Connect with us

Internasional

Usaha Jokowi Gagal Yakinkan Presiden AS untuk Lakukan Gencatan Senjata di Gaza

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Joko Widodo menyebut Presiden AS Joe Biden, tidak menanggapi desakan yang disuarakan Indonesia untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza.

Jokowi yang mengaku sebagai tokoh muslim berpengaruh di dunia versi buzzer itu ternyata tidak mampu meminta Jo Biden untuk menyuruh amerika dan israel melakukan gencatan senjata di Gaza yang telah banyak menewaskan wanita dan anak-anak.

Jokowi dan Biden melakukan pertemuan di Gedung Putih, Washington, D.C., pada 13 November 2023, sebelum keduanya menghadiri KTT APEC di San Francisco.

Sementara itu, Pemerintahan Biden diketahui mendukung serangan dan pengeboman yang dilancarkan Israel di Gaza sebagai tindakan “membela diri”, setelah Israel diserang oleh kelompok pejuang Hamas Palestina pada tanggal 7 Oktober 2023.

Biden juga mengatakan, bahwa pihaknya melakukan segala upaya untuk mengeluarkan para sandera dari Gaza.

Presiden AS lantas menekankan, bahwa hak itu tidak berarti mengirimkan pasukan AS ke daerah kantong yang terkepung itu. (tw)

Internasional

PMI Siap Kirim Tenda ke Gaza-Palestina

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Abdurrahman Muhammad Fachir menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, termasuk 500 unit tenda yang bakal dikirim pekan ini.

Menurut Sekjen, banyak pengungsi yang terpaksa tidur di jalan-jalan, tempat terbuka dan di bawah puing-puing reruntuhan bangunan.

“Kondisi ini sangat tidak aman dan mengkhawatirkan bagi keselamatan pengungsi. Kami tetap harus berupaya agar bantuan kebutuhan dasar pengungsi, seperti bahan pangan dan penampungan sementara berupa tenda-tenda keluarga dapat dikirim segera ke warga pengungsi,” katanya di jakarta, (15/5/2024).

Sementara itu, Direktur Operasi dan Layanan Medis Kesehatan Bulan Sabit Merah Mesir, Dr. Ahmad Meligi mengkonfirmasi bahwa kebutuhan tenda keluarga sangat mendesak. (utw)

Continue Reading

Internasional

Perwakilan PKS Kunjungi WHO Bahas Perihal Kesehatan dan Kondisi Warga Gaza Saat Ini

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Swiss, Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Wakil Ketua BKSAP Sukamta serta dua politisi muda dan Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Idrus Salim Aljufri dan Yanuar Arif Wibowo mendatangi kantor pusat World Health Organization (WHO) di Jenewa Swiss pada Rabu (8/5/2024) pukul 14.00 waktu setempat.

Kami disambut hangat oleh Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang didampingi Deputi Direktur Jenderal WHO, Dr. Mike Ryan serta Jajaran Pejabat WHO yang turut hadir. WHO mengakui peran vital parlemen dalam kebijakan kesehatan global.

“PKS merasa sangat terpanggil untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas dampak yang ditimbulkan oleh agresi Israel terhadap kesehatan rakyat Palestina khususnya di Gaza. Pertemuan dengan WHO di Jenewa adalah langkah penting dalam upaya kami untuk memperjuangkan kesehatan dan kemanusiaan,” ungkap Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di jenewa-Swiss, (8/5/2024).

Lebih dari 350 tenaga kesehatan telah kehilangan nyawa mereka sejak awal agresi Israel di Jalur Gaza. Tindakan keji Israel memutus aliran listrik dan air serta memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza, telah sangat menghambat akses layanan kesehatan.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong agar WHO bersuara lebih keras dan bertindak lebih maju untuk menyelamatkan nyawa manusia di Gaza Palestina dan negara-negara konflik lainnya,” lanjutnya.

PKS siap berkolaborasi dan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, khususnya di Indonesia. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih damai, sehat dan sejahtera. (tw)

Continue Reading

Internasional

Majelis Umum PBB Dukung Keanggotaan Penuh Negara Palestina

Published

on

REPORTASE INDONESIA – New York, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat, 10 Mei 2024, mendukung resolusi upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dan memberikan hak-hak tambahan bagi negara Palestina. Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012.

Resolusi itu diprakarsai oleh Uni Emirat Arab dan disahkan setelah 143 negara anggota PBB menyatakan mendukung. Sembilan negara menentang dan 25 lainnya abstain. Adapun resolusi tersebut berisi pernyataan keprihatinan yang mendalam atas veto yang digunakan oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB pada 18 April.

Diketahui, dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB muncul setelah tujuh bulan perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas di Jalur Gaza. Termasuk, ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang oleh PBB dianggap ilegal.

Fakta Resolusi Majelis Umum PBB Dukung Keanggotaan Penuh Palestina

1. 143 Negara Dukung Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Sebanyak 143 negara anggota PBB menyatakan dukungan resolusi yang menyerukan bahwa Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB ke-194. Mayoritas anggota Majelis Umum PBB juga merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan kembali masalah tersebut.

Kendati demikian, resolusi saat ini tidak memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina. Namun, mengakui bahwa mereka memenuhi syarat untuk bergabung, serta memberi Palestina beberapa hak dan keistimewaan tambahan mulai September 2024, seperti kursi di aula pertemuan bersama anggota PBB lainnya.

2. Sembilan Negara Menolak dan 25 Negara Abstain

Dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara, sembilan negara menolak, dan 25 negara abstain. Adapun sembilan negara yang menolak Palestina bergabung adalah Argentina, Republik Ceko, Hongaria, Israel, Mikronesia, Amerika Serikat, Papau Nugini, Nauru, dan Palau.

Sementara 25 negara lainnya abstain dalam pemungutan suara yaitu Albania, Austria, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Fiji, Finlandia, Georgia, Jerman, Italia, Latvia, Lituania, Malawi, Kepulauan Marshall, Monako, Belanda, Makedonia Utara, Paraguay, Republik Moldova, Rumania, Swedia, Swiss, Ukraina, Inggris, dan Vanuatu.

3. Cina Mendesak Amerika Serikat Tidak Menghalangi Keanggotaan Penuh Palestina

Duta Besar Cina untuk PBB Fu Cong pada Jumat, 10 Mei 2024, mengatakan pemerintahnya mendukung peninjauan ulang Dewan Keamanan PBB atas keanggotaan penuh Palestina di PBB. Mereka juga mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses tersebut.

“Cina mendukung peninjauan ulang awal Dewan Keamanan atas pengajuan Negara Palestina sebagaimana diamanatkan oleh resolusi DK, dan mengharapkan negara terkait untuk tidak membuat penundaan atau rintangan lebih lanjut,” kata Fu di Balai Sidang Umum PBB sambil merujuk AS.

Sebelumnya, pada April lalu, Amerika Serikat memveto resolusi Aljazair di DK PBB yang merekomendasikan Majelis Umum PBB menerima Palestina ke dalam PBB. Saat itu, Inggris dan Swiss abstain, sementara anggota yang tersisa memberikan suara dukungan.

4. Tidak cukup hanya persetujuan Majelis Umum

Palestina tidak dapat menjadi anggota PBB hanya dengan persetujuan Majelis Umum. Pasalnya, permohonan menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan kemudian Majelis Umum. Pemungutan suara oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara pada Jumat, 10 Mei 2024 hanya akan bertindak sebagai survei global atas dukungan untuk Palestina.

Terlepas dari Majelis Umum sendiri tak dapat memberikan keanggotaan penuh PBB, rancangan resolusi yang diajukan itu akan memberikan Palestina beberapa hak dan hak istimewa tambahan mulai September 2024, tetapi tidak diberikan hak suara di badan tersebut.

5. MPR RI Apresiasi Sidang Majelis Umum PBB

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Sidang Majelis Umum PBB yang memutuskan resolusi mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Menurutnya, hal tersebut menjadikan Palestina memperoleh hak-haknya di PBB sebagaimana negara-negara lain, serta membuka jalan agar Dewan Keamanan (DK) PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka anggota penuh.

“Akhirnya penjajahan Israel terhadap negara Palestina bisa diakhiri, serta genosida Israel atas Gaza bisa diberikan sanksi oleh Mahkamah Internasional,” kata Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu 12 Mei 2024. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending