Connect with us

Megapolitan

Sosok Siswi asal Malang Peraih Skor 1.000 UTBK SNBT 2023, Ini Rahasia Belajarnya dan Masuk Kedokteran

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jatim, Inilah siswi peraih skor 1000 UTBK SNBT 2023 sub tes pengetahuan kuantitatif.

Ia adalah Nadila Nada Zuhayra, lulusan MAN 2 Malang, Jawa Timur.

Nadila Nada Zuhayra kini melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Nadila Nada Zuhayra membuat publik kagum atas peraihan skor 1.000 UTBK SNBT 2023 subtes Pengetahuan Kuantitatif.

Perempuan yang akrab dipanggil Nada ini baru saja lulus dari kelas XII MIPA 5 MAN 2 Kota Malang angkatan ke-31 Tahun Pelajaran 2022/2023.

Melansir laman MAN 2 Kota Malang, Nada meraih nilai 798,65 di subtes pengetahuan dan pemahaman umum, 780,22 di tes kemampuan umum, 682,43 di tes kemampuan memahami bacaan dan menulis, 680,56 di tes matematika, 707,00 di subtes literasi Bahasa Inggris, dan 743,30 di tes Bahasa Inggris.

Dengan skor yang sempurna tersebut, Nada berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

“Alhamdulillah. Bersyukur banget karena awalnya tidak percaya bisa dapat skor tersebut. Namun, pastinya juga seneng banget karena hasil kerja kerasku terbayar setelah selama enam bulan aku sudah berusaha mempersiapkan diri dengan belajar dan mengerjakan soal-soal,” ujar Nada.

Saat ditanya terkait kiat meraih nilai sempurna UTBK SNBT 2023, Nada tidak sungkan untuk membagikan rahasia belajarnya.

Nada mengatakan, biasanya ia membuat jadwal review materi dan latihan soal dengan membaginya berdasarkan subtes.

Ia juga eluangkan 2 hari untuk tryout online dari berbagai sumber dan juga melakukan pembahasan tryout berdasarkan subtesnya.

“Biasanya sepulang sekolah pada pukul 15.00, aku pergi ke tempat les. Di sana aku belajar dari pukul 16.00 hingga 19.00 WIB. Setelah itu, aku melanjutkan belajar selama kurang lebih satu jam di rumah. Pokoknya, ini rutinitas yang selalu aku jalani selama kurang lebih 6 bulan,” terang Nada.

Jadwal belajar pada dasarnya berguna untuk membentuk kesadaran mental dan menentukan strategi yang tepat dengan sisa waktu yang kita punya hingga UTBK dilaksanakan.

Salah satu cara yang Nada biasa lakukan untuk mengatur rencana belajar adalah dengan menghitung waktu yang kita miliki sampai ujian, lalu tarik mundur hingga sekarang.

Misalnya, kita ingin menguasai topik A hingga Z dalam kurun waktu 60 hari.

Petakan dan cari tahu langkah-langkah dalam 60 hari itu apa saja.

Misalnya, 30 hari pertama fokus membaca materi dan menonton video, kemudian 30 hari terakhir fokus di latihan soal saja.

Nada juga cukup beruntung untuk dapat memanfaatkan tempat les untuk mempelajari lebih dalam tipe-tipe soal yang mungkin akan diujikan.

“Berbagai contoh soal sekarang sudah sangat mudah ditemukan, bisa dari buku-buku, latihan dari sekolah ataupun bisa didapat online secara gratis,” lanjut Nada.

Nada mengatakan, berbagai teknologi yang ada sekarang juga membuat semuanya jadi lebih mudah.

Selain mengambil bahan dari buku dan latihan soal tertulis, Nada biasanya menggunakan aplikasi belajar untuk memanfaatkan smart schedule dengan mengandalkan notifikasi belajar serta drill soal.

“Aku bisa disiplin dalam latihan soal. Selain itu aku sering menonton video belajar di aplikasi belajar ataupun Youtube,” ujarnya.

Beberapa tahun lalu, pembelajaran berbasis digital hanya bersifat sebagai tambahan (suplemen) atau pelengkap (komplemen).

Dengan dianjurkannya metode blended learning, teknologi dikombinasikan secara saksama di dalam desain pembelajaran sehingga terdapat kesinambungan antara pembelajaran tradisional dan pembelajaran digital.

Metode blended learning berdampak sangat baik bagi pertumbuhan kognisi pada siswa.

Beberapa manfaat lain dalam penerapan metode ini adalah siswa dapat mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengakomodasi siswa dengan berbagai macam gaya belajar, dan terbentuknya budaya belajar yang berkelanjutan.

Contoh sederhananya, untuk memahami suatu penerapan materi belajar, selain membaca buku, kita juga dapat menonton video penjelasan belajar. (utw)

Nusantara

Disentil DPR, Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN Kaltim, BPK Soroti Penggunaan Dana APBN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN di Kaltim menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

Dalam Raker tersebut, anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan mengenai investasi di IKN Kaltim yang sebelumnya digembar-gemborkan Bahlil Lahadalia.

Anggota Komisi VI DPR juga menyinggung penggunaan APBN untuk pembangunan IKN Kaltim, di mana dalam waktu yang bersamaan BPK juga menyampaikan temuannya terkait dengan proyek Ibu Kota Negara yang baru ini.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya.

Padahal, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seolah-olah sangat yakin bahwa IKN akan ramai investasi asing. Yah beginilah kinerja para pembantu Jokowi yang bisanya hanya mengembat uang rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Harris menyinggung tentang kondisi di mana belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN.

“Pak menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN.

Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN,” kata Harris, Selasa (11/6/2024) seperti dilansir TribunKaltim.co dari YouTube Kompas TV.

Anggota Komisi VI DPR tersebut selanjutnya menyebut perihal investasi domestik yang jumlahnya masih sangat terbatas.

“Saya melihat beberapa ground breaking yang berhenti hanya pada tahap ground breaking sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN,” katanya.

Terkait dengan IKN, Bahlil mengakui belum ada investasi asing di IKN Kaltim.

“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) semuanya.

Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan ground breaking,” kata Bahlil.

Ambyar negeri ini dipimpin para preman berdasi dan maling uang rakyat. (tw)

Continue Reading

Megapolitan

Massa Aksi Bela Palestina di Indonesia Minta ICJ Tangkap PM Zionist Israel Netanyahu

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Massa Aksi bela Palestina mendesak Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menangkap PM Zionist Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza, Palestina.

Mereka mendesak itu seraya mengangkat kartu merah yang bertuliskan nama anak-anak yang jadi korban serangan Israel di Gaza.

Momen itu terjadi pada aksi bela Palestina di Patung Kuda, Monas, Jakarta, Minggu (10/6).

“Kami mendesak ICJ segera menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lain serta menetapkannya sebagai penjahat perang yang dijatuhi sanksi hukum terberat,” teriak massa aksi.

Mereka mengangkat kartu merah seraya tak henti-henti meneriakkan pembelaan ke Palestna dan penolakan atas Israel.

Stop genocide, save Gaza, free Palestine!” teriak massa aksi kompak.

Selain itu, aksi ini juga menuntut beberapa poin atas kekejaman Israel di Palestina. Seperti, berkomitmen akan memboikot Israel dan sekutunya hingga Palestina merdeka dan berdaulat.

Kemudian, mengecam keras tindakan agresif Israel ke Palestina yang telah menelan banyak korban.

“Kami mendukung dan mendesak pemerintah Indonesia agar secepatnya memprakarsai dan mengajak negara-negara lain khususnya anggota OKI untuk mengirimkan bantuan militer,” tegasnya. (utw)

Continue Reading

Nusantara

Proyek ‘Roro Jonggrang’ Jokowi Minim Libatkan Publik, BPK Nilai IKN Bermasalah

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Paser Penajam, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo DP Irhamna menilai proyek Ibu Kota Negara (IKN) tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Menurutnya, masalah yang ditemukan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 merupakan hal yang wajar.

“Empat temuan BPK merupakan hal yang wajar dan sudah diprediksi sejak awal. Hal tersebut disebabkan sejak proses perencanaan tidak transparan dan sangat minim partisipasi publik,” kata Ariyo, Minggu (9/6/2024).

Selain itu, kata dia, target perencanaan penyelesaian proyek IKN tidak juga tidak bisa diterima akal sehat karena dikerjakan dengan penuh paksaan dan terburu-buru, bak proyek ‘Roro Jonggrang’. Salah satu contohnya, mengejar target pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Yakni KIPP (kawasan inti pemerintah pusat) dapat digunakan untuk upacara 17 agustus 2024. Padahal, pada saat target itu ditetapkan, masalah lahan dan anggaran belum clear,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pelaksanaan proyek Ibu Kota Nusantara banyak masalah. Setidaknya, ada empat masalah besar dari proyek yang memakan duit negara Rp72,1 Triliun itu.

Pertama BPK menyimpulkan, pembangunan infrastruktur IKN tidak selaras dengan target rencana pemerintah. Mulai dari rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

“Serta rencana perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif, selain APBN berupa  KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana,” tulis keterangan BPK berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, dikutip Minggu (9/6/2024).

Kedua, BPK melihat persiapan pembangunan proyek IKN belum memadai khusus terkait pembebasan lahan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih terkendala dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya  hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi keterangan itu.

Ketiga BPK melaporkan, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.  

“Harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang, tidak sepenuhnya terkendali. Pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN, belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton,” tulis keterangan tersebut.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending