REPORTASE INDONESIA – Sukabumi, Harga beras terus naik, sudah 4,4% di bulan September ini (Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan September 2023).

Masalahnya, kenaikan harga pangan ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Sekarang keluarga-keluarga bayar mahal untuk beras, tapi uangnya tak mengalir sampai ke petani.

“Inilah yang mau kita ubah. Kita ingin ada perubahan tata kelola di sektor pangan dan pertanian. Harga pupuk harus terjangkau. Petani juga dapat kepastian tentang ongkos produksi, kepastian pasokan, dan kepastian harga jual,” ungkap Anies saat hadiri kegiatan kelompok tani di sukabumi, (22/9/2023).

“Kita ingin petani lebih sejahtera, keluarganya tercukupi kebutuhan pangannya, bisa menabung, sehingga taraf hidupnya meningkat,” tutupnya.

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Ada peran dan pengaruh dua menteri Joko Widodo dalam penggusuran warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dua menteri dimaksud adalah Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal itu disampaikan pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto setelah melihat rekam jejak digital terkait peristiwa penggusuran warga Pulau Rempang.

Gigin mengatakan, awalnya Singapura berniat membeli listrik dari Indonesia. Kemudian, Luhut ke Singapura, dan pulang dari sana Luhut marah-marah karena Singapura hanya mau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dibangun oleh Singapura.

“Akhirnya ada kesepakatan dibuat oleh Indonesia. Pihak Indonesia itu ya TBS Group, Adaro Group, sama Medco Group untuk membangun PLTS. Tapi kan tiga perusahaan ini nggak punya pengalaman untuk membangun PLTS kan,” ujar Gigin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/9).

https://www.instagram.com/reel/CxP3bcQpcr-/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

Gigin menjelaskan, Adaro Group merupakan milik keluarga Thohir. Di mana, Adaro Group dipimpin oleh Boy Thohir yang merupakan kakak kandung Erick Thohir.

Selanjutnya, TBS Group kata Gigin, merupakan perusahaan milik Luhut Binsar Pandjaitan. Sedangkan Medco Group merupakan milik Salim Group dan keluarga Panigoro.

“Karena itu saya bilang jejaknya ada,” kata Gigin.

Sesuai perjanjian Indonesia dengan Singapura, kata Gigin, seluruh produksi listrik PLTS akan di ekspor ke Singapura melalui kabel bawah laut.

Proyek tersebut merupakan patungan antara konsorsium Indonesia yang terdiri dari Adaro Grup, TBS Group, dan Medco Group milik Salim Group dan keluarga Panigoro.

Sedangkan dari Singapura, kata Gigin, adalah Cepel Corporation, sebuah perusahaan pengelola aset berskala internasional. Lalu pemasok panel Surya adalah Xinyi group dari China yang kabarnya akan berinvestasi sampai Rp360 triliun.

“Xinyi akan membangun pabrik di Pulau Rempang. Semua ini menjelaskan kenapa pemerintah begitu terburu-buru dan sangat tegas dalam memerangi perlawanan rakyat Melayu di Pulau Rempang,” terang Gigin.

Menurut Gigin, pemerintah tidak memahami antropologi ketika melakukan upaya penggusuran warga Pulau Rempang. Mengingat di sana, merupakan pemukiman tua.

“Jadi seandainya mereka dipindahkan ke tempat lain, secara kultur mereka sudah pasti akan berubah, lingkungan berubah, mereka akan kehilangan kebanggaan sebagai pemilik dan penghuni kampung tua Melayu. Dan lingkungannya kan bisa pasti berbeda. Ini kan jadi lingkungan perkotaan modern yang gak sesuai dengan sistem nilai yang mereka anut selama ini,” jelas Gigin.

Gigin menganggap, pemerintah hanya melakukan hitung-hitungan dengan angka statistik. Padahal, memindahkan manusia tidak seperti memindahkan barang mati.

“Oh iya itu sudah jelas (ada pengaruh pengusaha merangkap penguasa). Coba kalau nggak ada Luhut, nggak ada Erick Thohir, nggak ada Anthony Salim, nggak akan (ngotot gusur warga Pulau Rempang) kalau nggak ada keterlibatan orang-orang dalam yang berkuasa,” pungkas Gigin. (tw)

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, menyelimuti rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Polemik kepemilikan tanah jadi pemicu konflik berujung kericuhan di lapangan.

Ribuan warga yang mayoritas tinggal di Kampung Tua tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang, Batam. Mereka berjuang mempertahankan tanah yang ditempati secara turun temurun sejak Indonesia belum merdeka.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi sempat berjanji membahas status 16 Kampung Tua di Rempang ke pemerintah pusat.

“Yang dituntut bapak ibu adalah status 16 lokasi Kampung Tua yang harus dikeluarkan untuk perkembangan investasi, ini yang akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Rudi di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), saat itu.

Di tengah ramai penolakan relokasi masyarakat Kampung Tua itu, Presiden Jokowi pernah menyampaikan janji kampanye Pilpres 2019 lalu di Batam.

Saat itu, Jokowi yang berstatus calon presiden nomor urut 01, menjanjikan sertifikasi bagi Kampung Tua yang selama ini status tanahnya masih tumpang tindih.

“Jadi saya ingin sampaikan dua hal penting. Yang pertama mengenai sertifikasi pembuatan sertifikat untuk Kampung Tua. Siapa yang setuju Kampung Tua disertifikasi?” kata Jokowi saat melakukan orasi politik di Kompleks Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Sabtu, 6 April 2019.

Jokowi bahkan berjanji proses sertifikasi dilakukan paling lama tiga bulan agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat.

Saat itu, tercatat ada sekitar 37 titik Kampung Tua di Batam di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa.

“Akan kami lakukan maksimal 3 bulan akan kami selesaikan. Tiga bulan Kampung Tua akan kami sertifikatkan,” kata Jokowi saat itu.

Orasi politik Jokowi di Kompleks Stadion terbesar di Batam itu mendapat antusiasme masyarakat. Saat itu beberapa tokoh ikut hadir di stadion tersebut, di antaranya Ketua TKN Erick Tohir, Wakil Ketua TKN Moeldoko, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

Terkait konflik lahan di Rempang, Jokowi belakangan juga sudah buka suara. Menurutnya, bentrokan antara warga dan aparat terjadi akibat komunikasi yang kurang baik.

Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah. Namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik.

“Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu yang harusnya diselesaikan,” kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Rabu (13/9).

Banyak janji Jokowi yang tak pernah dipenuhi selama kepemimpinan yang jelas membela oligarki. (tw)