Connect with us

Keamanan

Viral Beras Impor Sintetis Beracun asal Cina Eks Bulog Tantang Integritas Kemenhan dan Bais TNI di Era Perang Asimetris

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Dr. Rahman Sabon Nama Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia) menyoroti serius berita yang beredar viral di medsos soal ditemukan beras Bulog yang beracun. 

Beras impor asal China itu ditemukan berlogo Bulog, terbuat dari bahan sintetis, bisa diontal-ontal menyerupai bola pingpong.  Di Provinsi Aceh,  seperti beredar di medsos, ada ibu-ibu sekarat lantaran mengkonsumsi beras impor sintetis asal China. 

Berita mengejutkan seperti mimpi di siang bolong itu menyulut reaksi  Rahman. “Berita yang sudah meluas menjadi konsumsi publik itu patut menjadi perhatian Kementerian Pertahanan dan Bais TNI, karena berkolerasi kuat dengan perang non militer dan terkait pertahanan negara di era perang asimetris,” kata Alumnus Lemhanas RI  itu, Senin (9/10/2023). 

Pemerhati masalah pangan dan pertahanan ini tergelitik heran dalam tanya: memangnya Ìndonesia ini sudah menghadapi kelaparan seperti di Ethopia? Apa dan bagaimana sih peran Bulog? Kok begini jadinya negeri agraris tongkat kayu dan batu jadi tanaman ini?

 Rahman mengatakan, suburnya tanah di negeri ini (Indonesia) bisa menghasilkan padi minimal 5-6 ton tiap satu hektar (Ha) sawah.  Dengan keluasan areal sawah saat ini 10 juta Ha, maka seharusnya produksi padi dalam negeri 50-60 juta ton gabah. 

Rahman mengkalkulasi, jika pada 2023 jumlah penduduk Indonesia 278 juta orang, sementara kebutuhan konsumsi perkapita 150 kg pertahun (Data BPS), maka  kebutuhan beras perkapita untuk 278 juta orang pertahun 41, 3 juta ton. Artinya, masih surplus stok  8,7.juta ton gabah.

Akan tetapi, tanya Rahman, mengapa pemerintahan Joko Widodo tidak optimal melakukan pengadaan pembelian gabah dan beras petani dalam negeri, namun justru terus mengimpor setiap tahun?

 Menurut Rahman, impor beras terus-menerus di era pemerintahan Jokowi, lantaran persoalan beras sebagai kebutuhan vital terkait “perut rakyat” sudah bermetamorfosis menjadi komoditas politik untuk cari untung: cuan. 

Itu sebabnya pula, kata Rahman, pemerintah Jokowi tidak fokus dan tidak seriusi upaya meningkatkan produksi beras dalam negeri, kendati beras jelas pasarnya yang tentunya memberi keuntungan cukup bagi petani Indonesia.

“Selama 9 tahun berkuasa, mungkin Presiden Jokowi beranggapan, untuk apa harus susah payah memproduksi (beras) sendiri, yang, akhirnya mengambil jalan pintas mengimpor yang dianggapnya lebih murah,” kata Rahman.

Dengan nada sesal dia mengatakan, pada awal Oktober 2023 pemerintah memutuskan menunjuk Bulog mengimpor satu juta ton _long grain white rice_ dari China seperti dinyatakan oleh Jokowi.

APT2PHI, kata dia, menemukan tiga indikator sumber  politisasi beras di era pemerintahan Jokowi yang membuat kehidupan petani padi tidak berubah, dan langgeng menjadi petani Gurem. Tiga indikator tersebut yaitu: Pertama, sektor produksi yang membuat ekonomi biaya tinggi  karena masalah pupuk mahal, irigasi tidak dirawat dengan baik  dan lahan pertanian berkurang, dialihfungsikan untuk industri dan perumahan. 

Kedua, sektor konsumsi dimana pemerintah tidak mampu menstabilkan harga eceran yang terjangkau rakyat ,harga melambung tinggi dan operasi pasar Bulog gagal . Ketiga, sektor pemasaran terkait politisasi harga  ditentukan mafia pangan yang seharusnya diaplikasikan dalam harga dengan lembaga negara Perindag/Bulog. “Tiga indikasi faktor ini di luar kekuasaan petani produsen,” kata Rahman Sabon.

Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara ini, pun merasa heran, bahwa menjelang Pemilu 2024 ditemukan beras sintetik plastik berlogo  Bulog di berbagai daerah Pulau Jawa dan di Aceh, Pulau Sumatera. 

“Apakah lembaga Bulog penyedia komoditi pangan sudah tidak aman dan menjadi ancaman kesehatan bagi rakyat Indonesia?”  tukas Rahman.

“Ini ‘kan masalah serius 278 juta nyawa rakyat!? Maka, saya minta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto  dan BAIS TNI  perlu mendalami kasus ini untuk segera melakukan investigasi. Hemat saya kasus ini bukan ancaman serangan , tetapi sudah merupakan perang non militer senjata biologis.Jangan sampai ada kolusi kepentingan politik dengan mempertaruhkan nyawa  rakyat Indonesia, karena kepentingan politik menjelang Pemilu 2024,” kata Rahman.

Menurutnya, dugaan tersebut mungkin saja terjadi, di tengah dengan  santernya  tentang berbondong-bondongnya imigran China menyerbu masuk ke berbagai wilayah Indonesia. 

Kata Rahman, mudahnya para oligarki WNI China berbisnis dengan Bulog, dan menjadi pelaksana  importir beras satu juta ton dari China, merupakan cara mudah menangguk keuntungan bisnis dari impor beras  untuk membeli kekuasaan menjelang Pemilu 2024. “Pelakunya adalah importir pangan beras dari kalangan oligarki 9 cacing naga WNI China,” tandasnya.

“Hasil investigasi saya beberapa  waktu lalu di pabrik beras terbesar di Vietnam, Thailand, Kamboja dan Pakistan (Siam Rice dan Dong Thap), terkuak dan terakurasi bahwa mafia importir beras mendapatkan fee US$ 15 sampai US$20 perton.”

“Dengan begitu, importir beras China sebanyak  satu juta ton pada 2023, praktis akan meraup keuntungan US$ 20 juta, ” pungkas Rahman Sabon Nama. (ut)

Keamanan

Pengangkatan Panglima TNI yang Terkesan Dipercepat, Apakah ada Agenda Politik dari Jokowi?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi menjabat Panglima TNI, menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono selepas upacara serah terima jabatan (sertijab) di Plaza Mabes TNI, Jakarta, Rabu (22/11).

Agus Subiyanto langsung mengikuti upacara sertijab beberapa jam, setelah dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi.

“Program saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan Panglima TNI sebelumnya. Sesuai visi misi saya, TNI yang PRIMA, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif,” kata Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Isu Netralitas TNI Dipertanyakan

Sementara itu, Laksamana TNI Yudo Margono, pada kesempatan itu pun pamit dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden RI kepada dirinya, sejak dia dilantik sebagai Panglima pada 19 Desember 2022 sampai akhirnya purna tugas pada 22 November 2023.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Panglima TNI yang baru adalah orang lama saat Jokowi menjabat walikota Solo, apakah pengangkatan yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan ini merupakan agenda politik Jokowi demi melancarkan anaknya menjadi cawapres? (ut)

Continue Reading

Keamanan

Menlu RI dan Rusia Heran, Mengapa DK PBB Tolak Gencatan Senjata di Gaza dan Apa tindakan Nyata Indonesia?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku heran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), diam saja melihat krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza.

Krisis kemanusiaan di Gaza menjadi salah satu topik bahasan, dalam pertemuan Retno dengan Menteri Luar Negeri Belanda Hanke Bruins Slot di Jakarta, Selasa (31/10).

“Posisi Indonesia sangat jelas. Masalah kemanusiaan harus menjadi fokus kita semua saat ini,” kata Retno dalam konferensi pers setelah pertemuan itu.

Namun yang jadi pertanyaan rakyat Indonesia, kapan pemerintah mengambil tindakan keras dan nyata terhadap israel, seperti yang dilakukan oleh presiden kolombia?

Sejak serangan 7 Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB gagal menghasilkan resolusi mengenai krisis Israel-Palestina.

Ada empat rancangan resolusi yang diajukan, tetapi gagal diadopsi karena veto sejumlah anggota tetap dewan tersebut, yang terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, China, dan Rusia. (utw)

Continue Reading

Keamanan

3 BUMN dilaporkan ke Komnas HAM atas tuduhan jual senjata ke junta militer di Myanmar yang perangi warga sipil, Piye Iki Rick?

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Jakarta, Sebanyak tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dituding masih menjual persenjataan ke pemerintah Myanmar yang tengah dikecam atas tuduhan menindas warga sipil pascakudeta pada Februari 2022. Induk usaha BUMN yang menaungi ketiga perusahaan tersebut mengaku “tidak ada kerja sama” dengan Myanmar.

Tiga perusahaan pelat merah Indonesia yang bergerak di industri pertahanan itu mencakup PT PINDAD, PT PAL, dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero), dilaporkan ke Komnas HAM, Senin (02/10), dengan dugaan melanggar regulasi Indonesia serta perjanjian internasional.

Pihak yang melaporkan tiga produsen alutsista itu adalah organisasi HAM non-pemerintah yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Myanmar Accountability Project; Wakil Direktur Eksekutif Chin Human Rights Organization, Za Uk; dan mantan Jaksa Agung Indonesia sekaligus eks pelapor khusus hak asasi manusia untuk PBB, Marzuki Darusman.

Mereka mendasarkan laporan mereka, antara lain, pada temuan Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, yang menyebut tiga BUMN tersebut memiliki hubungan dagang persenjataan dengan Myanmar sebelum kudeta tahun 2022. Mereka menduga, jual-beli itu terus berlanjut ketika pemerintah junta militer Myanmar kembali berkuasa.

Perusahaan holding BUMN Defend ID, menyatakan tidak pernah menjual senjata atau alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam) ke junta militer Myanmar. Defend ID merupakan induk perusahaan, menaungi PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia yang dilaporkan ke Komnas HAM karena disebut menjual menjual senjata ke Myanmar.

“Dapat kami sampaikan bahwa tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari perusahaan tersebut ke Myanmar,” kata Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Holding Defend ID, Bobby Rasyidin, dalam keterangan pers, Rabu (04/10).

Bobby melanjutkan, Defend ID tidak pernah memasok atau mengekspor senjata ke Myanmar sejak 1 Februari 2021. Hal itu sejalan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar.

Bobby mengatakan, Defend ID mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar yang saat ini dikuasai rezim junta militer.

“Defend ID selalu patuh dan berpegang teguh pada regulasi yang berlaku termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia,” ujar Bobby.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT. PINDAD, Abraham Mose, membantah perusahaannya masih menjual persenjataan ke Myanmar. Dia berkata pihaknya hanya satu kali menjual amunisi ke negara itu pada 2016, yang dia klaim untuk keperluan kompetisi.

Abraham berkata, tahun 2023 Myanmar pernah menjajaki pembelian lain kepada PT. PINDAD, tapi jual-beli akhirnya tidak terjadi. “Mereka membatalkan permintaan,” ujarnya.

Adapun PT. PAL membantah memiliki kerja sama maupun kontrak jual-beli dengan pemerintah junta militer maupun entitas bisnis di Myanmar.

“Kami senantiasa mendorong kerja sama bisnis yang sehat, berpegang teguh pada tata kelola perusahaan (GCG),” kata Corporate Secretary PT. PAL, Edi Rianto.

Dia menuturkan, PT. PAL selalu mempertimbangkan kajian risiko bisnis dalam merencanakan dan menjalankan kerja sama strategis. Prinsip utamanya, kata dia, adalah “dengan tidak mencampuri urusan masing-masing negara”.

Apa tuduhan kepada tiga BUMN?

Tiga perusahaan pelat merah Indonesia yang dilaporkan ke Komnas HAM, menurut para pelapor, memiliki perjanjian jual-beli persenjataan dengan Myanmar setidaknya sejak tahun 2014.

Sebelum kudeta militer pada Februari 2022, ketiganya disebut telah menjual persenjataan tempur seperti senjata laras panjang, amunisi tembak, dan sejumlah kendaraan perang kepada pemerintah Myanmar.

Hubungan dagang antara tiga BUMN dan pemerintah Myanmar, tuding para pelapor, dimediasi oleh perusahaan bernama True North Company Limited. Korporasi ini dimiliki oleh Htoo Htoo Shein Oo, yang merupakan putra dari Menteri Keuangan dan Perencanaan Myanmar pada rezim junta militer saat ini, Win Shein.

Shein belakangan mendapat sanksi internasional dari pemerintah Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa, atas keterlibatannya dalam kudeta dan dugaan represi terhadap kelompok anti-junta militer.

Sebelum laporan ini diserahkan kepada Komnas HAM, PT PINDAD dan PT PAL menyatakan mengekspor alutsista mereka ke Myanmar.

Pada Juli 2023 misalnya, saat kunjungan Joko Widodo ke kantor mereka, PT PINDAD menyatakan telah mengekspor persenjataan ke Myanmar, antara lain amunisi. Adapun PT PAL dalam berbagai pemberitaan disebut turut berkontribusi pada pembangunan kapal tempur Maottama milik Angkatan Laut Myanmar.

Sementara itu, menurut para pelapor, delegasi militer Myanmar pernah berkunjung ke markas PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung, Jawa Barat. Dalam laporan kepada Komnas HAM, delegasi militer Myanmar juga disebut pernah berkunjung ke pameran produsen pesawat itu di Singapore Airshow tahun 2020.

Namun di luar sejumlah hubungan dagang yang telah dinyatakan kepada publik ini, para pelapor tidak merinci apakah tiga BUMN Indonesia tersebut masih mengekspor persenjataan ke Myanmar usai kudeta pada Februari 2022. Mereka mendesak Komnas HAM untuk menginvestigasi penggunaan senjata buatan tiga BUMN itu dalam dugaan sejumlah pelanggaran HAM di Myanmar.

“Komnas HAM harus membuat Tim Pencari Fakta Independen, termasuk melibatkan pakar di bidang HAM, bisnis, serta ahli perdagangan,” begitu permintaan para pelapor. Menurut mereka, Komnas HAM berwenang menelusuri dugaan keterlibatan entitas bisnis asal Indonesia dalam kasus kemanusiaan di Myanmar.

Apa dasar hukum tuduhan itu?

Para pelapor mendasarkan tuduhan mereka pada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang pada bagian turunannya, merujuk pernyataan Komite Palang Merah Internasional, meminta negara-negara memutus hubungan perdagangan alutsista kepada sebuah negara yang diduga kuat akan memanfaatkan persenjataan itu untuk melanggar hukum humaniter. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa melalui UU Nomor 59 Tahun 1958 dan oleh karenanya terikat pada perjanjian internasional tersebut.

Lebih dari itu, para pelapor menyebut penjualan persenjataan ke Myanmar juga tidak sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Atas dasar ini, para pelapor meminta Komnas HAM mendesak pemerintah untuk menghentikan hubungan dagang persenjataan dengan junta militer Myanmar secara permanen, sampai konflik di negara tersebut berhenti dan pemerintahan yang berbasis demokrasi berdiri di Myanmar.

Apa kata pakar militer terkait laporan ini?

Produsen persenjataan pelat merah Indonesia belum memiliki pangsa pasar yang kuat, menurut ahli pertahanan dari Universitas Padjajaran, Muradi. Dalam situasi itu, Muradi menyebut tiga BUMN tersebut lebih mengedepankan pertimbangan bisnis ketimbang hal-hal lain, termasuk penggunaan senjata mereka usai proses jual-beli selesai.

“Mau tidak mau BUMN butuh pasar. Sekitar 80% industri pertahanan Indonesia selama ini diserap di dalam negeri. Dilema ini mesti dijelaskan,” ujar Muradi.

Di sisi lain, kata Muradi, UU Nomor 16 Tahun 2012 dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tidak melarang penjualan senjata kepada negara yang tengah memiliki konflik bersenjata. Dan dalam hubungan jual-beli persenjataan, Indonesia tidak bisa mendikte batasan penggunaan alutsista tersebut.

“Indonesia sempat menjual tiga juta peluru ke Arab Saudi, tapi pemerintah tidak bisa melarang agar senjata itu tidak digunakan untuk memerangi Yaman. Indonesia menjual tank N-231 ke Pakistan, tapi pemerintah tidak bisa bilang ‘jangan pakai untuk ini-itu’,” kata Muradi.

Muradi menilai, hal serupa juga terjadi di berbagai negara di dunia yang menjual persenjataan ke negara-negara yang bergejolak akibat sengketa senjata.

Amerika Serikat dan Rusia, sebagai dua dari beberapa produsen alutsista terbesar di dunia, misalnya, hingga saat ini belum meneken Traktat Perdagangan Senjata Internasional yang membatasi jual-beli persenjataan untuk aksi militer melanggar hukum humaniter.

Yang bisa dilakukan tiga produsen persenjataan pelat merah Indonesia, menurutnya, melakukan klarifikasi kepada publik apakah hubungan jual-beli itu berlangsung dalam proses bisnis yang legal. (tw)

Continue Reading
Advertisement

Trending