REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara pada hari Kamis (18/4/2024) siang hingga sore hari menggelar demonstrasi disekitaran patung kuda, Jakarta Pusat.

Aksi yang diberi nama ‘Kawal Suara Rakyat Vox Populli Vox Dei’ berasal dari massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara membawa tiga tuntutan yaitu, pertama Menolak intervensi politik terhadap hakim MK, kedua Kawan ratusan juta suara rakyat Indonesia dan ketiga Jaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Kelompok aksi massa yang tampaknya ingin merangsek mendekati gedung Mahkamah Konstitusi dengan beberapa kendaraan bak terbuka mengajak masyarakat yang berdatangan agar merapat didepan pembatas beton dilapisi kawat berduri.

Salah satu kelompok massa yang datang sekitar pukul 2 siang yang jumlahnya puluhan ribu adalah Relawan Alap Alap Jokowi. Mereka berdatangan arah parkiran Irti menuju patung kuda dengan membawa berbagai atribut spanduk, berseragam hitam bergambar foto Jokowi dan ada penampilan manusia enggrang. Dalam aksinya yang diisi dari anak muda, orang tua, baik pria dan wanita yang mengaku datang dari penjuru jabotabek langsung membaur bersama para mahasiswa

Koordinator jaringan Alap Alap Jokowi Jabodetabek, Fajar mengatakan bahwa aksinya hari itu dihadiri oleh anggota Alap Alap Jokowi sekitar sepuluh ribuan. Mereka ada yang datang secara sukarela, dengan undangan dari penjuru Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang sampai Bekasi. “Kita disini datang mendukung terpilihnya Prabowo Gibran dan menuntut agar MK tidal di intervensi,” ujar Fajar kepada sejumlah awak media di depan patung Kuda.

Sementara Ketua Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi, Muhammad Isnaini mengatakan bahwa Aksi damai di depan Gedung MK yang digelar hari ini dan besok Jum’at, adalah menjadi sebuah langkah nyata terkait keterlibatan Alap Alap Jokowi yang aktif dalam pemenangan Paslon Prabowo Gibran. Dia mengungkapkan, pihaknya terus mengikuti perkembangan terkait hasil Pilpres 2024.

“Kami merasa punya tanggungjawab atas jerih payah selama proses pemenangan Prabowo Gibran. Tentu dengan senang hati kita mendukung gerakan aksi damai tersebut,” ujar Isnaini. Pria asal Jawa Tengah ini menambahkan, AAJ berprinsip tegas tidak akan melepas barang sejenak pun perhatian terhadap semua situasi hasil Pilpres. Termasuk proses persidangan sengketa Pilpres di MK.

“Kalau soal harapan sudah jelas bisa dilihat dari pernyataan yang dibawa relawan kami dalam aksi damai di depan Gedung MK tadi. Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Saya yakin Yang Mulia Hakim-Hakim MK memahami arah aspirasi kami. Itu bukan semata slogan yang dibawa-bawa tanpa makna. Kalau ini dikatakan salah satu bentuk dukungan moral, iya,” paparnya.

Mengenai persidangan di MK, Isnaini mengungkap prinsip bahwa faktual jalannya persidangan sengketa Pilpres di MK, tidak ada satu pun dasar dalil kesaksian dari para Pemohon, yang relevan dengan tuntutan para Pemohon itu sendiri.

“AAJ tak perlu berandai-andai apalagi berharap akan ada sesuatu yang luar biasa dari Keputusan MK tanggal 22 April nanti kecuali selaras dengan hasil Pilpres 14 Februari 2024,” tandas Isnaini. (ut)

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebanyak lima tokoh mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lima tokoh itu ialah Habib Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, Ahmad Shabri Lubis, Yusuf Martak, hingga Munarman.

“Kami adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap keberlangsungan dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya dan pertama-tama adalah dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan pada asas negara hukum yang berkeadilan,” kata kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024).

Surat pengajuan diri sebagai amicus curiae itu diserahkan ke MK hari ini. Aziz juga menunjukkan bukti tanda terima dokumen tersebut.

Dalam tanda terima itu, tertulis nama Habib Rizieq, Din Syamsuddin dkk. Dokumen itu ditujukan kepada hakim MK yang mengadili sengketa Pilpres 2024, baik yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun yang diajukan oleh Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Habib Rizieq dkk menyampaikan empat poin dalam suratnya ke hakim MK. Pada intinya, mereka meminta hakim MK untuk mengambil peran meluruskan berbagai penyimpangan kekuasaan.

“Kami mendesak kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan sebagaimana pembukaan UUD 1945,” demikian kalimat dalam salah satu poin yang disampaikan Habib Rizieq dkk.

Habib Rizieq dkk mengatakan sejarah akan mencatat apakah hakim MK menjadi penjaga konstitusi atau bagian dari rezim.

“Sejarah akan mencatat, apakah Yang Mulia Hakim Konstitusi akan menjadi guardian of constitution atau guardian of group regimentation. Kami hingga saat ini masih meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi tetap akan menjadi guardian of constitution,” tuturnya. (ut)

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memuji langkah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyerahkan dokumen amicus curiae terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baginya, hal itu menunjukan bahwa kondisi Tanah Air memang tak baik-baik saja.

“Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan,” ujar Anies di kediamannya, Jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2024).

Baginya, putusan MK akan menjadi jalan apakah Indonesia akan kembali ke masa orde lama ketika sebuah kontestasi elektoral sudah diatur.

Atau sebaliknya, Indonesia akan bakal meneruskan amanat reformasi. “Di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilu, proses pilpres,” sebut dia. Di sisi lain, Anies meminta semua pihak menjadikan dokumen amicus curiae yang diberikan Megawati pada MK sebagai perhatian.

Pasalnya, Megawati merupakan salah satu tokoh yang ikut memperjuangkan demokrasi sejak pemerintahan orde lama. “Saya rasa pesan dari Ibu Mega, sebagai salah satu orang yang ikut dalam proses demokratisasi sejak tahun 1990 an,” ucap Anies. “Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu enggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu,” tuturnya.

Adapun amicus curiae adalah pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah proses perkara sehingga memberikan pendapat hukumnya pada pengadilan. Namun, pendapat itu merupakan opini agar dibaca oleh para hakim. Isi dokumen amicus curiae yang ditulis Megawati tidak jauh berbeda dengan opini yang ditulisnya di Kompas. Hanya saja, Megawati menambahkan tulisan tangan berisi pesan agar MK mengambil putusan yang menjaga demokrasi di Indonesia. (ut)