Harus Dikeluarkan

REPORTASE INDONESIA – Sidoarjo, Publik terkejut. DPR pun geleng kepala. Anggaran penanganan lumpur Lapindo dari APBN terus mengalir setiap tahun—totalnya sudah tembus Rp1,15 triliun!
▪️ Tahun 2022: Rp270 miliar
▪️ Tahun 2023: Rp270 miliar
▪️ Tahun 2024: Rp227 miliar
▪️ Tahun 2025: Rp179 miliar
▪️ RAPBN 2026: Rp169 miliar

Padahal, kata Ketua Komisi V DPR Lasarus, warga terdampak saja masih banyak yang belum diganti rugi. Salah satunya eks anggota DPR Sungkono, yang disebut jatuh miskin karena rumah & pabriknya ikut tenggelam lumpur. Tapi, negara? Fokus sewa pompa tiap tahun.

Pengamat UI, Roy Valiant Salomo, ikut bersuara:

“Penanganan lumpur Lapindo seharusnya tidak dibebankan ke APBN. Itu tanggung jawab perusahaan pengebor, bukan rakyat pembayar pajak.”

Roy menilai pengaruh politik bikin negara “tak berani” menagih ke pihak perusahaan. Bahkan ia sarankan ke depan wajib ada asuransi khusus untuk setiap pengeboran.

DPR kini mewacanakan Panja Khusus & kemungkinan audit BPK-BPKP untuk menelisik indikasi ketidakwajaran proyek lumpur Lapindo ini.
▪️ Warga belum tuntas haknya,
▪️ Negara tekor bertahun-tahun,
▪️ Tapi yang rusak, tak kunjung bertanggung jawab. (tw)