Connect with us

Ekonomi

Setelah Jual Pasir Laut, Lalu Tawarkan Warga Singapura Pindah ke IKN! Apa Maunya Jokowi?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Setelah sebelumnya Jokowi menginformasikan bahwa Indonesia telah mengekspor pasir laut ke singapura, lalu jokowi menawarkan penduduk Singapura untuk tinggal di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur merupakan tindakan Aneh. Setelah menyadari tidak ada investor asing yang serius masuk IKN, kini opsi menawarkan IKN ke negara jiran Singapura disampaikan.

Pidato Jokowi terkesan out of context dari permasalahan IKN yang sebenarnya. Masalah IKN sebenarnya adalah skema investasi tidak masuk sense kalangan investor. Investor tidak melihat ada skema menguntungkan dalam point of view mereka.

https://www.instagram.com/reel/CtYZiZRJs3_/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

Bukannya memperbaiki skema investasi IKN menjadi profitable di mata investor malah Presiden seperti agen marketing developer yang tidak mengaddres masalah investasi sebenarnya.

Bila warga singapura memilih second home di Indonesia maka opsi pertama nya adalah bukan IKN Kalimantan Timur melainkan Batam, Bintan dan Karimun di Kepulauan Riau. Ketiga pulau tersebut terdekat dari Singapura dan dapat ditempuh dengan speed boat.

Meminta warga Singapura ke Kalimantan Timur meski berlimpah tax insentif Warga Singapura diprediksi tidak akan tertarik karena dari sisi lokasi sangat jauh dan tidak ada aktivitas ekonomi khususnya perdagangan yang menjadi kekuatan warga Singapura.

Lalu apa sebenarnya keinginan dan rencana Jokowi? Sepertinya ruwet. Nitizen: Situ Waras?

Pemukiman Warga Asing Seharusnya tidak Berada di IKN

Dalam sisi pertahanan keamanan, Ibukota IKN adalah simbol kekuatan dan kedaulatan negara. Menjadi bahaya bila ada cluster pemukiman yang dimiliki asing berada di zona inti IKN.

Maka bila saran dari Dewan Penasehat Militer Presiden didengar, maka zona pemukiman warga asing tidak mungkin ada di wilayah IKN, selain kantor konsuler asing yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan.

Strategi Perizinan Ekspor Pasir Laut untuk Mengaet Investasi Singapura Berbahaya

Strategi Satgas percepatan IKN pimpinan Luhut menggunakan strategi memberikan sweeteners kepada Pemerintah Singapura melalui perizinan ekspor pasir laut dengan harapan Pemerintah Singapura membujuk pengusaha-nya untuk masuk ke IKN sebenarnya rawan dan tidak menguntungkan Indonesia. Alasannya begitu diizinkannya ekspor laut dibuka, pengusaha Singapura akan melakukan ekspor dengan cepat dan sebanyak-banyaknya sementara investasi ke IKN belum tentu masuk. Ini adalah strategi yang sama sekali buruk.

Investor belum yakin IKN Berkelanjutan

Perjanjian NDA (non disclosure aggrement) bukan kesepakatan investasi melainkan baru tahap awal ketertarikan investasi. Apakah NDA akan berlanjut kepada kesepakatan investasi, masih belum bisa dipastikan.

Ada tiga alasan kenapa investor terlihat ragu dalam berinvestasi di IKN.

Pertama, Investor tidak yakin IKN akan berkelanjutan, dimata investor IKN adalah proyek dan keinginan politisi yang ada expirednya yaitu Oktober 2024. Meski pemerintah menyakinkan bahwa IKN dibekali dengan UU dan aturan legal lainnya, namun tetap saja aturan tersebut tidak ada jaminan tidak akan diubah oleh kesepakatan politik selanjutnya. Oleh karena itu, investor memilih untuk wait and see sampai proses suksesi kepemimpinan baru 2024-2029 terwujud.

Kedua, investasi IKN tidak memenuhi skema investasi yang menguntungkan, bagi investor ada internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal minimal yang harus dipenuhi. Sayangnya dengan proyeksi jumlah penduduk yang tidak banyak dan besarnya biaya pembangunan karena struktur bangunan diatas tanah gambut maka mereka cenderung memilih mundur

Ketiga, Investor seperti UEA, Qatar dan Saudi Arabia melihat investasi overseas memiliki resiko besar khususnya disaat geopolitik dunia sedang tegang. Akhirnya mereka memilih berinvestasi di dalam negeri selain aman, mereka ingin membangun destinasi baru di salah kota mereka.

Insentif bagi Investor seharusnya tepat dan menarik

Pemberian insentif perpajakan di IKN begitu berlimpah. Tax Holiday diberikan 25-30 tahun untuk infrastruktur umum di IKN, ada juga super deduction pajak dari 200%-350 persen ntuk riset/inovasi, belum lagi pengurangan pajak PPh 21, PPh final, BPHTN dan PPH penjualan tanah. Namun obral insentif pajak ternyata tidak membuat investor berebut dan masuk ke IKN.

Hal ini disebabkan investor IKN lebih tertarik dengan kepastian hukum dan prospek investasinya. Sayangnya kedua hal tersebut tidak cukup menyakinkan kalangan investor tersebut.

Softbank Dan Reputasi IKN

Mundurnya Softbank sebenarnya sudah merusak reputasi IKN dikalangan investor global. Bagi mereka bila softbank menyatakan mundur dengan alasan tidak cukupnya imbal hasil investasi di IKN, mereka juga tidak akan tertarik masuk ke proyek tersebut. Oleh karena itu, Mundurnya Softbank memiliki contagion effect bagi kalangan investor lain.

Upaya memperbaiki reputasi IKN tidak dapat dilakukan dengan cara mempertahankan konsep lama. IKN tidak harus di Kalimantan Timur dan Pemerintah memerlukan strategi penundaan untuk menyakinkan investor bahwa akan ada konsep baru IKN yang lebih memiliki kepastian hukum, jumlah penduduk mencukupi dan imbal hasil yang menguntungkan serta lokasinya tidak harus di Penajam Utara. (ut)

Ekonomi

Utang Pemerintahan Era Jokowi Naik Terus Dekati Rp 8.000 Triliun!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengalami kenaikan. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 31 Oktober 2023, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.950,52 triliun.

Utang ini mengalami kenaikan dibandingkan pada akhir September lalu yang berada di level Rp 7.891,61 triliun.

Utang pemerintah memang bertambah cukup signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Sejak awal tahun 2022, utang pemerintah di era Presiden Jokowi sempat mencatat rekor, dengan menembus Rp 7.000 triliun.

Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014 atau saat transisi pemerintahan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 2.608,78 triliun.

Artinya, sejak menjabat di awal periode pertama Presiden Jokowi hingga sekarang, utang pemerintah sudah mengalami kenaikan lebih dua kali lipatnya. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus berubah. Pada akhir November 2023, rasio utang terhadap PDB adalah 37,68 persen.

Sesuai Undang-undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas, yakni tidak boleh lebih dari 60 persen.

Saat ini, Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 30-40 persen yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman.

Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian SBN domestik yakni sebesar Rp 5.677,55 triliun dan SBN dalam bentuk valutas asing (valas) Rp 1.371,35 triliun.

Baik SBN domestik maupun vakas, masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 901,62 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 872,09 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 269,92 triliun, pinjaman multilateral Rp 533,42 triliun, dan commercial banks Rp 68,76 triliun.

Berikut catatan total utang pemerintah sepanjang tahun 2014-2022 dirangkum dari data APBN KiTa Kementerian Keuangan dan Litbang Harian Kompas:

Utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun (rasio PDB 24,75 persen)

Utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun (rasio PDB 26,84 persen)

Utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun (rasio PDB 26,99 persen)

Utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun (rasio PDB 29,22 persen)

Utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun (rasio PDB 29,98 persen)

Utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun (rasio PDB 29,80 persen)

Utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun (rasio PDB 38,68 persen)

Utang pemerintah tahun 2021: Rp 6.908,87 triliun (rasio PDB 41 persen)

Utang pemerintah tahun 2022: Rp 7.554,25 triliun (rasio PDB 38,65 persen)

Utang pemerintah per Mei 2023: Rp 7.950,52 triliun (rasio PDB 37,68 persen). (tw)

Continue Reading

Ekonomi

PT Koperumnas Gelar Acara STK bagi 300 Konsumennya

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, PT Konsumen Perumahan Nasional (Koperumnas) pengembang perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan konsep Syariah, menggelar acara STK (serah terima kunci) bagi 300 konsumen se-jabotabek dan di daerah lainnya di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis 30 November 2023.

Pada penyerahan STK kali ini diberikan total 300 secara bertahap, hari kamis 30 November 2023 STK dibagikan 100 yang lokasinya meliputi Tajur, Jonggol, Ciampea, Daru dan Bekasi sert luar pulau Jawa yakni Balikpapan dan Tanjung Pinang.

Dalam acara tersebut turut hadir Dirut Koperumnas M Aris Suwirya dan CEO Koperumnas Diah Kusuma Putri Muda yang biasa disapa tante bestie.

Aris Suwirya dalam acara STK di Hotel Balairung, Jakarta (30/11) mengatakan, “Sebenarnya rumah ini adalah urusan negara, harusnya masyarakat rumahnya dijamin oleh negara, tapi kemampuan negara kan terbatas, kan belum termasuk negara maju. Jadi kami sebagai pelaku property yang berkonsep Syariah ingin membantu saudara kita yang berpenghasilan rendah dan yang tidak berpenghasilan tetap untuk dapat memiliki rumah.”

Mantan Ketua Umum Apersi dan Apernas yang pernah berpengalaman puluhan tahun di dunia property tersebut menegaskan bahwa, Koperumnas inilah yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan yang tidak tetap.

“Nah, koperumnas inilah yang akan membantu menyediakan rumah dengan angsuran tanpa DP, tanpa Bank, tanpa Slip Gaji, tanpa riba, tanpa batas usia dan hanya syarat KTP dan nafas yang artinya masih hidup, ” jelas Aris Suwirya.

Dalam kesempatan yang sama CEO Koperumnas yang akrab disapa Tante Bestie mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah, pasalnya ia menilai sering dikriminalisasi.

“Sejauh ini saya melihat pemerintah belum mendukung Koperumnas karena kita sering dikriminalisasi, jadi saya mohon bantuannya dari pemerintah untuk membela dan mendukung Koperumnas, karena Koperumnas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ” tegasnya.

Dalam penyerahan kunci pada hari kamis 30 November 2023 tersebut yang bertepatan dengan hari kelahirannya, Tante Bestie berharap kepada seluruh konsumen agar tidak harap-harap cemas dan bertanya-tanya karena mereka ada kepastian hukum, bahwa mereka sudah mendapatkan rumah dan kavlingnya.”

“Serta harapannya juga dengan penyerahan kunci ini akan menjadikan kekuatan dan motivasi mereka untuk lancar mengansurnya karena sudah ada wujudnya dan memotivasi bagi mereka yang belum mendapatkan kunci dan kavlingnya, “jelas Tante Bestie. (sil)

Continue Reading

Ekonomi

Total Pendanaan Rp 1,2 Trilun dari Kemenkominfo Mengalir ke Alumni Startup Studio Indonesia

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyalurkan total pendanaan lebih dari USD 79 juta atau 1,2 triliun ke startup alumni Startup Studio Indonesia (SSI) Batch 1-7.

Startup Studio Indonesia adalah program akselerator startup digital besutan Kominfo yang bertujuan untuk mendampingi dan membina para startup tahap awal (early stage) selama 15 minggu agar bisa menemukan product-market fit.

SSI telah menuntaskan 7 batch pelatihan, dengan total 115 alumni startup berprestasi. Sebagai acara puncak yang menutup SSI Batch 7, Kominfo menggelar Milestone Day, di mana startup berkesempatan untuk mempresentasikan progress masing-masing di depan para pemangku kepentingan, mulai dari investor hingga lembaga pemerintahan.

Dengan usainya SSI Batch 7, startup-startup yang kini resmi menjadi alumni, yaitu sebagai berikut:
– AyoKenalin (jaringan agen online untuk pemasaran digital)
– Banoo (solusi IoT untuk perikanan)
– CareNow (pembiayaan kebutuhan medis)
– Contexa (platform AI penyedia copy tulisan untuk brand)
– FarmaCare (platform rantai pasok farmasi)
– Gapai.id (platform lowongan kerja untuk migran)
– HealthPro (penyedia tenaga kesehatan on-demand)
– HIGO (penyedia WiFi dan agensi periklanan digital)
– Invelli (fintech digitalisasi layanan keuangan mikro)
– Krealogi (aplikasi dasbor digital untuk UMKM),
– Kukerja (platform penghubung bisnis dan tenaga kerja)
– Lokatani (IoT untuk pengelolaan kebun)
– Raggam (marketplace penyewaan barang)
– Ravelware (IoT otomatisasi untuk pabrik/gudang)
– Rey.id (aplikasi berbasis keanggotaan untuk asuransi jiwa dan kesehatan)
– Secha (solusi renovasi rumah)
– Setoko (platform pembuatan toko online)
– Woowa (CRM untuk mengelola Whatsapp).

Kominfo juga memperkenalkan program baru bernama SSI X, yang merupakan wadah bagi kolaborator, yakni berupa institusi pemerintahan/swasta, untuk turut serta dalam pengembangan founder dan startup digital.

Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Slamet Santoso, mengatakan perjalanan membangun produk digital untuk pasar Indonesia sangatlah unik dan hanya bisa dipelajari melalui akumulasi pengalaman.

“Karena itu, mengusung semangat pengembangan ekosistem startup digital yang praktis dan kolaboratif, kami mengundang institusi pemerintah dan swasta untuk turut berpartisipasi dengan menyediakan akses case study dan akses ke pasar melalui eksperimen sandbox. Harapannya, eksperimen terbatas ini dapat membantu startup dalam memvalidasi produknya di target pasar,” tutur Slamet.

Untuk membantu startup tahap awal dalam menavigasi lanskap ekonomi digital yang terus berubah, Kominfo akan terus melanjutkan program Startup Studio Indonesia dengan target meluluskan 150 startup digital di tahun 2024.

Harapannya, para startup alumni SSI mampu mengembangkan skala bisnisnya, baik dari segi jumlah pengguna, jumlah pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pendanaan dari Venture Capital pasca mengikuti pelatihan. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending