Connect with us

Tokoh RI

SBY: utang Indonesia ke IMF lunas tahun 2006, Jokowi Jangan Sebarkan Berita Tidak Benar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Saya terpaksa menanggapi dan mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi menyangkut utang Indonesia ke IMF. Kemarin, tanggal 27 April 2005, harian Rakyat merdeka memuat pernyataan Pak Jokowi yang intinya adalah Indonesia masih pinjam uang sama IMF.
Berarti kita masih punya utang kepada IMF.
Maaf, demi tegaknya kebenaran, saya harus mengatakan bahwa seluruh utang Indonesia
Kepada IMF sudah kita lunasi pada tahun 2006
yang lalu.

Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah US$ 9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp 117
triliun, dan pembayaran terakhirnya kita lunasi pada tahun 2006, atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada, sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF.

Saya masih ingat mengapa keputusan untuk melunasi semua utang IMF 4 tahun lebih
Cepat dari jatuh temponya itu saya ambil.
Memang, sebelum keputusan final itu saya
ambil, sejumlah pihak menyarankan agar lebih baik pelunasannya dilaksanakan secara bertahap, agar tidak mengganggu ketahanan ekonomi Indonesia. Tapi saya berpendapat
lain. Lebih baik kalau hutang itu segera kita lunasi. Ada tiga alasan saya mengapa keputusan dan kebijakan itu saya ambil.

Pertama pertumbuhan ekonomi kita waktu itu telah berada dalam tingkatan yang relatif tinggi. Jadi aman untuk menjaga ketahanan ekonomi makro dan sektor riil kita. Di sisi lain,
Di samping kekuatan fiskal kita aman, dari segi moneter cadangan devisa kita juga relatif kuat.
Kedua, dengan telah kita lunasi utang IMF tersebut, kita tidak lagi di didikte oleh IMF dan negara-negara donor. Tidak didikte dalam arti perencanaan pembangunan kita, termasuk APBN dan juga penggunaan keuangan kita,
Tidak harus mendapatkan persetujuan dari IMF.

Saya tidak ingin pemerintah disandera.
Kita harus merdeka dan berdaulat dalam mengelola perekonomian nasional kita. Saya masih ingat ketika masih menjadi menteri pertambangan dan energi (tahun 1999-2000),
Saya harus “Melaporkan”dulu kepada
Negara-negara donor yang tergabung dalam forum cigi berkaitan dengan kebijakan dan rencana kementerian yang saya pimpin,
Utamanya menyangkut APBN, situasinya sungguh tidak nyaman. Pernah saya minta untuk menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik secara serentak dengan angka yang sangat tinggi. Hal itu saya tolak, karena pasti ekonomi rakyat akan menjadi lebih buruk.
Sedangkan alasan yang ketiga, selama Indonesia masih punya utang kepada IMF,
Rakyat kita merasa terhina ( humiliated).

Dipermalukan. Di mata sebagian rakyat, IMF diidentikkan dengan penjajah. Bahkan IMF lah
Yang dianggap membikin krisis ekonomi tahun 1998 benar-benar buruk dan dalam.

Setelah utang IMF kita lunasi, saya juga ingat ketika para pemimpin IMF (menaging director)
Satu persatu berkunjung ke Indonesia dan menemui saya di kantor presiden, mulai dari
Rodrigo de Rato (2007), Dominique
Strauss-kahn (2011), hingga Christine lagarde
(2012). Saya menerima kunjungan mereka
Dengan kepala tegak. Bahkan, pada kunjungan pemimpin IMF tahun 2012, IMF berharap Indonesia bisa ikut menaruh dananya di IMF
Karena telah menjadi anggota G20, dengan peringkat nomor 16 ekonomi besar dunia.

Pasalnya, IMF kekurangan dana untuk digunakan membantu negara yang mengalami krisis berat dan perlu penyelamatan dari IMF
Artinya, tangan kita tidak lagi berada di bawah tetapi sudah berada di atas.

Jika yang dimaksudkan Presiden Jokowi,
Indonesia masih punya utang luar negeri, itu benar adanya, utang Indonesia ada sejak era Presiden Soekarno. Meskipun ketika saya memimpin Indonesia (2004-2014). rasio utang
terhadap GDP terus dapat kita turunkan. Jika akhir tahun 2004 rasio utang terhadap GDP itu sekitar 50,6%, di akhir masa jabatan saya
Tinggal sekitar 25%. Artinya, jika dulu separuh lebih GDP kita itu untuk menanggung utang,

Maka tanggungan itu telah kita turunkan menjadi seperempatnya. Tetapi, kalau yang dimaksudkan Pak Jokowi bahwa kita masih punya utang kepada IMF, hal itu jelas keliru.
Kalau hal ini tidak saya luruskan dan koreksi, dikira saya yang berbohong kepada rakyat,
Karena sejak tahun 2006 sudah beberapa kali
Saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berhutang lagi kepada IMF. Rakyat pun senang mendengarnya.

Saya yakin pak Jokowi yang waktu itu sudah bersama-sama saya di pemerintahan, sebagai walikota Surakarta, Pasti mengetahui kebijakan dan tindakan yang saya ambil selaku presiden…

Ditulis oleh:
Jend Drs H Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden ke-6 RI 🇮🇩. (tw)

Tokoh RI

Habib Rizieq Nyatakan Perang kepada Pihak yang Terlibat di Kasus KM 50

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kumandangkan Perang kepada para pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya enam laskar FPI dalam insiden di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek KM50, Kawarang Timur.

Pernyataan itu disampaikan Habib Rizieq usai dirinya dinyatakan bebas murni setelah menjalani hukuman bebas bersyarat, Senin (10/6/2024).

“Jadi sekali lagi saya bersumpah demi Allah saya menyatakan perang, saya menyatakan perang, kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50,” kata Habib Rizieq kepada awak media saat ditemui di Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat, Senin.

Habib Rizieq menyebut, dirinya akan mengejar dan menuntut siapapun pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya enam laskar FPI itu.

Bahkan Habib Rizieq berkelakar tak segan dibantai jika memang ada pihak yang mau menyerangnya.

“Dan saya tantang mereka para pembantaian KM 50, kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu,” kata dia.

“Itu saja kalau mereka jantan mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya saya tunggu,” sambung Habib Rizieq.

Lebih jauh, ia juga menyatakan menunggu pihak manapun yang menang ingin menyerangnya.

“Saya tunggu mereka, Kapan mereka mau hadang, kapan mereka mau serang,” kata Habib Rizieq.

Kata dia, kalau memang ingin mengganggu para pengikutnya tersebut, jangan hanya menyerang perempuan.

“Tapi ingat kalau mereka mau perang yang gentlemen, jangan saya sedang jalan dengan istri dengan anak, dengan cucu, dengan banyak wanita, terus mereka melakukan penyergapan, Jangan,” beber dia.

“Sergap secara Gentlemen, secara lelaki, jangan ganggu wanita jangan ganggu anak-anak,” tukas Habib Rizieq.

Sebelumnya, Mantan Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab atau yang biasa disapa Habib Rizieq Shihab (HRS) menyatakan akan menuntut dan mengejar seluruh pihak yang terlibat dalam tewasnya 6 laskar FPI di insiden Tol Jakarta-Cikampek KM50 Karawang Timur.

Pernyataan itu disampaikan habib Rizieq usai dirinya dinyatakan bebas murni dari segala persoalan hukum yang menjeratnya. (utw)

Continue Reading

Tokoh RI

Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Tambang Batu Bara yang “Dibonusi” Jokowi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan menolak tawaran konsesi tambang batubara yang telah disetujui Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya hal itu bisa berakibat petaka bagi organisasi islam tertua itu.

“Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil/Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya,” kata Syamsuddin dalam keterangan resminya dikutip, Selasa (4/6/2024).

Lebih lanjut, Din Syamsuddin menduga pemberian konsesi tambang batubara usulan Presiden Jokowi itu dapat berootensi membawa jebakan terhadap Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

“Pemberian tambang “secara cuma-cuma” kepada NU dan Muhammadiyah potensial membawa jebakan,” imbuhnya.

Din Syamsuddin menjelaskan konsesi tambang yang di iming-imingi Presiden Jokowi hadir ditengah protes global terkait menjaga energi fosil. Hal itu menjadi faktor lain Muhammadiyah menolak konsesi tambang batubara tersebut.

“Maka, besar kemungkinan yg akan diberikan kepada NU dan Muhammadiyah adalah sisa-sisa dari kekayaan negara (sila bandingkan dengan lahan yg dikuasai oleh para pengusaha),” kata Syamsuddin memungkasi.

Selain mengatakan pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya, Din juga menyampaikan dengan harap “Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem solver), bukan bagian dari masalah (a part of the problem)” Kata Din Syamsuddin.

Sebelumnya terberitakan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan memberikan izin konsesi tambang batu bara dengan cadangan cukup besar kepada ormas keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Jakarta dikutip Senin (3/6/2024).

Bahlil melanjutkan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara ke NU tersebut kini sedang diproses.

Menurutnya, pemberian konsesi tambang besar ke PBNU dilakukan atas arahan dan pertimbangan beberapa menteri terkait di Kabinet Indonesia Maju.

Ia juga mengeklaim pemberian sudah sudah disetujui Joko Widodo (Jokowi).

“Karena itu, tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua,” kata dia disambut riuh mahasiswa NU. (tri)

Continue Reading

Tokoh RI

Rocky Gerung Sebut Bahlil Menipu! Izinkan Ormas Pegang IUP Tambang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pengamat politik dan sosiolog, Rocky Gerung mengira bahwa Menteri Invesitasi Indonesia, Bahlil telah memanfaatkan nama ormas keagamaan demi kepentingan jaringan tambangnya.

Menurut Rocky Gerung dengan mengizinkan ormas keagamaan mengelola izin usaha pertambangan (IUP), menjadikan sebagai salah satu langkah penipuan.

Terlebih ormas keagamaan sendiri bukan merupakan seorang ahli atau pun profesional yang bisa mengelola tambang.

Sentilan Rocky Gerung terhadap Bahlil Lahadalia itu diungkapkannya dalam sebuah video yang ada di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 3 Juni 2024.

“Dari awal Bahlil cuma pakai nama-nama ormas ini untuk kepentingan jaringan yang dia dapatkan, dan dengan mudah kita tahu ini ormas enggak ngerti dengan akuntansi, tentang kualitas tambang segala macam, cuma namanya doang itu,” ungkap Rocky Gerung.

“Nanti akan ada pendamping yaitu mereka yang punya pengetahuan atau kemampuan finansial sebagai modal awal dan kemampuan eksplorasi lalu kemampuan prodis segala macam ini yang disebut sebagai perusahaan-perusahaan yang mampu mengolah industri, tetapi izinnya dikasih ke NU dan Muhammadiyah, ini kan penipuan namanya,” sambungnya.

Dengan sistem seperti itu Rocky Gerung meyakini sistem pengelolaan tambang Indonesia bisa jadi membusuk.

Hal itu karena ormas-ormas keagamaan hanya tinggal menunggu keuntungan di akhir tahun dalam artian bagi-bagi cuan.

“Dia sendiri aja enggak tahu apa yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai sub-kontrak. Yang tahu ya Bahlil karena Bahlil yang pasti akan sodorkan soal-soal kontrak itu kan,” imbuh Rocky.

“Jadi kelihatannya Bahlil mau menipu dia itu, dan kita mulai menduga itu tuh sebelum dibuktikan terbalik karena enggak ada rasionalitasnya itu. Ormas itu diberikan kewenangan untuk mengelola sesuatu yang sangat tricky secara bisnis,” tambahnya.

Jika sistemnya seperti itu, kata Rocky Gerung, seharusnya semua elemen masyarakat kasih saja IUP tambang dengan mencarikan partner apabila tidak mengerti tata cara mengelola tambang.

“Jadi misalnya komunitas tukang bakso se-Jakarta itu dikasih saja karena mereka lebih penting toh, nanti tukang bakso enggak ngerti iya tapi tukang bakso bisa minta ke Bahlil kasih pengelola profesionalnya kan,” tutupnya. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending