Connect with us

Ekonomi

Utang Pemerintahan Era Jokowi Naik Terus Dekati Rp 8.000 Triliun!

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengalami kenaikan. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 31 Oktober 2023, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.950,52 triliun.

Utang ini mengalami kenaikan dibandingkan pada akhir September lalu yang berada di level Rp 7.891,61 triliun.

Utang pemerintah memang bertambah cukup signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Sejak awal tahun 2022, utang pemerintah di era Presiden Jokowi sempat mencatat rekor, dengan menembus Rp 7.000 triliun.

Sebagai contoh, pada akhir tahun 2014 atau saat transisi pemerintahan dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 2.608,78 triliun.

Artinya, sejak menjabat di awal periode pertama Presiden Jokowi hingga sekarang, utang pemerintah sudah mengalami kenaikan lebih dua kali lipatnya. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus berubah. Pada akhir November 2023, rasio utang terhadap PDB adalah 37,68 persen.

Sesuai Undang-undang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB yang harus dijaga dan tidak boleh melebihi batas, yakni tidak boleh lebih dari 60 persen.

Saat ini, Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 30-40 persen yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman.

Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian SBN domestik yakni sebesar Rp 5.677,55 triliun dan SBN dalam bentuk valutas asing (valas) Rp 1.371,35 triliun.

Baik SBN domestik maupun vakas, masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 901,62 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 29,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 872,09 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 269,92 triliun, pinjaman multilateral Rp 533,42 triliun, dan commercial banks Rp 68,76 triliun.

Berikut catatan total utang pemerintah sepanjang tahun 2014-2022 dirangkum dari data APBN KiTa Kementerian Keuangan dan Litbang Harian Kompas:

Utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun (rasio PDB 24,75 persen)

Utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun (rasio PDB 26,84 persen)

Utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun (rasio PDB 26,99 persen)

Utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun (rasio PDB 29,22 persen)

Utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun (rasio PDB 29,98 persen)

Utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun (rasio PDB 29,80 persen)

Utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun (rasio PDB 38,68 persen)

Utang pemerintah tahun 2021: Rp 6.908,87 triliun (rasio PDB 41 persen)

Utang pemerintah tahun 2022: Rp 7.554,25 triliun (rasio PDB 38,65 persen)

Utang pemerintah per Mei 2023: Rp 7.950,52 triliun (rasio PDB 37,68 persen). (tw)

Ekonomi

BYD dan VinFast Disebut Rusak Harga Mobil Listrik di Indonesia

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Hadirnya BYD dari China dan VinFast dari Vietnam sebagai pabrikan mobil listrik baru mengejutkan banyak konsumen Indonesia. Kedua merek tersebut tampil perdana di gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024.

Tidak hanya tampil di IIMS, BYD dan VinFast bahkan sudah membuka keran penjualan untuk mobil-mobil listrik baru produksinya, yang tersedia dengan berbagai model dan segmentasi pasar. Kejutan lain yang tidak diprediksi adalah dari segi harga, di mana kedua pabrikan ini memberikan banderol cukup terjangkau untuk semua mobil listriknya.

Sebagian konsumen bahkan menyebut jika BYD dan VinFast sudah merusak harga pasaran, karena banderolnya cukup berbeda dengan mobil listrik lain yang sudah ada di Indonesia.

Semakin banyak persaingan akan memunculkan inovasi-inovasi terbaru. Pada akhirnya, masyarakat jadi pihak yang diuntungkan.

“Kompetisi kompetitif di desain, di kecanggihan, yang kedua kompetitif di harga. Nah ini masyarakat punya hak untuk memilih yang terbaik mana,” jelas salah satu pengunjung di IIMS Jakarta, (20/2/2024). (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Beras Langka dan Harganya Mahal

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Beras merupakan bahan pokok yang diperlukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, saat ini telah terjadi kenaikan harga dan kelangkaan beras di Indonesia.

Saat ini harga beras diketahui terus melonjak dan mencetak rekor baru melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Maret 2023. Hal tersebut membuat masyarakat khawatir dengan kondisi beras yang juga semakin langka.15.800 per kg dan beras medium menjadi Rp13.890 per kg pada 13 Februari dan meningkat dari harga sebelumnya.

Berikut adalah penyebab utama beras langka dan harganya mahal.

1. Fluktuasi Harga Pangan Dunia

Harga beras dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan dunia yang tidak stabil. Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama kenaikan harga beras di dalam negeri.

2. Produksi dan Persediaan Menurun

Menurut Direktur Utama Bulog Bayu, sejak tahun 2023, produksi beras di Indonesia mengalami penurunan yang berakibat dari efek kemarau ekstrem yang dipicu oleh iklim El Nino.

Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan, yang menjadi pemicu utama kenaikan harga beras.

“BPS telah mengatakan memang produksi kita turun sehingga supply dan demandnya tidak seimbang. Ini yang membuat harga beras tunggu yang bisa bikin harga beras turun adalah produksi dalam negeri,” ujar Bayu.

3. Banyaknya Beras Impor Masuk Indonesia

Imbas dari banyaknya pemerintah mengimpor beras dari luar mengakibatkan para petani banyak yang tidak lagi menanam padi karena tidak diimbangi dengan ketersediaan pupuk murah. (tri)

Continue Reading

Ekonomi

Stok Bulog Dikuasai Beras Impor, Harga Tetap Melonjak! Mengapa Tidak Beli dari Petani?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan stok beras Bulog saat ini sebesar 1,180 juta ton. Dari jumlah tersebut, stok beras yang dimiliki Bulog ternyata beras impor. Ada apa dengan beras lokal?

Bayu mengatakan salah satu masalah seretnya penyerapan beras lokal karena produksi yang minim. Sudah gitu, harganya terlalu tinggi. Namun alasan ini tidak tepat dan ada di beberapa daerah yang sudah panen raya dan dihadiri pejabat.

“Saat ini belum ada pengadaan dari dalam negeri. kita itu negatif, lihat di BPS produksi kita negatif, defisit mungkin sudah 8 bulan. Dengan harga (Gabah Kering Panen/GKP) Rp 8.000, padahal HPP Rp 5.000, bagaimana kita (Bulog) bisa mau dapat,” ungkap Bayu di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Sehingga dengan harga GKP yang cukup tinggi, sulit untuk Bulog menyerap gabah di tingkat petani.

“Harga petani lebih tinggi dari HPP, ya memang begitu. Jadi Bulog itu memang beli jangan sampai harganya jatuh di bawah HPP,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, Bulog sudah memiliki rencana dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian. Misalnya dengan mengerahkan petani untuk mengikuti program Makmur dari BUMN. Dengan program ini, Bulog bisa tahu berapa ongkos produksi yang dikeluarkan petani sehingga bisa dinilai apakah harga tersebut wajar atau tidak.

“Ke depan, saya sudah minta ke teman-teman Bulog untuk masuk ke on farm, kita akan lebih aktif lagi ikut program Makmur BUMN, kita akan berusaha untuk meningkatkan produktivitas petani, mulai tahun ini,” jelasnya.

Kenyataan dilapangan sungguh berbeda, walaupun pemerintah sudah impor beras dari luar, namun mereka tidak sanggup mengatasi kenaikan harga beras yang melonjak dan memberatkan rakyat. (ut)

Continue Reading
Advertisement

Trending