Connect with us

Tokoh RI

SBY: utang Indonesia ke IMF lunas tahun 2006, Jokowi Jangan Sebarkan Berita Tidak Benar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Saya terpaksa menanggapi dan mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi menyangkut utang Indonesia ke IMF. Kemarin, tanggal 27 April 2005, harian Rakyat merdeka memuat pernyataan Pak Jokowi yang intinya adalah Indonesia masih pinjam uang sama IMF.
Berarti kita masih punya utang kepada IMF.
Maaf, demi tegaknya kebenaran, saya harus mengatakan bahwa seluruh utang Indonesia
Kepada IMF sudah kita lunasi pada tahun 2006
yang lalu.

Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah US$ 9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp 117
triliun, dan pembayaran terakhirnya kita lunasi pada tahun 2006, atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada, sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF.

Saya masih ingat mengapa keputusan untuk melunasi semua utang IMF 4 tahun lebih
Cepat dari jatuh temponya itu saya ambil.
Memang, sebelum keputusan final itu saya
ambil, sejumlah pihak menyarankan agar lebih baik pelunasannya dilaksanakan secara bertahap, agar tidak mengganggu ketahanan ekonomi Indonesia. Tapi saya berpendapat
lain. Lebih baik kalau hutang itu segera kita lunasi. Ada tiga alasan saya mengapa keputusan dan kebijakan itu saya ambil.

Pertama pertumbuhan ekonomi kita waktu itu telah berada dalam tingkatan yang relatif tinggi. Jadi aman untuk menjaga ketahanan ekonomi makro dan sektor riil kita. Di sisi lain,
Di samping kekuatan fiskal kita aman, dari segi moneter cadangan devisa kita juga relatif kuat.
Kedua, dengan telah kita lunasi utang IMF tersebut, kita tidak lagi di didikte oleh IMF dan negara-negara donor. Tidak didikte dalam arti perencanaan pembangunan kita, termasuk APBN dan juga penggunaan keuangan kita,
Tidak harus mendapatkan persetujuan dari IMF.

Saya tidak ingin pemerintah disandera.
Kita harus merdeka dan berdaulat dalam mengelola perekonomian nasional kita. Saya masih ingat ketika masih menjadi menteri pertambangan dan energi (tahun 1999-2000),
Saya harus “Melaporkan”dulu kepada
Negara-negara donor yang tergabung dalam forum cigi berkaitan dengan kebijakan dan rencana kementerian yang saya pimpin,
Utamanya menyangkut APBN, situasinya sungguh tidak nyaman. Pernah saya minta untuk menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik secara serentak dengan angka yang sangat tinggi. Hal itu saya tolak, karena pasti ekonomi rakyat akan menjadi lebih buruk.
Sedangkan alasan yang ketiga, selama Indonesia masih punya utang kepada IMF,
Rakyat kita merasa terhina ( humiliated).

Dipermalukan. Di mata sebagian rakyat, IMF diidentikkan dengan penjajah. Bahkan IMF lah
Yang dianggap membikin krisis ekonomi tahun 1998 benar-benar buruk dan dalam.

Setelah utang IMF kita lunasi, saya juga ingat ketika para pemimpin IMF (menaging director)
Satu persatu berkunjung ke Indonesia dan menemui saya di kantor presiden, mulai dari
Rodrigo de Rato (2007), Dominique
Strauss-kahn (2011), hingga Christine lagarde
(2012). Saya menerima kunjungan mereka
Dengan kepala tegak. Bahkan, pada kunjungan pemimpin IMF tahun 2012, IMF berharap Indonesia bisa ikut menaruh dananya di IMF
Karena telah menjadi anggota G20, dengan peringkat nomor 16 ekonomi besar dunia.

Pasalnya, IMF kekurangan dana untuk digunakan membantu negara yang mengalami krisis berat dan perlu penyelamatan dari IMF
Artinya, tangan kita tidak lagi berada di bawah tetapi sudah berada di atas.

Jika yang dimaksudkan Presiden Jokowi,
Indonesia masih punya utang luar negeri, itu benar adanya, utang Indonesia ada sejak era Presiden Soekarno. Meskipun ketika saya memimpin Indonesia (2004-2014). rasio utang
terhadap GDP terus dapat kita turunkan. Jika akhir tahun 2004 rasio utang terhadap GDP itu sekitar 50,6%, di akhir masa jabatan saya
Tinggal sekitar 25%. Artinya, jika dulu separuh lebih GDP kita itu untuk menanggung utang,

Maka tanggungan itu telah kita turunkan menjadi seperempatnya. Tetapi, kalau yang dimaksudkan Pak Jokowi bahwa kita masih punya utang kepada IMF, hal itu jelas keliru.
Kalau hal ini tidak saya luruskan dan koreksi, dikira saya yang berbohong kepada rakyat,
Karena sejak tahun 2006 sudah beberapa kali
Saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berhutang lagi kepada IMF. Rakyat pun senang mendengarnya.

Saya yakin pak Jokowi yang waktu itu sudah bersama-sama saya di pemerintahan, sebagai walikota Surakarta, Pasti mengetahui kebijakan dan tindakan yang saya ambil selaku presiden…

Ditulis oleh:
Jend Drs H Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden ke-6 RI 🇮🇩. (tw)

Tokoh RI

Anies Sindir Etika Program Capres Prabowo Sudah Dibahas Pemerintah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara mengenai program paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mulai dibahas pemerintahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Jokowi turut membahas program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024 dalam sidang kabinet Senin (26/2) dengan agenda pembahasan RAPBN 2025.

“Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai, ada persoalan etika lagi di sini,” kata Anies di sebuah restoran di kawasan Sunter, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Namun, Anies memandang langkah pemerintah mengakomodasi pelbagai program capres terpilih sebetulnya baik. Baginya, akan repot jika pemerintah yang akan selesai tak mau mengakomodasi pelbagai program presiden terpilih.

Anies mengingatkan belum ada keputusan resmi pemenang Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum saat ini. Merujuk pada UU No. 17 Tahun 2017, hasil Pilpres 2024 baru akan diumumkan paling lambat 20 Maret.

Menurutnya, hal itu seharusnya diakomodasi ketika sudah ada keputusan resmi oleh KPU terhadap pemenang Pilpres.

“Itu dimulai sesudah KPU memutuskan secara legal si A, B, C sebagai pemenang. Berdasarkan itu pemerintah memanggil pemenang. Apa programnya? apa yg harus dimasukkan dalam RAPBN? Nah Itu baik,” kata dia.

“Yang repot itu kita pernah alami, sesudah terpilih menjadi cagub, kemudian gubernur yang bertugas tak beri ruang, wah repot itu,” tambahnya.

Anies mengatakan keputusan KPU soal pemenang Pilpres nantinya dijadikan dasar hukum oleh pemerintah untuk mengakomodasi program capres pemenang Pilpres. Ia menilai akan jadi pertanyaan jika program tersebut diakomodasi tapi belum ada keputusan KPU.

“Apa dasar hukum digelar rapat bahas program? Dasar hukumnya keputusan final. Tapi kalau tidak ada dasar hukumnya malah jadi pertanyaan. Apa dasar hukumnya?” kata dia.

“Tapi semangatnya baik, tapi harus punya dasar hukum. Negara bekerja menurut aturan hukum. Bukan selera,” tambah Anies

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan RAPBN 2025 akan disesuaikan dengan program-program calon presiden terpilih. Dalam rapat tersebut, Jokowi bersama anak buahnya membahas sejumlah isu penting termasuk RAPBN 2025.

“RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna, Senin lalu.

Marilah rakyat berpikir waras dan bisa menilai apa yang akan direncanakan oleh rezim cawe-cawe Jokowi terhadap penerusnya. (ut)

Continue Reading

Tokoh RI

Din Syamsuddin Pimpin Pernyataan 100 Tokoh Tolak Hasil Pilpres 2024

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebanyak 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena dinilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Pembacaan sikap penolakan dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya,” kata Din saat membacakan pernyataan sikap.

Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Serta (menyimpang dari) etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan,” terang Din. Mereka meyakini sikap tersebut karena mencermati dinamika penyelenggaraan Pilpres 2024.

Din menyebut, dugaan kecurangan ini terjadi sejak tahapan hingga penayangan hasil hitung cepat atau quick count serta real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik,” tutur dia.

Para tokoh ini juga berpandangan bahwa Pemilu 2024 telah terjadi dengan berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap masyarakat.

Mereka juga menyinggung pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, tokoh-tokoh itu turut menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo hingga pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilancarkan jelang pemungutan suara. Mereka juga mempersoalkan indikasi penggelembungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pasangan Prabowo-Gibran.

Terakhir, para tokoh juga menyinggung soal rekayasa dari data Informasi dan Teknologi (IT) milik KPU.

“Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang (by design) menguntungkan paslon 02,” ujar Din.

Sebagai informasi, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 135 tokoh. Turut hadir dalam pernyataan sikap di antaranya, mantan Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn) Fachrur Razi, pakar telematika Roy Suryo hingga mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko. (utw)

Continue Reading

Tokoh RI

Anies Minta Kecurangan Pemilu Ditangani Serius, Ini Tanggapan KPU

Published

on

REPORTASEE INDONESIA – Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons permintaan capres nomor urut 1 Anies Baswedan agar laporan kecurangan dalam Pemilu 2024 ditangani serius.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan Bawaslu merupakan lembaga yang diberi kewenangan atributif untuk menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024.

Menurut dia, hal itu diatur dalam pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017. Di dalamnya, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama tiga hari.

Selain itu, ada juga Pasal 475 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

“Bawaslu selaku lembaga yang diberi kewenangan atributif oleh UU Pemilu pasti akan menangani dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan pemilu dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara,” kata Idham di Jakarta, (18/2/2024).

Lebih lanjut, Idham mengatakan KPU telah menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Salah satunya, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang.

“Itu sebagai bukti bahwa KPU berkomitmen melaksanakan aturan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur di dalam UUPemilu,” ia menuturkan.

Sebelumnya, Anies yang ditemui di FKUI Salemba mengatakan KPU harus serius menyikapi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Sebab, semua laporan mengenai masalah yang terjadi di lapangan perlu ditanggapi.

“Salah satu indikasi demokrasi baik itu adalah Pemilu yang bersih, kemudian jujur. Ya kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai dikalkulasi ya,” kata dia. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending