Connect with us

Peristiwa

Start Up Fabelio Alami Pailit! Siapakah Para Pendirinya dan Mengapa Bisa Gulung Tikar?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Punya nama yang cukup dikenal bukan berarti startup jauh dari kata gulung tikar. Ini terjadi di beberapa startup, seperti Fabelio, Airy Room, JD.ID dan lainnya.

Beberapa nama tersebut menjadi contoh beberapa startup ternama yang mengalami kebangkrutan dan terpaksa harus tutup gulung tikar.

Fabelio.com merupakan perusahaan startup yang fokus menjual aneka furniture berkualitas. Platform ini mempertemukan produsen furnitur lokal dengan desain yang menarik, menawarkan pengiriman bebas biaya, dan masa garansi hingga dua tahun.

Menurut data Pitchbook.com, perusahaan yang berdiri sejak 2015 ini sudah memiliki sekitar 300 karyawan, 17 investor, dan mendapat pendanaan seri C. Jumlah transaksinya mencapai angka $9 juta.

Belum lama ini, pengadilan memutuskan bahwa startup yang bergerak di bidang desain interior dan furnitur ini jatuh pailit. Padahal, sebelumnya Fabelio menerima pendanaan hingga Rp. 300 miliar.

Startup yang didirikan pada 2015 ini akhirnya diputuskan pailit sesuai keputusan Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat No. 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, pada tanggal 5 Oktober 2022.

Fabelio didirikan oleh Christian Sutardi, Marshall Utoyo, dan Krisnan Lenon pada 2015, dengan bendera PT Kayu Raya Indonesia. Pilihan untuk mengembangkan e-commerce yang terfokus pada furnitur dilandasi karena pengalaman dan keahlian tiap-tiap founder.

Christian dan Krisnan pernah bekerja untuk perusahaan startup e-commerce besar seperti Lazada, Zalora, Food Panda, dan Rocket Internet.

Sedangkan Marshall Utoyo punya perusahaan desain sendiri. Marshall adalah orang yang bertugas memimpin tim desain untuk Fabelio.

Dua pendiri Fabelio pernah masuk dalam daftar ‘30 Under 30 Asia 2018’ yang dirilis oleh Forbes. Krisnan dan Marshall dipuji karena dianggap telah memajukan dan mengembangkan industri pada bidangnya masing-masing.

Dua tahun silam, Fabelio bahkan masih mengumpulkan pendanaan dari MRI, AppWorks, MDI Ventures, dan Endeavour Catalyst. Nilai yang terkumpul saat itu mencapai USD 20 juta, saat itu setara Rp. 300 miliar.

Salah satu Pendananya adalah PT Modal Rakyat Indonesia (MRI) dan PT KRI yang menaungi Fabelio tersebut gagal mengembalikan dana pinjaman tersebut.

PT. Modal Rakyat Indonesia (MRI) merupakan salah satu Perusahaan Peer to Peer Lending yang berbasis Fintech yang bergabung didalam Fazz Financial Group (FFG) dan sudah mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan.
PT. Kayu Raya Indonesia (KRI) merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang Perdagangan Eceran Furnitur, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU-0023742.AH.01.01.Tahun 2016, bahwa pengurus KRI adalah :

MARSHALL TEGAR UTOYO jabatan sebagai Presiden Direktur PT KRI.

Co-founder Fabelio, Marshall Tegar Utoyo sejak lama ia tertarik pada dunia desain. Tapi setelah lulus SMA ia memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur yang membuatnya berakhir kuliah di jurusan keuangan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB (Institut Teknologi Bandung).

Setelah lulus kuliah sarjana, pria kelahiran 1990 lalu ini sempat melanjutkan kuliah S2 di negeri kanguru di jurusan keuangan.

Setelah itu ia mendirikan studio FASA bersama dua orang temannya yang sama-sama berprofesi sebagai desainer. FASA sempat memenangkan beberapa penghargaan, membuktikan bawah inilah sesungguhnya tempatnya berada. Sembari bekerja di FASA, ia dan rekannya mendirikan Conclave Co-working Space di tahun 2012. Dan menjabat sebagai Country Director di Fair Banc.

Nama Marshall Utoyo makin mencuat saat namanya masuk dalam daftar Forbes “30 Under 30” Indonesia. Dari Conclave, Marshall bertemu dengan Christian Sutardi yang menjadi partner bisnisnya di Fabelio. Fabelio sendiri terbentuk karena ketertarikan mereka pada dunia e-commerce yang sedang berkembang pesat di tanah air.

