Connect with us

Peristiwa

SYL: Jika Kinerja Berhasil, Itu Prestasi Jokowi! kalau Salah, Tanggung Jawab Saya!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menekankan, jika kinerjanya di Kementerian Pertanian (Kementan) selama ini dinilai baik, maka itu adalah prestasi Joko Widodo (Jokowi) dan para pegawai Kementan.

Pasalnya, Syahrul hanya menjalankan visi dan misi Jokowi terkait pertanian di Indonesia.

Adapun Syahrul menyampaikan hal itu usai berbincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (8/10/2023) malam.

“Perlu saya tekankan kembali, seluruh kinerja sebagai menteri, jika itu berhasil, maka itu adalah prestasi Bapak Presiden dan kerja para pejabat dan pegawai di Kementan RI,” ujar Syahrul dalam keterangannya.

“Saya hanya melanjutkan visi dan misi Bapak Presiden agar pertanian RI lebih maju dan masyarakat mendapatkan manfaat,” sambung dia.

Akan tetapi, jika ada kesalahan yang Syahrul perbuat, maka itu adalah tanggung jawabnya.

“Sedangkan, jika ada kesalahan selama menjadi menteri, hal itu adalah tanggung jawab saya yang menjalankan jabatan ini,” ucap Syahrul.

Jadi jika kinerja bagus, itu adalah prestasi Jokowi.Namun bila buruk, itutanggung jawab menterinya, apa benar seorang pemimpin seperti itu?

Dia menegaskan akan membuat pembelaan dengan tetap menghormati hukum yang berlaku.

“Semoga ke depan upaya penegakan hukum dan pemberatasan korupsi lebih kuat dan dilakukan secara bersih, serta tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik praktis,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Syahrul Yasin Limpo memutuskan mundur dari jabatan Mentan karena ingin fokus menghadapi penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.

Syahrul menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Mensesneg Pratikno pada Kamis (5/10/2023) sore.

“Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius,” kata Syahrul.

Kemudian, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Mentan. (ut)

Peristiwa

Kementerian ESDM Tangkap WNA Cina Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kalbar

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Seorang WNA asal China berinisial YH ditangkap karena melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin atau ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Temuan kasus ini berawal dari penyidik PPNS Minerba bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang mengadakan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atau wasmatlitrik terhadap kegiatan penambangan tanpa izin bijih emas.

Melalui wasmatlitrik, para penyidik menemukan aktivitas pertambangan tersebut, yang berlangsung di bawah tanah.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dan tidak memiliki izin operasi produksi.

“Dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tersebut, mereka melaksanakan kegiatan produksi pengambilan bijih emas di lokasi, termasuk mengolah dan memurnikan di terowongan tersebut,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi di jakarta, (14/5/2024). (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke Kemenkeu dan Dibebastugaskan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebastugaskan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Kamis (9/5/2024).

Hal ini sebagai bentuk lanjut dari kasus terkait persoalan bisnis dan hukum yang dihadapi Rahmady.

“Atas dasar hasil pemeriksaan internal, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan terhitung sejak 9 Mei lalu untuk mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (13/5/2024).

DJBC sudah melakukan pemeriksaan internal terkait permasalahan yang dihadapi oleh Rahmady.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Rahmady terkait dengan konflik kepentingan bisnis yang juga melibatkan istri Rahmady, yaitu Margaret Christina. Rahmady dilaporkan oleh Wijanto Tirtasana karena permasalahan bisnis antara kedua belah pihak.

Pada 2019 Margaret mendirikan perusahaan swasta bernama PT Mitra Cipta Agro dan menunjuk Wijanto sebagai CEO. Dalam perjalanan menjalankan usaha bersama terjadi konflik bisnis. Akhirnya kedua belah pihak saling lapor ke aparat penegak hukum. (tri)

Continue Reading

Peristiwa

Tolak Putusan MK, Din Syamsuddin dan Rizieq Shihab Siapkan Aksi Demonstrasi Besar Pada Mei Mendatang

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Tak terima dengan putusan MK terkait sengketa Pilpres yang menyebut tak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada proses pemilu 2024, Ketua Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin menyebut akan menyiapkan aksi besar bersama Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Din Syamsuddin mengaku telah lama mengetahui intervensi Presiden Jokowi ke MK. Oleh karena MK dianggap tak lagi bisa diandalkan netralitasnya, ia menyiapkan perlawanan melalui unjuk rasa yang akan digelar bulan depan.

Unjuk rasa berskala besar itu menurut Din Syamsuddin rencananya akan digelar pada 20 Mei 2024 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan berlokasi langsung di depan Istana.

“20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak lagi (demo) di DPR, tidak lagi di Mahkamah Konstitusi, kita pindah ke sebelah sana, di depan Istana Negara. Ini usul saya,” ujarnya saat melakukan orasi mengawal putusan MK di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Dalam pernyataannya tersebut ia memastikan bahwa bersama dengan koalisi aksi massa lain pihaknya akan menyiapkan massa yang lebih besar untuk mengepung Istana Negara.

“20 Mei kita siapkan yang sebesar-besarnya. Kita kepung Istana Negara,” pungkasnya.

Perihal penolakan permohonan sengketa Pilpres oleh MK, Din Syamsuddin menyebut bahwa Jokowi telah mengintervensi MK sejak tahun 2015.

“Pada 2015 saya menengarai, saya mengendus. Saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi,” ujarnya dalam kesempatan orasi yang sama.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan menolak gugatan perkara PHPU yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 dengan alasan tidak menemukan bukti keterlibatan Jokowi dalam dugaan “cawe-cawe” presiden pada penyelenggaraan pemilu 2024. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending