Connect with us

Ekonomi

Tuntut Keadilan! 4.000 Orang Tanda Tangani Petisi Tolak THR PNS 50 Persen untuk Sri Mulyani dan Pemerintah

Published

on

Tuntut Keadilan! 4.000 Orang Tanda Tangani Petisi Tolak THR PNS 50 Persen untuk Sri Mulyani dan Pemerintah

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Petisi online muncul setelah Menteri Keuangan umumkan pencairan THR PNS 2023 yang tidak 100 persen.

Petisi itu dimulai oleh akun @persada sm809 dengan judul  ‘Revisi Aturan THR Tahun 2023 untuk ASN’.

Saat ini sejumlah hampir 4000 orang menandatangani petisi tersebut, dan kemungkinan akan terus bertambah.

Pemerintah melalui Sri Mulyani selaku menteri keuangan mengumumkan THR PNS akan dibagikan mulai tanggal 4 April 2023.

Namun komponen dalam tunjangan hari raya (THT) tersebut terdapat tunjangan kinerja yang hanya 50 persen saja. 

Kemudian ditambah gaji/pensiunan pokok dan tunjangan yang melekat (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum).

Petisi tersebut mendesak Presiden Joko Widodo Presiden untuk merevisi aturan THR PNS 2023 atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023. 

“ASN bukan hanya pengabdi bagi negara, tapi penanggung jawab keluarga. ASN bersuara bukan karena tidak bersyukur dan ingin membangkang kepada Pemerintah, tetapi hanya ingin meminta “belas kasihan” dari penguasa negara ini,” tulis alasannya membuat petisi online tersebut.

Menurut pengunggah petisi tersebut, selama 3 tahun ini para ASN telah menghadapi cobaan namun jerih payah tidak dihargai sama sekali.

“ASN harus bangkit dan bersatu memperjuangkan hak hak ASN dalam memperbaiki kesejahteraan. ASN jangan lagi berharap kepada Korpri yang telah mandul dalam memperjuangkan kita. Maju dan lawan ketidakadilan ini,” seru petisi.

Selain itu petisi tersebut juga menyinggung bahwa THR tidak untuk foya-foya tapi digunakan untuk kepentingan keluarga.

“Kami Mohon kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo agar bisa merevisi keputusannya terkait besaran THR ASN di 2023 ini. THR ini bukan kami pergunakan untuk berfoya-foya, tapi kami manfaatkan untuk orang tua, istri, anak-anak dan saudara kami. Jangan samakan kami dengan para pejabat dan pegawai dari instansi yang bergelimang uang,” tulisnya.

Selain menandatangani petisi tersebut, mereka juga meninggalkan komentar, seruan atas ketidakadilan serta alasan yang diungkapkan pemerintah tidak relevan.

“Alasan pemotongan tunkin sudah tidak relevan, pandemi covid sudah usai..ekonomi sudah pulih membaik, tunkin kembali normal juga untuk pertumbuhan ekonomi, “ @Muhmmad******fian.

“Pandemi sudah telah berakhir dan alasan THR dibayarkan 50% itu hanya sebuah alasan yang mengada2. sementara tunjangan kinerja Kemenkeu dan yg lain jomplang, belum lagi bonus bagi pegawai pajak karena memenuhi target pencapaian pajak. harusnya klo memang ada bonus karena pencapaian pajak, gak perlu lagi lah tunjangan sampai jomplang, @sulaiman******dang.***.

Di lain pihak, banyaknya kasus korupsi dan pencucian uang yang di lakukan pegawai kemenkeu dengan adanya transaksi janggal Rp.349 triliun juga membuat para ASN miris karena seharusnya uang tersebut masuk ke negara dan diberikan ke rakyat untuk menyejahterakan mereka.

Seharusnya Sri Mulyani malu akan kejadian tersebut dan mundur dari posisinya dari menteri keuangan RI. (ut)

Ekonomi

BYD dan VinFast Disebut Rusak Harga Mobil Listrik di Indonesia

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Hadirnya BYD dari China dan VinFast dari Vietnam sebagai pabrikan mobil listrik baru mengejutkan banyak konsumen Indonesia. Kedua merek tersebut tampil perdana di gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024.

Tidak hanya tampil di IIMS, BYD dan VinFast bahkan sudah membuka keran penjualan untuk mobil-mobil listrik baru produksinya, yang tersedia dengan berbagai model dan segmentasi pasar. Kejutan lain yang tidak diprediksi adalah dari segi harga, di mana kedua pabrikan ini memberikan banderol cukup terjangkau untuk semua mobil listriknya.

Sebagian konsumen bahkan menyebut jika BYD dan VinFast sudah merusak harga pasaran, karena banderolnya cukup berbeda dengan mobil listrik lain yang sudah ada di Indonesia.

Semakin banyak persaingan akan memunculkan inovasi-inovasi terbaru. Pada akhirnya, masyarakat jadi pihak yang diuntungkan.

“Kompetisi kompetitif di desain, di kecanggihan, yang kedua kompetitif di harga. Nah ini masyarakat punya hak untuk memilih yang terbaik mana,” jelas salah satu pengunjung di IIMS Jakarta, (20/2/2024). (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Beras Langka dan Harganya Mahal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Beras merupakan bahan pokok yang diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, saat ini telah terjadi kenaikan harga dan kelangkaan beras di Indonesia.

Saat ini harga beras diketahui terus melonjak dan mencetak rekor baru melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Maret 2023. Hal tersebut membuat masyarakat khawatir dengan kondisi beras yang juga semakin langka.15.800 per kg dan beras medium menjadi Rp13.890 per kg pada 13 Februari dan meningkat dari harga sebelumnya.

Berikut adalah penyebab utama beras langka dan harganya mahal.

1. Fluktuasi Harga Pangan Dunia

Harga beras dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan dunia yang tidak stabil. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama kenaikan harga beras di dalam negeri.

2. Produksi dan Persediaan Menurun

Menurut Direktur Utama Bulog Bayu, sejak tahun 2023, produksi beras di Indonesia mengalami penurunan yang berakibat dari efek kemarau ekstrem yang dipicu oleh iklim El Nino.

Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan, yang menjadi pemicu utama kenaikan harga beras.

“BPS telah mengatakan memang produksi kita turun sehingga supply dan demandnya tidak seimbang. Ini yang membuat harga beras tunggu yang bisa bikin harga beras turun adalah produksi dalam negeri,” ujar Bayu.

3. Banyaknya Beras Impor Masuk Indonesia

Imbas dari banyaknya pemerintah mengimpor beras dari luar mengakibatkan para petani banyak yang tidak lagi menanam padi karena tidak diimbangi dengan ketersediaan pupuk murah. (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Stok Bulog Dikuasai Beras Impor, Harga Tetap Melonjak! Mengapa Tidak Beli dari Petani?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan stok beras Bulog saat ini sebesar 1,180 juta ton. Dari jumlah tersebut, stok beras yang dimiliki Bulog ternyata beras impor. Ada apa dengan beras lokal?

Bayu mengatakan salah satu masalah seretnya penyerapan beras lokal karena produksi yang minim. Sudah gitu, harganya terlalu tinggi. Namun alasan ini tidak tepat dan ada di beberapa daerah yang sudah panen raya dan dihadiri pejabat.

“Saat ini belum ada pengadaan dari dalam negeri. kita itu negatif, lihat di BPS produksi kita negatif, defisit mungkin sudah 8 bulan. Dengan harga (Gabah Kering Panen/GKP) Rp 8.000, padahal HPP Rp 5.000, bagaimana kita (Bulog) bisa mau dapat,” ungkap Bayu di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Sehingga dengan harga GKP yang cukup tinggi, sulit untuk Bulog menyerap gabah di tingkat petani.

“Harga petani lebih tinggi dari HPP, ya memang begitu. Jadi Bulog itu memang beli jangan sampai harganya jatuh di bawah HPP,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, Bulog sudah memiliki rencana dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian. Misalnya dengan mengerahkan petani untuk mengikuti program Makmur dari BUMN. Dengan program ini, Bulog bisa tahu berapa ongkos produksi yang dikeluarkan petani sehingga bisa dinilai apakah harga tersebut wajar atau tidak.

“Ke depan, saya sudah minta ke teman-teman Bulog untuk masuk ke on farm, kita akan lebih aktif lagi ikut program Makmur BUMN, kita akan berusaha untuk meningkatkan produktivitas petani, mulai tahun ini,” jelasnya.

Kenyataan dilapangan sungguh berbeda, walaupun pemerintah sudah impor beras dari luar, namun mereka tidak sanggup mengatasi kenaikan harga beras yang melonjak dan memberatkan rakyat. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending