Connect with us

Hukum

Terdakwa Ferdy Sambo Hanya di Tuntut Vonis Penjara Seumur Hidup?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Terdakwa perkara pembunuhan Nopriansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal tersebut disampaikan pada persidangan yang digelar pada Selasa 17 Januari 2023.

“Terdakwa Ferdy Sambo bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Kami mengharap kepada majelis hakim Ferdy Sambo dijatuhi pidana seumur hidup” ujar JPU di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

JPU menilai Sambo dihukum seumur hidup karena penilaian perbuatan Ferdy Sambo yang menghilangkan nyawa manusia dan sempat tidak mengakui perbuatannya yang memberatkan tuntutan terhadapnya. Adapun JPU menilai tidak ada hal yang bisa meringankan tuntutan terhadapnya.

Pada Oktober lalu, Ferdy Sambo bersama Kuat Ma’ruf, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, dan Ricky Rizal didakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Jaksa dalam dakwaannya menyebut bahwa perencanaan pembunuhan Yosua dilakukan di rumah Saguling. Saat itu, Sambo sempat memanggil Bripka Ricky Rizal Wibowo dan menanyakan kesanggupannya untuk menembak Yosua.

“Kamu berani enggak tembak dia (Yosua)?” kata Sambo seperti dalam dakwaan jaksa.

Kasus pembunuhan berencana Brigadir J terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Pembunuhan Brigadir J tersebut dilakukan oleh eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo bersama sejumlah anak buah dan ajudannya. Dalam perkara tersebut, terdapat lima orang terdakwa yang kini sudah disidangkan.

Kelima terdakwa tersebut adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi selaku istri dari Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf selaku asisten rumah tangga Sambo-Putri, Ricky Rizal dan Richard Eliezer Pudihang selaku bawahan dan ajudan Sambo di kepolisian.

Pembunuhan Brigadir J bermula dari pengakuan Putri Candrwathi yang mengalami percobaan rudapaksa dari Yosua Hutabarat. Pasca mendengar laporan tersebut, Sambo yang naik pitam pun mengajak para bawahan dan ajudannya untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Peristiwa pembunuhan terjadi di rumah dinas Sambo yang terletak di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta. Richard Eliezer merupakan eksekutor yang menembak Yosua hingga tewas.

Keadilan yang hanya tajam kebawah dan tumpul keatas, seharusnya Ferdy Sambo dituntut hukuman mati atas perbuatannya yang telah melakukan pembunuhan berencana. (utw)

Hukum

Ferdy Sambo Seret Kapolda Metro Jaya di Kasus CCTV KM 50?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo mengungkapkan cerita mengenai CCTV pada peristiwa di KM 50 yang menewaskan enam orang laskar FPI pada senin 7 Desember 2020 lalu.

Hal ini diungkapkan Sambo saat menjadi saksi mahkota dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arif Rachman Arifin.

Saat itu, Hakim menanyakan ke Sambo mengenai sosok AKBP Ary Cahya alias Acay yang dihubungi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Lalu Sambo menjelaskan jika Acay bekas anak buahnya yang sudah sering menangani beberapa kasus terkait CCTV.

Berikut tanya jawab lengkap hakim dan Ferdy Sambo:

Ferdy Sambo: Saya sampaikan ke Karo Provost waktu itu, bang tolong bawa saksi ini untuk diperiksa di Provost pemeriksaan awal. Kemudian Pak Kombes Susanto untuk mendampingi pelaksanaan autopsi. Kemudian untuk karo paminal waktu itu Pak Hendra saya sampaikan tolong cek cctv

Hakim: CCTV yang mana yang saudara untuk dilakukan pengecekan?

Ferdy Sambo: Secara spesifik tidak saya sampaikan Hakim: Apakah yang di dalam rumah, tapi di dalam rumah sudah saudara katakan tidak, sudah rusak. Jadi yang mana ini yang saudara mintaklan kepada hendra.

Hakim: Artinya di luar, atau ada di garasi? kalau saudara katakan itu yang saudara maksudkan adalah di luar rumah saudara?

Ferdy Sambo: iya di sekitar TKP

Hakim: itu saudara perintahakan kepada terdakwa Hendra

Ferdy Sambo: Maksud saya pertama

Hakim: Jawaban dari Hendra ketika saudara perintahakan tolong cek cctv komplek, kemudian saudara terdakwa Hendra ini mengatakan ini ada Acay di sini

Ferdy Sambo: karena pemikiran terdakwa mungkin dia dari Bareskrim yang mulia

Hakim: Dari bareskrim yang pernah diminta untuk

Ferdy Sambo: Saya dulu pernah jadi Kasubdit 3 yang mulia, dan Acay ini pernah jadi kanit saya. Jadi dia tau lah apa yang harus dia lakukan terhadap cctv. Beberapa kasus kan sudah kami lakukan

Hakim: itu juga sudah disampaikan Hendra tadi saat menjadi saksi, dia katakan bahwa dia pernah masuk tim KM 50 dan itu masuk dalam surat dakwaan

Ferdy Sambo: Salah satu mungkin, tapi kasus lain juga banyak ada Hakim: iya termasuk Red Notice, artinya bukan ini saja

Ferdy Sambo: Secara umum biasa dilakukan yang mulia

Hakim: Sudah banyak peristiwa, berapa peristiwa?

Ferdy Sambo: Pengetahuan kami yang mulia pada saat Direktur, Kasubdit ataupun Wakil Direktur dulu pernah bermasalah dulu langsung mengkopi dari DVR waktu itu sehingga dipemasalahkan dalam persidangan karena tidak memiliki sertiofikasi. Akhirnya kemudian kebijakan dari pimpinan satuan Reserse waktu itu kita ganti saja DVR nya kemudian nanti diserahkan ke penyidik atau langsung di kirim ke labfor untuk dibutuhkan, karena anggaran penyidikan itu kan ada, nanti dimasukan dalam anggaran penyidkan. Itulah kemudian makanya penggantian CCTV ini dilakukan dalam rangka tetep penjalankan proses. (ut)

Continue Reading

Hukum

Penangkapan Paksa Gubernur Papua Lukas Enembe Penuh Suara Tembakan

Published

on

RRPORTASE INDONESIA – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe pasca ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi APBD Provinsi Papua.

Penangkapan Lukas Enembe sempat diwarnai dengan baku tembak dan kericuhan yangn diduga disebabkan massa dari gubernur Papua tersebut.

Lukas disebut diamankan tim penyidik KPK di salah satu rumah makan. Penangkapan berlangsung begitu dramatis karena sempat diwarnai dengan kericuhan di depan Mako Brimob.

“Situasi depan Mako Brimob,” ucap seorang perekam video, memperlihatkan dua buah mobil yang kesulitan berputar balik, dikutip pada Selasa (10/1/2023).

Sementara itu suara klakson yang saling bersahutan hingga sejumlah letusan terdengar meramaikan video tersebut, diikuti dengan asap putih yang membumbung tinggi tidak jauh dari sana.

“Putar! Putar! Hei anak sekolah kasih masuk! Depan Mako Brimob. Masuk, masuk!” tutur perekam video. “Situasi mencekam, katanya Pak Lukas dibawa ke Polda.”

Usut punya usut, kendaraan yang beramai-ramai berputar balik itu karena situasi di salah satu sisi Mako Brimob yang mencekam diduga akibat aksi massa pendukung Lukas.

Seruan tembak hingga hajar beberapa kali terdengar di video, ditambah dengan suara letusan senjata serta asap putih.

Mengutip sejumlah sumber, letusan dan asap itu diduga berasal dari tembakan gas air mata untuk membubarkan massa yang menyerang Mako Brimob pasca penangkapan Lukas.

Bukan hanya itu, sejumlah pasukan terlihat telah menyiagakan senjata api mereka apabila diperlukan untuk mengendalikan massa. Beberapa anggota juga tampak bersiaga dengan tameng mereka.

“Lukas Enembe Gubernur Papua Ditangkap KPK Langsung Diterbangkan ke Jakarta,” ujar @banjarnahor.

Tampak Lukas yang mengenakan baju merah itu berjalan dikawal sejumlah orang untuk naik ke dalam pesawat. Disebutkan bahwa Lukas akan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK setibanya di Jakarta nanti.

Untuk informasi, Lukas sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua pada September 2022.

Apakah kelak Jokowi juga akan mengalami hal yang sama? (ut)

Continue Reading

Hukum

KUHP Pangkas Hukuman Penjara dan Denda Bagi Koruptor

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Para koruptor berjaya di rezim Jokowi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengurangi hukuman untuk koruptor.

KUHP mengatur hukuman untuk koruptor pada Pasal 603. Hukuman berupa pidana penjara dan denda.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI,” bunyi Pasal 603 KUHP.

Kategorisasi denda diatur dalam Pasal 79 KUHP. Denda kategori II sebesar Rp10 juta, sedangkan kategori VI sebesar Rp2 miliar.

Hukuman bagi koruptor di KUHP lebih kecil dibandingkan hukuman di Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 2 UU Tipikor menyebut hukuman penjara bagi koruptor paling sedikit empat tahun penjara. Maksimal hukuman penjara bagi koruptor adalah 20 tahun.

Selain itu, UU Tipikor mengatur denda bagi koruptor paling kecil Rp200 juta. Denda paling besar Rp1 miliar.

UU Tipikor juga mengatur hukuman mati bagi koruptor yang korupsi saat negara dalam keadaan bahaya. Aturan itu tak dicantumkan KUHP.

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending