Connect with us

Politik

Tujuh Fraksi Partai Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebagian partai politik besar di parlemen menggelar pertemuan hari ini. Pertemuan itu dalam rangka membahas sistem proporsional tertutup atau terbuka pada Pemilu 2024.

Acara terselenggara di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023), pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah ketua umum parpol di antaranya Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Selain itu, hadir juga Sekjen NasDem Johnny G Plate, Waketum NasDem Ahmad Ali, Waketum Golkar Nurul Arifin, Waketum PPP Amir Uskara, dan Waketum PAN Viva Yoga. Bendera Partai Gerindra juga terlihat di lokasi acara.

Sebelum pertemuan dimulai, para ketum parpol dan elite lainnya melakukan sesi foto dan bergandengan tangan. Pertemuan kemudian dilangsungkan secara tertutup.

Sebagian besar partai politik di DPR ini, minus PDIP, sebelumnya membuat pernyataan sikap agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan judicial review (JR) yang diajukan rezim Jokowi dan tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos caleg.

1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju;

2. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia;

3. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Tujuh fraksi partai atas penolakan pemilu sistem proporsional tertutup yang digelar di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1).

Politik

Menkopolhukam Mahfud MD Sebut MK Tak Punya Kewenangan Ubah Aturan Batas Usia Capres-Cawapres

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai, MK tidak berwenang mengubah aturan tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Lebih lanjut, Mahfud juga mengkritisi lamanya proses MK dalam menindaklanjuti gugatan masyarakat, terkait batas usia capres-cawapres pada Pemilu 2024.

“Menurut saya (kasusnya) sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu?” ujar Mahfud, yang pernah menjabat sebagai Ketua MK pada 2008-2013 itu di Jakarta (26/9/2023).

Menjelang pemilu tahun depan, MK menerima banyak permintaan terkait batas usia capres dan cawapres.

Perkara yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), dan sejumlah kepala daerah meminta usia minimal capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun.

Permohonan itu mereka klaim bukan untuk menghalangi calon presiden tertentu untuk mengikuti kontestasi, tetapi dimaksudkan untuk menyamakan usia maksimal presiden dengan pejabat publik lain. (tw)

Continue Reading

Politik

KPP Bentuk Baja AMIN

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengumumkan terbentuknya tim pemenangan yang bernama Badan Pekerja Anies-Imin atau disingkat Baja AMIN.

“Ini menggantikan peran yang kemarin dikerjakan oleh tim 8 dan dengan adanya Baja AMIN ini maka semua komunikasi semua teman-teman juga lewat Baja AMIN, karena mereka semua nanti akan mewakili masing-masing pihak tiga partai capres-cawapres di dalam berkomunikasi Internal maupun eksternal,” ujar Anies di jakarta (15/9/2023).

Bacapres

Anies mengatakan bahwa ada unsur AMIN dalam BAJA ini dengan Shohibul Imam, Sugeng Suparwoto, dan Dadang Juliantara akan menjadi penasihatnya.

Tiga nama anggota Baja AMIN dari Partai NasDem adalah Willy Aditya, Dossy Iskandar, dan Suyoto. Tiga nama dari PKB yaitu Syaiful Huda, Nihayatul Wafiroh, dan Lukmanul Khakim.
Sementara itu dari PKS adalah Muzzammil Yusuf, Wibowo dan Rozaq Asyhari. (ut)

pilihlah pemimpin yang benar dan baik

Rakyat harus Cerdas dalam memilih pemimpin di 2024
Continue Reading

Politik

Kaesang Anak Jokowi Batal Nyalon Wali Kota Depok, Warga: Alhamdulillah, Enggak Suka Juga Kita

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Depok, Baliho Kaesang Pangarep sebagai bakal calon Wali Kota Depok masih terpampang di Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok pada Selasa (15/8/2023) siang.

Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan putra bungsunya itu tidak bakal maju dalam Pilkada Depok 2024 mendatang.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan saat pertemuannya dengan 19 pemimpin redaksi (pimred) media di Istana Negara pada Kamis (19/8/2023).

Batalnya Kaesang maju sebagai bakal calon Wali Kota Depok menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Seorang warga Ridwan Abdullah mengaku tak keberatan jika Kaesang mengurungkan niat maju sebagai bakal calon Wali Kota Depok.

“Enggak apa-apa sih, emang anak muda banyak terobosannya tapi ada lah penggantinya yang lebih baik,” kata Ridwan di lokasi.

Ridwan berharap pemimpin yang lolos pada Pemilu 2024 diharapkan warga asli Depok yang tahu seluk-beluk permasalahan.

“Kalau bisa sih asli warga Depok, karena dia tahu seluk-beluk Kota Depok jadi lebih tahu tujuannya mengatasi masalah di Depok biar lebih maju aman dan mengurangi kriminalitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Zaenal Arifin mengaku bersyukur Kaesang tak jadi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Depok.

“Alhamdulillah, enggak suka juga kita,” kata Zaenal di lokasi.

Menurut Zaenal, pemimpin Depok harus religius dan pintar agar dapat memajukan kotanya.

“Yang religius, akademik yang pinter, teknokrat,” ungkapnya.

“Ya lebih baik lagi lah, lebih maju kayak Jogja,” pungkasnya. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending