Connect with us

Ekonomi

Usai DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Ini Jumlah Pesangon Karyawan PHK dan Pensiun 2023

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi Undang-undang (UU) pada rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 pada hari ini, Selasa (21/3/2023).

Dalam aturan terbaru ini, Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR M. Nurdin menjelaskan terdapat lima perubahan yang dilakukan dibandingkan aturan awalnya yakni Perppu. Perubahan itu, pertama terkait alih daya atau outsourcing.

“Pasal 64, mengatur kembali ketentuan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya, alih daya atau outsourcing, untuk jenis pekerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah,” jelas Nurdin di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

Perubahan lain yakni perubahan frasa cacat menjadi disabilitas. Juga ketentuan upah minimum, jaminan produk halal dan pengelolaan sumber daya air dalam Pasal 40a. Selain itu, ada harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU terkait, seperti dengan peraturan perpajakan; UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; UU Koperasi; UU PPH; dan UU PPNBM.

Lalu, ada perbaikan teknis penulisan seperti huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan judul, nomor urut atau bab, bagian, paragraf, pasal, ayat atau butir yang tidak sesuai dan bersifat tidak substansional.

Di luar itu semua, apa yang ditulis dalam Perppu menjadi berlaku dan naik statusnya menjadi undang undang. Termasuk aturan terkait pesangon yang diterima karyawan jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam Perppu yang kini menjadi UU Cipta Kerja teranyar itu menyebutkan bahwa pemberian pesangon menjadi sembilan kali ditanggung oleh pengusaha, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 156 ayat (1).

“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja [PHK], pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,” demikian bunyi ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Cipta Kerja.

Jika menggunakan asumsi dengan masa kerja paling lama adalah 8 tahun atau lebih, maka sesuai dengan UU Cipta Kerja, karyawan atau pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan pesangon 9 bulan upah.

Selanjutnya, jika ditambah dengan uang penghargaan, di mana tercatat memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih, maka akan mendapatkan 10 kali upah. Dengan demikian, total yang bisa didapatkan apabila terjadi PHK adalah sebanyak 19 kali upah atau gaji, yang berasal uang pesangon dan uang penghargaan.

Berikut adalah rincian pesangon yang diterima karyawan korban PHK dalam UU Cipta Kerja:

A. Pesangon dalam UU Cipta Kerja jika Kena PHK atau Pensiun 

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun, maka mendapatkan 1 bulan upah.

2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, maka mendapatkan 2 bulan upah.

3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, maka mendapatkan 3 bulan upah.

4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, maka mendapatkan 4 bulan upah.

5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, maka mendapatkan 5 bulan upah.

6. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, maka mendapatkan 6 bulan upah.

7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, maka mendapatkan 7 bulan upah.

8. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, maka mendapatkan 8 bulan upah.

9. Masa kerja 8 tahun atau lebih, maka mendapatkan 9 bulan upah.

B. Uang Penghargaan jika Kena PHK atau Pensiun dalam UU Cipta Kerja

1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, maka mendapatkan 2 bulan upah.

2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, maka mendapatkan 3 bulan upah.

3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, maka mendapatkan 4 bulan upah.

4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, maka mendapatkan 5 bulan upah.

5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, maka mendapatkan 6 bulan upah.

6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, maka mendapatkan 7 bulan upah.

7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, maka mendapatkan 8 bulan upah.

8. Masa kerja 24 tahun atau lebih, maka mendapatkan 10 bulan upah.

C. Uang Penggantian Hak jika PHK atau Pensiun dalam UU Cipta Kerja

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/ buruh diterima bekerja.

3. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (utw)

Ekonomi

Beras Langka dan Harganya Mahal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Beras merupakan bahan pokok yang diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, saat ini telah terjadi kenaikan harga dan kelangkaan beras di Indonesia.

Saat ini harga beras diketahui terus melonjak dan mencetak rekor baru melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Maret 2023. Hal tersebut membuat masyarakat khawatir dengan kondisi beras yang juga semakin langka.15.800 per kg dan beras medium menjadi Rp13.890 per kg pada 13 Februari dan meningkat dari harga sebelumnya.

Berikut adalah penyebab utama beras langka dan harganya mahal.

1. Fluktuasi Harga Pangan Dunia

Harga beras dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan dunia yang tidak stabil. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama kenaikan harga beras di dalam negeri.

2. Produksi dan Persediaan Menurun

Menurut Direktur Utama Bulog Bayu, sejak tahun 2023, produksi beras di Indonesia mengalami penurunan yang berakibat dari efek kemarau ekstrem yang dipicu oleh iklim El Nino.

Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan, yang menjadi pemicu utama kenaikan harga beras.

“BPS telah mengatakan memang produksi kita turun sehingga supply dan demandnya tidak seimbang. Ini yang membuat harga beras tunggu yang bisa bikin harga beras turun adalah produksi dalam negeri,” ujar Bayu.

3. Banyaknya Beras Impor Masuk Indonesia

Imbas dari banyaknya pemerintah mengimpor beras dari luar mengakibatkan para petani banyak yang tidak lagi menanam padi karena tidak diimbangi dengan ketersediaan pupuk murah. (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Stok Bulog Dikuasai Beras Impor, Harga Tetap Melonjak! Mengapa Tidak Beli dari Petani?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan stok beras Bulog saat ini sebesar 1,180 juta ton. Dari jumlah tersebut, stok beras yang dimiliki Bulog ternyata beras impor. Ada apa dengan beras lokal?

Bayu mengatakan salah satu masalah seretnya penyerapan beras lokal karena produksi yang minim. Sudah gitu, harganya terlalu tinggi. Namun alasan ini tidak tepat dan ada di beberapa daerah yang sudah panen raya dan dihadiri pejabat.

“Saat ini belum ada pengadaan dari dalam negeri. kita itu negatif, lihat di BPS produksi kita negatif, defisit mungkin sudah 8 bulan. Dengan harga (Gabah Kering Panen/GKP) Rp 8.000, padahal HPP Rp 5.000, bagaimana kita (Bulog) bisa mau dapat,” ungkap Bayu di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Sehingga dengan harga GKP yang cukup tinggi, sulit untuk Bulog menyerap gabah di tingkat petani.

“Harga petani lebih tinggi dari HPP, ya memang begitu. Jadi Bulog itu memang beli jangan sampai harganya jatuh di bawah HPP,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, Bulog sudah memiliki rencana dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian. Misalnya dengan mengerahkan petani untuk mengikuti program Makmur dari BUMN. Dengan program ini, Bulog bisa tahu berapa ongkos produksi yang dikeluarkan petani sehingga bisa dinilai apakah harga tersebut wajar atau tidak.

“Ke depan, saya sudah minta ke teman-teman Bulog untuk masuk ke on farm, kita akan lebih aktif lagi ikut program Makmur BUMN, kita akan berusaha untuk meningkatkan produktivitas petani, mulai tahun ini,” jelasnya.

Kenyataan dilapangan sungguh berbeda, walaupun pemerintah sudah impor beras dari luar, namun mereka tidak sanggup mengatasi kenaikan harga beras yang melonjak dan memberatkan rakyat. (ut)

Continue Reading

Ekonomi

Pertalite Dihapus, Rakyat Dipaksa Gunakan Pertamax Green 92

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Memasuki 2024, penghapusan BBM Subsidi jenis Pertalite kembali menjadi pembahasan hangat.

Pertalite yang dijual Rp 10.000 per liter di SPBU Pertamina seluruh Indonesia rencananya akan dihapus dan digantikan bensin jenis lain.

Apabila Pertalite dihapus, penggantinya sudah disiapkan Pertamina dijual Rp 13.900 per liter.

Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero mengatakan perseroan akan menaikkan angka oktan dari Pertalite saat ini menjadi RON 92.

Bensin RON 92 ini merupakan campuran dari etanol 7 persen (E7) mulai tahun ini.

Hasil pencampuran bensin dengan kandungan 7 persen dari tetesan tebu ini menghasilkan produk baru yakni Pertamax Green 92.

Program Langit Biru mendorong peningkatan oktan BBM secara bertahap.

Pada tahap pertama telah dilakukan sejak dua tahun lalu penghapusan BBM RON 88 alias Premium menjadi BBM RON 90 alias Pertalite.

Kini pada tahap kedua diusulkan untuk mengganti BBM RON 90 alias Pertalite menjadi BBM RON 92 alias Pertamax.

Jika usulan ini disetujui pemerintah, maka Pertalite akan digantikan dengan Pertamax Green 92.

“Program Langit Biru tahap dua, di mana BBM subsidi kita naikan dari RON 90 ke RON 92,” ujar Nicke dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu 30 Agustus 2023.

Namun pergantian dari Pertalite ke Pertamax Green 92 masih menjadi kajian internal Pertamina.

Jika disetujui, Nicke pun mengusulkan agar Pertamax Green 92 masuk dalam kategori bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah.

Menurut Nicke, kajian tersebut dilakukan untuk menghasilkan kualitas BBM yang lebih baik, karena bahan bakar dengan kadar oktan yang lebih tinggi akan semakin ramah lingkungan.

Penggunaan Pertamax Green 92 pun dinilai lebih ramah lingkungan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai nol emisi karbon (net zero emission/NZE) di 2060.

“Kami mengusulkan ini adalah karena itu lebih baik.

Kalau misalnya dengan harga yang sama tetapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number (RON) lebih baik.

Sehingga untuk mesin juga lebih baik, sekaligus emisinya juga menurun, why not?,” tutup Nicke.

Pada akhirnya, Pertalite Dihapus dan Rakyat Dipaksa Gunakan Pertamax Green 92! (utw)

Continue Reading
Advertisement

Trending