Tangis Pilu Anak Wartawan Tribata TV Medan, Keluarganya Dibunuh karena Beritakan Bisnis Judol Dibeking Oknum TNI

REPORTASE INDONESIA – Sumut, Anak wartawan yang tewas dibakar di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Eva Miliani br Pasaribu, menyampaikan kesaksian penuh emosi dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Eva menilai proses hukum yang diduga melibatkan anggota TNI dalam kasus pembnhan keluarganya berlangsung tertutup dan tidak akuntabel. Ia hadir dalam persidangan sebagai saksi dari pihak Pemohon dalam perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 ini.

Ia menyoroti perbedaan perlakuan hukum antara pelaku sipil dan anggota militer dalam perkara yang merenggut nyawa empat anggota keluarganya.

“Fakta bahwa Koptu Herman Bukit, meskipun telah disebut dalam banyak keterangan, bukti elektronik, serta kesaksian para pihak, masih tetap bertugas dan tidak diproses secara transparan, bagi saya merupakan bukti nyata terjadi ketimpangan perlakuan hukum,” ujar Eva sambil terisak di ruang sidang.

Eva merupakan anak dari almarhum Rico Sempurna Pasaribu, jurnalis Tribrata TV Kabanjahe, yang tew*s bersama istri, anak, dan cucunya akibat rumahnya dibakar pada Juni 2024.

“Yang di mana, peristiwa tersebut kuat dugaan saya dikarenakan pemberitaan ayah saya selaku jurnalis. Dan sekarang, Majelis, saya tinggal sebatang kara,” kata Eva.

Menutup kesaksiannya, Eva menyatakan keberaniannya bersuara di MK terinspirasi oleh keberanian ayahnya sebagai wartawan. “Saya memohon agar tidak ada lagi wartawan seperti ayah saya yang dibungkam sementara aktor intelektual masih bebas karena berseragam,” ujar.

JUDOL ALA SAMBO 303 MASIH TETAP EKSIS

BISNIS JUDOL ITU ASET ILEGAL MENGGIURKAN YANG DI LINDUNGI DAN DILEGALITASKAN. JANGAN BANYAK ALASAN ! FAHAM

Anak wartawan yang t3wAs dibakar di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Eva Miliani br Pasaribu, menyampaikan kesaksian penuh emosi dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34.

Gagal Berantas JUDOL, MenKomdigi Diminta Mundur

Kerja pemberantasan jud1 online (jud0l) di Kementeri Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinilai gagal, dan berujung pada desakan kepada Meutya Hafid untuk mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

Desakan itu datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, lantaran menyaksikan pola pemberantasan jud0l Komdigi tak efektif.

“Menkomdigi hanya sibuk memblokir domain (judol) hari ini, besok muncul seribu domain baru. Itu bukan strategi, itu reaksi panik,” ujar Aminullah dalam keterangannuya, Minggu, 18 Januari 2026.

Dia memandang, jud0l bukan lagi kejahatan lokal melainkan kejahatan lintas negara, lintas rezim digital, dan lintas kepentingan ekonomi gelap, yang merusak sendi-sendi sosial masyarakat.

Aminullah menegaskan, maraknya judi online saat ini menunjukkan kegagalan serius negara dalam melindungi rakyat dari kejahatan digital terorganisir. Sementara, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menyampaikan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik jud1 online, dengan secara terbuka menyatakan perang terhadap kejahatan tersebut.

“Perintah Presiden Prabowo sangat jelas, terang, dan keras: berantas jud1 online tanpa toleransi. Namun fakta di lapangan, setelah hampir satu tahun Menkomdigi menjabat,” tutur Aminullah.

“Kita tidak melihat tanda-tanda keberhasilan yang nyata. Jud1 online justru semakin vulgar, semakin sistematis, dan semakin menjerat masyarakat kecil,”sambungnya.

Lebih lanjut, Aminullah juga menyoroti absennya diplomasi dan kerja sama internasional yang serius, khususnya dengan negara-negara yang dikenal sebagai pusat dan ‘surga’ industri jud1 online, seperti Kamboja.

“Kami tidak melihat adanya diplomasi digital yang agresif, tidak ada tekanan bilateral yang kuat, tidak ada kerja sama intelijen siber lintas negara yang masif. Negara seolah kalah langkah dari bandar judol. Ini ironi besar,” katanya.

“Setiap hari rakyat kecil kalah, setiap hari keluarga hancur, setiap hari generasi muda dirusak algoritma kejahatan. Jika negara absen atau lemah, maka pejabat yang bertanggung jawab tidak layak terus bertahan di kursi kekuasaan,” demikian Aminullah menuntut. (ut)