KRISHNAN MULLASSERI MENON jabatan sebagai Direktur PT KRI.

Krishnan Menon, merupakan pendiri dari Bukukas yang baru saja melakukan rebranding menjadi Lummo.

Diketahui bahwa Lummo, platform layanan pembantu aktivitas baru saja mendapatkan pendanaan seri C yakni senilai US$80 juta

Pendanaan ini dipimpin oleh Tiger Global dan Sequoia Capital India.

CYNTHIA CHAERUNNISA jabatan sebagai Komisaris PT. KRI.

Saat ini, Cynthia menjabat sebagai Chief Marketing Officer (CMO). Cynthia meraih gelar S1 di Curtin University Australia jurusan marketing. Ia mempunyai peran dibalik branding di salah satu brand kopi ternama di Indonesia.Saat ini Ia duduk sebagai Co Founder and Chief Marketing Officer di perusahaan Kopi tersebut.(https://kopikenangan.com/about) .

Christian Sutardi Salah satu pendiri Fabelio.

Christian Sutardi saat ini juga merupakan Co-Founder dari perusahaan Kopi yang sama dengan Cynthia yang Kedai pertamanya dibuka di menara Standard Chartered dengan modal kurang dari Rp. 200 juta. Modal tersebut didapatkan dari dana pribadi mereka.

Apakah para Co-founder atau pendiri dari StarUp Fabelio ini akan melepaskan diri dari tanggung jawab mereka terhadap kewajiban perusahan yang mereka jalankan selama ini?
“Berdasarkan aktivitas yang dilakukan belakangan ini, para Co-founder atau pendiri Startup Fabelio tampak seperti melepaskan diri dari tanggung jawab mereka terhadap kewajiban perusahaan yang mereka jalankan selama ini”

Saat ditanyakan kepada pihak pendana PT MRI, alasan mengapa Fabelio dibawah naungan PT KRI bisa alami gulung tikar dan gagal membayar kewajibannya secara penuh? Melalui kuasa hukumnya, Raja Harefa di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2023, mengungkapkan, “Pandemi Covid hanya menjadi alasan Fabelio untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor, Fabelio memang sudah ada itikad tidak baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada para kreditor”.

Bahwa dijelaskan Marshall Tegar Utoyo, Cynthia Chaerunnisa dan Christian Sutardi (Pemilik Saham TEN dan Suami dari Cynthia) selaku Founder dari KRI yang statusnya dalam keadaan Pailit, tidak bergeming terhadap kewajiban- kewajiban hutangnya sebesar 100 Milyar lebih kepada para kreditor termasuk karyawannya.

Marshall Tegar Utoyo, Cynthia Chaerunnisa serta Christian Sutardi diduga hidup bermewah-mewah dan telah meninggalkan hutang kepada MRI yang dimana MRI juga ikut membantu dalam pengembangan bisnis KRI, namun nyata- nyatanya MRI malah mengalami kerugian karena mereka, dan MRI menanggung beban tersebut kepada para Lender dan para Investornya.

Saat mencoba meminta keterangan dari Pihak PT KRI, belum ada yang bisa memberikan alasan dan tanggapannya. (utw)

Peristiwa

Jebakan Betmen dari Oligarki perihal Pemberian Ijin Tambang kepada Ormas Keagamaan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Kendati ada resistensi dari berbagai kalangan, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP itu memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas kepada Ormas Keagamaan.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A menilai kebijakan Jokowi itu lebih sarat kepentingan politik oligarki ketimbang kepentingan ekonomi. Meski konon dianggap sebagai realisasi janji kampanye Jokowi, namun pemberian WIUPK ditenggarai untuk meninggalkan legasi agar Jokowi tetap disayangi umat Ormas Keagamaan  pasca lengser sebagai RI-1 pada Oktober mendatang.

“Kebijakan pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan sungguh sangat tidak tepat, bahkan menurut saya cenderung blunder,” ujarnya di Kampus UGM, Selasa (4/6).

Alasan kenapa karena Ormas Keagamaan dinilai tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan Ormas Keagamaan hanya akan berperan sebagai broker alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaa tambang swasta.

Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu (gray areas) yang penuh dengan tindak pidana kejahatan pertambangan. Kalau Ormas Keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, tidak disangkal lagi Ormas Keagamaan akan memasuki wilayah abu-abu, yang berpotensi menjerembabkan ke dalam dunia hitam pertambangan.

Dalam pandangan Fahmy jika pemerintah memang berkeinginan meningkatan kesejahteraan rakyat melalui Ormas Keagaamaan caranya bukan dengan memberikan WIUPK. Pemerintah justru bisa memberikan PI (profitability index) kepada Ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah.

“Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik Ormas keagamaan, tidak berisiko dan tidak berpotensi menjerembabkan Ormas Keagamaan ke dalam kubangan dunia hitam Pertambangan. Karenanya pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25/2024 karena lebih besar madharatnya ketimbang manfaatnya,” tandas Fahmy.

So, Waspada jebakan Betmen dari oligarki dan rejim sesat saat ini, kudu pake akal sehat untuk melakukannya agar tidak terjerembab dan masuk lubang mereka! (tri)

Continue Reading

Peristiwa

BP Tapera Akan Ikuti Arahan Menteri PUPR Basuki soal Tapera Ditunda

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang berharap penarikan iuran Tapera ditunda.

Hal tersebut dikatakan Heru setelah Basuki mengaku menyesal dan tidak menyangka kebijakan memotong 3 persen gaji pekerja dan pekerja mandiri agar bisa mendapatkan rumah melalui Tapera menuai protes keras dari masyarakat.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengikuti Basuki mengingat posisi Menteri PUPR sebagai Ketua Komite Tapera.

Komite tersebut juga diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, dan satu profesional sebagai anggota.

“Komite Tapera adalah organ tertinggi di Tapera yang berfungsi pengawasan dan pembinaan BP Tapera. Tentu kami akan mengikuti arahan dan masukan beliau sebagai Ketua Komite Tapera,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/6/2024).

Lantas, mengapa Basuki ingin Tapera ditunda? Simak penjelasan basuki berikut ini.

Basuki buka peluang Tapera ditunda

Sebelumnya, Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (6/6/2024) mengatakan, ia berharap Tapera ditunda.

Hal itu disampaikan Basuki menyusul gelombang penolakan pascaterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Kelompok buruh menilai, kewajiban iuran yang diambil dari 3 persen gaji memberatkan, termasuk bagi pekerja yang sudah memiliki rumah, namun masih diharuskan mengikuti Tapera.

“Kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk diundur (setelah 2027), menurut saya, saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga kita akan ikut,” katanya, Kamis (6/6/2024).

Tapera belum siap diterapkan

Basuki juga mengatakan, Tapera belum siap diterapkan dan masyarakat serta beberapa pihak lain belum dapat menerima kebijakan ini.

Karena alasan itulah Basuki berharap iuran Tapera ditunda sampai setelah 2027 supaya masyarakat lebih siap walau aturan ini sudah diundang-undangkan sejak 2016.

“Menurut saya pribadi kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Jadi effort-nya dengan kemarahan ini, saya pikir saya nyesel betul ya,” ungkapnya.

“Saya rasa iya (tunggu kesiapan masyarakat). Kenapa kita harus saling berbenturan gitu?” tambah Basuki.

Basuki mengaku menyesal

Selain berharap iuran Tapera ditunda, Basuki mengutarakan penyesalannya karena kebijakan baru ini mendapat protes keras dari masyarakat.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini sudah mengucurkan dana sebesar Rp 105 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP). Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Basuki menuturkan, melihat besarnya dana yang digelontorkan pemerintah untuk FLPP, iuran yang didapat dari kebijakan Tapera hanya terkumpul Rp 50 triliun jika dikumpulkan selama 10 tahun.

“Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP untuk subsidi bunga,” kata Basuki, Kamis.

“Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun,” tambahnya.

Ia menambahkan, Tapera sebenarnya sudah disiapkan sejak 2016, namun aturan ini baru bisa diterapkan pada 2027 dengan status diundur dengan alasan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Basuki menyebutkan, pemerintah siap menerima masukan, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika diminta untuk mengundurkan Tapera. “Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian, kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027,” ujar Basuki.

Lalu Bagaimana dengan tanggapan Jokowi perihal MenPUPR menunda Tapera? Karena Jokowi sudah menetapkan kebijakan tapera dengan melakukan test the water ke rakyatnya, akankah dia akan menjilat ludahnya kembali dan berpura-pura jadi pahlawan kesiangan lagi dengan menyetujui penundaan Tapera sesuai keinginan menterinya? (utw)

Continue Reading

Peristiwa

BPK Temukan 124.960 Pensiunan di Tahun 2021, Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebelum ramai soal pemotongan gaji pekerja untuk tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA belakangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut pada 2021 lalu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu dilakukan BPK khususnya untuk memeriksa pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021.  Pemeriksaan itu dilakukan di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Secara keseluruhan, laporan bernomor  202/LHP/XVI/l2/2021 tertanggal 31 Desember 2021 itu membeberkan lima hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Salah satu dari hasil pemeriksaan itu adalah temuan sebanyak 124.960 orang pensiunan peserta Tapera belum menerima pengembalian dana Tapera sebesar Rp 567.457.735.810 atau sekitar Rp 567,5 miliar. Selain itu, BPK menemukan sebanyak 40.266 orang peserta pensiun ganda dengan dana Tapera sebesar Rp 130,3 miliar.

Dalam dokumen pemeriksaan yang salinannya diterima Tempo, angka 124.960 orang pensiunan yang belum menerima pengembalian dana Tapera itu didapat dari hasil konfirmasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Taspen.

Sebanyak 124.960 orang pensiunan adalah mereka yang sudah berakhir kepesertaannya karena meninggal atau pensiun sampai dengan triwulan ketiga tahun 2021 namun masih tercatat sebagai peserta aktif.

Adapun sebanyak 124.960 orang pensiunan yang belum mendapat pengembalian dana Tapera itu terdiri atas 25.764 orang dari data BKN dan 99.196 orang pensiunan dari data Taspen.

Sementara, saldo Rp 567,5 miliar dari 124.960 orang pensiunan itu terdiri atas Rp 91 miliar dan Rp 476,4 miliar masing-masing dari data BKN dan data Taspen. Sementara saat itu BP Tapera mengelola dana PNS Aktif sebanyak 4.016.292 orang atau bila dibulatkan sekitar 4 juta orang.

Selain mengkonfirmasi ke BKN dan Taspen, BPK juga melakukan konfirmasi lanjutan kepada 5 pemberi kerja. Adapun hasil konfirmasi lewat uji petik ke lima pemberi kerja atas 191 peserta menunjukkan bahwa benar peserta tersebut telah meninggal atau pensiun yang didukung dengan SK Pensiun atau Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).

Namun data tersebut belum dimutakhirkan oleh pemberi kerja, sehingga status kepesertaan di BP Tapera masih tercatat sebagai peserta aktif. “Pengembalian tabungan atau Dana Tapera juga belum dapat diberikan,” seperti dikutip dari buku laporan pemeriksaan BPK tersebut.

Dalam laporan pemeriksaan BPK itu juga disebutkan, selain pemutakhiran status pekerja oleh pemberi kerja, proses pengembalian tabungan sesuai proses bisnis normal BP Tapera juga memerlukan pemutakhiran nomor rekening oleh pekerja.

Dari hasil wawancara BPK dengan Direktur Operasi Pengerahan, diketahui bahwa proses bisnis BP Tapera bergantung pada pemutakhiran data dalam menentukan status pekerja dari pemberi kerja diperoleh melalui portal.

“Selama tidak ada perubahan status oleh pemberi kerja, misalkan meninggal, maka data peserta aktif tidak akan berubah,” seperti dikutip dari laporan pemeriksaan BPK.

Lewat penjelasannya, BP Tapera mengklaim selama ini telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait pemutakhiran data termasuk mekanisme perubahan status.

Tapi, karena banyaknya data dan jumiah peserta yang harus diinput oleh pemberi kerja dan keterbatasan sumber daya di pihak pemberi kerja, muncul kemungkinan terjadi ketidaktertiban atau kekurangcermatan.

Dalam penjelasannya kepada BPK, Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyatakan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan sistem pengendalian intern atas hal pokok terkait agar patuh pada peraturan perundang-undangan. 

BP Tapera, kata Adi, juga telah mengidentifikasi dan mengungkapkan segala hal terkait hal pokok kepada BPK.

“BP Tapera telah menyediakan dokumen dan akses yang sesuai atas segala hal terkait hal pokok yang diperiksa kepada Pemeriksa, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di BP Tapera serta data dan informasi terkait Pengelolaan Dana Tapera dan Biaya Operasional Tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera,” tulis Adi dalam laporan pemeriksaan BPK tersebut.

Adi juga memastikan BP Tapera bertanggung jawab melakukan tindakan koreksi dan tindak lanjut atas temuan-temuan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPK tersebut. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending