Connect with us

Megapolitan

Viral Cak Nun Sebut Jokowi Firaun, Netizen Bandingkan Pidato Megawati di Depan Jokowi

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Potongan video budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun viral saat menyamakan Presiden Joko Widodo dengan raja Mesir Firaun.

Meski sebagian netizen menyerang Cak Nun, namun sebagian lainnya justru membelannya dengan membandingkan ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato di hadapan Jokowi pada peringatan HUT ke-50 PDIP.

Kata kunci ‘Cak Nun’ sempat menjadi trending topic di Twitter, Selasa (17/1) pukul 10.00 WIB dengan 2.000 kicauan.

Serangan terhadap Cak Nun juga dijawab oleh netizen lain yang mengungkap jika mantan suami Novia Kolopaking itu sejak lama mengkritik pemerintah, siapa pun presidennya.

“Cak Nun menjauh dari kekuasaan sedari Pak Harto lengser. Jauh lebih “nyaman” untuk menilai. Oiyaa dia sudah berisik dari jaman orba kok, bukan sekarang² aja,” kicau akun @akunugrahaa.

Banyak pula warganet yang mengungkit soal pernyataan dan tindakan Megawati Soekarnoputri yang dinilai kerap merendahkan Jokowi di HUT PDIP, yang digelar di JIExpo belum lama ini.

“Mencaci maki Cak Nun bermodal potongan video, tp mingkem saat megawati mengolok-olok jkw, Situ waras Bro?” kicau akun @Asan_Almadury.

Dalam acara peringatan HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1), yang juga dihadiri Jokowi, Mega mengungkit pentingnya peranan partai bagi Presiden.

“Pak Jokowi itu ya ngono lho, mentang-mentang. Lha iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI-Perjuangan juga, duh kasihan dah,” seloroh Mega.

Tak cuma itu, Mega dan anaknya, Puan Maharani, beberapa kali menyinggung soal ‘petugas partai’ di level mana pun, termasuk kepala negara.

“Kenapa kau gak mencela megawati yg merendahkan junjunganmu jokowi kemarin. Buzzer aja sok2an ngatain cak nun,” cetus netizen @hariagusmin. (tri)

Megapolitan

Jokowi Kaget Biaya Haji Dinaikkan, Helmi Felis Sebut Presiden Kalau Ada Kegaduhan Pasti Kagetan

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Kader Partai Ummat Helmi Felis, mendadak menyentil respons yang diperlihatkan Presiden Jokowi atas usulan dinaikkannya biaya Haji.

“Jadi Presiden di era kekacauan ini, tanggung jawab sudah tidak diperlukan,” ujar Helmi Felis dikutip dari unggahan twitternya, @HelmiFelis__ (26/1/1023).

Pegiat Media sosial itu kemudian juga menyinggung soal kagetnya Jokowi mengetahui adanya usulan tersebut.

“Kalau ada gaduh atas suatu kebijakan, atau rencana kebijakan, bisa tinggal kaget aja,” tukasnya.

“Apa susahnya jadi Presiden? Enak toh? Mantep toh?,” sambung dia.

Sebelumnya, Jokowi mengaku kaget mendengar berita bahwa biaya haji untuk tahun 2023 naik selangit. Dirinya pun menegaskan bahwa biaya haji tahun 2023 masih dalam proses kajian.

Menurut Presiden, biaya haji yang diusulkan oleh Kementerian Agama masih belum final. Saat ini, pemerintah masih melakukan proses kajian dan kalkulasi terkait biaya haji tahun 2023.

Sebelumnya diberitakan, pada rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR (19/1/2023), Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama (Menag) memberikan usulan biaya Perjalanan Haji 1444H/2023M per jamaah naik menjadi Rp 69,2 juta.

Adapun berbagai komponen yang mengalami kenaikan tersebut seperti biaya angkutan udara, biaya hotel, biaya pemondokan, biaya transportasi darat, biaya katering, dan biaya obat-obatan.

Terpisah, Mustolih Siradj selaku Komnas (Ketua Komisi Nasional (Haji dan Umrah) menyampaikan bahwa alasan naiknya biaya haji seperti yang diusulkan oleh Kemenag yaitu agar keberlangsungan keuangan haji tetap terjaga.

Jadi setiap ada permasalahan di negara Indonesia yang dimulai dari pihak pemerintahan dan rezim ini, Jokowi hanya mengatakan kaget saja tanpa ada aksi dan reaksi, apakah itu gejala awal Stroke? (tw)

Continue Reading

DKI Jakarta

DPRD Sebut Sudetan Ciliwung Hasil Penganggaran di Era Anies, Itu Proyek PUPR yang Sempat Mangkrak

Published

on

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyebut bahwa proyek sudetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) merupakan hasil kesepakatan penganggaran di akhir kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

“Pak Heru adalah pelaksananya, tapi anggarannya kami setujui di zaman (periode terakhir) Pak Anies, anggaran yang berjalan sekarang ini sudah disusun tahun lalu,” kata Hasan Basri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Hasan mengatakan alasan mengapa proyek ini tidak dieksekusi pada periode akhir Anies saat anggarannya disetujui karena pelaksanaan pembangunan dari  APBD tidak bisa dilaksanakan secara instan.

Dia menjelaskan bahwa perlu ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan alokasi anggaran, hingga pelaksanaan.

“Proses pengerjaannya kan bertahap. Tapi mungkin sebelum ini, sudah ada pelaksanaannya hanya belum selesai saja, begitu,” ucapnya.

Namun, Hasan belum merinci berapa anggaran yang disetujui oleh DPRD dan Pemprov DKI untuk Proyek Sudetan Ciliwung ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung selesai April mendatang.

Jokowi mengapresiasi proyek ini kembali dilanjutkan setelah enam tahun mangkrak.

“Jadi kita kembali lagi ke Jakarta, ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir Jakarta harus dari hulu sampe ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai. Di bangunan Bendungan Ciawi, kemudian Bendungan Sukamahi sudah di atas,” kata Jokowi kepada wartawan setelah meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung, Selasa.

“Di atas sudah, sampai Jakarta masih ada masalah, sekarang juga sebentar lagi akan selesai, mungkin April insyaAllah sudah selesai sodetan Ciliwung yang sudah berhenti enam tahun,” ujarnya.

Jokowi menyebut masalah proyek pembangunan sodetan mangkrak karena masalah pembebasan lahan dan satu setengah bulan bisa selesai permasalahan tersebut dan proyek berlanjut sampai sejauh ini.

Dengan adanya sodetan Ciliwung, diyakini bahwa banjir Jakarta akan lebih mudah dikendalikan. Sebab, sodetan ini apabila sudah dibuka bisa menyedot 33 meter kubik air per detik untuk posisi siaga empat dan 63 meter kubik air per detik untuk posisi siaga satu.

Sodetan Ciliwung memiliki luas 3,25 meter di masing-masing ruasnya yang terbentang di sepanjang 1,3 km.

Proyek Pusat

Sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Pemprov DKI Jakarta kebagian pekerjaan proses pembebasan lahannya, adapun anggaran pembebasan lahannya adalah duit pemerintah pusat. Proyek ini bertujuan memecah Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) supaya tidak banjir. Sodetan dapat mengalihkan debit banjir Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per detik.

Proyek ini terganjal sejak 2015 atau sekitar enam tahun terakhir karena warga menggugat proyek ini. Lahan yang hendak disodet masih dihuni warga Bidara Cina dan belum bisa dibebaskan.

Warga Bidara Cina melayangkan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terhadap SK Gubernur Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) di PTUN.

Warga tidak terima dengan langkah Pemprov DKI yang melakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dulu. Dalam SK Gubernur Nomor 2779/2015 disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet sodet Sungai Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi.  Akan tetapi, dalam SK semula yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 tertulis luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.095,94 meter persegi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya yang dibacakan pada 25 April 2016. Konsekuensinya, SK Gubernur DKI Nomor 2779/2015 harus dibatalkan.

Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lalu mengajukan kasasi atas gugatan itu pada 27 April 2016.

Pemerintahan pun berganti dan pada Agustus 2019, Gubernur Anies mencabut kasasi yang pernah dilayangkan Gubernur Ahok sebelumnya.

Pemprov DKI mematuhi keputusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina agar lahan warga bisa segera dibeli negara.

Anies kemudian membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk sodetan Kali Ciliwung dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 Tahun 2019.

Anies kemudian selesai di Oktober 2022 dan diteruskan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan pada 12 Januari 2023, Pemerintah Kota Jakarta Timur memulai pembongkaran 59 bangunan di bantaran Kali Ciliwung. (ut)

Continue Reading

Nusantara

Harimau Sumatera Muncul di Kota Siak

Published

on

REPORTASE INDONESIA – Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BB KSDA) Provinsi Riau, menyampaikan kemunculan harimau sumatera di Kota Siak Sri Inderapura, Kabupaten Siak kemungkinan dari Taman Nasional Zamrud.

Berdasarkan jejak kaki yang terlihat yakni 15 centimeter dan 13 cm, harimau tersebut berusia remaja. Sejak sepekan kemunculan harimau tersebut, belum ada laporan terkait korban ternak masyarakat.

Saksi mengatakan, ukuran satwa itu besar dan mengarah ke hutan kota Arwinas. Saat observasi oleh tim di lapangan jejak satwa ditemukan di belakang dan samping rumah jaga kebun semangka, sengan ukuran kurang lebih sama dengan yang dijumpai di Kampung Suak Lanjut.

Kemudian didapatkan rekaman kamera CCTV toserba Sinar Jaya milik Ahsan di Jalan Sapta Taruna. Kamera merekam aktivitas Harimau Sumatera di depan toko itu pada Sabtu (21/1) pukul 03.15 WIB dini hari yang diperkirakan setelah ke luar hutan kota. (tri)

Continue Reading
Advertisement

Trending