Connect with us

Internasional

TikTok Dilarang di Amerika, Bagaimana di Indonesia?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Ada satu suara yang berbeda di tengah koor wakil rakyat Amerika terhadap TikTok. Yang bersuara beda itu anggota DPR juga. Wanita. Muda. Dari dapil New York. Dia seorang Demokrat: Alexandria Ocasio-Cortez.

“Tidak seharusnya TikTok dilarang. Amerika belum pernah melarang satu pun Apps,” ujar AOC.

Tentu suara AOC jadi aneh. Mayoritas anggota DPR menginginkan TikTok dilarang. Dua fraksi di sana, tumben, kompak sekali. Tapi di sana fraksi tidak bisa mendikte anggotanya. Tidak pernah ada anggota DPR seperti AOC diancam akan diganti.

Yang unik: AOC belum pernah menggunakan TikTok. Dia lebih terkenal sebagai pemain Twitter. Namun sekali menggunakannya ternyata justru untuk membelanya.

Empat juta orang langsung menonton TikTok perdananyi itu. Jangan-jangan hari ini sudah dua kali liatnya: TikTok pertama tentang TikTok.

Di Amerika kegemaran menggunakan TikTok termasuk tinggi. Sudah 150 juta orang Amerika memakainya. TikTok termasuk medsos yang tercepat perkembangannya.

Alasan utama melarang TikTok adalah keamanan data Amerika. TikTok dimiliki perusahaan Tiongkok. Harus tunduk pada hukum nasionalnya. Maka data tentang Amerika yang ada di TikTok dengan mudah bisa diminta oleh pemerintah komunis Tiongkok.

Alasan berikutnya ditambahkan: demi masa depan anak-anak Amerika.

AOC belum punya anak. Bahkan belum menikah. Lajang 33 tahun ini terpilih secara fenomenal di usia 29 tahun. Dia punya alasan sendiri untuk berbeda pendapat: harusnya Amerika menemukan cara mengamankan data. Bukan menyalahkan orang yang bisa memanfaatkan kelemahan diri sendiri.

Anda sudah tahu: Alexandria pernah bekerja sebagai pelayan restoran dan jadi bartender. Sambil terus kuliah. Di Boston University dia ambil dua disiplin ilmu sekaligus: hubungan internasional dan ekonomi. Lulus cum laude.

Kelas pekerja di New York langsung memilih AOC jadi wakil mereka di parlemen. Dialah calon anggota DPR yang merasakan sendiri suka duka sebagai pekerja beneran. Bicaranyi selalu mewakili pikiran para pekerja. Tampilannya juga tidak elitis. Dia konsisten memperjuangkan jaminan kesehatan dan upah buruh.

Dan itu bukan taktik semata agar terpilih. Itu ideologi bagi AOC. Bicaranya lepas. Gerakannyi tanpa beban. Ia pernah dansa dengan gerakan bebas di atas atap. Videonya sangat digemari karena status anggota DPR tidak membuatnya jaim.

Alexandria pun dinobatkan sebagai kelompok aliran sosialis di DPR. Kelompok kiri. Dia satu barisan dengan Rashida Tlaib yang juga unik: kiri, wanita, muda, muslimah. Rashida terpilih dari dapil Michigan. Dua Srikandi ini jadi musuh bersama partai Republik, terutama oleh wanita yang juga muda, pendatang baru, dan bongol: Marjorie Taylor Greene.

Marjorie merasa lebih berhak sebagai pemilik Amerika. Dia kulit putih, pendukung Donald Trump, pro kepemilikan senjata dan anti imigran.

Sedang AOC dan Rashida sama-sama keturunan imigran. Satu dari Puerto Rico, satunya dari Palestina. Saking kesaelnya pada dua wanita itu Marjorie pernah menodongkan senjata otomatis ke gambar mereka. Tentu dengan gaya Marjorie yang mirip Rambi.

Tiga wanita itu terpilih lagi di Pemilu tahun lalu. DPR Amerika pun tetap meriah dengan tiga bintangnya itu.

Kini Marjorie punya amunisi baru untuk menembak AOC. Ternyata induk perusahaan TikTok, ByteDance, pernah menyumbang kegiatan kaukus kulit hitam dan keturunan Spanyol di DPR. Jumlahnya pun besar untuk ukuran kota: USD 150.000. Sebelum itu pun pernah menyumbang USD 75.000. Namun perusahaan itu juga pernah menyumbang kaukus dari keturunan Asia.

Di DPR Amerika memang banyak terbentuk kaukus kepentingan. Bisa berdasar aliran darah, ideologi, bahkan berdasar kelompok bisnis. Anggota DPR berkulit hitam punya kaukus sendiri. Juga yang keturunan Spanyol seperti AOC. Bahkan kaukus Papua pun ada. Meski anggotanya sangat kecil.

Sebaliknya, kalangan bisnis juga tidak sembunyi-sembunyi minta dukungan kaukus-kaukus yang ada. Sesuai dengan bidang bisnis masing-masing. Semuanya dilakukan secara terbuka.

ByteDance tentu salah satu yang merasa terancam. ByteDance pun mendukung kegiatan kelompok yang dianggap bisa memperjuangkan nasibnya.

Ancaman untuk TikTok itu awalnya datang dari Presiden Donald Trump di tahun 2018. Trump menekan ByteDance agar menjadi perusahaan Amerika. Caranya: harus dijual ke perusahaan Amerika.

Belum sampai usaha itu berhasil Trump expired. Kini TikTok lebih sulit: akan dilarang total. Tentu banyak medsos sejenis di Amerika yang menunggu durian runtuh. Mereka akan dapat limpahan dari pelarangan TikTok. Apalagi yang memang sudah menyiapkan diri seperti Instagram dengan program barunya Reels. Atau YouTube dengan bayi barunya Short.

Nama TikTok memang mudah akrab di telinga siapa saja. Nama itu begitu simpel, mengena, tepat, mudah diingat dan ada jenakanya. Bahkan di negara asalnya, Tiongkok, nama yang dipakai tidak sebagus TikTok. Nama yang dipakai di Tiongkok adalah Douyin. Artinya: Getaran Suara. Atau goyangan nada. Atau sejenis itu.

Apa pun arti Douyin tetap saja tidak sebagus TikTok.

Coba pikirkan: mengapa disebut goyangan suara. Bukankah yang banyak bergoyang di layar adalah mata, bibir, dan lidah. Bahkan merembet ke duo kembar atas dan dua kembar bawah.

Jelaslah Anda pun mudah mengagumi TikTok.

Tapi politik memang sangat tidak jenaka. Tak terbayangkan semaju Amerika akan melarang Apps. Kelihatannya Amerika ikut gaya India. Itulah yang membuat AOC malu. “Belum ada negara maju yang main larang Apps,” begitu kurang lebih kata AOC.

Yang terjadi di Inggris atau Kanada adalah larangan pasif. Misalnya, pegawai negeri mereka dilarang menggunakan TikTok. Atau pejabat mereka. Atau instansi pemerintah mereka. Bukan TikTok-nya yang dilarang.

India tidak hanya melarang TikTok. Bersamaan dengan itu India melarang juga sekitar 100 Apps produk Tiongkok. Termasuk WeChat. Alasannya yang sama: soal keamanan data. Tapi itu India.

Maka berbahagialah kita: bisa pakai Apps dari siapa pun. Tidak peduli Amerika, Tiongkok bahkan Burundi. Kita bahagia juga karena menganggap data adalah benda mati.

lalu bagaimana dengan di Indonesia? Saat ini Tiktok banyak digunakan oleh masyarakat yang sering membuat konten pribadi dan di konsumsi publik, ada yang positif dan juga negatif..namun, apakah mereka tahu bahwa TikTok bisa membahayakan data pribadi mereka? (tw)

Internasional

PMI Siap Kirim Tenda ke Gaza-Palestina

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Abdurrahman Muhammad Fachir menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, termasuk 500 unit tenda yang bakal dikirim pekan ini.

Menurut Sekjen, banyak pengungsi yang terpaksa tidur di jalan-jalan, tempat terbuka dan di bawah puing-puing reruntuhan bangunan.

“Kondisi ini sangat tidak aman dan mengkhawatirkan bagi keselamatan pengungsi. Kami tetap harus berupaya agar bantuan kebutuhan dasar pengungsi, seperti bahan pangan dan penampungan sementara berupa tenda-tenda keluarga dapat dikirim segera ke warga pengungsi,” katanya di jakarta, (15/5/2024).

Sementara itu, Direktur Operasi dan Layanan Medis Kesehatan Bulan Sabit Merah Mesir, Dr. Ahmad Meligi mengkonfirmasi bahwa kebutuhan tenda keluarga sangat mendesak. (utw)

Continue Reading

Internasional

Perwakilan PKS Kunjungi WHO Bahas Perihal Kesehatan dan Kondisi Warga Gaza Saat Ini

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Swiss, Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Wakil Ketua BKSAP Sukamta serta dua politisi muda dan Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Idrus Salim Aljufri dan Yanuar Arif Wibowo mendatangi kantor pusat World Health Organization (WHO) di Jenewa Swiss pada Rabu (8/5/2024) pukul 14.00 waktu setempat.

Kami disambut hangat oleh Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang didampingi Deputi Direktur Jenderal WHO, Dr. Mike Ryan serta Jajaran Pejabat WHO yang turut hadir. WHO mengakui peran vital parlemen dalam kebijakan kesehatan global.

“PKS merasa sangat terpanggil untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas dampak yang ditimbulkan oleh agresi Israel terhadap kesehatan rakyat Palestina khususnya di Gaza. Pertemuan dengan WHO di Jenewa adalah langkah penting dalam upaya kami untuk memperjuangkan kesehatan dan kemanusiaan,” ungkap Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di jenewa-Swiss, (8/5/2024).

Lebih dari 350 tenaga kesehatan telah kehilangan nyawa mereka sejak awal agresi Israel di Jalur Gaza. Tindakan keji Israel memutus aliran listrik dan air serta memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza, telah sangat menghambat akses layanan kesehatan.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong agar WHO bersuara lebih keras dan bertindak lebih maju untuk menyelamatkan nyawa manusia di Gaza Palestina dan negara-negara konflik lainnya,” lanjutnya.

PKS siap berkolaborasi dan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, khususnya di Indonesia. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih damai, sehat dan sejahtera. (tw)

Continue Reading

Internasional

Majelis Umum PBB Dukung Keanggotaan Penuh Negara Palestina

Published

on

REPORTASE INDONESIA – New York, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat, 10 Mei 2024, mendukung resolusi upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dan memberikan hak-hak tambahan bagi negara Palestina. Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012.

Resolusi itu diprakarsai oleh Uni Emirat Arab dan disahkan setelah 143 negara anggota PBB menyatakan mendukung. Sembilan negara menentang dan 25 lainnya abstain. Adapun resolusi tersebut berisi pernyataan keprihatinan yang mendalam atas veto yang digunakan oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB pada 18 April.

Diketahui, dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB muncul setelah tujuh bulan perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas di Jalur Gaza. Termasuk, ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang oleh PBB dianggap ilegal.

Fakta Resolusi Majelis Umum PBB Dukung Keanggotaan Penuh Palestina

1. 143 Negara Dukung Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Sebanyak 143 negara anggota PBB menyatakan dukungan resolusi yang menyerukan bahwa Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB ke-194. Mayoritas anggota Majelis Umum PBB juga merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan kembali masalah tersebut.

Kendati demikian, resolusi saat ini tidak memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina. Namun, mengakui bahwa mereka memenuhi syarat untuk bergabung, serta memberi Palestina beberapa hak dan keistimewaan tambahan mulai September 2024, seperti kursi di aula pertemuan bersama anggota PBB lainnya.

2. Sembilan Negara Menolak dan 25 Negara Abstain

Dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara, sembilan negara menolak, dan 25 negara abstain. Adapun sembilan negara yang menolak Palestina bergabung adalah Argentina, Republik Ceko, Hongaria, Israel, Mikronesia, Amerika Serikat, Papau Nugini, Nauru, dan Palau.

Sementara 25 negara lainnya abstain dalam pemungutan suara yaitu Albania, Austria, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Fiji, Finlandia, Georgia, Jerman, Italia, Latvia, Lituania, Malawi, Kepulauan Marshall, Monako, Belanda, Makedonia Utara, Paraguay, Republik Moldova, Rumania, Swedia, Swiss, Ukraina, Inggris, dan Vanuatu.

3. Cina Mendesak Amerika Serikat Tidak Menghalangi Keanggotaan Penuh Palestina

Duta Besar Cina untuk PBB Fu Cong pada Jumat, 10 Mei 2024, mengatakan pemerintahnya mendukung peninjauan ulang Dewan Keamanan PBB atas keanggotaan penuh Palestina di PBB. Mereka juga mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses tersebut.

“Cina mendukung peninjauan ulang awal Dewan Keamanan atas pengajuan Negara Palestina sebagaimana diamanatkan oleh resolusi DK, dan mengharapkan negara terkait untuk tidak membuat penundaan atau rintangan lebih lanjut,” kata Fu di Balai Sidang Umum PBB sambil merujuk AS.

Sebelumnya, pada April lalu, Amerika Serikat memveto resolusi Aljazair di DK PBB yang merekomendasikan Majelis Umum PBB menerima Palestina ke dalam PBB. Saat itu, Inggris dan Swiss abstain, sementara anggota yang tersisa memberikan suara dukungan.

4. Tidak cukup hanya persetujuan Majelis Umum

Palestina tidak dapat menjadi anggota PBB hanya dengan persetujuan Majelis Umum. Pasalnya, permohonan menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan kemudian Majelis Umum. Pemungutan suara oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara pada Jumat, 10 Mei 2024 hanya akan bertindak sebagai survei global atas dukungan untuk Palestina.

Terlepas dari Majelis Umum sendiri tak dapat memberikan keanggotaan penuh PBB, rancangan resolusi yang diajukan itu akan memberikan Palestina beberapa hak dan hak istimewa tambahan mulai September 2024, tetapi tidak diberikan hak suara di badan tersebut.

5. MPR RI Apresiasi Sidang Majelis Umum PBB

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Sidang Majelis Umum PBB yang memutuskan resolusi mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Menurutnya, hal tersebut menjadikan Palestina memperoleh hak-haknya di PBB sebagaimana negara-negara lain, serta membuka jalan agar Dewan Keamanan (DK) PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka anggota penuh.

“Akhirnya penjajahan Israel terhadap negara Palestina bisa diakhiri, serta genosida Israel atas Gaza bisa diberikan sanksi oleh Mahkamah Internasional,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu 12 Mei 2024. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending