Connect with us

Hukum

Teddy Minahasa dan Linda Cepu ke Taiwan Lihat Pabrik Sabu, Ini Reaksi Polri

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Polri angkat bicara atas pernyataan terdakwa kasus narkoba Linda Pujiastuti alias Linda Cepu yang mengaku pernah ke pabrik sabu di Taiwan bersama Irjen Teddy Minahasa.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Krisno Halomoan meminta hal itu langsung diklarifikasi oleh Linda.

Sebab, ia menyebutkan pihaknya hanya bekerja sama dengan intelijen internasional dan bukan perorangan seperti pernyataan Linda Cepu.

“Tanya saja sama bu Linda. Saya kerja samanya sama internasional, nih saya dengan intelijen dengan sumber informasi di sana itu juga banyak,” katanya kepada wartawan, Senin (20/3/2023).

Sekadar diketahui, terdakwa kasus narkoba Linda Pujiastuti alias Linda Cepu mengklaim Teddy Minahasa meminta fee Rp100 miliar untuk meloloskan 1 ton sabu dari Taiwan.

Bahkan, Linda Cepu juga mengaku pernah ke pabrik sabu Taiwan bersama mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa.

Pernyataan Linda itu disampaikan pada sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu, 15 Maret 2023.

Beginilah kelakuan dan perbuatan sebagian para petinggi Polri, sungguh mengenaskan. Sudah bukan rahasia umum jika memang Institusi ini sudah rusak. (tw)

Hukum

Desakan Tangkap dan Copot Menteri Agama Yaqut Cholil Terkait Dugaan Korupsi Pengalihan Kuota Haji

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta,

Joko Priyoski mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, dan Wakil Menteri Agama RI terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang dilakukan oleh Petugas Haji Kementerian Agama RI.

Menurut Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) ini, Menteri Agama Yaqut diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atas temuan Tim Pengawas Haji DPR tentang penyelewengan kuota haji dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2024.

“Sudah seharusnya Presiden Jokowi segera mencopot Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama RI sebagai Pimpinan Kementerian Agama atas dugaan korupsi penyelewengan kuota haji yang dilakukan anak buahnya,” ujar Joko yang juga Koordinator Kaukus Eksponen Aktivis 98.

Tim Pengawas Haji DPR menemukan adanya jamaah haji yang harus membayar Rp300 juta untuk diberangkatkan dengan kuota haji khusus, setelah ditakut-takuti bahwa keberangkatan mereka akan ditunda, meskipun mereka sudah membayar sekitar Rp160 juta sebagai pengguna kuota haji khusus.

Menurut Joko, Aktivis Alumni KNPI ini, modus menakut-nakuti jemaah dengan penundaan keberangkatan selalu berulang setiap tahun, tetapi kali ini sudah keterlaluan. Dugaan korupsinya besar sekali.

“Karena itu, Presiden Jokowi harus segera mencopot Menteri Agama Yaqut. Selain itu, KPK juga harus mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024. Bila ditemukan bukti yang cukup, maka Pimpinan Kementerian Agama tersebut harus segera diseret ke pengadilan Tipikor,” kata Joko kepada fajar.co.id, Selasa (16/7).

Temuan Tim Pengawas Haji DPR bahwa adanya 8.400 kuota haji reguler yang dialihkan menjadi kuota haji khusus merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan dugaan praktek korupsi.

“Bayangkan jika satu jamaah haji dimintai uang Rp300 juta untuk bisa diberangkatkan dengan kuota haji khusus, bisa dibayangkan berapa jumlah uang yang masuk ke kantong petugas haji,” ucap Joko.

“KAMAKSI dan Kaukus Eksponen Aktivis 98 bersama Elemen Aktivis Pemuda lainnya akan melakukan sejumlah aksi di Istana, KPK, dan juga Kantor Kementerian Agama dengan tuntutan mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan mendesak KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2024,” tegas Aktivis Pemuda tersebut.

Pansus Haji

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawas Haji 2024 DPR RI, Wisnu Wijaya, memastikan bahwa Pansus akan segera memulai rapatnya pada bulan Juli 2024 ini.

Langkah awal Pansus akan berfokus pada pemilihan Ketua dan Anggota.

“Rapat Pansus dengan agenda pertama pemilihan dan penetapan pimpinan panitia angket haji rencananya akan dimulai bulan Juli. Namun, terkait tanggal pastinya belum muncul, “ bebernya kepada awak media, Senin, (15/7/2024).

Sementara itu, Pansus Angket ini akan dibahas selama masa reses DPR RI yang dimulai pada bulan Juli ini. Namun, menurut Anggota Komisi VIII DPR RI dari fraksi PKS, semua agenda Pansus yang akan dilakukan selama masa reses Juli ini tergantung pada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Desak KPK Segera Tangkap Yaqut

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PP.PERISAI), Chandra Halim, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama RI terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang dilakukan oleh petugas haji Kementerian Agama RI.

Desakan ini datang setelah tim pengawas haji DPR menemukan penyelewengan dalam penyelenggaraan haji 2024.

“Keduanya merupakan pimpinan di Kementerian Agama RI, mereka yang paling bertanggung jawab atas dugaan korupsi penyelewengan kuota haji yang dilakukan anak buahnya,” ujar Chandra Halim dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/7/2024).

Tim pengawas haji DPR menemukan adanya jamaah haji yang harus membayar Rp300 juta untuk diberangkatkan dengan kuota haji khusus setelah ditakut-takuti bahwa keberangkatan mereka akan ditunda, meskipun mereka sudah membayar sekitar Rp160 juta sebagai pengguna kuota haji khusus.

Menurut Chandra, tindakan petugas haji di lapangan tidak mungkin dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan banyak pihak baik di dalam Kementerian Agama maupun pihak luar.

“Modus menakut-nakuti jamaah dengan penundaan keberangkatan selalu berulang setiap tahun, tetapi kali ini sudah keterlaluan. Korupsinya besar sekali, karena itu KPK tidak punya pilihan lain selain menyeret kedua pimpinan Kementerian Agama ke pengadilan Tipikor,” tegas Chandra.

KPK Sambut Positif Pembentukan Pansus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI dan siap memberikan pendampingan apabila ada permintaan dari pihak Pansus.

“KPK menyambut positif pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan lihat dalam kapasitas seperti apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Tessa mengatakan komisi antirasuah siap untuk menerjunkan tim, baik dari bidang pencegahan maupun penindakan, apabila ada temuan indikasi korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji.

“Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun, tapi pada prinsipnya KPK menyambut positif,” ujarnya.

Respons Kemenag

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

“Dibuktikan saja,” ujar Hilman Latief di Jakarta, Senin.

Sebelumnya Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” kata Luluk beberapa waktu lalu.

Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji. (ut)

Continue Reading

Hukum

Negara Belum Juga Bayar Utang Kepadanya, Jusuf Hamka Berencana Gugat dan Lapor ke KPK

Published

on

By

REPORTASE INDONESIA – Jakart, Negara Tak Kunjung Bayar Utang Kepadanya, Jusuf Hamka Berencana Gugat dan Lapor ke KPK, Ia pun sudah menunjuk kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut.

“Saya lagi berpikir, karena ada ketemu teman-teman lawyer tadi. Saya kepengen melakukan, coba class action. Karena (ada aturan) kalau warga negara utang kepada negara tidak bayar, bisa disita (asetnya sebagai) jaminan, bisa dibekukan,” ujar Jusuf di kawasan Taman Patra, Kuningan, Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

“Saya mencoba class action karena ada aturan yang tidak boleh barang-barang negara disita. Saya akan menunjuk Pak Hamid sebagai lawyer untuk mengajukan class action terhadap peraturan (aset) negara yang tidak boleh disita,” lanjut dia.

Hamid Basyaid selaku kuasa hukum kemudian menjelaskan, ada hubungan yang tidak simetris antara negara dengan warga negara terkait dengan utang.

Jika warga berutang kepada negara, akan dimintai pertanggungjawaban hingga asetnya disita. Sementara jika negara berutang kepada warga negara, tidak bisa diberlakukan hal yang sama. “Padahal dia sama-sama subjek hukum. Enggak adil jadinya kan. Jadi kita mau uji, ada judicial review bahwa jika negara berutang kepada warga negara dan itu banyak sekali,” ungkap Hamid.

Hamid juga menyebut, pihaknya berencana mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal utang negara terhadap Jusuf Hamka. Sebab, nilai utang pemerintah terbilang besar dan sudah memenuhi kualifikasi sebagai tindakan yang merugikan negara.

Terlebih ada denda utang yang juga harus dibayar oleh negara. “Jadi kalau dia berutang, misalnya, dengan kasus Pak Jusuf Hamka dia berutang, lalu putusan pengadilan menyatakan bahwa kalau tidak dibayar, maka setiap bulan didenda dua persen. Anda bayangkan kalau dari Rp 500 miliar saja, misalnya ya, dua persen itu kan artinya Rp 10 miliar per bulan. Kalau dia berjalan setahun, Rp 120 miliar,” jelas Hamid.

“Itu kalau piutangnya Rp 500 miliar. Kalau Rp 1 triliun ya pokoknya anda bisa hitung sendiri. Ke mana duit itu? Dan kenapa? Kan negara dirugikan karena dia harus bayar. Kalau didiemin terus ya, itu masuk kualifikasi merugikan keuangan negara. Pidana. Pejabat yang bersangkutan tidak membayar berarti pidana. Atau memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kan begitu definisi korupsi,” imbuh dia.

Diwartakan sebelumnya, Jusuf Hamka menagih pemerintah atas utang terhadap perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Penagihan itu terkait dengan dana deposito perusahaan yang ditempatkan di Bank Yama yang dilikudasi saat krisis pada 1998. Nominal yang harus dibayarkan pemerintah sebesar Rp 179,46 miliar. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, nominal tersebut merupakan hasil dari keputusan Mahkamah Agung (MA). (ut)

Continue Reading

Hukum

Merasa Dirugikan, Penghuni Perumahan Green Lake Cibubur Ini Ajukan Gugatan ke Pengadilan Bekasi

Published

on

By

ReportaseIndonesia.com – Perusahaan pengembang (Developer) Perumahan Green Lake Cibubur dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) diduga telah mengabaikan janjinya kepada warga penghuni perumahan tersebut.

Banyak korban warga penghuni perumahan tersebut dengan janji manis yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, salah satunya seorang guru bernama Hermi Ria Harmonis. Hingga kini dirinya terus memperjuangkan apa yang menjadi hak nya untuk mendapatkan surat Sertifikat rumahnya.

“Saya sudah melakukan kewajiban sebagai konsumen yang telah melakukan pelunasan kredit di Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Cibubur sejak tahun 2022. Namun hingga sampai saat ini belum mendapatkan kepastian apapun, sampai-sampai surat Sertifikat rumah pun tidak diterima sampai saat ini,” ungkap Hermi Ria Harmonis saat dihubungi via telefon selular belum lama ini.

Perumahan yang berlokasi di Jalan Peternakan Raya, Pd. Ranggon, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta hingga kini masih menjadi polemik karena sebagian warga penghuni pun sama nasib nya dengan dialami Hermi Ria Harmonis.

Merasa dirugikan oleh perusahaan tersebut, Hermi Ria Harmonis mengajukan tuntutan ke pengadilan dengan didampingi kuasa hukum nya Ruben Kumpu Penanto, SH.

Hermi Ria Harmonis melakukan upaya hukum yaitu gugatan pembatalan jual beli di pengadilan negeri Bekasi dengan nomor perkara 319/Pdt.G/2024/PN Bks. Dirinya berharap adanya keadilan dan kepastian untuk seorang guru yang sedang memperjuangkan hak nya di pengadilan melalui hakim- hakim yang memeriksa perkara tersebut.

“Iya, saya bersama dengan kuasa hukum mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut dengan gugatan pembatalan jual beli di Pengadilan Bekasi dengan nomor perkara 319/Pdt.G/2024/PN Bks,” katanya.

Selanjutnya, Hermi Ria Harmonis menegaskan siapa-siapa saja yang digugat di Pengadilan Bekasi antara lain, Pemilik lahan/ Ardian Oktorina, Developer/Sanadi, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Notaris Bambang Suprianto.

“Hanya empat tersebut yang saya ajukan gugatan nya di Pengadilan Bekasi,” jelasnya.

Dia pun berharap kepada Menteri ATR/BPN Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri BUMN Bapak Erick Tohir untuk memberikan atensi dan pengecekan dan juga untuk memantau permasalahan ini di perumahan Green Lake Cibubur agar bisa cepat diselesaikan.

“Intinya saya dan kuasa hukum berharap ada tindakan tegas terhadap oknum PT. Bank Tabungan Negara (BTN) dan oknum mafia tanah dalam permasalahan ini,” harap Hermi.

Untuk diketaui, perumahan yang dibangun oleh Developer PT. Mitra Selaras Adimulya atas nama Sanadi setelah diketahui adanya Fraud dalam pengajuan kredit terhadap konsumen. Pasalnya belum adanya peralihan hak dari penjual lahan ke pihak Developer dan juga diketahui SHGB induk dari lahan tersebut sudah mati sejak lama. Dan pihak PT. Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan perjanjian kredit hanya berdasarkan Cover Note dari notaris dan pihak PT. Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Cibubur tidak memegang hak tanggungan sampai saat ini.

Menurut keterangan diatas, menunjukkan adanya cacat prosedur dalam memberikan kredit terhadap konsumen, karena yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu adalah pengecekan legalitas tanah sampai benar-benar clear dan clean secara keabsahan maka barulah dilakukan perjanjian kredit terhadap konsumen namun hal dan prosedur tersebut tidak dilalui terlebih dahulu, justru dalam hal ini sangat merugikan para konsumen-konsumen yang telah melakukan perjanjian kredit.
Kemudian, telah dilakukan juga mediasi berulang kali dengan pihak PT. Bank Tabungan Negara (BTN), Developer, Pemilik Lahan serta Notaris, dan belum juga memberikan kepastian untuk jangka waktu berapa lamanya memproses sertifikat konsumen, dan warga perumahan lainnya pun sudah melakukan upaya men-somasi terhadap pihak-pihak tersebut dan juga belum mendapatkan hasil ataupun dan juga tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Warga perumahan Green Lake Cibubur hingga sampai saat ini, masih menunggu itikad baik dari pihak-pihak tersebut dan apabila tidak adanya solusi ataupun titik temu maka warga perumahan yang lainnya akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata serta melakukan upaya-upaya apapun demi tercapainya kejelasan dan kepastian untuk seluruh warga perumahan Green Lake Cibubur. (SR)

Continue Reading
Advertisement

Trending