Connect with us

Nasional

Seminar nasional “Pembenahan Kebijakan Pangan Menuju Indonesia Emas”

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Isu serius tentang dunia dalam ancaman krisis pangan global telah berlangsung sejak beberapa dekade terakhir. Agenda pembahasan dari para pemimpin dunia terus berlangsung pada berbagai tingkatan diplomasi internasional. Tak terkecuali Indonesia juga harus membenahi kebijakan di bidang tata kelola pangan jika ingin terhindar ancaman krisis pangan yang bisa menganggu tekad menjadi negara maju menuju Indonesia Emas pada 2045. Faktor jumlah penduduk yang semakin besar adalah pemicu isu ini makin sentral.

Hal inilah yang topik Nagara Institute, lembaga kajian politik berkedudukan di Jakarta, yang mengangkatnya menjadi kajian serius pada dua layer yakni Focus Group Discussion (FGD) dan Riset Indepth yang berjalan pararel sejak Desember 2022 lalu.

Seminar nasional yang kali ini berlangsung di Hotel Sultan Jakarta adalah seminar hasil FGD dari rally FGD yang diselenggarakan Nagara Institute pada tiga kota yakni Bandung, Makassar dan Palembang serta sebuah roundtable discussion di Jakarta minggu ketiga Desember tahun lalu. Seminar nasional ini mengusung tema “Pembenahan Kebijakan Pangan Menuju Indonesia Emas”.

Sejumlah menteri hadir sebagai pembahas yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir,Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Menteri ATR BPN, Ketua UMum HKTI Moeldoko, beberapa anggota Komisi IV DPR-RI, Kabulog Budi Waseso, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arief Budimanta, dan sejumlah ahli pangan seperti ahli Pangan IPB Prof Dwi Andreas dan Khudori.

Hadir pula para pejabat yang mengurusi pertanian dari beberapa provinsi lumbung pangan yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Juga para pengambil kebijakan dari BUMN yang berkaitan dengan pangan semisal Dirut PT Pupuk Indonesia, RNI, PTP dan Sang Hyang Seri.

Ancaman Krisis Pangan dari rangkaian FGD yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa situasi pangan global memang sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang dihantui ancaman krisis pangan global yang secara langsung maupun tak langsung tergambarkan pada situasi di kawasan-kawasan utama pertanian. Misalnya, populasi yang terus meningkat signifikan, sementara volume produksi pangan penuh dengan ketidakpastian.

Pada tingkat global, ketidakpastian produksi pangan ini terjadi lantaran terjadi perubahan iklim yang ekstrem dan lahan untuk tanaman pangan terus terjadi penyusutan luasan dan degradasi kualitas. Selain itu, tensi politik dan keamanan yang panas dan masih adanya proteksionisme dan hambatan non-tarif juga menganggu distribusi pangan global.

Di dalam negeri, Indonesia juga menghadapi permasalahan pangan yang cukup pelik. Jumlah penduduk juga terus meningkat signifikan, dan pada 2045 diperkirakan mencapai 319 juta jiwa. Di saat yang sama, terus terjadi alih fungsi lahan pertanian secara masif. Lahan yang tersisa pun kualitasnya terus mengalami penurunan. Sehingga, defisit pangan dalam negeri bukan hal yang mustahil bisa terjadi.

Masalah lain yang menjadi temuan dan sebenarnya telah lama menjadi momok adalah seringnya terjadi instabilitas dan disparitas antara pasokan dan harga pangan baik antar-wilayah maupun antar-waktu. Ini situasi yang tidak hanya merugikan petani di tingkat hulu, tapi juga memberatkan konsumen di tingkat hilir.
Pembenahan Sistem Pangan.

Dengan kondisi seperti itu, Indonesia juga bisa terimbas dampak dari ancaman krisis pangan global tersebut. Sebab, selama ini sistem tata kelola pangan nasional memang banyak problem yang membutuhkan jika ditelisik dari berbagai aspek.

Aspek kelembagaan, misalnya, tata kelola pangan kita masih lemah terutama pada koordinasi pengelolaan pangan lintas sektor dan antar-lembaga pemerintah, manajemen data pangan yang dapat diandalkan untuk basis kebijakan, manajemen pengelolaan cadangan pangan, dan posisi petani.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat lembaga-pembaga yang bersinggungan langsung dengan tata kelola pangan, seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog. Misalnya, untuk Bapanas, diberi wewenang dalam hal penyerapan hasil panen, mekanisme pembentukan harga, dan persetujuan importasi. Belum lagi soal penganggaran untuk mendukung pengelolaan kebijakan Lembaga baru namun sangat sentral ini.

Sementara untuk Bulog sendiri butuh ruang fleksibilitas dalam menetapkan harga beli dan skema pembayaran pada petani. Produk Bulog pun juga harus dilibatkan dalam program sosial pemerintah.

Pemerintah juga diminta tidak lupa untuk memperkuat posisi petani. Misalnya, mendukung penguatan BUMDES sebagai agregator petani, mendukung pengembangan jasa produksi pertanian seperti pergudangan, transportasi, dan pengadaan input, mendorong koperasi melibatkan petani, pelaku jasa pertanian, distributor, dan pedagang, dan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas Korporasi Petani.

Selain masalah kelembagaan, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi di sektor pertanian. Sebab, dua hal ini juga masih tergolong sangat lemah. Untuk peningkatan kualitas SDM, bisa dilakukan dengan penguatan sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi pertanian dengan kurikulum pengembangan produk hasil pertanian. Untuk pengembangan teknologi, misalnya, bisa dilakukan pengembangan mesin pertanian yang sesuai untuk petani dengan skala lahan kecil dan teknologi pertanian yang mendukung keberlanjutan.

Sementara itu, untuk meningkatkan produkvitas sektor pertanian, pemerintah juga harus melakukan pembenahan pada masalah pupuk, ketersediaan lahan, dan sistem irigasi. Dalam hal pupuk, misalnya, dalam jangka pendek pemerintah harus menjamin ketersediaan pasokan kalium sebagai bahan baku pupuk. Dalam jangka panjang, harus ada pembangunan/investasi pada fasilitas produksi bahan baku pupuk. Selain itu, harus ada perbaikan sistem subsidi pupuk dan jaminan ketersediaan variasi kombinasi pupuk untuk kesesuaian dengan kondisi geografis setiap daerah.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan lahan untuk pertanian dalam rencana tata ruang wilayah nasional maupun daerah agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian secara masif. Atau, perluasan lahan pertanian bisa dilakukan dengan pemulihan lahan bekas tambang.

Salah satu kelemahan di sektor pertanian adalah masalah infrastruktur transportasi dan ekosistem logistik pangan. Dua hal ini juga harus dibenahi oleh pemerintah. Untuk infrastruktur transportasi, perlu adanya peningkatan akses jalan yang menghubungkan sentra produksi pangan dengan simpul transportasi atau pusat konsumen dan peningkatan jumlah dan kapasitas pelabuhan di daerah-daerah sentra produksi pangan agar distribusi pangan antar-waktu antar-wilayah tidak mengalami gangguan.

Sementara, untuk ekosistem logistik, pemerintah bisa memberikan subsidi untuk pengembangan untuk angkutan pangan seperti tol laut dan meningkatkan peran BUMN bidang transportasi dalam mengatasi masalah distribusi pangan.
Pengembangan resi gudang juga perlu dikalukan melalui skema kerja sama swasta dan bank-bank BUMN. Start-up agregator dan pergudangan di daerah sentra produksi pangan juga perlu memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Masalah tata niaga produk pangan nasional juga perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, jika tata niaga tidak diatur dengan baik, baik produsen maupun konsumen sama-sama dirugikan. Misalnya, pemerintah harus menjamin mekanisme terminasi pembayaran dari Bulog yang tidak memberatkan petani.

Selain itu, HPP yang ditetapkan pemerintah harus diatas biaya riil produksi pertanian. Untuk menyerap produksi pertanian, pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas cadangan pemerintah mencapai 10% atau minimal untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan konsumsi nasonal.

Diharapkan, dengan pembenahan sistem tata kelola pangan ini, pemerintah telah siap dengan strategi untuk menjamin kedaulatan pangan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang Indonesia bisa terhindar dari ancaman krisis pangan dan pada 2045 mampu menjadi negara maju yang disokong oleh kedaulatan pangan sendiri. (utw)

Hukum

Para Oknum BPK di Kasus Korupsi, Ramai Disebut Lembaga Ini Jadi Tukang Palak Jika Instansi inginkan WTP

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, BPK tengah menjadi sorotan usai berturut-turut disinggung dalam persidangan sejumlah kasus korupsi sepekan terakhir.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menjadi sorotan usai berturut-turut disinggung dalam persidangan sejumlah kasus korupsi sepekan terakhir. Teranyar, oknum BPK disebut dalam lanjutan persidangan kasus proyek konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II atau Tol MBZ.

Kala itu, Direktur Operasional PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) Sugiharto mengaku diminta untuk menyiapkan Rp10,5 miliar untuk memenuhi permintaan dari BPK.

Selain itu, dalam kasus rasuah lainnya yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, saksi mengungkap ada oknum BPK yang meminta uang hingga Rp12 miliar untuk pengondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementan.

Berdasarkan catatan, sejumlah oknum BPK pernah terkait dengan kasus korupsi. Bahkan, beberapa oknum tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rasuah.

Namun tidak mungkin para oknum ini berani melakukannya jika tanpa ijin atasan dan juga sudah menjadi rahasia umum jika semua lembaga negara di rejim ini mendapatkan tekanan dari penguasa untuk setoran yang tidak jelas.

Berikut sejumlah oknum BPK yang terjerat kasus korupsi:

1. Achsanul Qosasi

Acshanul Qosasi merupakan eks Anggota III BPK. Dia dan rekannya Sadikin Rusli kini tengah disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat atas kasus korupsi pembangunan menara pemancar BTS 4G Kominfo.Dalam kasus ini, Achsanul diduga menerima gratifikasi Rp40 miliar.

Awalnya, BPK telah menemukan sejumlah temuan pada proyek BTS itu. Dalam periode pemeriksaan oleh BPK, Achsanul melakukan pertemuan dengan eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.

Achsanul menyampaikan bahwa lawan bicara nya itu membawa dua dokumen. Pertama, soal dokumen yang berkaitan dengan pidana dan kedua soal tindak lanjut pemeriksaan BPK terkait menara BTS 4G. Pada intinya, data realisasi tower dari pihak Anang yang mencapai 3.700-an BTS agar diterima oleh BPK. Padahal, dari data BPK tower uang baru ditegakkan sebanyak 2.900-an tower. “Beliau hanya meminta tolong agar apa yang diajukan 3.700 itu sudah diterima, bahwa itu sudah 3.700,” tutur Achsanul.

Atas perbuatannya, Achsanul didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 12B, Pasal 12E atau Pasal 5 ayat (2) huruf b juncto Pasal 15 UU Tipikor atau Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

2. Fahmi Arresa Bupati Meranti nonaktif

Muhammad Adil terbukti melakukan pemotongan 10% uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Kepulauan Meranti. Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada Adil. Dari pemotongan tersebut totalnya Adil menerima Rp17,28 miliar.

Dalam hal iniz Eks tim pemeriksa BPK perwakilan Riau, Muhammad Fahmi Aressa disebut mengatur hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti TA 2022 serta predikat opini (WTP). Fahmi disebut menerima Rp1,1 miliar.

Sebagai informasi, majelis hakim tipikor PN Pekanbaru memvonis Fahmi Aressa 4 tahun 3 bulan penjara oleh atas perkara suap.

3. Tim Auditor BPK Bogor

Eks tim auditor BPK Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah terlibat dalam kasus eks Bupati Bogor Ade Yasin.

Ade Yasin kala itu menyuap tim pemeriksa BPK RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp1,93 miliar. Duit itu diberikan Ade Yasin bersama-sama dengan Ihsan Ayatullah selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor.

Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bogor dan Rizki Taufik Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 pada Dinas PUPR Pemkab Bogor. Uang itu diberikan agar tim pemeriksa BPK Jabar mengondisikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

4. Rizal Djalil

Rizal Djalil Rizal Djalil adalah mantan anggota BPK. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Rizal Djalil dengan pidana 4 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan. Rizal Djalil terbukti menerima suap senilai S$100 ribu atau Rp1 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Suap itu diberikan Rizal mengupayakan PT Minarta Dutahutama menjadi pelaksana Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria pada Kementerian PUPR. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 tahun penjara denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim pun tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Rizal Djalil. Jaksa sebelumnya menuntut hakim menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp1 miliar kepada Rizal sesuai dengan uang yang diterima Rizal Djalil dalam kasus suap di Kementerian PUPR.

Dalam menjatuhkan vonis hakim mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang memberatkan Rizal Djalil dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal meringankan Rizal belum pernah dipidana, pernah mendapat Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berusia 65 tahun dan menderita penyakit hepatitis B dan hipertensi kronik.

5. Robertus Kresnawan

Robertus Kresnawan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil korupsi tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalir ke oknum BPK, Robertus Kresnawan. Di sidang tuntutan, JPU menyampaikan Robertus menerima uang untuk mengamankan audit yang dilakukan pihaknya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi tukin di Kementerian ESDM itu ditaksir merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.  “Bahwa dari uang manipulasi tunjangan kinerja yang diperoleh Terdakwa II Lernhard febrian Sirait ada yang diserahkan kepada Auditor BPK Robertus Kresnawan agar dapat mengamankan pemeriksaan BPK yang keseluruhannya berjumlah Rp1.135.000.000,” ujar JPU.

KPK memperkirakan ada sekitar 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kendati jumlah tersebut belum dipastikan.  Lembaga antirasuah juga menduga uang yang dikorupsi itu digunakan untuk keperluan pribadi, membeli aset, dan termasuk operasional pemeriksaan BPK.

Lagi-Lagi Kelakuan BPK Terkuak, Peras Pejabat Waskita Rp 10 Miliar, Terpaksa Bikin Proyek Fiktif

Kelakuan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali terkuak. Pegawai BPK ketahuan lagi melakukan pemerasan dalam sejumlah proyek. 

Pegawai BPK ketahuan memeras Rp 10 miliar kepada proyek pembangunan jalan. 

Dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat, Selasa (14/5/2024), Direktur Operasional Waskita Beton Precast Sugiharto mengakui, pernah menyiapkan uang sebesar Rp 10 miliar untuk memenuhi permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Di BAP saudara ada ditanya terkait proyek fiktif. Ditanya oleh penyidik apakah ada proyek fiktif terkait pelaksanaan Tol Japek ini? Bisa dijelaskan?” kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Di hadapan Majelis Hakim, Sugiharto menjelaskan, permintaan BPK terjadi setelah menemukan banyak masalah dalam proyek pembangunan Jalan Tol MBZ.

Untuk memenuhi permintaan itu, ia pun membuat sejumlah proyek fiktif saat menjabat sebagai Super Vice President (SPV) Infrastruktur 2 Waskita.

“Apa pekerjaan fiktifnya?” tanya Jaksa mendalami.

“Pekerjaan fiktifnya itu untuk pekerjaan, karena pekerjaan sudah 100 persen, (pekerjaan fiktifnya) hanya pemeliharaan, hanya patching-patching (menambal) saja, pak. Itu kecil saja,” terang Sugiharto.

“Berapa nilainya?” cecar Jaksa.

“Rp 10,5 miliar,” kata Sugiharto.

Jaksa pun terus menggali proyek fiktif yang dibuat Sugiharto.

Termasuk, siapa pihak yang menginisiasi proyek fiktif tersebut.

Sugiharto mengaku pada saat itu ia diperintah oleh atasannya Bambang Rianto yang menjabat Direktur Operasional.

“Oke. Gimana instruksinya?” tanya Jaksa.

“Tolong disediain di (proyek tol) Japek ini ada keperluan untuk BPK Rp10,5 M’, Rp 10 M-an lah, pak,” terang Sugiharto.

Di muka persidangan, Sugiharto menjelaskan bahwa dirinya dipanggil bersama sejumlah Waskita Beton Precast dipanggil untuk dijelaskan adanya permintaan BPK.

Dari pertemuan itu, disepakati pembuatan proyek fiktif untuk memenuhi permintaan BPK tersebut.

“Akhirnya dibuatkanlah dokumen seolah-olah ada pekerjaan Rp 10,5 miliar itu?” timpal Jaksa.

“Iya, betul Pak,” kata Sugiharto.

Jaksa turut mendalami detail temuan-temuan BPK dalam pelaksanaan proyek jalan tol MBZ. Hanya saja, Sugiharto mengaku tidak mengetahui persis.

“Saya hanya diinstruksikan sama pak BR (Bambang Rianto), Direktur Operasional saya untuk keperluan pemenuhan BPK itu,” jawab Sugiharto.

Dalam perkara ini, Jaksa menduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 510 miliar dalam proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol MBZ. Kerugian ini ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan eks Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas dan Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting, Tony Budianto Sihite.

“Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. (tri)

Continue Reading

Nasional

Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti Gelar “Executive Human Capital Gathering dan Soft Launch MY EDI-E-Learning LPMA”

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dalam rangka Dies Natalis ke-40, STMA Trisakti menyelenggarakan Executive Human Capital Gathering yaitu Seminar dengan tema “Human Capital Readiness in Implementing IFRS 17 in 2025” dan Soft Launch MY EDI-E-Learning LPMA STMA Trisakti di Auditorium Kampus C Jalan Jend. Achmad Yani No.85 Pulogadung, Jakarta Timur pada tanggal 14 Mei 2024.

STMA Trisakti merupakan perguruan tinggi pertama yang mendalami bidang asuransi di Indonesia.  STMA Trisakti didirikan pada tanggal 10 April 1984 dengan nama Akademi Asuransi Trisakti (AKASTRI). Guna merespon tuntutan industri perasuransian, maka pada 1 Oktober 2002 Akademi Asuransi Trisakti (AKASTRI) resmi meningkatkan statusnya dan berubah bentuk menjadi  Sekolah  Tinggi  Manajemen Asuransi Trisakti (STMA) Trisakti  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No. 218/D/O/2002.

Acara ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan industri, sekaligus memperkenalkan platform pembelajaran digital terbaru yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Manajemen Asuransi (LPMA) STMA Trisakti.

Dalam sambutannya, Ketua STMA Trisakti Dr. Antonius Anton Lie, SE, MM mengatakan bahwa,”Kami bangga dapat menyelenggarakan acara ini sebagai bagian dari perayaan Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti. Kami berharap MY EDI-E-Learning LPMA dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kompetensi di bidang asuransi.”

Executive Human Capital Gathering ini menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka dari industri asuransi, akademisi, dan praktisi human capital.

“Indonesia harus mengikuti perkembangan dunia, asuransi ini sangat penting sehingga cara pembukuannya harus diatur dan dibagi sesuai kebutuhannya,”, jelasnya.

“Bagian IT dan SDM harus mengikuti perkembangan zaman saat ini sehingga kami luncurkan Soft Launching MY EDI-E-Learning LPMA STMA Trisakti ini agar terus up date dan memberikan informasi tentang asuransi secara lengkap,” saat diwawancarai oleh ReportaseIndonesia.com di acara tersebut, Jakarta (14/5/2024).

Kegiatan ini dirancang sebagai forum eksklusif untuk berbagi wawasan dan pengalaman dalam mengelola sumber daya manusia di era digital. Berbagai sesi diskusi panel dan presentasi menyoroti tantangan serta peluang dalam pengembangan human capital.

Hadir juga di acara ini sebagai Keynote speaker atau pembicara Iwan Pasila selaku Deputi komisioner pengawas perasuransian, penjaminan dan dana pensiun dari OJK yang memberikan sambutan juga serta menjelaskan tentang Implementasi PSAK-117 yaitu tentang “Nilai Tambah Pelaporan Keuangan yang Lebih Transparan”.

Implementasi PSAK-117 merupakan tonggak penting dalam upaya kami untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor asuransi. Kami percaya bahwa langkah ini akan membawa banyak manfaat bagi industri dan melindungi kepentingan publik.” jelasnya.

“Ini dapat memperkuat hubungan antara STMA Trisakti dan pemangku kepentingan di industri asuransi,” tutup Iwan Pasila.

Soft Launching MY EDI-E-Learning LPMA-STMA Trisakti

Di acara Dies Natalis ke-40 ini, STMA Trisakti meluncurkan program Soft Launching MY EDI E-Learning LPMA STMA Trisakti, yaitu sebuah website dimana masyarakat bisa membukanya secara online untuk mendapatkan informasi tentang asuransi secara utuh dan mendapatkan data lengkap.

MY EDI-E-Learning LPMA-STMA Trisakti merupakan sebuah platform e-learning inovatif yang bertujuan untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan di bidang asuransi dan manajemen risiko. Platform ini menawarkan berbagai modul pembelajaran yang fleksibel, dapat diakses oleh mahasiswa, praktisi, dan profesional di industri asuransi.

Dilakukan juga penanda-tanganan perjanjian kerja-sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara STMA Trisakti yang di wakili oleh Ketua STMA Trisakti Dr. Antonius Anton Lie, SE dengan pihak Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yang diwakili oleh Yulius Bhayangakara.

Dan diakhir acara tersebut, digelar seminar “Human Capital Readiness in Implementing IFRA in 2025”.

Seminar “Human Capital Readiness in Implementing IFRA in 2025”

Di seminar ini menyediakan forum diskusi mengenai pengembangan human capital di era digital.

Memperkenalkan MY EDI-E-Learning LPMA sebagai solusi pembelajaran digital yang mendukung peningkatan kompetensi di bidang asuransi.

Seminar yang bertemakan “Human Capital Readiness in Implementing IFRA in 2025” ini membicarakan berbagai kegiatan perihal tentang kegiatan perasuransian yang bisa menghasilkan bagi para pelaku pasar asuransi dan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Seminar ini dihadiri para pembicara diantaranya: Dr. Ir. Heri Supriyadi, MBA, M.M, QRGP selaku Chief Compliance & Risk Officer PT. BRI Asuransi Indonesia, Drs.Tri Wahono Ak, M.M, AAAIK, CA, CPA, CRGP, AMRP, QIP, CPI selaku Managing Partner KAP Krisnawan, Nugroho&Fahmi IECnet, Bayu Widdhisiadji SE, M.M, AAAIK, AJIS, QRGP, QCRO, CCOP, ANZIIF selaku Ketua LPMA-STMA Trisakti, serta Ketua Pelaksana Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti, Robidi, S.H., M.H, QCRO selaku Sekretaris LPMA-STMA Trisakti.

Dengan adanya Dies Natalis ke-40 STMA Trisakti, iharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara dunia akademis dan industri, menciptakan sinergi yang menguntungkan.

Memberikan akses ke sumber daya pendidikan berkualitas tinggi melalui MY EDI-E-Learning LPMA, membantu meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di industri asuransi.

Menginspirasi institusi pendidikan lain untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses pembelajaran, memberikan pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel.

STMA Trisakti berharap bahwa acara ini dapat memperkuat hubungan antara akademisi dan praktisi serta menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan dalam mengembangkan human capital di Indonesia. Selain itu, diharapkan MY EDI-E-Learning LPMA dapat menjadi platform pembelajaran digital terdepan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan di era modern.

Rencana strategis STMA Trisakti Menuju PTN-BH

Saat ini, STMA Trisakti sedang berproses menuju Perguruan Tinggi-Berbadan Hukum, dimana itu merupakan level tertinggi untuk memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, temasuk dosen dan tendik.

PTN jenis ini beroperasi mirip dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di indonesia dan harapannya STMA bisa mencapai tahapan tersebut.

Event ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak dan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pengembangan human capital di Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh para tamu undangan dan para sponsor, diantaranya:

STMA Trisakti berharap bahwa acara ini dapat memperkuat hubungan antara akademisi dan praktisi serta menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan dalam mengembangkan human capital di Indonesia. Selain itu, diharapkan MY EDI-E-Learning LPMA dapat menjadi platform pembelajaran digital terdepan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan di era modern.

Sukses untuk STMA Trisakti serta para undangan dan sponsor yang telah mendukung acara Dies Natalis ke-40.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website STMA Trisakti atau hubungi humas STMA Trisakti di nomor (021) 12345678. (utw)

Continue Reading

Peristiwa

Kementerian ESDM Tangkap WNA Cina Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kalbar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seorang WNA asal China berinisial YH ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Temuan kasus ini berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atau wasmatlitrik terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Melalui wasmatlitrik, para penyidik menemukan aktivitas pertambangan tersebut, yang berlangsung di bawah tanah.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

“Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi di jakarta, (14/5/2024). (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending