Connect with us

Politik

Rusaknya Demokrasi di Indonesia Akibat Ulah Partai dan Perangkat Pemilunya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Bukan soal terbuka atau tertutup. Dibicarakan saja sudah bagus. Pertanda ada evaluasi. Ada renungan. Ada pemikiran.

PDI Perjuangan yang memulai: baiknya di Pemilu 2024 sistem terbuka dikembalikan ke tertutup. Sayang, belum sampai terjadi diskusi yang luas, sudah keburu di-prungges: delapan partai sepakat menolak ide itu. Menolak begitu saja. Tanpa solusi dan evaluasi.

Sudah 20 tahun bangsa ini menjalani Pemilu sistem terbuka. Ini awalnya sebagai koreksi terhadap sistem tertutup selama Orde Baru.

Kelemahan tertutup waktu itu: “Rakyat tidak kenal siapa wakilnya di DPR”. Itulah kritik terbesar terhadap sistem tertutup. “Mereka bukan wakil rakyat. Mereka wakil partai”.

Koreksi terhadap Orde Baru dilanjutkan sampai ke soal suara terbanyak. Nomor urut tidak terpenting lagi. Memang partai yang tetap mencalonkan. Partai pula yang menyusun nomor urut. Tapi soal jadi anggota DPR atau tidak tergantung banyaknya suara yang diperoleh. Pun bila selisih suara itu hanya 6. Seperti yang dialami Thoriqul Haq yang sekarang bupati Lumajang.

Sejak itu sering terjadi ”perang di dalam selimut”. Calon yang oleh partai sudah ”dilorot” ke nomor bawah tetap bisa jadi anggota DPR. Siapa yang populer dia/ia yang terpilih. Lebih parah lagi: uang jadi panglima. Kualitas nomor dua.

Mulailah terjadi politik uang. Kian lama kian menggila. Lalu jadi budaya.

Menjadi anggota DPR/DPRD sudah bisa dimatematikakan. Satu kursi perlu berapa suara. Satu suara perlu berapa duit. Maka dengan menyediakan uang tertentu dapat jaminan terpilih.

Kalau calon tidak punya uang bisa ijon proyek. Bisa balik modal. Jadilah hitungan bisnis agenda utama di legislatif.

Itu erosi dari satu segi. Sisi lain: partai tidak bisa membuat perencanaan: siapa yang akan didudukkan di komisi keuangan di DPR nanti. Siapa yang di komisi hukum. Komisi pendidikan. Komisi energi. Dan seterusnya.

Dengan sistem terbuka, partai belum tahu apakah yang terpilih nanti punya kapasitas untuk duduk di komisi tertentu. Bisa jadi yang terpilih tidak punya kapasitas di komisi mana pun. Banyak yang akhirnya anggota DPR itu mewakili dirinya sendiri.

“Yang terpilih belum tentu mampu. Yang mampu belum tentu terpilih”.

Itulah penyakit bawaan demokrasi murni.

Dan kita menikmati penyakit itu.

Apakah harus kembali tertutup?

Delapan partai sudah menolaknya. Tapi tidak memberikan solusi untuk keluar dari penyakit itu. Mungkin mereka hanya akan mengandalkan pada proses: lama-lama kita akan dewasa. Kalau rakyat sudah sejahtera tidak akan mau lagi dibeli. Ini sama dengan harapan lama dulu: kalau gaji dinaikkan tidak akan ada lagi korupsi.

“Saya setuju kembali ke sistem tertutup,” ujar Prof Dr Syukur Abdullah, dekan Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Saya bertemu Prof Syukur Rabu lalu. Di Unhas. Sama-sama hadir di ujian terbuka calon doktor komunikasi ke-4 Unhas: Erniwati. Ia yang memimpin sidang. Saya salah satu dari 6 penguji.

Dengan sistem tertutup orang memang akan memilih partai. Lama-lama hanya sedikit partai yang bisa bertahan. Terjadilah penyederhanaan partai secara alamiah. Pun tanpa perlu membatasi hadirnya partai baru. “Silakan saja partai baru hadir, tapi akan sulit lolos ke Senayan,” ujar doktor filsafat politik lulusan Bonn, Jerman ini.

Yang pro sistem terbuka pasti lebih banyak. Tapi belum ada yang memberikan konsep rinci bagaimana bisa mengatasi penyakit parahnya itu. Alasan mereka cenderung ”pokoknya itu lebih demokratis”. Seolah demokratis sebagai tujuan, bukan alat.

PDI Perjuangan sendiri seperti berhenti pada melontarkan gagasan. Tidak ada perlawanan terhadap kesepakatan 8 partai.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak terlihat lagi bicara soal ini. Ia sibuk di acara puncak HUT partai ke 50 di JI Expo Kemayoran Jakarta.

Begitu kolosal acara itu. Begitu merah lautan manusianya. Ketua Umum Megawati tampil sendirian di panggung besar. Dia berpidato dengan cara duduk di kursi, di belakang sebuah meja. Dia berbicara panjang dengan gaya seperti ibu kepada anak-anaknya.

Kalimat yang ditunggu wartawan pun tidak keluar: siapa calon presiden dari PDI Perjuangan. Calon itu masih di tas Megawati. Yang sudah dijelaskan hanya satu: pasti dari dalam partai sendiri.

Megawati seperti sengaja meninggalkan teka-teki. Bahwa pasti dari dalam partai, Ganjar Pranowo adalah orang partai. Tapi secara simbolis Mega terus saja menguraikan kepahlawanan wanita. Wanita harus sejajar dengan pria. Dan itu meninggalkan tanda tanya: Puan Maharani?

Kepastian yang sudah pasti: Pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwal, 2024. Presiden hanya boleh dua periode. Presiden Jokowi mendengar sendiri penegasan itu. Presiden duduk di deretan paling depan. Senyumnya sulit diterjemahkan: cocok atau tidak dengan penegasan itu.

Harusnya spekulasi tiga periode langsung berakhir. Kecuali ada Perppu soal Pemilu. Apa sulitnya bikin Perppu. Perppu Cipta Kerja keluar dengan mulusnya. Alasan mendesak bisa dicari. Pun tiga periode.

Soal calon presiden masih tertutup. Soal calon legislatif masih terbuka. Terbuka sekali: tanpa celana dan tanpa beha. (tw)

Politik

Suara Partai Pengusung AMIN Naik, Nasdem Klaim Koalisi Perubahan Pemenang Pemilu 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Koalisi Perubahan merupakan pihak yang sesungguhnya memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Adapun Kolisi Perubahan terdiri dari Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Ketika acuan kita adalah hasil Pemilu 2024, maka sesungguhnya yang jadi pemenang itu adalah Koalisi Perubahan,” kata Ali saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (24/3/2024). Menurut Ali, kemenangan Koalisi Perubahan itu dilihat dari dua indikator.

Pertama, Koalisi Perubahan berhasil mengantarkan Anies Baswedan menjadi sosok pembaharu dalam tren politik nasional. Anies dinilai berhasil menggeser kecenderungan politik yang bersifat transaksional dan mobilisasi ke politik partisipasi. Capaian ini, menurut Ali, sebagai kontribusi yang sangat besar dari Koalisi Perubahan untuk demokrasi di Tanah Air.

“Demokrasi di Indonesia yang selama ini menjadi milik kaum elite, milik para oligarki, milik darah biru, di Pilpres 2024 ini itu diubah oleh Koalisi Perubahan dengan figur Anies Baswedan,” ujar Ali.

Bentuk kemenangan kedua, Ali mengatakan, dilihat dari perolehan suara Nasdem, PKB, dan PKS yang cukup signifikan. Dia melihat kemajuan ini sebagai bentuk harapan masyarakat kepada sosok Anies, termasuk 24 persen total suara yang berhasil didapatkan Anies-Muhaimin.

Perolehan suara itu masih kalah dari pasangan Prabowo-Gibran yang mendapatkan 96.214.691 suara atau 58,58 persen dari total suara sah nasional sebesar 164.227.475. Namun, peningkatan perolehan suara didapatkan partai Koalisi Perubahan dalam Pemilu 2024.

https://www.facebook.com/share/r/uqCigR9iQqs4R2f4/?mibextid=oFDknk

Partai Nasdem naik dari 12.661.792 suara pada Pemilu 2019 menjadi 14.660.516 suara pada 2024. Lalu, PKS yang meraup 11.493.663 suara pada 2019 menjadi 12.781.353 pada 2024. Selanjutnya, PKB pada 2019 meraup 9,05 persen atau 13.570.970 suara naik menjadi 16.115.655 atau 10,62 persen suara pada Pemilu 2024. (tri)

Continue Reading

Politik

Timnas AMIN Daftarkan Gugatan Pemilu di MK

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Anies Baswedan menegaskan setiap warga negara di Indonesia mempunyai kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

Anies menjelaskan hak warga negara ini harus dihormati karena hal itu bisa diungkapkan untuk isu apa pun juga di Indonesia.

“Pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini, yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi,” katanya di jakarta, (21/3/2024).

Sebelumnya, tim hukum nasional Anies-Muhaimin (AMIN) sudah mendaftarkan gugatan Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

KPU nya Seharusnya Malu dengan apa yang Diumumkan

Paslon 01 : 40,971,906 (24,95%)
Paslon 02 : 96,214,691 (58.59%)
Paslon 03 : 27,040,878 (16.47%)
Total pemilih : 164.227.475 (100.01%)

Total TPS 823.220 titik
823.220 x 300 orang = 246.966.000 suara

Jika 164.000.000 : 823.220 TPS = 199 orang
300 – 199 = 101 sisa surat suara dikalikan 823.220 TPS berapa total suara yg hilang = 101 x 823.220 = 83.145.220
Wow fantastis…

KPU curang tapi bodoh. Kemana suara rakyat pemilih yang 83 juta lebih suara tersebut ❓❓❓

Hilang ditelan Sirekap⁉️

Ini Bulan ramadhan, Doa orang yang Berpuasa sangat Mustajab dan aemoga Allah Hancurkan SeHancurnya , Hinakan SeHinanya Hasyim Asy’ari dan Jokowi sertq para pejabat pemerintah yg terlibat kecurangan pemilu 2024, Aamiin.

Ketua Tim IT AMIN: Data Kita Lengkap untuk Menangkan Perselisihan Suara Pilpres 2024

Ketua Tim IT pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) Agus Maksum menyatakan keyakinannya bahwa pasangan AMIN akan memenangkan Pilpres 2024. Keyakinan yang didukung oleh data dan bukti kuantitas yang sangat kuat.

Dia menyatakan hal itu dalam podcast video pendek dengan Jubir AMIN Said Muhammad Didu kemarin. Video yang berdurasi tiga lima menit itu sudah ditonton jutaaan orang dan ditanggapi positif.

Agus Maksum pada tahun 2019 adalah ketua Tim Ciber Prabowo-Sandi yang dikalahkan oleh Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia menyebutkan alasan mengapa Prabowo waktu itu kalah.

“Jujur saya katakan, tahun 2019 itu, kami tidak mempunyai data dari TPS. Jadi kita cuma merasakan ada aroma kecurangan yang sangat kencang tapi kita tidak punya bukti. Itulah sebabnya kita tidak berdaya melawan,” katanya.

Leluasa atur

Akibatnya, lanjut Agus Maksum, Jokowi dan KPU RI leluasa mengatur kemenangan mereka. KPU RI yang diharapkan menjadi pengelenggara yang netral ternyata justru mempermulus kemenangan Jokowi.

“Kondisi sekarang persis sama. KPU RI terbukti menjadi bagian dari penghancuran demokrasi. Ini terlihat dari tayangan KPU RI yang jelas-jelas menguntungkan capres tertentu,” katanya.

Saat ini situasi berbeda. KPU RI tidak akan bisa menyitir suara seenaknya. Tim IT AMIN mempunyai segalanya untuk melakukan perlawanan. Rakyat akan menilai bahwa pasangan AMIN berada di pihak yang benar dalam menghadapi semua itu.

“Kita mempunyai seluruh formulir C-1 Plano dari seluruh TPS di Indonesia. Seperangkat formulir itu tersimpan rapi, terjaga dan aman. Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memenangkan perselisihan. Baik di Bawaslu maupun di MK,” demikian Agus Maksum. (kba).

Amin menang telak satu putaran,

SAMPAIKAN PESAN INI KALAU “AMIN” MENANG BAHKAN SATU PUTARAN
(Tom Lembong)

Nyalakan tanda bahaya!!!
Salam Perubahan!!!

SEBARKAN pesan ini, jangan stop di hp Bapak Ibu, ini tugas kita Bersama menjaga semangat Relawan AMIN.
Merawat Semangat Optimisme
Merawat semangat juang. (tw)

Continue Reading

Politik

Media Asing Sorot Jokowi yang Akan Lengser dengan Cara Terburuk

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Masa depan Joko Widodo (Jokowi) pasca turun dari jabatannya menjadi sorotan media asing. Media Singapura, Channel News Asia (CNA) dan media asinf lainnya yang berjudul Jokowi’s Inglorious Exit, turut mengamati langkah politik presiden ke-8 RI itu pasca mengakhiri masa jabatannya pada Oktober mendatang yang pada akhirnya meninggalkan legacy terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia dan merupakan presiden yang paling banyak utangnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi akan mengakhiri masa jabatan setelah memimpin Indonesia selama dua periode atau 10 tahun.

Berdasarkan tulisan media asing tersebut, Jokowi dipastikam akan lengser dengan cara yang terburuk.

Banyak pihak yang meramalkan bahwa Jokowi akan masuk ke menjadi anggota Partai Golkar setelah turun tahta. CNA menjelaskan bahwa posisi Jokowi untuk bergabung dengan Golkar “sangat bergantung” pada waktu kongres nasional partai tersebut.

“Jika kongres dilaksanakan pada bulan Desember 2024 sesuai jadwal setiap lima tahun sekali, pengaruh Jokowi mungkin akan berkurang karena beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden,” tulis media itu mengutip pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, dalam artikel ‘Potential Move to Golkar Could be An Avenue for Jokowi’s Post-presidency Power’, Kamis (14/3/2024). (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending